IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menggelar rapat program 3 juta rumah.

Menteri Ara mengungkap bahwa rapat tersebut menjadi tindak lanjut dari rencana BI terkait relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM) untuk mendukung program 3 juta rumah dan telah menghasilkan tim teknis yang dipimpin oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.

"Hari ini kami membicarakan, menindaklanjuti support dari Bank Indonesia. Melalui relaksasi Giro Wajib Minimum uang perbankan yang ada di Bank Indonesia, yang tujuannya bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah," kata Ara di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Dia menjelaskan, prosedur dan detail dari tim teknis telah disiapkan dan akan diumumkan esok hari.

Menteri Ara mengungkapkan, pihaknya bakal bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) untuk bisa mengidentifikasi kriteria penerima program sesuai nama dan alamatnya.

Langkah ini perlu diambil sebagai upaya validasi bahwa penerima program 3 juta rumah benar-benar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Makanya saya selalu minta sama BPS dan Bappenas bisa memberikan kriteria MBR supaya tepat sasaran, by name, by address. Dengan begitu bisa langsung dieksekusi dengan tepat. Tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran," kata dia.

Selain memastikan program berjalan tepat sasaran, Ara juga menekankan agar rumah yang dibangun punya kualitas baik.

"Kemudian kualitas perumahan juga kita sudah sampaikan, Presiden meminta betul kualitas rumah rakyat, rumah subsidi harus tetap berkualitas. Rumah yang banjir, retak-retak belum 10 tahun itu tidak boleh terjadi lagi," ujarnya.

Menteri Ara mengatakan, untuk memastikan rumah memiliki kualitas baik, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus melakukan audit secara terukur.

"Kalau bagus benar, nggak usah takut ya audit. Kenapa perlu takut. Kalau benar bagus Kenapa perlu takut diaudit. Justru nanti akan kelihatan mana yang bagus dan benar berdasarkan audit itu," tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah terus menggodok pembiayaan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Untuk itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo kembali menggelar rapat tertutup pada malam ini, Rabu (19/2/2025), di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta.

Menteri PKP mengatakan, pertemuan ini dilakukan untuk menindaklanjuti rencana BI yang akan mendukung pembiayaan program 3 juta rumah melalui relaksasi Giro Wajib Minimum (GWM).

Dok. APERSI Banten Ilustrasi perumahan.

Namun dukungan dari BI ini tidak hanya untuk pembangunan 3 juta rumah tetapi juga untuk merenovasi 3 juta rumah.

"Hari ini kami membicarakan support daripada BI melalui relaksasi GWM uang perbankan yang ada di BI yang tujuannya bisa digunakan untuk sektor perumahan dalam rangka mensukseskan program pembangunan 3 juta rumah dan renovasi 3 juta rumah," ujar pria yang akrab disapa Ara itu.

Sementara Menteri BUMN akan memberikan dukungan dengan menyiapkan bank-bank BUMN, syariah, maupun swasta untuk menjadi penyalur pembiayaan program 3 juta rumah ini.

"Jadi semuanya bisa bergerak cepat. Saya pikir ini terobosan dan contoh baik contoh baik dari kerja sama antara otoritas fiskal dan moneter antara pemerintah dan BI," ucapnya.

Namun rapat ini bukanlah yang terakhir, mereka akan kembali menggelar pertemuan pada besok sore untuk membahas lebih lanjut terkait rincian dukungan masing-masing instansi.

"Mudah-mudahan besok sudah jelas bagaimana bentuknya, programnya apa saja, prosedurnya seperti apa kami bisa sampaikan besok sore sesudah tim teknis bekerja malam ini," tuturnya.S

ri Mulyani menambahkan, pertemuan malam ini bertujuan untuk mensinkronisasi seluruh kebijakandan instrumen keuangan untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.

"Kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan, sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick dari BUMN dan Pak Gubernur dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter," tambahnya.

Sebelumnya, Ara telah melaksanakan rapat bersama Menteri BUMN, Gubernur BI, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, dan Pandu Sjahrir untuk membahas program 3 juta rumah.

Pada pertemuan tersebut, Perry mengatakan, pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank yang menyalurkan kredit kepada sektor perumahan.

“Kami menyediakan sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi ini, nah dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ujarnya usai rapat di Kantornya, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendukung kreativitas dan inovasi di bidang perumahan ramah lingkungan. Ini dilakukan melalui ajang kompetisi BTN Housingpreneur.

BTN Housingpreneur diharapkan menjadi batu loncatan bagi para inovator Indonesia untuk terus berkontribusi bagi sektor perumahan nasional melalui ide-ide brilian mereka.

BTN Housingpreneur merupakan kompetisi yang ditujukan bagi para wirausahawan di sektor perumahan dan sektor pendukungnya, serta mahasiswa dan masyarakat umum untuk menciptakan inovasi yang akan membantu perkembangan kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berfokus pada prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BTN memulai Kick Off dan Roadshow perdana BTN Housingpreneur pada 26 November 2024 lalu di Universitas Gadjah Mada (UGM), kemudian di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan beberapa kampus lainnya.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, ajang BTN Housingpreneur merupakan wujud nyata komitmen BTN tidak hanya untuk mendukung akses pembiayaan untuk kepemilikan hunian yang layak dan terjangkau, namun juga menciptakan manfaat dari inovasi yang diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola (Environment, Social, Governance/ESG).

“BTN telah sukses menginisiasi program yang mendukung tumbuh kembang kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan dan menghimpun ide-ide kreatif terkait desain rumah yang bertemakan konten lokal sesuai dengan arahan Pemerintahan Prabowo-Gibran pada Program 3 Juta Rumah," kata Nixon dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

Nixon menyatakan, atas kesuksesan ajang ini, BTN berharap dapat tercipta sebuah sistem bisnis yang berkesinambungan untuk ekosistem perumahan, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Sebanyak hampir 1.000 peserta mengikuti kompetisi BTN Housingpreneur dengan 4 kategori yang dikompetisikan yakni Housing Related Innovation, Landed Residential, Eco House Design dan Rumah Nusantara.

Adapun total hadiah yang dibagikan dalam ajang kompetisi BTN Housingpreneur sebesar Rp 1 miliar.

Dari proses penjurian yang ketat, telah didapatkan sejumlah pemenang dari berbagai kategori dan sub-kategori inovasi dan desain rumah, yang tercipta dari ide-ide terbaik oleh para wirausahawan di bidang perumahan, serta kalangan mahasiswa dan profesional.

Para juara tersebut telah menerima penghargaan BTN Housingpreneur Awards dalam ajang BTN Awards yang dilaksanakan di Jakarta baru-baru ini.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mendukung kreativitas dan inovasi di bidang perumahan ramah lingkungan. Ini dilakukan melalui ajang kompetisi BTN Housingpreneur.

BTN Housingpreneur diharapkan menjadi batu loncatan bagi para inovator Indonesia untuk terus berkontribusi bagi sektor perumahan nasional melalui ide-ide brilian mereka.

BTN Housingpreneur merupakan kompetisi yang ditujukan bagi para wirausahawan di sektor perumahan dan sektor pendukungnya, serta mahasiswa dan masyarakat umum untuk menciptakan inovasi yang akan membantu perkembangan kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berfokus pada prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability).

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BTN memulai Kick Off dan Roadshow perdana BTN Housingpreneur pada 26 November 2024 lalu di Universitas Gadjah Mada (UGM), kemudian di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan beberapa kampus lainnya.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, ajang BTN Housingpreneur merupakan wujud nyata komitmen BTN tidak hanya untuk mendukung akses pembiayaan untuk kepemilikan hunian yang layak dan terjangkau, namun juga menciptakan manfaat dari inovasi yang diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola (Environment, Social, Governance/ESG).

“BTN telah sukses menginisiasi program yang mendukung tumbuh kembang kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan dan menghimpun ide-ide kreatif terkait desain rumah yang bertemakan konten lokal sesuai dengan arahan Pemerintahan Prabowo-Gibran pada Program 3 Juta Rumah," kata Nixon dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025).

Nixon menyatakan, atas kesuksesan ajang ini, BTN berharap dapat tercipta sebuah sistem bisnis yang berkesinambungan untuk ekosistem perumahan, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambangi kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (19/2/2025) malam.

Adapun dua Menteri tersebut melakukan pembahasan seputar pembiayaan program 3 juta rumah, bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan juga Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo.

Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, program 3 juta rumah merupakan salah satu program unggulan dari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang memerlukan dana yang cukup besar. Maka diperlukan kerjasama dan inovasi untuk dapat memperoleh pendanaan untuk program tersebut.

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah telah berupaya melakukan sinkronisasi kebijakan dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari kebijakan Bank Indonesia.

Untuk dari APBN, pemerintah telah menetapkan kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 220.000 unit rumah untuk 2025.

“Di dalam APBN kita sudah menempatkan untuk memberikan dukungan 220.000 rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah, itu sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP untuk fasilitas likuiditas,” ungkap Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Namun nyatanya, kebijakan dan instrumen yang ada, masih kurang untuk membiayai program 3 juta rumah. Oleh karenanya, pihaknya akan melakukan pembahasan teknis lanjutan bersama stakeholder terkait, yakni Bank Indonesia, Kementerian BUMN selaku pengampu perbankan pelat merah, Kementerian PKP, dan tentunya Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani akan mengupayakan hasil dari rapat teknis itu dapat melahirkan solusi final dalam waktu dekat. Dengan begitu, program 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target.

“Pak Ara (Maruarar) dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kita mendukung mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan,” pungkas Sri Mulyani.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri BUMN Erick Thohir ikut rapat malam dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), serta Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Rapat itu membahas program 3 juta rumah per tahun.

"Saya rasa ini kerja nyata di mana BI dan pemerintah ini berjibaku menyelesaikan solusi-solusi baik buat rakyat dan masyarakat. Hal ini pernah dilakukan saat COVID, ini momentum bagus mengulang kerja sama ini," ujar Erick Thohir di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (19/2/2025).

Ia juga menyinggung upaya Presiden Prabowo Subianto agar program perumahan rakyat bisa dicapai sesuai kebutuhan. Hal itu diharapkan bisa memberikan solusi atas persoalan backlog yang cukup panjang.

"Tadi disampaikan Pak Presiden punya visi besar bagaimana perumahan rakyat bisa dicapai sesuai kebutuhan dan kemampuan secara seksama, dan memberikan solusi yang merupakan backlog cukup panjang selama ini," tuturnya.

"Dan inilah terobosan yang diberikan dan insya allah angkanya signifikan, besok tim teknisnya, tapi tadi ada improvisasi juga tidak hanya rumah rakyat tapi rumah komersial yang sedang digodok Pak Menteri, luar biasa kerja keras siang malam, dan beberapa komersialisasi program ini akan dilaporkan secara bertahap," sambung Erick.

Pada kesempatan itu, Maruarar mengapresiasi Erick yang mendukung program perumahan melalui bank pelat merah. Menurutnya hal ini merupakan terobosan baik untuk mempercepat realisasinya.

"Pak Erick juga sudah menyiapkan nanti bank- bank penyalur, ya, bank Himbara, Mandiri, BTN, Bank Syariah, BRI, dan sebagainya, dan juga swasta juga, jadi semuanya bisa bergerak cepat. Jadi ini terobosan dan contoh baik, contoh baik dari kerjasama antara otoritas fiskal dan moneter, antara pemerintah dan Bank Indonesia," tutupnya.

Hari ini kami mengundang di tempat kita untuk bisa mensinkronkan seluruh policy dan instrumen keuangan, baik yang ada di APBN maupun kebijakan BI

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mensinkronkan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Bank Indonesia (BI) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Hari ini kami mengundang di tempat kita untuk bisa mensinkronkan seluruh policy dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di APBN maupun kebijakan BI, entah melalui makropudensial maupun melalui mekanisme yang bisa dilakukan oleh BI untuk mendukung, pertama, sektor perumahan," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu.

Ia menyebut akan mendukung dengan mencoba mencari berbagai instrumen yang akan diikhtiarkan seiring target Program 3 Juta Rumah.

"Sudah menemukan berbagai cara yang akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis, baik dari Kemenkeu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta sisi instrumen otoritas moneter Bank Indonesia (BI)," ujar Sri Mulyani.

Pihaknya optimistis bisa meningkatkan insentif, yang kemudian dapat mendukung target dari sisi volume yang lebih tinggi dari Program 3 Juta Rumah.

Ia menjelaskan pemerintah sudah menempatkan di Undang Undang (UU) APBN 2025 untuk memberikan dukungan sebanyak 220.000 rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam APBN 2025 itu, sudah dialokasikan sebesar Rp18 triliun dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk fasilitas likuiditas yang dikombinasikan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) untuk mendukung sebanyak 220.000 MBR yang pinjamannya bunganya hanya 5 persen selama 20 tahun.

Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah juga punya instrumen lain, di antaranya perbaikan rumah bagi masyarakat dan berbagai skema seperti bantuan uang muka.

"Ini semuanya yang ada dalam APBN, kita akan terus evaluasi dan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya, sehingga target yang ingin dicapai secepat mungkin bisa dicapai," ujar Sri Mulyani.

Ia melanjutkan skala untuk meningkatkan insentif tersebut sedang dibahas bersama BI dan sektor perbankan terutama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di bawah Kementerian BUMN.

"Himbara yang di bawah Pak Erick, ini semuanya kemudian bisa menciptakan tadi, baik dukungan dari sisi suplainya, baik para produsen rumah maupun dari sisi 'demand'-nya yaitu masyarakat terutama yang MBR," ujar Sri Mulyani.

Sebagai pemerintah, pihaknya mendukung program- program dalam Astacita dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

"Apakah itu ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, ini juga akan kita evaluasi sesuai arahan Presiden," ujar Sri Mulyani.

Ia mengatakan akan membahas bersama melalui mekanisme dari sisi pembiayaan, namun dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas dan dapat bekerja cepat namun dengan semuanya terjaga sesuai peraturan perundang- undangan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mensinkronkan seluruh kebijakan dan instrumen keuangan yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Bank Indonesia (BI) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Hari ini kami mengundang di tempat kita untuk bisa mensinkronkan seluruh policy dan instrumen keuangan, baik itu yang ada di APBN maupun kebijakan BI, entah melalui makropudensial maupun melalui mekanisme yang bisa dilakukan oleh BI untuk mendukung, pertama, sektor perumahan," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu.

Ia menyebut akan mendukung dengan mencoba mencari berbagai instrumen yang akan diikhtiarkan seiring target Program 3 Juta Rumah.

"Sudah menemukan berbagai cara yang akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis, baik dari Kemenkeu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta sisi instrumen otoritas moneter Bank Indonesia (BI)," ujar Sri Mulyani.

Pihaknya optimistis bisa meningkatkan insentif, yang kemudian dapat mendukung target dari sisi volume yang lebih tinggi dari Program 3 Juta Rumah.

Ia menjelaskan pemerintah sudah menempatkan di Undang Undang (UU) APBN 2025 untuk memberikan dukungan sebanyak 220.000 rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Dalam APBN 2025 itu, sudah dialokasikan sebesar Rp18 triliun dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk fasilitas likuiditas yang dikombinasikan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) di PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) untuk mendukung sebanyak 220.000 MBR yang pinjamannya bunganya hanya 5 persen selama 20 tahun.

Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah juga punya instrumen lain, di antaranya perbaikan rumah bagi masyarakat dan berbagai skema seperti bantuan uang muka.

"Ini semuanya yang ada dalam APBN, kita akan terus evaluasi dan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya, sehingga target yang ingin dicapai secepat mungkin bisa dicapai," ujar Sri Mulyani.

Ia melanjutkan skala untuk meningkatkan insentif tersebut sedang dibahas bersama BI dan sektor perbankan terutama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di bawah Kementerian BUMN.

"Himbara yang di bawah Pak Erick, ini semuanya kemudian bisa menciptakan tadi, baik dukungan dari sisi suplainya, baik para produsen rumah maupun dari sisi 'demand'-nya yaitu masyarakat terutama yang MBR," ujar Sri Mulyani.

Sebagai pemerintah, pihaknya mendukung program- program dalam Astacita dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

"Apakah itu ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, ini juga akan kita evaluasi sesuai arahan Presiden," ujar Sri Mulyani.

Ia mengatakan akan membahas bersama melalui mekanisme dari sisi pembiayaan, namun dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas dan dapat bekerja cepat namun dengan semuanya terjaga sesuai peraturan perundang- undangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo rapat tertutup membahas program 3 juta rumah di Kantor Kementerian Keuangan. Rapat digelar Rabu malam (19/2/2025) berlangsung sekitar 1 jam.

Usai rapat Sri Mulyani menyampaikan dukungan APBN terhadap program perumahan selama ini.

"Seperti diketahui di dalam APBN kita sudah menempatkan atau di dalam APBN 2025 untuk memberikan dukungan 220 ribu rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Itu sudah dialokasikan Rp 18 triliun dalam bentuk FLPP," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan.

Selain itu, Sri Mulyani juga menegaskan dukungan Kementerian Keuangan terhadap program 3 juta rumah, serta menyiapkan aturan yang bisa memperlancar program andalan Presiden Prabowo itu.

"Pak Ara dalam hal ini memiliki target yang lebih tinggi dan kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan, sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick Pak Gubernur (BI) dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter," bebernya.

Selain itu, negara juga punya instrumen seperti perbaikan rumah bagi masyarakat. Ia menyebut berbagai dukungan terhadap program perumahan itu akan terus dievaluasi atau bahkan ditingkatkan skalanya demi mengejar target yang sudah dipasang.

" Yang kedua kita juga punya instrumen yang lain seperti tadi perbaikan rumah bagi masyarakat dan juga berbagai skema seperti bantuan uang muka. Ini semuanya yang ada di dalam APBN kita akan terus evaluasi dan bahkan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya sehingga target yang ingin dicapai sedapat mungkin bisa dicapai," ujar Sri Mulyani.

Adapun yang menjadi prioritas adalah program perumahan rakyat. Untuk perumahan komersil Sri Mulyani perlu mendiskusikan lebih lanjut dengan Erick hingga Perry.

"Jadi ini adalah rumah rakyat. Kalau rumah komersial nanti kita diskusi lagi ya Pak Erick ya. Nah di luar itu tadi tentu Pak Gubernur tahu, Pak Ara," tutur Sri Mulyani.

JAKARTA, Investor.id – Para juara kompetisi BTN Housingpreneur yang telah sukses digelar PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN/BBTN) mengapresiasi ajang yang mendorong lahirnya kreativitas dan inovasi perumahan ramah lingkungan hidup tersebut. Ajang ini diharapkan menjadi batu loncatan bagi para inovator Indonesia untuk terus berkontribusi bagi sektor perumahan nasional melalui ide-ide brilian mereka.

BTN Housingpreneur merupakan kompetisi yang ditujukan bagi para wirausahawan di sektor perumahan dan sektor pendukungnya, serta mahasiswa dan masyarakat umum untuk menciptakan inovasi yang akan membantu perkembangan kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berfokus pada prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability). 

BTN memulai kick off dan roadshow perdana BTN Housingpreneur pada 26 November 2024 di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, yang dilanjutkan di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan beberapa kampus lainnya. Masuk dalam event tersebut adalah Sayembara Desain Rumah Nusantara bertema “BTN Nusantara Future House Design Competition”. 

Melalui sayembara ini, BTN bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) mengundang masyarakat umum untuk menciptakan desain rumah subsidi yang dapat terjangkau oleh semua kalangan, namun tetap memiliki desain inovatif dengan unsur lokalitas budaya Indonesia.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, ajang BTN Housingpreneur merupakan wujud nyata komitmen BTN tidak hanya untuk mendukung akses pembiayaan untuk kepemilikan hunian yang layak dan terjangkau, namun juga menciptakan manfaat dari inovasi yang diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, sesuai dengan nilai-nilai kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola (environment, social, and governance/ESG).

“BTN telah sukses menginisiasi program yang mendukung tumbuh kembang kewirausahaan terkait perumahan di Indonesia yang berorientasi pada keberlanjutan dan menghimpun ide-ide kreatif terkait desain rumah yang bertemakan konten lokal sesuai dengan arahan Pemerintahan Prabowo-Gibran pada Program Tiga Juta Rumah,” ujar Nixon dalam siaran pers, Rabu (19/2/2025). 

Atas kesuksesan ajang ini, dia menuturkan, BTN berharap dapat tercipta sebuah sistem bisnis yang berkesinambungan untuk ekosistem perumahan, yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. 

Sebanyak hampir 1.000 peserta mengikuti kompetisi BTN Housingpreneur dengan empat kategori yang dikompetisikan, yakni Housing Related Innovation, Landed Residential, Eco House Design dan Rumah Nusantara. Adapun total hadiah yang dibagikan dalam ajang kompetisi BTN Housingpreneur sebesar Rp 1 miliar.

Juara I untuk kategori  Housing Related Innovation–Established Business (value chain) adalah PT Dua Mitra Gemilang, juara 1 Housing Related Innovation–Established Business (technology) PT Inovasi Keberlanjutan Indonesia, dan juara 1 Housing Related Innovation–Business Ideation Anugerah Nurrewa.

Sementara itu, juara 1 kategori Landed Residential untuk Best Affordable House adalah PT Sembilan Bintang Lestari, Best Eco House Development PT Habitat Tempat Hidup, Best Sharia Project PT Kreasi Prima Nusantara dan Inspiring Sharia Project PT Prosya Bangun Indonesia, sedangkan juara 1 kategori Eco House Design-Established Business adalah PT Harmony Land Group dan Eco House Design-Business Ideation diraih oleh Bramana Anjasmara Putra.

Kemudian, untuk kategori Rumah Nusantara yang diikuti para mahasiswa dimenangkan oleh Rampak Huni dan Rumah Nusantara bagi kalangan profesional dimenangkan oleh Uma Lamo.  

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bank Indonesia (BI) mengguyur insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) ke perbankan mencapai Rp295 triliun hingga pekan kedua Februari 2025. Angka tersebut meningkat sebesar Rp36 triliun dari Rp259 triliun pada akhir Oktober 2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo merinci kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima insentif KLM sebesar Rp129,2 triliun, sementara bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp131,9 triliun.

Kemudian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima insentif KLM sebesar Rp28,7 triliun dan kantor cabang asing (KCBA) sebesar Rp4,9 triliun.

"Insentif KLM telah disalurkan pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, yaitu antara lain sektor pertanian, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan dan pariwisata dan ekonomi kreatif, konstruksi, real estate, dan perumahan rakyat, serta UMKM, Ultra Mikro, dan hijau," jelas Perry dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (19/2).

KLM merupakan insentif yang diberikan oleh bank sentral berupa pelonggaran atas kewajiban pemenuhan giro wajib minimum (GWM) dalam rupiah. Insentif ini diperuntukkan kepada bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu.

Perry mengatakan insentif KLM akan ditingkatkan dari 4 persen menjadi paling besar 5 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK), di antaranya besaran insentif KLM pada sektor perumahan, termasuk perumahan rakyat, dinaikkan secara bertahap dari Rp23 triliun menjadi sekitar Rp80 triliun.

Kebijakan ini berlaku mulai 1 April 2025 untuk mendukung program Asta Cita pemerintah di bidang perumahan.

Perry mengatakan tambahan insentif likuiditas makroprudensial itu dapat mendukung penyaluran kredit perbankan ke sektor riil terutama perumahan dan pertanian.

"Kenapa dua sektor itu? Karena menciptakan lapangan kerja. Dengan lapangan kerja yang meningkat, konsumsi meningkat, pertumbuhan ekonominya meningkat," ujarnya.

Pontianak (ANTARA) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, menegaskan pentingnya perencanaan dan penganggaran yang dinamis bagi pemerintah daerah guna memastikan efektivitas program yang dijalankan, termasuk dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Perencanaan anggaran harus berorientasi pada prinsip efisiensi dan efektivitas serta selaras dengan program Quick Win Astacita Presiden Prabowo Subianto. Untuk memastikan hal tersebut, evaluasi menyeluruh atas perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan, termasuk dengan pendekatan ex-ante evaluation untuk menganalisis risiko ke depan," kata Rudi saat melakukan pertemuan dengan Pj. Bupati Sanggau, Suherman, dan Wakil Bupati Terpilih Sanggau Periode 2025-2030, Susana Herpena, di Sanggau, Rabu, (19/2).

Dalam lingkup Kalimantan Barat, Rudy mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pj. Gubernur Kalimantan Barat dan berencana mengumpulkan kepala daerah terpilih guna memastikan program MBG berjalan optimal.

"BPKP akan membantu kepala daerah terpilih agar inline dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Kemendagri Nomor 640," tuturnya.

Sejalan dengan itu, Rudy menjabarkan peran strategis organisasi perangkat daerah (OPD) di Sanggau dalam menyukseskan program MBG. Bappeda, misalnya, diharapkan dapat mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran yang mendukung program MBG serta menjalin sinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan unsur TNI. Dinas Kesehatan bertanggung jawab memfasilitasi sertifikasi hygiene dan sanitasi, sementara Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan harus menjamin ketersediaan serta keamanan bahan pangan lokal.

Dinas Pendidikan juga memiliki peran penting dalam menyiapkan data penerima MBG, infrastruktur air bersih, serta sistem distribusi makanan ke sekolah. Selain itu, pemerintah daerah diingatkan untuk mengakomodasi Mitra MBG dari sisi demand dan supply agar manfaat ekonomi program ini tetap dirasakan oleh masyarakat lokal.

Menanggapi hal tersebut, Pj. Bupati Sanggau Suherman menegaskan komitmen pihaknya dalam bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan program MBG berjalan efektif dan efisien.

"Hadirnya BPKP menunjukkan komitmen untuk mendorong efektivitas dan efisiensi perencanaan serta penganggaran demi terwujudnya Kabupaten Sanggau yang maju, berkelanjutan, dan berkeadilan," kata Suherman.

Sebagai bagian dari upaya percepatan, Rudy bersama jajaran Pemkab Sanggau juga melakukan kunjungan ke dapur Mitra MBG di Kecamatan Kapuas. Program MBG di Sanggau saat ini akan menyasar 10 sekolah dengan total 2.389 penerima manfaat, sementara distribusi makanan dirancang agar tetap berada dalam jangkauan ideal dengan waktu tempuh maksimal 500 meter dari dapur produksi.

Untuk mendukung keberlanjutan program, Rudy juga menyarankan Pemkab Sanggau menggandeng Bank Kalbar dalam penyediaan skema permodalan bagi mitra serta Yayasan Pondok Pesantren Al Fatih. Langkah ini diharapkan dapat memastikan kesinambungan program, terutama dalam mengatasi potensi keterlambatan pembayaran bagi mitra MBG.