Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal melantik pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rumah susun (rusun) pada akhir bulan Januari 2025.

"Kami laporkan kepada Ketua Satgas Perumahan bahwa nanti akhir bulan Januari Kementerian PKP berencana melaksanakan pelantikan seluruh pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rusun pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 14.00 WIB," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.

Ia berharap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dapat kembali hadir dalam pelantikan para pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV tersebut.

"Kami mohon kehadiran Ketua Satgas Perumahan untuk ikut hadir menyaksikan pelantikan tersebut,” katanya.

Sebagai informasi, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan pelantikan pejabat tinggi Kementerian UMKM di Pasar Tanah Abang Jakarta merupakan amanah dari Presiden Prabowo Subianto agar kementerian lebih dekat dengan masyarakat, khususnya pengusaha UMKM.

"Ini mungkin yang pertama kali pelantikan pejabat eselon kementerian (disaksikan) bersama-sama dengan seluruh pengusaha UMKM. Khususnya simbolnya adalah Pasar Tanah Abang sebagai salah satu ikon, pasar, rumah, tempat komunitas tempat kita bercengkerama, tempat kita berinteraksi, tempat teman-teman (pengusaha UMKM) mengharapkan dan berjuang demi keuangan keluarga di rumah," kata Maman.

Presiden Prabowo Subianto mengamanahkan kepada Kementerian UMKM untuk harus lebih dekat dengan pengusaha UMKM dan menunjukkan bentuk afirmatif aksi konkret kepada mereka.

Keberadaan Kementerian UMKM di Pasar Tanah Abang sebagai bentuk awal bahwa Kementerian UMKM ke depan wajib dan mendukung lebih dekat berdampingan dengan pengusaha-pengusaha UMKM.

UMKM memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia, di mana UMKM menyerap kurang lebih sekitar 97 persen tenaga kerja dan memiliki ketahanan yang luar biasa.

Saat berbagai krisis melanda, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal melantik pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rumah susun (rusun) pada akhir bulan Januari 2025.

"Kami laporkan kepada Ketua Satgas Perumahan bahwa nanti akhir bulan Januari Kementerian PKP berencana melaksanakan pelantikan seluruh pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rusun pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 14.00 WIB," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.

Ia berharap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dapat kembali hadir dalam pelantikan para pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV tersebut.

"Kami mohon kehadiran Ketua Satgas Perumahan untuk ikut hadir menyaksikan pelantikan tersebut,” katanya.

Sebagai informasi, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan pelantikan pejabat tinggi Kementerian UMKM di Pasar Tanah Abang Jakarta merupakan amanah dari Presiden Prabowo Subianto agar kementerian lebih dekat dengan masyarakat, khususnya pengusaha UMKM.

"Ini mungkin yang pertama kali pelantikan pejabat eselon kementerian (disaksikan) bersama-sama dengan seluruh pengusaha UMKM. Khususnya simbolnya adalah Pasar Tanah Abang sebagai salah satu ikon, pasar, rumah, tempat komunitas tempat kita bercengkerama, tempat kita berinteraksi, tempat teman-teman (pengusaha UMKM) mengharapkan dan berjuang demi keuangan keluarga di rumah," kata Maman.

Presiden Prabowo Subianto mengamanahkan kepada Kementerian UMKM untuk harus lebih dekat dengan pengusaha UMKM dan menunjukkan bentuk afirmatif aksi konkret kepada mereka.

Keberadaan Kementerian UMKM di Pasar Tanah Abang sebagai bentuk awal bahwa Kementerian UMKM ke depan wajib dan mendukung lebih dekat berdampingan dengan pengusaha-pengusaha UMKM.

UMKM memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia, di mana UMKM menyerap kurang lebih sekitar 97 persen tenaga kerja dan memiliki ketahanan yang luar biasa.

Saat berbagai krisis melanda, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal melantik pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rumah susun (rusun) pada akhir bulan Januari 2025.

"Kami laporkan kepada Ketua Satgas Perumahan bahwa nanti akhir bulan Januari Kementerian PKP berencana melaksanakan pelantikan seluruh pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rusun pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 14.00 WIB," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.

Ia berharap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dapat kembali hadir dalam pelantikan para pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV tersebut.

"Kami mohon kehadiran Ketua Satgas Perumahan untuk ikut hadir menyaksikan pelantikan tersebut,” katanya.

Sebagai informasi, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan pelantikan pejabat tinggi Kementerian UMKM di Pasar Tanah Abang Jakarta merupakan amanah dari Presiden Prabowo Subianto agar kementerian lebih dekat dengan masyarakat, khususnya pengusaha UMKM.

"Ini mungkin yang pertama kali pelantikan pejabat eselon kementerian (disaksikan) bersama-sama dengan seluruh pengusaha UMKM. Khususnya simbolnya adalah Pasar Tanah Abang sebagai salah satu ikon, pasar, rumah, tempat komunitas tempat kita bercengkerama, tempat kita berinteraksi, tempat teman-teman (pengusaha UMKM) mengharapkan dan berjuang demi keuangan keluarga di rumah," kata Maman.

Presiden Prabowo Subianto mengamanahkan kepada Kementerian UMKM untuk harus lebih dekat dengan pengusaha UMKM dan menunjukkan bentuk afirmatif aksi konkret kepada mereka.

Keberadaan Kementerian UMKM di Pasar Tanah Abang sebagai bentuk awal bahwa Kementerian UMKM ke depan wajib dan mendukung lebih dekat berdampingan dengan pengusaha-pengusaha UMKM.

UMKM memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia, di mana UMKM menyerap kurang lebih sekitar 97 persen tenaga kerja dan memiliki ketahanan yang luar biasa.

Saat berbagai krisis melanda, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Bisnis.com, PALEMBANG – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sumatra Selatan akan diperluas ke tujuh wilayah kabupaten/kota.

Ketujuh daerah tersebut meliputi Kota Pagar Alam, Prabumulih, Kabupaten Empat Lawang, PALI, Lahat, Muara Enim dan OKU Timur.

Ketua DPD Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) Sumsel, Evie Hadenli, mengatakan bahwa realisasi penambahan itu akan dimulai pada 3 Februari 2025 mendatang.

“PPJI sebagai mitra BGN (Badan Gizi Nasional) pada 3 Februari 2025 akan mendistribusikan MBG ke tujuh daerah,” ujarnya, Senin (20/1/2025).

Evie menjelaskan, dalam proses persiapan pelaksanaan MBG di wilayah yang baru, pihaknya masih terus melakukan pendataan jumlah siswa secara berkala. Sehingga pada saat penyaluran, hidangan MBG dapat tersalurkan secara menyeluruh di tiap sekolah yang ada di masing-masing kabupaten.

Selain itu, pihaknya juga terus melakukan pemantauan serta mempersiapkan daftar menu apa saja yang akan dibagikan.

Dia menambahkan, PPJI Sumsel saat ini sudah menyalurkan MBG ke sembilan kabupaten kota dengan jumlah 10 titik.

“Kesembilan kabupaten/kota yang sudah melakukan Program MBG diantaranya Banyuasin, Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Palembang, Musi Rawas, OKU, OKI, dan Ogan Ilir,” jelasnya.

Menurutnya, PPJI bertanggung jawab menyiapkan dan mendistribusikan MBG ke sekolah-sekolah dan saat ini telah menyiapkan sebanyak 75.000 tempat makan (ompreng).

Adapun jumlah porsi yang disiapkan tiap satu dapur, kata dia, mencapai kisaran 3.000 sampai 3.500 porsi per hari.

“Itu untuk penyaluran ke sekolah-sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA dan SMK," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyiapkan dana sebesar Rp 459 juta untuk membantu Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat.

"Sebagai contoh, misalnya di Jakarta, kami sudah laporkan juga, bahwasannya kalau memang ada penugasan, Jakarta itu siap untuk ikut peran kontribusi dalam hal penganggaran," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi saat diwawancarai di Balai Kota Jakarta, Senin (20/1/2025).

Tahun ini, Pemprov Jakarta ditargetkan bisa membangun 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG).

Jika pembangunan satu SPPG membutuhkan dana sekitar Rp 3 juta, maka Pemprov Jakarta bersedia membantunya.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," pungkas Teguh.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak wajib membantu anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 5 triliun.

"Tidak wajib, tapi sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah," ucap Bima di Balai Kota Jakarta.

Bima mengungkapkan, tidak diwajibkannya Pemda memberikan bantuan anggaran makan bergizi gratis karena kondisi di setiap daerah berbeda-beda.

"Ada daerah yang kapasitas fiskalnya itu kuat. Artinya, transfer dari pusatnya lebih kecil daripada pendapatan daerah. Tapi, ada yang lemah. Nah, untuk yang lemah ini tentu tidak suatu kewajiban atau keharusan," tambah Bima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyiapkan dana sebesar Rp 459 juta untuk membantu Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat.

"Sebagai contoh, misalnya di Jakarta, kami sudah laporkan juga, bahwasannya kalau memang ada penugasan, Jakarta itu siap untuk ikut peran kontribusi dalam hal penganggaran," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi saat diwawancarai di Balai Kota Jakarta, Senin (20/1/2025).

Tahun ini, Pemprov Jakarta ditargetkan bisa membangun 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG).

Jika pembangunan satu SPPG membutuhkan dana sekitar Rp 3 juta, maka Pemprov Jakarta bersedia membantunya.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," pungkas Teguh.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak wajib membantu anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 5 triliun.

"Tidak wajib, tapi sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah," ucap Bima di Balai Kota Jakarta.

Bima mengungkapkan, tidak diwajibkannya Pemda memberikan bantuan anggaran makan bergizi gratis karena kondisi di setiap daerah berbeda-beda.

"Ada daerah yang kapasitas fiskalnya itu kuat. Artinya, transfer dari pusatnya lebih kecil daripada pendapatan daerah. Tapi, ada yang lemah. Nah, untuk yang lemah ini tentu tidak suatu kewajiban atau keharusan," tambah Bima.

Bisnis.com, PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mengklaim alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah disiapkan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).

Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengungkapkan anggaran ini dipastikan tersedia setelah adanya arahan lebih lanjut dari Badan Gizi Nasional atau Kementerian Dalam Negeri.

“Jadi kita tunggu saja, dari mana kita bantunya, tapi kita pastikan dananya sudah disiapkan melalui BTT,” ujar di Kantor Gubernur Sumsel, Senin (20/1/2025).

Elen menjelaskan, estimasi anggaran yang akan digelontorkan juga masih bergantung pada jumlah kebutuhan. Jika pun ada kekurangan, dapat dilakukan penyesuaian melalui APBD perubahan.

Pihaknya juga menegaskan masih akan melihat cakupan penugasan yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dari sisi mana. Apakah nanti mencakup seluruh sekolah atau hanya sebagian saja.

“Kita masih hitung disana [anggaran], untuk mendukung infrastruktur dan semacamnya itu belum. Jadi ini yang masih kita tunggu dan terus dipantau, tapi pelaksanaan [MBG] sudah jalan tetap kita dorong,” jelasnya.

Ditambahkan Elen, terkait penugasan Pemerintah Provinsi untuk MBG hanya mencakup jenjang SMA juga tidak dapat dipastikan.

“Kita belum tahu, kan kita bisa juga membantu ke bawah seperti SMP dan SD bahkan mengembangkan sekarang untuk ibu hamil dan juga untuk pra nikah. jadi butuh komprehensif disiapkan,” pungkasnya.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah (Kalteng) telah mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masing-masing untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menjelaskan, alokasi APBD kabupaten/kota untuk MBG itu merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar pemda turut membantu pelaksanaan MBG melalui pengalokasian anggaran masing-masing daerah.

“Laporan dari para bupati/wali kota, seluruh daerah di Kalteng sudah menyiapkan anggaran masing-masing untuk APBD, sebagian mengalokasikan dari belanja kegiatan dan belanja tak terduga (BTT),” ungkap Edy kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna di Kantor DPRD Kalteng, Palangka Raya, Senin (20/1/2025).

Meski seluruh daerah telah menganggarkan, Edy menyebutkan bahwa hingga kini pihaknya masih menunggu aturan berupa petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat untuk penggunaan anggaran tersebut.

“Seluruhnya sudah mengalokasikan, tapi masih menunggu aturan dari pemerintah pusat untuk teknis penggunaannya,” ungkap Edy.

Ditanya perihal adanya daerah yang kurang mampu mengalokasikan anggaran untuk mendukung MBG lantaran APBD-nya yang kecil, Edy menyebutkan bahwa hal tersebut tidak terjadi di Kalteng.

Di samping itu, porsi anggaran untuk mendukung MBG juga akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kondisi daerah.

“Kan jumlah penerima MBG ini disesuaikan dengan total penerima manfaat di setiap daerah, tentu masing-masing daerah mengalokasikan anggaran yang nominalnya berbeda-beda,” ungkap Edy.

Ditanya perihal jumlah dana APBN yang dikucurkan oleh pemerintah pusat untuk MBG di Kalteng, Edy belum memberikan jawaban konkret.

Dia menyebutkan bahwa jumlah nominal itu masih pihaknya koordinasikan.

“Masing-masing daerah kami sudah mengkalkulasi jumlah penerima manfaatnya, kami juga sudah menyiapkan anggarannya,” tuturnya.

Edy mengatakan bahwa APBN yang dialokasikan pemerintah pusat untuk MBG itu digunakan untuk menyiapkan dapur umum dan tim yang akan mengolah makanan MBG.

Sementara anggaran yang bersumber dari APBD, lanjut Edy, dialokasikan untuk menambah apa saja yang kurang setelah kucurnya anggaran dari pemerintah pusat (APBN). Namun, hingga kini, pihaknya masih menunggu teknis penggunaan anggaran itu.

“Kami dari pemprov kan diminta sharing dana, itu maksudnya daerah diminta mencoba untuk menutupi mana nanti yang kurang,” pungkasnya.

Bisnis.com, YOGYAKARTA - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk jenjang SMA/SMK di provinsi ini akan dimulai pada Februari 2025.

Kepala Disdikpora DIY Suhirman saat dihubungi di Yogyakarta, Senin (20/1/2025), mengatakan sebagai proyek percontohan MBG jenjang SMA/SMK bakal dilaksanakan di SMKN 4 Kota Yogyakarta.

Menurut Suhirman, Program MBG di DIY sebelumnya telah berjalan di tingkat SD dan SMP.

Sedangkan untuk pelaksanaan di level SMA/SMK masih memerlukan persiapan matang, terutama dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sehingga mundur dari rencana awal yang sedianya diagendakan pada Senin (20/1).

"Sejauh ini komunikasi dengan SPPG berjalan lancar," katanya.

Menurut Suhirman, Disdikpora DIY bertugas menyuplai data pendukung pelaksanaan, termasuk data sekolah yang berada dalam radius 3 kilometer (km) dari SPPG.

Jarak tersebut ditetapkan sesuai dengan standard operating procedure (SOP) atau prosedur operasional standar untuk memastikan makanan tiba dalam kondisi baik.

"Dari jaraknya sesuai SOP itu 3 km kemudian berapa menit dari pengantaran makanan. Kita siap di mana pun SMK, SMA di Yogyakarta siap. Kami sebagai penyuplai data saja," ujar dia.

Suhirman menyebutkan untuk tahap awal setidaknya tercatat 360 SMA/SMK di DIY menjadi sasaran Program MBG.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Yogyakarta Widiatmoko Herbimo menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima informasi terkait penunjukan sekolahnya sebagai pilot project, kendati belum mengetahui detail waktu pelaksanaan.

"Kami telah menyerahkan data siswa sebanyak 1.200 orang. Seluruh biaya pelaksanaan MBG ditanggung oleh pihak pelaksana," ujar Widiatmoko.

Ia menambahkan, total siswa di SMKN 4 Yogyakarta mencapai 1.900 orang, namun sebagian di antaranya saat ini sedang menjalani praktik kerja lapangan (PKL).

Jakarta: Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan setiap stasiun Kereta Api di Indonesia, terutama di kota-kota besar harus ada rumah susun berkonsep transit oriented development atau TOD.

"Saya berdiskusi dengan Pak Presiden RI Prabowo Subianto, nanti bila mampu dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun," ujar Hashim dikutip dari Antara, Senin, 20 Januari 2025.

Menurut dia, dengan demikian rumah susun tersebut mengusung konsep TOD. "Itu namanya TOD, transit oriented development," katanya.

Ketua Satgas mengungkapkan, stasiun-stasiun kereta api di kawasan Jabodetabek dapat dibangun apartemen transit oriented development (TOD) yang akan terkoneksi dengan stasiun-stasiun tersebut.

Menurut dia, di Stasiun Manggarai kemungkinan bisa dibangun apartemen TOD dengan jumlah lantai sekitar 20 atau 40 lantai. Pembangunan apartemen TOD yang terkoneksi dengan stasiun kereta api di wilayah Jabodetabek bukanlah program baru.

Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi solusi terhadap permasalahan urbanisasi yang pesat.

Dengan semakin terintegrasi transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota.

Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum.

TOD merupakan konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi serta mempromosikan penggunaan angkutan umum massal berbasis rel dan gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.

(KIE)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, anggaran kementeriannya telah mengalami penurunan drastis di 2025. Anggaran semula Rp14 triliun di 2024, namun kini jumlahnya hanya Rp5,27 triliun atau turun hingga Rp9 triliun.

Menteri yang akrab disapa Ara itu pun mengaku mendapatkan target yang cukup besar meski anggarannya telah dipangkas. Menurutnya, hal ini membuatnya tidak memiliki banyak pilihan.

"Pilihan saya sebagai Menteri tinggal menyerah sebelum bertanding atau bertanding habis-habisan. Tentu Saudara tidak ingin memiliki Menteri yang kalah sebelum bertanding," katanya di Jakarta, Senin (20/1/2025).

Untuk diketahui, Ara baru saja melantik sebanyak delapan Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Ini dilakukan untuk menjalankan berbagai program dan kebijakan di sektor perumahan dan mendukung Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada para orang tua dan anak-anak yang belum menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima (MBG)," ujar Prabowo di Sumedang, Jawa Barat, Senin.

Presiden mengakui program yang baru saja dimulai ini tidak bisa secara instan langsung menjangkau seluruh anak di Indonesia.

Prabowo menegaskan bahwa secara fisik dan administratif, program ini membutuhkan waktu untuk dapat menjangkau anak-anak secara merata.

Presiden juga menyoroti pentingnya proses pengamanan agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan tidak mengalami penyimpangan.

"Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan, dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat supaya semua anak-anak kita bisa merasakan," ucap Prabowo.

Meski demikian, Presiden memastikan bahwa dana untuk program MBG tersedia dan akan digunakan sesuai kebutuhan.

Dia menyebut bahwa program ini ditujukan kepada anak-anak yang membutuhkan.

"Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan. Dan yang sudah tidak perlu makan ya tidak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu," kata Prabowo.

Kepala Negara pun optimis bahwa pada akhir tahun 2025, seluruh anak Indonesia dapat menikmati manfaat program ini.

"Saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025 Semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ucap Presiden.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama yaitu Januari-April 2025 ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.