Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendukung Astacita pemerintahan Prabowo-Gibran melalui sektor perumahan.

"Sesuai dengan visi misi Presiden, kegiatan perumahan dan permukiman mendukung tiga Asta Cita, khususnya melanjutkan pengembangan infrastruktur, membangun dari desa dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, serta memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Ara mengatakan dari 17 prioritas program Presiden, Kementerian PKP mendukung program prioritas ke 13, yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan dan rakyat yang membutuhkan.

"Adapun dari 8 program hasil terbaik, Kementerian PKP mendukung melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai, dan menyediakan rumah bersanitasi untuk yang membutuhkan," ujarnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada tahun anggaran 2025 mendatang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan untuk Program 3 Juta Rumah sebesar Rp5,27 triliun. Anggaran tersebut disetujui dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI.

Ara mengatakan, anggaran Kementerian PKP bersumber dari pembagian alokasi anggaran Kementerian PUPR dimana alokasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp116,22 triliun.

"Sesuai dengan hasil kesepakatan antara Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri PKP yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14 November 2024, disepakati bahwa dari total pagu anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp116,22 triliun, kemudian dibagi menjadi pagu Kementerian PU Rp 110,96 triliun dan pagu Kementerian PKP Rp 5,27 triliun," katanya.

Dirinya menjelaskan alokasi anggaran Kementerian PKP tersebut akan diperuntukkan bagi 6 struktur eselon 1, yaitu Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal (Itjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko serta ditambah oleh 4 staf ahli eselon 1B.

"Adapun rincian eselon Kementerian PKP sebagai berikut. Sekjen sebesar Rp359 miliar, Itjen Rp9 miliar, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Rp212 miliar, Ditjen Perumahan Perdesaan Rp908 miliar, Ditjen Perumahan Perkotaan Rp 3,707 triliun, Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Rp78 miliar," kata Ara.

Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan mendapat alokasi anggaran untuk pembiayaan perumahan dari Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp35,49 triliun untuk program pembiayaan perumahan sebanyak 234.200 unit yang rinciannya untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) 220.000 unit, alokasi Tapera untuk 14.200 unit, alokasi subsidi selisih bunga (SSB) dan alokasi subsidi bantuan uang muka (SBUM).

Ara berharap dengan minimnya alokasi anggaran yang ada tidak menurunkan semangat dari Kementerian PKP dan mitra kerja di bidang perumahan untuk membangun rumah untuk rakyat.

Jakarta - Bagi kamu yang sedang mencari rumah murah, coba cek di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kamu bisa mendapat rumah di atas lahan seluas 60 m2 dengan harga serba Rp 166 juta.

Melansir dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dan BP Tapera, Selasa (3/12/2024), berikut ini daftar rumahnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menganggarkan dana Rp 29 miliar untuk mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dana tersebut sudah tertuang di APBD Kota Bandung tahun 2025.

Ketua DPRD Asep Mulyana mengatakan, terdapat anggaran Rp 29 miliar untuk mendukung program makan bergizi gratis yang tertuang pada APBD Kota Bandung. Dana tersebut akan digunakan melalui Dinas Pendidikan Kota Bandung.

"Kota Bandung mengalokasikan anggaran Rp 29 miliar untuk support makan gizi gratis," ujar Asep kepada wartawan saat meninjau acara bazzar pasar murah di Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Selasa (3/12/2024).

Namun begitu, ia mengaku petunjuk teknis pelaksanaan makan bergizi gratis di Kota Bandung dari pemerintah pusat belum ada. Sedangkan anggaran program tersebut langsung dari pemerintah pusat. "Kita tunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat," katanya.

Sementara itu, PJ Wali Kota Bandung A Koswara mengatakan program makan bergizi gratis di Kota Bandung masih dalam tahap persiapan. Ia mengaku belum menerima petunjuk teknis dari pemerintah pusat. "Kita belum ada juknis, itu masih persiapan," katanya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Tantan Santana mengatakan anggaran Rp 29 miliar yang diprogramkan akan digunakan untuk menunjang program makan bergizi gratis. Namun pihaknya sampai saat ini belum menerima petunjuk teknis dan pelaksana terkait program tersebut.

"Kami dengan pak wali kota dengan dewan menganggarkan Rp 29 miliar untuk pendampingan, bentuknya apa belum tahu. Tiba-tiba Rp 10 ribu di pusat di daerah (ditambah) Rp 2.000. Belum ada juknisnya," kata dia.

Jakarta: Pasuruan yang berada di jalur utama Surabaya–Banyuwangi memiliki beberapa kelebihan sebagai tempat tinggal. Wilayah ini menjadi pusat administrasi dan perdagangan di Jawa Timur.

Selain itu, Pasuruan juga mendapat predikat Kota Santri karena banyaknya pondok pesantren. Suasana kota yang tenang dan nyaman menjadi pilihan buat kamu yang mencari rumah.

Fasilitas di Pasuruan juga lengkap, seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. Akses transportasi, termasuk jalan tol dan jalur kereta api yang menghubungkan Pasuruan dengan Surabaya dan kota-kota lain di Jawa Timur, memudahkan mobilitas penduduk.
Jika kamu tertarik tinggal di Pasuruan, dan sedang mencari rumah murah, di bawah ini ada beberapa pilihan. Berikut rekomendasi rumah murah di Kab. Pasuruan dengan harga mulai dari Rp140 jutaan yang resmi terdaftar di situs SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Kab.Pasuruan

Perumahan subsidi di Kab. Pasuruan. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Somas Manaruwi Raya

Perumahan yang dibangun oleh Sonas Multi Grand ini letaknya di Manaruwi, Bangil, Kab Pasuruan, Jawa Timur. Ada 286 unit rumah tipe subsidi yang ditawarkan dengan Harga Rp166 juta.

Setiap unitnya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahannya 60 meter persegi, serta dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi teknisnya meliputi atap rangka galvalum, dinding bata merah, kemudian lantai dan pondasinya menggunakan keramik dan batu gunung.

2. Bumi Mentari Pandaan

Rekomendasi berikutnya adalah perumahan yang lokasinya di Pandaan, Wedoro, Kab Pasuruan , Jawa Timur. Perumahan yang dibangun Hamparan Puncak Pesona ini memiliki 45 unit rumah tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Setiap unitnya mempunyai luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, dan dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Untuk spesifikasi teknisnya meliputi atap rangka galvalum, dinding bata merah, kemudian lantai keramik, dan pondasinya batu kali.

3. Green Giri Village 2

Perumahan ini terletak di Asem Kandang, Kraton, Kab. Pasuruan, Jawa Timur. Rumah yang dibangun Alhamdulillah Sukses Berkah ini masih memiliki sebanyak 65 unit tipe subsidi yang harganya Rp140 juta.

Mempunyai luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Untuk Spesifikasi teknisnya meliputi atap rangka galvalum, dinding batu merah, kemudian lantai keramik dan pondasinya batu kali.

4. Grand Kencana Bangil 2

Rekomendasi berikutnya berada di Gempeng, Bangil, Kab Pasuruan, Jawa Timur. Perumahan yang dibangun Griya Anugerag Persada Sejahtera ini memiliki 62 unit tipe subsidi dengan Harga Rp162 juta.

Mempunyai luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 66 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Untuk Spesifikasi teknisnya meliputi atap rangka galvalume genteng beton, dinding bata merah, kemudian lantai keramik dan pondasinya batu kali.

5. Grand Kencana Purwosari

Rekomendasi perumahan terakhir berada di Martopuro, urwosari, Kab Pasuruan, Jawa Timur. Perumahan yang dibangun Bangun Griya Insani Sejahtera ini memiliki 156 unit tipe subsidi dengan harga Rp166 juta.

Mempunyai luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Untuk Spesifikasi teknisnya meliputi atap galvalum, dinding bata merah, kemudian lantai keramik dan pondasinya menggunakan batu kali.

(KIE)

Pemerintah memangkas besaran anggaran per porsi untuk program makan bergizi gratis (MBG). Awalnya direncanakan Rp15 ribu menjadi Rp10 ribu per porsi.

Presiden Prabowo mengatakan hal tersebut diubah karena keterbatasan anggaran.

"Kita ingin Rp15 ribu, tapi kondisi anggaran mungkin Rp10 ribu kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," kata Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11) lalu.

Nah, untuk membuktikan mutu itu, CNNIndonesia.com melakukan uji coba membeli makanan bergizi senilai Rp10 ribu di sebuah warung makan. Hasilnya, CNNIndonesia.com mendapatkan satu porsi makanan berisi nasi, satu jenis sayur, dan satu jenis lauk protein selain daging, misalnya tempe atau tahu.

Warung tersebut juga menawarkan kemungkinan untuk mendapatkan satu menu lauk lagi, namun dengan porsi yang lebih sedikit.

Berdasarkan keterangan penjaga warung, pilihan jumlah menu untuk seporsi makanan dengan kisaran harga Rp10 ribu itu relatif serupa di seluruh wilayah Jakarta.

Sementara itu, menu protein hewani seperti daging ayam hanya bisa didapatkan dengan harga yang lebih tinggi, atau dengan harga sepuluh ribu tanpa lauk lainnya.

Di warung lainnya di wilayah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, sebetulnya menu paling murah seharga Rp13 ribu, tapi dengan Rp10 ribu pun masih dilayani.

Namun, apabila di bawah harga menu paling murah tersebut, tentu saja porsi harus dikurangi dan tanpa ayam. Sebab, protein yang bisa didapatkan dengan harga itu hanya tempe.

- Nasi 1/2 porsi- Orek tempe- Kerang balado

- Nasi 1/2 porsi- Usus ayam- Teri balado- Kentang balado

- Nasi 1 porsi- Sayur

Perhitungan satu porsi ini juga belum mencakup minuman, di mana air putih menjadi opsi paling memungkinkan untuk bisa menyantap makanan lengkap dengan minumnya tanpa merogoh kocek lebih. Minuman kaya kalsium seperti susu, belum bisa didapatkan dengan harga tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 11 bulan terakhir di berbagai daerah di Pulau Jawa rata-rata menyentuh harga Rp10.000 per porsi.

"Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa itu rata-rata dapatnya di harga itu," kata Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di ruang Rapat Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

"Yang kita bayar bukan paket makan, tetapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," katanya.

Menanggapi pertanyaan apakah Rp10.000 merupakan harga minimum, ia menegaskan indeks itu dihitung berbasis pengalaman selama 11 bulan uji coba di Pulau Jawa.

"Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau lakukan uji coba Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujarnya.

Terkait anggaran tahunan, Kepala BGN menyatakan bahwa alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir di 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

IDXChannel - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan pihaknya tak akan membeli paket makan dalam program makan bergizi gratis.

Namun, anggaran yang disediakan oleh pemerintah akan dikucurkan ke satuan pelayanan di setiap wilayah untuk mengelola menu makanan yang akan dibagikan kepada para pelajar.

"Jadi mohon diingat bahwa Badan Gizi tidak membeli paket makan tetapi membayar bahan baku, menu itu akan diset satu bulan. Katakanlah kalau hari Senin kita masak Ayam Balado dengan sayur, dengan nasi, dengan buah. Berapa bahan baku hari itu, itu yang dibayar," kata Dadan, Selasa (3/12/2024).

"Jadi satuan-satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp7 juta sampai Rp10 juta. Itu bervariasi setiap wilayah 85 persen dari uang yang diturunkan ke Satuan Pelayanan itu Itu akan digunakan untuk beli bahan baku yang dipakai untuk masak," katanya.

Dia menambahkan, rencananya akan ada puluhan ribu satuan pelayanan yang akan dibangun badan Gizi mulai dari Sabang hingga Merauke untuk program makan bergizi di sekolah ini.

Nantinya setelah program makan bergizi di sekolah ini sudah berhasil, satuan pelayanan di setiap wilayah akan menambahkan data secara bertahap untuk memasukkan Ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.

"30 Ribu, kurang lebih itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke Per Satuan 3.000 anak sekolah di awal," kata dia.

Di sisi lain, Dadan menegaskan bahwa anggaran makan bergizi gratis Rp10 ribu per anak merupakan hasil rata-rata usai uji coba selama 11 bulan di Pulau Jawa.

"Begini, begini, begini, jangan salah paham. Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu," kata Dadan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu per anak. Dadan pun mengatakan bahwa di wilayah lain bisa lebih mahal jika dibandingkan dengan Pulau Jawa.

"Pak Presiden mengatakan, kan rata-rata. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," kata Prabowo.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta -

Biaya Makan Bergizi Gratis per porsi jadi sorotan. Anggaran satu porsi makanan yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu turun, dari awalnya Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu per porsi.

Prabowo sendiri yang mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 pada Jumat 29 November 2024 kemarin.

Prabowo bercerita memaparkan Program Makan Bergizi Gratis di depan para pemimpin buruh. Dia menyatakan program ini bisa menjadi tambahan kesejahteraan bagi para buruh. Sebab, program ini akan menyasar langsung kepada keluarga para buruh. Mulai dari anak hingga ibu-ibu hamil.

Nah pada momen itu Prabowo menyatakan biaya per porsi Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 10 ribu. Awalnya dia ingin Rp 15.000 per porsi, namun anggarannya ternyata tidak mencukupi.

"Rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kita ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," tegas Prabowo saat memberikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat.

Istana Buka Suara

Sementara itu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyatakan Rp 10 ribu dapat memenuhi kebutuhan makan bergizi dengan jumlah 600-700 kalori dalam satu porsi.

Hal ini terbukti dari beberapa uji coba yang dilakukan selama hampir setahun di kawasan Pulau Jawa. Kesimpulannya, untuk di cakupan Pulau Jawa, uang Rp 10 ribu dinilai cukup untuk memberikan satu porsi Makan Bergizi Gratis ke masyarakat.

"Setelah uji coba selama hampir setahun, maka untuk Pulau Jawa, ketercukupan 600-700 kalori per sajian bisa didapatkan dengan harga Rp 10 ribu," sebut Hasan Nasbi ketika dihubungi detikcom.

Meski alokasinya mengalami penurunan, Hasan Nasbi menegaskan anggaran total untuk program Makan Bergizi Gratis tak berkurang, tetap Rp 71 triliun untuk 2025.

Respons Bos Badan Gizi Nasional

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ikut buka suara. Dia bilang angka Rp 10 ribu per porsi merupakan hasil perhitungan rata-rata dari uji coba tahap awal yang telah dilakukan. Dalam hal ini, lokasi dari pelaksanaan uji coba ini mayoritas baru dilakukan di Pulau Jawa.

"Jangan salah paham, kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu. Pak Presiden mengatakan rata-rata, nanti di tempat yang lebih mahal pasti lebih dari itu," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Begitu pula di daerah yang harga rata-rata pangannya lebih murah, menurutnya anggaran per porsinya juga tidak menutup kemungkinan menjadi lebih murah lagi. Dadan mengatakan, harganya pun akan mengalami penyesuaian kembali.

Dia juga menegaskan bahwa angka tersebut berasal dari pengalaman dalam 11 bulan di sejumlah daerah. Rata-rata tersebut juga bukan anggaran maksimum batas bawah maupun atas.

"Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau melakukan uji coba di Desember dari mulai Aceh sampai Papua, nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu," jelas Dadan.

"Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost, yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," sambungnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang daerah yang berpotensi tarifnya lebih dari Rp 10 ribu per porsi, Dadan tidak merincikannya. Namun ia memastikan saat ini timnya sudah turun ke berbagai daerah untuk persiapan pelaksanaan uji coba. Uji coba akan dilakukan di 150 titik di seluruh Indonesia.

(hal/hns)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 11 bulan terakhir di berbagai daerah di Pulau Jawa rata-rata menyentuh harga Rp10.000 per porsi.

"Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa itu rata-rata dapatnya di harga itu," kata Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di ruang Rapat Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan mengatakan di daerah dengan harga bahan baku yang lebih mahal maupun lebih murah, pemerintah akan membayar sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.

"Yang kita bayar bukan paket makan, tetapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," katanya.

Menanggapi pertanyaan apakah Rp10.000 merupakan harga minimum, ia menegaskan indeks itu dihitung berbasis pengalaman selama 11 bulan uji coba di Pulau Jawa.

"Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau lakukan uji coba Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujarnya.

Terkait anggaran tahunan, Kepala BGN menyatakan bahwa alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir di 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujarnya.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, program MBG akan secara resmi berjalan di seluruh Indonesia mulai Januari 2025 dengan target melayani 3 juta penerima manfaat.

Dengan pelaksanaan resmi yang dimulai Januari 2025, pemerintah berharap program ini dapat memberikan dampak positif pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama 11 bulan terakhir di berbagai daerah di Pulau Jawa rata-rata menyentuh harga Rp10.000 per porsi.

"Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa itu rata-rata dapatnya di harga itu," kata Dadan usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di ruang Rapat Kabinet, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dadan mengatakan di daerah dengan harga bahan baku yang lebih mahal maupun lebih murah, pemerintah akan membayar sesuai dengan harga yang berlaku saat itu.

"Yang kita bayar bukan paket makan, tetapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," katanya.

Menanggapi pertanyaan apakah Rp10.000 merupakan harga minimum, ia menegaskan indeks itu dihitung berbasis pengalaman selama 11 bulan uji coba di Pulau Jawa.

"Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau lakukan uji coba Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujarnya.

Terkait anggaran tahunan, Kepala BGN menyatakan bahwa alokasi anggaran tetap sesuai APBN yang telah disahkan sebesar Rp71 triliun.

Ia juga menjelaskan uji coba nasional pada Desember 2024 bergulir di 150 titik di seluruh Indonesia, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Papua, dan daerah lain di luar Jawa.

“Sekarang petugasnya sudah turun ke lapangan. Mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk uji coba ini,” ujarnya.

Menurut dia, hasil uji coba ini akan menjadi dasar untuk menetapkan indeks harga rata-rata per porsi di berbagai wilayah.

“Nanti kita akan dapatkan, di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan datanya dari situ,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, program MBG akan secara resmi berjalan di seluruh Indonesia mulai Januari 2025 dengan target melayani 3 juta penerima manfaat.

Dengan pelaksanaan resmi yang dimulai Januari 2025, pemerintah berharap program ini dapat memberikan dampak positif pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Pewarta: Andi Firdaus, Rangga
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan, anggaran makan bergizi gratis Rp10 ribu per anak merupakan hasil rata-rata usai uji coba selama 11 bulan di Pulau Jawa.

"Begini, begini, begini, jangan salah paham. Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu," kata Dadan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan bahwa anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu per anak. Menurut Dadan, di wilayah lain bisa lebih mahal jika dibandingkan dengan Pulau Jawa.

"Pak Presiden mengatakan kan rata-rata. Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," kata dia.

Dadan kembali menegaskan, anggaran Rp10 ribu bukan anggaran batas bawah atau bottom price namun merupakan hasil uji coba selama 11 bulan. Pada Desember ini, akan ada uji coba serentak nasional mulai dari Aceh hingga Papua.

"Bukan, ini berbasis pengalaman selama 11 bulan. Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price. Itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah kan kita mau lakukan uji coba nih Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujar dia.

Dadan menerangkan, dengan adanya uji coba serentak nasional ini akan didapatkan satuan indeks harga rata-rata untuk program makan bergizi gratis.

"Nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu. Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost. Yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," katanya.

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklarifikasi soal kabar alokasi anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 10 ribu per porsi yang belakangan menjadi sorotan. Dadan menjelaskan angka tersebut masih merupakan rata-rata dari hasil uji coba awal di wilayah Jawa.

"Begini, begini, begini, jangan salah paham. Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu. Pak Presiden mengatakan, kan rata-rata," kata Dadan usai menghadiri sidang kabinet di Istana Jakarta, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, alokasi anggaran bisa bervariasi per wilayah pada pelaksanaannya nanti. Dia menyebutkan ada beberapa wilayah yang memerlukan anggaran lebih besar dan ada yang lebih rendah.

"Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan angka rata-rata itu didapat berdasarkan uji coba makan gratis yang telah dijalankan dalam 11 bulan terakhir. Menurutnya, uji coba terus digencarkan di seluruh wilayah RI hingga Desember 2024 sebelum dilaksanakan pada Januari 2025.

"Bukan (Rp 10 ribu bottom price), ini berbasis pengalaman selama 11 bulan. Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price. Itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah kan kita mau lakukan uji coba nih Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujar Dadan.

"Nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu. Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost. Yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," lanjut dia.

(fca/isa)