SUBANG, iNewsSubang.id - Mantan Penjabat (Pj) Bupati Subang, Imran, resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) Republik Indonesia. Pelantikan berlangsung pada Senin (20/1/2025) di Ruang Pendopo Kementerian PU, Jalan Patimura No. 20, Jakarta Selatan.

Acara tersebut dipimpin oleh Menteri KemenPKP, Maruarar Sirait, dan dihadiri oleh Jaksa Agung RI Burhanuddin, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Dalam sambutannya, Menteri KemenPKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya loyalitas dan kerja keras dari para pejabat yang dilantik untuk mendukung program nasional terkait perumahan dan permukiman sesuai arahan Presiden RI. “Tidak ada yang bisa bekerja sendirian,” ujar Maruarar.

Ia juga menyampaikan bahwa target kerja akan segera disusun dalam bentuk matriks yang harus direalisasikan oleh para pejabat, termasuk Imran. Evaluasi akan dilakukan secara berkala untuk memastikan kinerja sesuai harapan.

“Bekerja keras. Saya akan buat matriks target. Paling lama tiga bulan saya evaluasi. Kalau target tercapai, lanjut. Kalau hanya sedikit tercapai, saya beri waktu. Kalau tidak tercapai, saya ganti. Kita semua harus kerja dengan target,” tegasnya.

Maruarar turut mengajak seluruh pejabat yang dilantik untuk fokus dan berkomitmen dalam mencapai target tersebut. “Mari kita bekerja keras dan fokus pada target yang telah ditentukan,” tambahnya.

Editor : Yudy Heryawan Juanda

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Ketua Umum Masyarakat Pesantren, KH Hafidz Taftazani menyoroti pentingnya pemanfaatan dana zakat untuk mendukung kesejahteraan umat, khususnya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia pun mengusulkan agar dana zakat digunakan untuk menyediakan makanan bergizi khusus bagi santri yang sedang belajar di pesantren.

Menurut dia, santri yang tengah belajar di pesantren itu sudah pasti Muslim. Di samping itu, banyak juga pesantren gratis untuk yatim dan dhuafa. Karena itu, menurut dia, sangat pas jika dana zakat digunakan untuk program MBG di pesantren.

"Orang yang pergi ke pesantren untuk mencari ilmu termasuk fi sabilillah, apalagi jika pesantrennya banyak dhuafa itu sangat pas di sana," ujar Kiai Hafidz kepada Republika, Senin (20/1/2025).

Menurut dia, pemerintah juga bisa memanfaatkan dana zakat untuk program makan bergizi gratis bagi anak-anak yang belajar di sekolah umum yang berada di bawah naungan pesantren.

Dia menjelaskan, penggunaan zakat untuk kelompok ini sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Ia menjelaskan, anak-anak sekolah dan santri di bawah naungan pendidikan Islam dapat dikategorikan sebagai fisabilillah, yakni kelompok yang berhak menerima zakat.

Hal ini berdasarkan dalil Alquran dan hadis, dimana Rasulullah SAW bersabda:

منخرجفىطلبالعلموهوفىسبيلاللهحتىيرجع

Artinya: “Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka ia berjihad di jalan Allah, sampai ia kembali.” (HR Tirmidzi)

"Bahwa orang yang menuntut ilmu berada di jalan Allah (fisabilillah) hingga mereka kembali. Jadi, menggunakan dana zakat untuk mendukung pendidikan mereka adalah langkah yang benar dan sangat dianjurkan,” kata Kiai Hafidz.

Kiai Hafidz juga mengkritik pandangan yang menyatakan bahwa dana zakat tidak boleh digunakan untuk kebutuhan seperti makan anak sekolah atau santri. Ia menilai pandangan tersebut perlu diluruskan agar dana zakat dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih luas demi kesejahteraan umat.

Dia pun mengingatkan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.

"Dengan memastikan bahwa anak-anak sekolah dan santri mendapatkan asupan gizi yang cukup, mereka dapat belajar dengan lebih baik dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat di masa depan," jelas Kiai Hafidz.

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan menerapkan skema khusus pembagian makan bergizi gratis (MBG) selama Ramadan. Nantinya, BGN akan menyiapkan makanan yang dapat dibawa ke rumah oleh anak-anak sekolah selama Ramadan.

"Kami akan memberikan makanan yang dibawa ke rumah untuk buka puasa. Jadi, bulan Ramadan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu (Makan Bergizi Gratis) karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan kepada wartawan di kantor PBNU, Jakarta, dilansir Antara, Senin (20/1/2025).

Hal tersebut dia sampaikan merespons soal skema pembagian Makan Bergizi Gratis selama Ramadan mendatang. Sementara itu, Dadan melanjutkan, bagi para santri di pesantren yang menjadi penerima manfaat Makan Bergizi Gratis, mereka juga akan menerima makanan di saat berbuka puasa.

"Nah, terkait dengan pelaksanaan di Ramadan di pesantren akan lebih mudah karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ujarnya.

Saat ini, Dadan menyampaikan terdapat sekitar 30 ribu pesantren dengan 5 juta santri yang menjadi target penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. Target itu akan dipenuhi secara bertahap.

"Ini akan dipenuhi secara bertahap dan kalau akselerasi percepatan yang diminta Presiden ini bisa dilaksanakan, maka tahun 2025 seluruhnya akan tercapai," ujar dia.

Badan Gizi Nasional pun menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperluas akses program tersebut kepada seluruh santri sekaligus mempercepat pelaksanaan program dari Presiden Prabowo Subianto itu.

Kerja sama itu akan segera diatur dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditargetkan dapat ditandatangani kedua belah pihak pada kegiatan Kongres Keluarga Maslahat NU, 31 Januari mendatang.

Selain memastikan seluruh pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, kerja sama antara PBNU dan Badan Gizi Nasional juga berupaya membawa dampak program tersebut dapat menggerakkan perekonomian di lingkungan pesantren, seperti dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren dan memberdayakan sumber pangan milik warga di sekitar pesantren.

(taa/imk)

Purwakarta (ANTARA) - Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Norman Nugraha menyebut program Makan Bergizi Gratis di daerah itu menyasar 165.140 siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

"Program Makan Bergizi Gratis di Purwakarta telah digulirkan sejak 6 Januari 2025. Sampai saat ini masih dilakukan pematangan agar bisa berjalan sebagaimana mestinya," katanya di sela-sela Rakor Program Makan Bergizi Gratis di Purwakarta, Senin.

Ia menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis di Purwakarta sejak awal digulirkan dikoordinasikan oleh jajaran Kodim 0619 dan Yayasan Al-Muhajirin dengan total sepuluh sekolah yang telah berjalan.

Disebutkan, rapat koordinasi dilakukan agar program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Apalagi program itu melibatkan banyak instansi.

"Semua kita diskusikan agar program ini bisa berjalan sebagaimana mestinya dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Misalnya, soal alokasi anggaran MBG yang disimpan di Dinas Pendidikan, hal ini sesuai dengan aturan dari Kemendagri," katanya.

Dalam rapat koordinasi itu terungkap kalau sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Purwakarta terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis.

Seperti Dinas Pangan dan Pertanian, menyiapkan pekarangan pangan bergizi untuk bahan makanan, serta melakukan uji makanan dengan rapid test, pestisida atau lainnya.

Kemudian untuk Dinas Perikanan dan Peternakan fokus menyiapkan penyediaan bahan makanan seperti telur, ayam, dan ikan.

Lalu Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian fokus untuk mengoordinasikan mengenai olahan ikan dari pengusaha di UMKM Purwakarta sebagai opsi menu Makan Bergizi Gratis.

Hal tersebut perlu dilakukan, karena jika pelaksanaan Makan Bergizi Gratis dilakukan bersamaan dengan kebutuhan masyarakat, maka akan terjadi kekosongan barang dan jangan sampai harga bisa melambung tinggi.

Untuk Dinas Kesehatan mengoordinasikan uji gizi dan evaluasi menu Makan Bergizi Gratis.

Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah Purwakarta, saat ini masih menunggu petunjuk mengenai anggaran untuk pembelian makan minum serta juru masak dan biaya akomodasinya.

Norman berharap melalui rapat koordinasi itu program Makan Bergizi Gratis di wilayah Purwakarta bisa berjalan dengan lancar, sebagaimana mestinya.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengumumkan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Yogyakarta akan mundur hingga bulan Februari 2025.

Kepala Disdikpora DIY, Suhirman, mengungkapkan bahwa informasi tersebut diperoleh dari kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Ini tadi kepala (SPPG) menyampaikan kemungkinan Februari," ujar Suhirman dalam pernyataannya, Senin (20/1/2025).

Menurut Suhirman, saat ini SPPG masih dalam tahap persiapan, sehingga program MBG di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Yogyakarta belum dapat dilaksanakan.

Dia juga menjelaskan bahwa program MBG saat ini baru menyasar tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan untuk SMA dan SMK masih menunggu.

"Pelaksanaan program tergantung dari kesiapan internal SPPG. Sementara yang kami terima, SMK 4 akan berjalan pada bulan Februari. Kalau yang di Gunungkidul juga belum siap," tambahnya.

Suhirman menjelaskan bahwa Disdikpora DIY berperan sebagai penyedia data sekolah-sekolah yang berlokasi dalam radius 3 kilometer dari SPPG. "SOP-nya itu 3 kilometer. Kami sebagai penyuplai data saja," ucapnya.

Data sasaran program MBG di DIY mencakup sekitar 360 sekolah.

Sebelumnya, Siswa SMK N 4 Yogyakarta, Siska Rahmadani, mengungkapkan rasa iri karena program MBG di daerah lain, seperti Kabupaten Sleman, sudah berjalan.

"Iya (iri) kita sudah nunggu, teman-teman sudah ada yang dapat. Adik saya juga sudah dapat, adik SD di Sleman sudah dapat," katanya saat ditemui di sekolahnya.

Siska berharap program MBG dapat membantunya mengatasi rasa lapar saat sekolah hingga sore hari, mengingat uang sakunya terbatas.

"Praktiknya kan sampai sore juga, bisa untuk mengganjal biar gak lapar," ungkapnya.

Siswa lainnya, Arga Fikri Yulianto, juga menyampaikan harapannya agar MBG segera diterapkan di Kota Yogyakarta.

"Uang jajannya bisa digunakan untuk yang lain," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan 5 juta santri di seluruh Indonesia akan mendapatkan makanan bergizi gratis.

Program ini merupakan hasil kerja sama strategis antara BGN dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang disepakati dalam pertemuan antara Kepala BGN Dadan Hindayana dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) di Jakarta, Senin (20/1/2025).

"Seperti diketahui bahwa ada 5 juta santri di seluruh Indonesia yang itu juga menjadi bagian penerima manfaat yang sudah dimasukkan di dalam program," ujar Dadan di Kantor PBNU, Senin.

Kesepakatan ini akan dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Kongres Keluarga Maslahat pada 31 Januari mendatang.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat distribusi makanan bergizi kepada jutaan santri dan mendukung visi Presiden untuk meningkatkan kualitas hidup generasi muda melalui akses pangan sehat.

"Dan keberadaan NU saya kira akan mempercepat proses pelayanan makanan bergizi sama seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan dengan kerja sama antar lembaga, kegiatan ini akan berjalan secara formal dan juga lebih sistematis," sambung dia.

Ia juga meyakini, program MBG tidak hanya bermanfaat untuk masa depan santri, melainkan juga sisi ekonomis pesantren.

Untuk diketahui, program MBG sudah dimulai sejak 6 Januari 2025 lalu.

Program ini dilakukan secara bertahap untuk siswa sekolah, ibu hamil, dan balita.

Untuk tahap awal, program MBG menyasar 15 - 17,5 juta penerima manfaat.

Namun, pemerintah ingin agar jumlah penerima manfaat bisa ditingkatkan sehingga menjadi 82,9 persen pada akhir 2025.

Kota Bogor (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mewujudkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

"Kita kerja sama yang nanti dilanjutkan PKS (perjanjian kerja sama) untuk supporting program ini. Di kita itu khusus ibu hamil dan balita di luar PAUD," kata Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji saat bersama Kepala BGN Dadan Hindayana mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin.

Keduanya kemudian meninjau pemberian makanan bergizi untuk kalangan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Posyandu Kenari, Kelurahan Kedungbadak, Tanah Sareal, Kota Bogor, yang letaknya tak jauh dari SPPG Tanah Sareal.

Makan bergizi diberikan kepada 14 ibu hamil, 89 ibu menyusui, dan 231 anak balita yang tergabung dalam Posyandu Kenari.

Wihaji menjelaskan Kemendukbangga berbagi tugas dengan kementerian lain dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Ini untuk memastikan bahwa MBG bukan untuk anak sekolah saja. Tetapi juga untuk ibu hamil, menyusui dan anak balita," sebutnya.

Wihaji mengungkapkan, dalam pelaksanaan MBG untuk posyandu ini berbeda dengan program yang sama bagi anak sekolah. Karena, untuk anak sekolah pemberian MBG cukup mudah bisa dilakukan di sekolah, sedangkan untuk posyandu cukup pelik karena pertemuan di posyandu hanya sekali dalam satu bulan sementara makan gratis diberikan sehari sekali.

Kemendukbangga bekerja sama dengan pihak BGN dalam menyediakan menu, sementara untuk daftar penerima dan distribusinya akan dilakukan Kemendukbangga.

"Oleh karena itu tim pendamping kita nanti yang akan mendata siapa penerimanya," ujarnya.

Sementara, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan MBG untuk posyandu ini merupakan edukasi bagaimana keluarga bisa memenuhi gizi untuk keluarga. Stok gizi nasional sebenarnya sudah tersedia, namun seringkali edukasi pemenuhan gizi keluarga belum terpenuhi karena berbagai alasan.

"Untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita kami tidak membuat infrastruktur baru. Kami memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada, yaitu ada posyandu, kemudian ada bidan desa, ada puskesmas," kata Dadan.

Kota Bogor (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mewujudkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

"Kita kerja sama yang nanti dilanjutkan PKS (perjanjian kerja sama) untuk supporting program ini. Di kita itu khusus ibu hamil dan balita di luar PAUD," kata Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji saat bersama Kepala BGN Dadan Hindayana mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin.

Keduanya kemudian meninjau pemberian makanan bergizi untuk kalangan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Posyandu Kenari, Kelurahan Kedungbadak, Tanah Sareal, Kota Bogor, yang letaknya tak jauh dari SPPG Tanah Sareal.

Makan bergizi diberikan kepada 14 ibu hamil, 89 ibu menyusui, dan 231 anak balita yang tergabung dalam Posyandu Kenari.

Wihaji menjelaskan Kemendukbangga berbagi tugas dengan kementerian lain dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Ini untuk memastikan bahwa MBG bukan untuk anak sekolah saja. Tetapi juga untuk ibu hamil, menyusui dan anak balita," sebutnya.

Wihaji mengungkapkan, dalam pelaksanaan MBG untuk posyandu ini berbeda dengan program yang sama bagi anak sekolah. Karena, untuk anak sekolah pemberian MBG cukup mudah bisa dilakukan di sekolah, sedangkan untuk posyandu cukup pelik karena pertemuan di posyandu hanya sekali dalam satu bulan sementara makan gratis diberikan sehari sekali.

Kemendukbangga bekerja sama dengan pihak BGN dalam menyediakan menu, sementara untuk daftar penerima dan distribusinya akan dilakukan Kemendukbangga.

"Oleh karena itu tim pendamping kita nanti yang akan mendata siapa penerimanya," ujarnya.

Sementara, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan MBG untuk posyandu ini merupakan edukasi bagaimana keluarga bisa memenuhi gizi untuk keluarga. Stok gizi nasional sebenarnya sudah tersedia, namun seringkali edukasi pemenuhan gizi keluarga belum terpenuhi karena berbagai alasan.

"Untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita kami tidak membuat infrastruktur baru. Kami memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada, yaitu ada posyandu, kemudian ada bidan desa, ada puskesmas," kata Dadan.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh orang tua dan anak-anak di Indonesia yang belum merasakan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

?Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia saya minta maaf, kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima,? kata Prabowo di Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Kendati begitu, ia berjanji seluruh anak bangsa akan segera merasakan program MBG. Dia ingin semua anak di Indonesia dapat merasakan program ini pada akhir tahun 2025.

?Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi,? ujar dia.



Prabowo menjelaskan program besar MBG itu membutuhkan proses secara administrasi dan realisasi secara fisik. Sehingga, hal itu membutuhkan waktu.

?Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang. Itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu,? ungkapnya.

Dia menambahkan, pemerintahannya berupaya yang terbaik dan tercepat agar program itu dapat segera berjalan di seluruh wilayah Tanah Air. Dia menjamin tidak ada masalah dana terkait program itu.

?Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi Insya Allah akhir 2025, ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,? jelas Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Qatar menginvestasikan 16 miliar dollar AS-20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 261,9 triliun hingga Rp 327,45 triliun dalam membangun 1 juta rumah vertikal di perkotaan.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan hal ini usai seremoni pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian PKP di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

“Nilainya, misalnya dari kota, itu karena apartemen itu kurang lebih 16.000-20.000 dolar AS setiap unit, kali 1 juta, itu berarti 16-20 miliar dolar AS. Itu yang swasta,” jelas Hashim.

Selain itu, Pemerintah Qatar akan menambah investasi 3 juta unit-5 juta unit rumah.

“Kalau dari pemerintah, karena itu nanti ada campuran rumah-rumah di pedesaan yang harganya kurang lebih 75-1 juta, dan unit-unit di kota, kurang lebih 18.000-20.000 dolar. Sehingga, beberapa puluh billion (miliar) dolar, itu dari pemerintah-pemerintah,” tambahnya.

Sebelumnya, Qatar telah resmi menyatakan komitmennya ikut membangun 1 juta rumah di Indonesia, Rabu (8/1/2205).

Komitmen tersebut tertuang dalam Memorandum of Understading (MoU) atau penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan setiap stasiun Kereta Api di Indonesia, terutama di kota-kota besar harus ada rumah susun berkonsep transit oriented development atau TOD.

"Saya berdiskusi dengan Pak Presiden RI Prabowo Subianto, nanti bila mampu dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun," ujar Hashim di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan demikian rumah susun tersebut mengusung konsep TOD.

"Itu namanya TOD, transit oriented development," katanya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, stasiun-stasiun kereta api di kawasan Jabodetabek dapat dibangun apartemen transit oriented development (TOD) yang akan terkoneksi dengan stasiun-stasiun tersebut.

Menurut dia, di Stasiun Manggarai kemungkinan bisa dibangun apartemen TOD dengan jumlah lantai sekitar 20 atau 40 lantai. Pembangunan apartemen TOD yang terkoneksi dengan stasiun kereta api di wilayah Jabodetabek bukanlah program baru.

Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi solusi terhadap permasalahan urbanisasi yang pesat.

Dengan semakin terintegrasi transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota.

Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum.

TOD merupakan konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi serta mempromosikan penggunaan angkutan umum massal berbasis rel dan gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan setiap stasiun Kereta Api di Indonesia, terutama di kota-kota besar harus ada rumah susun berkonsep transit oriented development atau TOD.

"Saya berdiskusi dengan Pak Presiden RI Prabowo Subianto, nanti bila mampu dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun," ujar Hashim di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan demikian rumah susun tersebut mengusung konsep TOD.

"Itu namanya TOD, transit oriented development," katanya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, stasiun-stasiun kereta api di kawasan Jabodetabek dapat dibangun apartemen transit oriented development (TOD) yang akan terkoneksi dengan stasiun-stasiun tersebut.

Menurut dia, di Stasiun Manggarai kemungkinan bisa dibangun apartemen TOD dengan jumlah lantai sekitar 20 atau 40 lantai. Pembangunan apartemen TOD yang terkoneksi dengan stasiun kereta api di wilayah Jabodetabek bukanlah program baru.

Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi solusi terhadap permasalahan urbanisasi yang pesat.

Dengan semakin terintegrasi transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota.

Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum.

TOD merupakan konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi serta mempromosikan penggunaan angkutan umum massal berbasis rel dan gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.