KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengemukakan sejumlah usulan perubahan terkait pelaksanaan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025.

Tujuannya agar bisa mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah dalam setahun, mengingat FLPP merupakan skema pembiayaan rumah subsidi yang cukup diminati masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro-rakyat ini perlu didukung dan dilanjutkan," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait saat Diskusi Program 3 Juta Rumah yang digelar BTN di Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

Dirangkum oleh Kompas.com, berikut sejumlah usulan perubahan pelaksanaan FLPP pada tahun 2025:

Kuota Ditambah Jadi 800.000 Unit

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait mengatakan bahwa pihaknya ingin meningkatkan kuota FLPP tahun 2025 menjadi 800.000 unit.

Pengembang dan perbankan dinilai sangat mendukung apabila kuota FLPP ke depan ditingkatkan jumlahnya.

"Kami akan meyakinkan DPR, Kemenkeu, BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil," katanya dalam keterangan tertulis pada Minggu (1/12/2024).

Direktur Utama BTN, Nixon L Napitupulu menyambut baik rencana Kementerian PKP yang ingin menaikkan kuota FLPP pada tahun 2025 menjadi 800.000 unit.

Pihaknya akan membicarakan hal ini secara intens dengan Maruarar Sirait dan Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah, serta asosiasi perumahan terkait.

"Kami diskusi dan menyambut baik ya ada upaya menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya 200.000-an menjadi angka 800.000-an," ucap Nixon dalam dialog interaktif bersama BTN, Jumat (29/11/2024).

Saat ini, BTN juga sedang mendiskusikan secara teknis mengenai bagaimana pelaksanaannya nanti.

Nixon pun berharap agar kenaikan kuota FLPP tersebut dapat menjadi keputusan resmi.

Porsi APBN dan Perbankan dalam FLPP Jadi 50:50

Ara mengusulkan adanya perubahan proporsi anggaran FLPP yang di dalamnya berasal dari APBN dan perbankan.

Sebelumnya, komposisi anggaran FLPP yaitu 75 dari APBN dan 25 dari perbankan, atau 75:25. Ke depan, porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Perubahan proporsi anggaran FLPP itu diharapkan membuat adanya penghematan anggaran dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir," terang Ara dalam keterangan tertulis pada Minggu (1/12/2024).

Hal senada juga pernah disampaikan Nixon. Bahwa, komposisi anggaran FLPP tahun 2025 diusulkan menjadi 50:50.

"Modelnya nanti akan 50 persen pemerintah, 50 persen likuiditasnya," imbuhnya dalam dialog interaktif bersama BTN, Jumat (29/11/2024).

Tenor Diperpanjang Jadi 30 Tahun

Menteri BUMN Erick Thohir dan Maruarar Sirait sepakat untuk mendorong adanya perpanjangan tenor KPR subsidi alias FLPP menjadi hingga 30 tahun.

Seperti diketahui, masa tenor maksimal KPR FLPP ialah 20 tahun.

"Supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu dengan ditarik 30 tahun, cicilannya akan jauh lebih murah," ujar Erick usai menemui Maruarar Sirait di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Menurut dia, skema tersebut tak hanya memudahkan masyarakat mendapatkan hunian dengan cicilan yang lebih terjangkau, melainkan juga memiliki alokasi lebih yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

Pada kesempatan lain, Nixon menambahkan, kendati tenornya diperpanjang menjadi 30 tahun, masa subsidi yang diberikan cukup sampai 10 tahun.

Pasalnya, ia menilai cukup banyak masyarakat yang sudah bisa melunasi cicilan KPR dalam rentang waktu 10 tahun sampai 11 tahun.

"Tapi, enggak apa-apa tetap ada yang berkebutuhan 30 tahun. Nanti kami buat tenor yang panjang sampai 30 tahun," tuntas Nixon dalam dialog interaktif bersama BTN, Jumat (29/11/2024).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp10 ribu per anak sebagai harga rata-rata.

"Ya rata-rata, kan pak presiden mengatakan rata-rata. Dan saya tekankan kan sekali lagi, kita tidak membeli paket makan, kita membeli, membayar bahan baku at cost," kata Dadan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12).

Dadan menjelaskan harga itu diambil setelah melakukan uji coba program selama 11 bulan.

Lalu, hasil dari uji coba di Pulau Jawa mendapatkan di harga tersebut.

"Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," katanya.

Setelahnya, Dadan menyampaikan pemerintah akan melakukan uji coba di luar Pulau Jawa mulai dari Aceh hingga Papua pada bulan ini.

Ia menyebut kini petugas mereka tengah bersiap untuk terjun langsung melaksanakan uji coba program.

"Ada yang turun ke Palembang, ada yang turun ke Merauke dan mereka sudah sampai di tempat masing-masing," ucapnya.

Dadan pun menyebut sejauh ini program itu tak mengubah APBN. Ia menyampaikan program itu masih akan tetap menelan biaya yang telah ditentukan di APBN yakni sebesar Rp71 triliun.

"Ya APBN resminya itu Januari. Kita akan uji coba di Desember ini di 150 titik seluruh Indonesia. Nanti setelah uji coba kita akan dapat di Papua berapa? di Maluku berapa? di Ternate berapa? di Manado berapa? di NTT berapa?" ujar dia.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan porsi Makan Bergizi Gratis Rp10 ribu per anak per hari. Ia mengakui porsi itu tak sama dengan target awal Rp15 ribu per anak per hari.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan makan bergizi gratis ini akan tetap memenuhi standar gizi meski anggarannya dipangkas menjadi Rp10 ribu.

Hasan mengklaim pemerintah sudah melakukan uji coba selama setahun. Uji coba anggaran Rp10 ribu diterapkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

"Jadi di Pulau Jawa, untuk ketercukupan 600-700 kalori per sajian, bisa dengan harga maksimal Rp10 ribu," ucap Hasan melalui pesan singkat, Sabtu (30/11).

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengklarifikasi soal kabar alokasi anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 10 ribu per porsi yang belakangan menjadi sorotan. Dadan menjelaskan angka tersebut masih merupakan rata-rata dari hasil uji coba awal di wilayah Jawa.

"Begini, begini, begini, jangan salah paham. Kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan. Dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu. Pak Presiden mengatakan, kan rata-rata," kata Dadan usai menghadiri sidang kabinet di Istana Jakarta, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, alokasi anggaran bisa bervariasi per wilayah pada pelaksanaannya nanti. Dia menyebutkan ada beberapa wilayah yang memerlukan anggaran lebih besar dan ada yang lebih rendah.

"Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," ujarnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan angka rata-rata itu didapat berdasarkan uji coba makan gratis yang telah dijalankan dalam 11 bulan terakhir. Menurutnya, uji coba terus digencarkan di seluruh wilayah RI hingga Desember 2024 sebelum dilaksanakan pada Januari 2025.

"Bukan (Rp 10 ribu bottom price), ini berbasis pengalaman selama 11 bulan. Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price. Itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah kan kita mau lakukan uji coba nih Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ujar Dadan.

"Nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu. Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost. Yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," lanjut dia.

(fca/isa)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa alokasi makan Bergizi Gratis per satu porsi ditetapkan Rp 10 ribu. Hal ini menuai polemik di tengah masyarakat, sebab angka tersebut turun dari alokasi sebelumnya yang mencapai Rp 15 ribu per satu porsi.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan angka tersebut merupakan hasil perhitungan rata-rata dari uji coba tahap awal yang telah dilakukan. Dalam hal ini, lokasi dari pelaksanaan uji coba ini mayoritas baru dilakukan di Pulau Jawa.

"Jangan salah paham, kita sudah melakukan uji coba selama 11 bulan dan rata-rata, ini berbasis uji coba di Jawa. Itu rata-rata dapatnya di harga itu. Pak Presiden mengatakan rata-rata, nanti di tempat yang lebih mahal pasti lebih dari itu," kata Dadan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Begitu pula di daerah yang harga rata-rata pangannya lebih murah, menurutnya anggaran per porsinya juga tidak menutup kemungkinan menjadi lebih murah lagi. Dadan mengatakan, harganya pun akan mengalami penyesuaian kembali. Ia juga menegaskan bahwa angka tersebut berasal dari pengalaman dalam 11 bulan di sejumlah daerah. Rata-rata tersebut juga bukan anggaran batas bawah maupun atas.

"Bukan bottom price, itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah, kan kita mau melakukan uji coba di Desember dari mulai Aceh sampai Papua, nanti kita akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu," ujar dia.

"Di tempat yang kurang dari itu, kita akan bayar at cost, yang lebih kita akan bayar at cost juga. Karena yang kita bayar bukan paket makan, tapi bahan baku yang digunakan untuk masak hari itu," sambungnya.

Sementara menyangkut anggarannya sendiri, menurut Dadan sejauh ini belum ada perubahan, masih mengacu pada yang telah ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 71 triliun.

Saat ditanya lebih lanjut tentang daerah yang berpotensi tarifnya lebih dari Rp 10 ribu per porsi, Dadan tidak merincikannya. Namun ia memastikan saat ini timnya sudah turun ke berbagai daerah untuk persiapan pelaksanaan uji coba. Uji coba akan dilakukan di 150 titik di seluruh Indonesia.

"Untuk sementara dari hasil uji coba di Jawa itu yang kita dapatkan (rata-rata Rp 10 ribu). Ya tapi kita belum tahu nih yang di luar Jawa, karena kita baru mau akan melakukan di Desember. Ya kan petugasnya sudah menyebar nih semua sekarang (ke Aceh hingga Papua)," kata dia.

"APBN resminya itu Januari (proyek dimulai). Kita akan uji coba di Desember ini, di 150 titik seluruh Indonesia.Nanti setelah uji coba kita akan dapat di Papua berapa, di Maluku berapa, Ternate berapa, Manado berapa, NTT berapa, itu kita akan dapatkan," sambungnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya sempat buka-bukaan soal anggaran per porsi Makan Bergizi Gratis. Awalnya, dalam konferensi pers mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, Prabowo bercerita tentang dirinya yang baru saja memaparkan Program Makan Bergizi Gratis di depan para pemimpin buruh.

Prabowo menyatakan program ini bisa menjadi tambahan kesejahteraan bagi para buruh. Sebab, program ini akan menyasar langsung kepada anggota-anggota keluarga para buruh, mulai dari anak hingga ibu-ibu hamil jika ada. Nah dari situ Prabowo mengungkapkan per porsi Makan Bergizi Gratis akan ditetapkan sebesar Rp 10 ribu.

"Rata-ratanya kami ingin memberi indeks per anak, per ibu hamil itu Rp 10 ribu per hari, kurang lebih. Kami ingin Rp 15 ribu tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10 ribu saja, kami menghitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup berkualitas dan Bergizi," tegas Prabowo saat memberikan keterangan resmi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024) yang lalu.

(fdl/fdl)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, biaya per porsi dari program makan bergizi gratis sebesar Rp 10.000 hanyalah rata-rata.

Sebab, kata dia, pemerintah bukan membeli paket makanan, melainkan bahan-bahan pangannya.

"Ya (biaya Rp 10.000 itu) rata-rata. Kan Pak Presiden mengatakan rata-rata. Dan saya tekankan sekali lagi, kita tidak membeli paket makan, kita membeli, membayar bahan baku at cost. Paham kan?" ujar Dadan di Istana, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Dadan menyampaikan, angka Rp 10.000 per porsi ditetapkan setelah pihaknya melakukan uji coba di Jawa selama 11 bulan terakhir.

Setelah dilakukan uji coba, pemerintah mendapat biaya rata-rata sebesar Rp 10.000 per porsi.

Dengan demikian, harga per porsi di luar Pulau Jawa bisa lebih atau kurang dari Rp 10.000 itu.

"Nanti di tempat yang lebih mahal, pasti lebih dari itu. Mungkin ada tempat yang lebih murah dari itu, kurang dari itu. Nanti akan prosubsidi," ucapnya.

"Ini berbasis pengalaman selama 11 bulan. Dan kita dapat rata-rata itu. Bukan bottom price. Itu rata-rata. Nanti di daerah-daerah kan kita mau lakukan uji coba nih Desember, dari mulai Aceh sampai Papua," ucap Dadan.

Sementara itu, Dadan menyebut anggaran untuk program makan bergizi gratis tetap Rp 71 triliun di APBN.

Pada Desember 2024 ini, pemerintah akan menggelar uji coba makan bergizi gratis di sejumlah daerah, sebelum memulai secara resmi di Januari 2025.

"Ya APBN resminya itu Januari. Kita akan uji coba di Desember ini di 150 titik seluruh Indonesia. Nanti setelah uji coba kita akan dapat di Papua berapa? Di Maluku berapa? Di Ternate berapa? Di Manado berapa? Di NTT berapa? Kita akan dapatkan," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran untuk program makan bergizi gratis turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000 per porsi.

Dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024) kemarin, Prabowo mengaku ingin menganggarkan Rp 15.000 per porsi untuk makan bergizi gratis.

Hanya saja, berdasarkan perhitungan pemerintah, anggaran Rp 10.000 per porsi dinilai sudah cukup.

"Kita ingin Rp 15.000 (per porsi), tapi kondisi anggaran mungkin Rp 10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup, cukup bermutu dan bergizi," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, program makan bergizi gratis merupakan salah satu program yang bertujuan menambah kesejahteraan rakyat, termasuk para buruh.

Dia memaparkan, satu keluarga yang berada dalam desil terbawah biasanya memiliki 3-4 anak yang harus diberi makan.

Dengan demikian, lewat program makan bergizi gratis, satu keluarga bisa menerima Rp 30.000-Rp 40.000 per hari.

"Berarti tiap keluarga bisa menerima minimal atau rata-rata bisa Rp 30.000 per hari. Ini kalau satu bulan bisa Rp 2,7 juta," kata Prabowo.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran Rp10 ribu per anak per hari resmi ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal itu ia putuskan setelah rapat terbatas di istana pada Jumat (29/11).

Prabowo mengatakan awalnya pemerintah menaksir porsi per anak Rp15 ribu. Namun, ia mengatakan penyesuaian dilakukan setelah melihat anggaran.

Lalu, dengan nominal tersebut, porsi makan apa yang sebenarnya bisa didapatkan?

Dengan membawa uang Rp10 ribu, CNNIndonesia.com menjajal menu makan siang di Warung Nasi Bu Nia di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ternyata, membeli makanan seharga Rp10 ribu tetap dilayani, meski sebetulnya menu paling murah seharga Rp13 ribu. 

"Porsi normal biasanya Rp13 ribu, misal mau Rp10 ribu bisa, tapi paling porsinya dikurangi," ujar Oman, pemilik warung, Senin (2/12).

Oman menawarkan opsi menu Rp10 ribu sebagai berikut:

- Nasi 1/2 porsi- Orek tempe- Kerang balado

- Nasi 1/2 porsi- Usus ayam- Teri balado- Kentang balado

- Nasi 1 porsi- Sayur

Oman juga menawarkan tambahan lauk jenis protein hewani seharga Rp5.000 per item antara lain ati ampela, cumi balado, tongkol balado, telur ceplok atau udang.

Sebelumnya, Prabowo-Gibran mengampanyekan program Makan Bergizi Gratis sejak Pilpres 2024. Mereka ingin memberi makan anak-anak dan ibu hamil demi memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah berencana memberi makan untuk 82,9 juta orang anak setiap hari. Anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp400 triliun per tahun.

Selama ini, uji coba dilakukan di sejumlah daerah. Biasanya, porsi uji coba Rp15 ribu per anak per hari.

Jakarta: Bogor menjadi salah satu kota penyangga Jakarta yang mudah dijangkau dengan berbagai transportasi umum. Salah satu wilayah yang banyak dicari adalah Cibinong yang berada di Kabupaten Bogor.

Lokasinya yang strategis dan berdekatan dengan Jakarta membuat Cibinong terus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Di Cibinong, rumah yang ditawarkan beragam tipe dan harga.

Banyak proyek perumahan dan properti komersial berkembang di daerah ini menjadikannya salah satu kawasan hunian favorit bagi orang-orang yang bekerja di Jakarta. Meski perumahan tipe subsidi sulit dicari, tetapi ada rumah tipe komersil yang masih tersedia.
Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Cibinong, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Cibinong

1. Green Bali Resort 1

Perumahan komersil ini terletak di Pondok Rajeg, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Harmony Land Group. Perumahan ini memiliki 4 unit tipe komersil dengan harga mulai dari Rp496 juta.

Rumah dengan tipe 36/63 memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 63 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding bata ringan plester aci dobel dinding, lantai granit 60x60 cm, serta pondasi batu kali.

2. Green Bali Resort 2

Perumahan ini terletak di Pondok Rajeg, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Graha Buana Raja. Perumahan ini memiliki 2 unit tipe komersil dengan harga mulai dari Rp360 juta.

Salah satu tipe rumahnya, yakni tipe 36/91 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 91 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup atap menggunakan baja ringan, dinding hebel, lantai granit homogeneous, serta pondasi batu kali.

3. Britania Green Resort

Perumahan ini terletak di Harapanjaya, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Graha Buana Raja. Perumahan ini memiliki 6 unit tipe komersil dengan harga Rp310 juta.

Salah satu tipe rumah komersil, yakni tipe 36/64 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 64 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding bata ringan (hebel), dan juga terdapat tiga jenis lantai untuk setiap ruangan.

Jenis lantai yang digunakan untuk lantai utama menggunakan keramik 50x50, lantai kamar menggunakan keramik 40x40, lantai kamar mandi menggunakan keramik 20x20, serta pondasi batu kali.

4. Sapta Villa

Perumahan ini terletak di Pakansari, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Saptausaha Gemilangindah TBK. Perumahan ini memiliki 25 unit tipe komersil dengan harga Rp620 juta.

Salah satu tipe rumahnya adalah tipe 36/65 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 65 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan genteng onduline classic black, dinding hebel 10 cm, lantai garuda 60x60, serta pondasi footplate dan pasangan batu berstandar SNI.

5. Vila Kebun Raya Cibinong 2

Perumahan komersil ini terletak di Cibinong, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Samudra Bangun Raya. Perumahan ini memiliki 228 unit tipe subsidi dengan harga Rp695 juta.

Salah satu tipe rumahnya adalah tipe 50 dengan luas bangunan 50 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan dan genteng beton monier/setara dan plafond gypsum rangka, dinding bata ringan di aci dan finishing cat jotun setara, lantai granite 60x60 cm, dan pondasi beton bertulang. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Bogor menjadi salah satu kota penyangga Jakarta yang mudah dijangkau dengan berbagai transportasi umum. Salah satu wilayah yang banyak dicari adalah Cibinong yang berada di Kabupaten Bogor.

Lokasinya yang strategis dan berdekatan dengan Jakarta membuat Cibinong terus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Di Cibinong, rumah yang ditawarkan beragam tipe dan harga.

Banyak proyek perumahan dan properti komersial berkembang di daerah ini menjadikannya salah satu kawasan hunian favorit bagi orang-orang yang bekerja di Jakarta. Meski perumahan tipe subsidi sulit dicari, tetapi ada rumah tipe komersil yang masih tersedia.
Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Cibinong, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Cibinong

1. Green Bali Resort 1

Perumahan komersil ini terletak di Pondok Rajeg, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Harmony Land Group. Perumahan ini memiliki 4 unit tipe komersil dengan harga mulai dari Rp496 juta.

Rumah dengan tipe 36/63 memiliki luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 63 meter persegi. Tipe rumah dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup, atap menggunakan baja ringan, dinding bata ringan plester aci dobel dinding, lantai granit 60x60 cm, serta pondasi batu kali.

2. Green Bali Resort 2

Perumahan ini terletak di Pondok Rajeg, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Graha Buana Raja. Perumahan ini memiliki 2 unit tipe komersil dengan harga mulai dari Rp360 juta.

Salah satu tipe rumahnya, yakni tipe 36/91 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 91 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah mencakup atap menggunakan baja ringan, dinding hebel, lantai granit homogeneous, serta pondasi batu kali.

3. Britania Green Resort

Perumahan ini terletak di Harapanjaya, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Graha Buana Raja. Perumahan ini memiliki 6 unit tipe komersil dengan harga Rp310 juta.

Salah satu tipe rumah komersil, yakni tipe 36/64 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 64 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap baja ringan, dinding bata ringan (hebel), dan juga terdapat tiga jenis lantai untuk setiap ruangan.

Jenis lantai yang digunakan untuk lantai utama menggunakan keramik 50x50, lantai kamar menggunakan keramik 40x40, lantai kamar mandi menggunakan keramik 20x20, serta pondasi batu kali.

4. Sapta Villa

Perumahan ini terletak di Pakansari, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Saptausaha Gemilangindah TBK. Perumahan ini memiliki 25 unit tipe komersil dengan harga Rp620 juta.

Salah satu tipe rumahnya adalah tipe 36/65 dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 65 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan genteng onduline classic black, dinding hebel 10 cm, lantai garuda 60x60, serta pondasi footplate dan pasangan batu berstandar SNI.

5. Vila Kebun Raya Cibinong 2

Perumahan komersil ini terletak di Cibinong, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat dibangun oleh Samudra Bangun Raya. Perumahan ini memiliki 228 unit tipe subsidi dengan harga Rp695 juta.

Salah satu tipe rumahnya adalah tipe 50 dengan luas bangunan 50 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi. Tipe rumah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Selain itu, spesifikasi rumah meliputi atap menggunakan baja ringan dan genteng beton monier/setara dan plafond gypsum rangka, dinding bata ringan di aci dan finishing cat jotun setara, lantai granite 60x60 cm, dan pondasi beton bertulang. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana membangun 800.000 unit rumah terlebih dahulu pada 2025 untuk program tiga juta rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo dalam sambutannya pada rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kadin 2024 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2024).

Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa rencana itu telah dibahas bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

“Saya selama beberapa hari ini dengan Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan, sudah menggagas bagaimana kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun tiga juta rumah dengan target di tahun 2025 nanti ada 800.000 dulu,” kata Tiko.

Pemerintah juga akan bekerja sama dengan pengembang daerah untuk model pembiayaan developer maupun pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR).

“Dengan harga rumah yang ditarget di bawah Rp 100 juta,” ujar Tiko.

Dalam acara yang sama, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa dirinya akan menyampaikan konferensi pers secara khusus soal rencana tersebut.

“Saya akan menyampaikan ini secara khusus supaya tidak salah statistiknya. Yang jelas memang ada program tiga juta rumah. Itu semua tentu harus ada step by step,” kata AHY.

AHY akan duduk intens bersama jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait rencana itu.

“Nanti kami bisa menjelaskan step by step-nya sebelum saya mengungkapkan secara khusus berapa jumlah dari perumahan yang akan dibangun,” kata AHY.

KOMPAS.com - Kabupaten Kutai Timur di Kalimantan Timur sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkait rumah dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Kutai Timur:

1. Aras Borneo Green: Tipe 36

   Terletak di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, perumahan ini dikembangkan oleh PT Kaltim Aras Permai dengan harga Rp 142 juta.

   Masing-masing rumah dibangun dengan luas 36/90 meter persegi. Hingga kini, baru terjual 11 unit, dan masih menyisakan 48 rumah lagi.

2. Sangatta Tama City 4: Tipe Subsidi

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Bawa Jaya Tama yang terletak di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Menawarkan 263 rumah dengan harga Rp 153 juta.

   Luas bangunan seukuran 36/90 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 258 unit, dan masih tersedia 5 rumah lagi.

3. Perumahan Griya Bukit Pelangi (Gbp) Sangatta: Tipe 36/80

   Berlokasi di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Sindy Hutama Karya, dengan harga Rp 153 juta.

   Bangunan rumah dibuat seluas 36/80 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 306 rumah dari total 401 unit.

4. Grand Sangatta Regency: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan harga Rp 165 juta.

   Rumah-rumah dibangun seluas 36/91 meter persegi. Proyek perumahan yang dikembangkan oleh PT Antolis Putra Perkasa ini masih memasarkan 47 rumah dari total 196 unit.

5. Perumahan Sejahtera: Tipe 36/90

   Di Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, terdapat perumahan dengan harga Rp 165 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dibuat seluas 36/90 meter persegi. CV Vici Pratama masih memasarkan sisa 4 rumah lagi.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana menaikkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 800.000 unit rumah pada tahun 2025 dari saat ini 220.000 unit. Kenaikan kuota FLPP tersebut tentu membutuhkan dana penunjangnya.

Dalam forum dialog, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, rencana peningkatan kuota FLPP dilakukan untuk memecahkan masalah keterbatasan kuota yang masih dialami hingga kini, padahal permintaan konsumen tinggi. Berdasarkan informasi yang dikemukakan oleh Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, saat ini terdapat sekitar 46.000 aplikasi yang sudah mendapat persetujuan KPR dari BTN namun masih mengantri kuota FLPP dari negara.

"Program yang selama ini disukai oleh semua stakeholder perumahan adalah FLPP, tapi masalahnya kuotanya terbatas. Padahal, kredit macetnya kecil sekali. Sebetulnya program yang paling bagus adalah melakukan sesuatu yang semuanya senang sehingga kita bekerja dengan gembira. FLPP ini adalah program yang berhasil, dan kalau ada program dari jaman sebelumnya yang bagus, tidak apa-apa kita teruskan," ujar Maruarar dikutip Sabtu (30/11/2024).

Berdasarkan rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50% dari negara dan 50% dari perbankan agar tidak membebani keuangan negara. Selain itu ada penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat. Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75% berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25% dari perbankan, dan tenor selama 20 tahun.

Dalam kesempatan yang sama Nixon menyampaikan kesiapannya untuk mendukung rencana Kementerian PKP menaikkan kuota FLPP. "Kami menyambut baik ada upaya menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya sekitar 200.000 menjadi 800.000. Kami sedang mendiskusikannya secara teknis untuk pelaksanaannya. Kami harap ini bisa menjadi keputusan presiden," kata Nixon.

Dari sisi pendanaan, Nixon mengungkapkan, kenaikan kuota FLPP menjadi 800.000 unit akan memerlukan lebih dari Rp 70 triliun, jauh lebih besar dari pendanaan FLPP saat ini hampir Rp 30 triliun.

Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50%-50% antara APBN dan perbankan, maka BTN memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp 10 triliun hingga Rp 12 triliun.

"Selain menyiapkan DPK, kami ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun usulan kami adalah supaya obligasi tersebut bisa dijamin pemerintah, sehingga akan lebih murah untuk kami dan size yang didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor," ungkap Nixon.

(das/das)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mengkaji rencana peningkatan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diusulkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Menteri PKP, atau yang akrab disapa Ara, mengusulkan kuota penyaluran KPR FLPP untuk ditingkatkan dari 200 ribu unit menjadi 800 ribu unit pada tahun depan.

“Kemenkeu menerima rencana peningkatan kuota FLPP dan akan didiskusikan dalam pembahasan RAPBN tahun 2025,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Dialog Interaktif Seri Kedua: Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat.

Selain itu, Kemenkeu juga mendukung adanya sumber pendanaan alternatif untuk bisa mendukung pembiayaan jika skema pembiayaan diubah.

“Untuk bisa mendesain ulang FLPP, kita perlu menyesuaikan aturan-aturan yang ada dan penambahan kuota akan masuk ke pembahasan tahun depan karena ada hitungan berapa belanja, penerimaan, dan lain-lain,” ujar dia.

Berdasarkan rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50 persen dari negara dan 50 persen dari perbankan agar tidak membebani keuangan negara, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, dan tenor selama 20 tahun.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu menyampaikan kenaikan kuota FLPP menjadi 800 ribu unit akan memerlukan lebih dari Rp70 triliun, jauh lebih besar dari pendanaan FLPP saat ini hampir Rp30 triliun.

Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50 persen-50 persen antara APBN dan perbankan, maka BTN memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp12 triliun.

“Selain menyiapkan DPK, kami ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun usulan kami adalah supaya obligasi tersebut bisa dijamin pemerintah, sehingga akan lebih murah untuk kami dan size yang didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor,” ujar Nixon.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemenkeu kaji rencana peningkatan kuota KPR FLPP