JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan tambang batubara PT Harum Energy Tbk (HRUM) akan membangun 30 unit rumah panggung di Muara Angke, Jakarta Utara.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) saat meninjau rumah panggung Muara Angke yang dibangun PT PAL Indonesia hasil kolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dan PT Panca Karya Unggul Abadi pada Sabtu (18/01/2025).

30 unit rumah tersebut tersebar di RT 6 sebanyak 14 unit dan RT 7 sebanyak 16 unit, tepatnya di Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan.

Pembangunan rumah panggung ini merupakan bentuk Corporate Social Responsibility (CSR).

"Saya senang rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya selama 75 hari sehingga para penerima bantuan tidak terlalu lama menunggu dan dalam proses verifikasinya harus tepat sasaran berdasarkan arahan Pak Prabowo," kata Menteri Ara, dikutip dari keterangan resmi.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan program 3 juta rumah. Rinciannya, 2 juta rumah dibangun di perdesaan dan 1 juta rumah dibangun di perkotaan.

Tujuannya adalah untuk mengentas backlog kepemilkan rumah Indonesia yang telah mencapai 10 juta dan 26,9 juta rumah tidak layak huni.

Karena dirasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa menutup masalah tersebut, maka pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya untuk swasta dari dalam dan luar negeri maupun pemerintah luar negeri untuk berinvestasi di sektor ini.

Saat ini, sudah ada Qatar, Uni Emirat Arab, dan China yang menyatakan minatnya untuk terlibat dalam program ini.

Menyusul 3 negara tersebut, ada Jepang yang juga dikabarkan berminat untuk menaruh modal di program 3 juta rumah.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di daerah Kawasan pesisir. Salah satunya dengan mendorong pemanfaatan rumah Apung dan rumah panggung yang dinilai sesuai dengan kondisi lapangan.

Selain bisa menjadi tempat tinggal dan nyaman, rumah Apung dan rumah panggung juga
bisa menjadi solusi tepat atas persoalan hunian layak bagi warga sekitar kawasan pesisir yang sering terdampak banjir rob.

"Pembangunan rumah apung dan rumah panggung ini sangat tepat untuk pembangunan rumah masyarakat di kawasan pesisir. Tentu ini sangat mendukung Program 3 Juta yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Senin, 20 Januari 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan Kementerian PKP akan terus berkomitmen mensukseskan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong semangat gotong royong dari seluruh ekosistem perumahan.

Saat ini pihaknya juga terus menggandeng semua pihak baik dari Kementerian/ Lembaga serta pemerintah daerah agar pembangunan rumah bagi masyarakat bisa terlaksana dengan baik di lapangan.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Rektor Unhan Jonni Mahroza mengunjungi rumah apung dan panggung muara angke yang diperuntukkan bagi nelayan. Hunian tersebut dibangun PT. PAL Indonesia dengan berkolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dan PT. Panca Karya Unggul Abadi.


PT. PAL Indonesia, Unhan dan PT. Panca Karya Unggul berhasil mengerjakan proyek pembangunan rumah panggung dan apung untuk masyarakat pesisir Muara Angke, Jakarta Utara sebagai bagian dari upaya atas persoalan hunian layak bagi warga sekitar yang sering terdampak banjir rob.

Pembangunan rumah panggung dan rumah apung merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bekerja sama dengan program bakti sosial Unhan.

Program ini dimulai dengan melakukan mitigasi permasalahan yang sering kali dihadapi masyarakat terdampak banjir rob di kawasan pesisir pantai Pluit Jakarta Utara, di mana ketinggian luapan air bisa mencapai satu meter yang berdampak pada aktivitas dan perekonomian warga.

Setidaknya ada 200 unit rumah yang terdiri dari 16 unit rumah apung dan 184 rumah panggung yang sudah dibangun di RT 06 dan RT 07 yang berada di wilayah RW 022 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

"Adanya pembangunan rumah apung dan rumah panggung merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kondisi permukiman warga di Muara Angke yang sering kemasukan air saat banjir rob datang,"kata dia.

Ke depan juga direncanakan pembangunan rumah panggung selanjutnya selama 75 hari sehingga para penerima bantuan tidak terlalu lama menunggu dan dalam proses verifikasinya harus tepat sasaran berdasarkan arahan Presiden Prabowo.

Rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya yang akan di bangun berjumlah 30 unit terbagi di RT 06 sebanyak 14 unit dan RT 07 sebanyak 16 unit di kawasan tersebut.

Disela kunjungan, Menteri PKP juga sempat mengunjungi fasilitas pencetakan paving blok cangkang kerang hijau bantuan dari Menteri Pertahanan periode lalu yang sekarang menjadi Presiden RI yakni Prabowo Subianto. Beliau menyarankan agar hasil dari cetakan paving blok ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan menambah kesejahteraan hidup.

Salah satu penghuni yang sudah tinggal di rumah panggung bernama Amin (59). penghuni rumah panggung yang merasa bersyukur atas bantuan yang sudah diberikan sehingga rumahnya tidak lagi kebanjiran air rob.

"Rumah saya sebelumnya tidak layak huni karena selalu terdampak banjir rob. Setelah dapat bantuan rumah panggung ini kan lebih tinggi ya jadi kami sekeluarga tidak perlu takut lagi kalau tiba-tiba banjir rob datang saat malam dan waktu tidur," terangnya.

(KIE)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di daerah Kawasan pesisir. Salah satunya dengan mendorong pemanfaatan rumah Apung dan rumah panggung yang dinilai sesuai dengan kondisi lapangan.

Selain bisa menjadi tempat tinggal dan nyaman, rumah Apung dan rumah panggung juga
bisa menjadi solusi tepat atas persoalan hunian layak bagi warga sekitar kawasan pesisir yang sering terdampak banjir rob.

"Pembangunan rumah apung dan rumah panggung ini sangat tepat untuk pembangunan rumah masyarakat di kawasan pesisir. Tentu ini sangat mendukung Program 3 Juta yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Senin, 20 Januari 2025.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan Kementerian PKP akan terus berkomitmen mensukseskan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong semangat gotong royong dari seluruh ekosistem perumahan.

Saat ini pihaknya juga terus menggandeng semua pihak baik dari Kementerian/ Lembaga serta pemerintah daerah agar pembangunan rumah bagi masyarakat bisa terlaksana dengan baik di lapangan.

Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Rektor Unhan Jonni Mahroza mengunjungi rumah apung dan panggung muara angke yang diperuntukkan bagi nelayan. Hunian tersebut dibangun PT. PAL Indonesia dengan berkolaborasi dengan Universitas Pertahanan (Unhan) dan PT. Panca Karya Unggul Abadi.


PT. PAL Indonesia, Unhan dan PT. Panca Karya Unggul berhasil mengerjakan proyek pembangunan rumah panggung dan apung untuk masyarakat pesisir Muara Angke, Jakarta Utara sebagai bagian dari upaya atas persoalan hunian layak bagi warga sekitar yang sering terdampak banjir rob.

Pembangunan rumah panggung dan rumah apung merupakan bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR) yang bekerja sama dengan program bakti sosial Unhan.

Program ini dimulai dengan melakukan mitigasi permasalahan yang sering kali dihadapi masyarakat terdampak banjir rob di kawasan pesisir pantai Pluit Jakarta Utara, di mana ketinggian luapan air bisa mencapai satu meter yang berdampak pada aktivitas dan perekonomian warga.

Setidaknya ada 200 unit rumah yang terdiri dari 16 unit rumah apung dan 184 rumah panggung yang sudah dibangun di RT 06 dan RT 07 yang berada di wilayah RW 022 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

"Adanya pembangunan rumah apung dan rumah panggung merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kondisi permukiman warga di Muara Angke yang sering kemasukan air saat banjir rob datang,"kata dia.

Ke depan juga direncanakan pembangunan rumah panggung selanjutnya selama 75 hari sehingga para penerima bantuan tidak terlalu lama menunggu dan dalam proses verifikasinya harus tepat sasaran berdasarkan arahan Presiden Prabowo.

Rencana pembangunan rumah panggung selanjutnya yang akan di bangun berjumlah 30 unit terbagi di RT 06 sebanyak 14 unit dan RT 07 sebanyak 16 unit di kawasan tersebut.

Disela kunjungan, Menteri PKP juga sempat mengunjungi fasilitas pencetakan paving blok cangkang kerang hijau bantuan dari Menteri Pertahanan periode lalu yang sekarang menjadi Presiden RI yakni Prabowo Subianto. Beliau menyarankan agar hasil dari cetakan paving blok ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan menambah kesejahteraan hidup.

Salah satu penghuni yang sudah tinggal di rumah panggung bernama Amin (59). penghuni rumah panggung yang merasa bersyukur atas bantuan yang sudah diberikan sehingga rumahnya tidak lagi kebanjiran air rob.

"Rumah saya sebelumnya tidak layak huni karena selalu terdampak banjir rob. Setelah dapat bantuan rumah panggung ini kan lebih tinggi ya jadi kami sekeluarga tidak perlu takut lagi kalau tiba-tiba banjir rob datang saat malam dan waktu tidur," terangnya.

(KIE)

Jakarta -

Ramai di media sosial yang menyebut makan seblak dan bakso bisa memicu risiko anemia. Anemia terjadi saat tubuh seseorang mengalami penurunan atau jumlah sel darah merah yang ada di dalam tubuh berada di bawah batas normal.

Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kurangnya hemoglobin di dalam tubuh, sehingga memengaruhi jumlah produksi sel darah merah.

Dokter spesialis gizi dr Johanes Chandrawinata, SpGK, mengatakan seblak dan bakso memang berisiko memicu anemia dan kekurangan gizi. Hal tersebut disebabkan karena kandungan pada bakso dan seblak tak cukup menutrisi tubuh.

Menurut dr Johanes, bakso terbuat dari tepung, daging, sapi, dan lain-lain. Akan tetapi kandungan daging sapinya terbilang cukup sedikit pada bakso.

"Sebenarnya daging sapi merupakan sumber zat besi yang bagus. Namun bila jumlahnya sedikit ya tidak akan mencukupi," imbuhnya saat dihubungi detikcom, Sabtu(18/1/2025).

Seblak juga lebih dominan karbohidrat, lemak, minim protein, dan tanpa daging merah. Terlebih, kata dr Johanes, makanan seblak terbilang minim zat besi nabati seperti sayuran hijau.

"Lebih dominan kandungan karbohidratnya, zat besi juga tidak ada," tuturnya.

Meski begitu, selain dari sisi makanan, kemungkinan ada faktor lainnya yang turut berkontribusi. Misalnya, lanjut dr Johanes, kedua makanan tersebut terkontaminasi cacing tambang lantaran tak diolah dengan higienis.

Karena hal tersebut, dr Johanes menyarankan untuk merebus makanan dengan air mendidih, agar mampu membunuh telur cacing tambang yang berpotensi menyebabkan anemia. Dia juga merekomendasikan masyarakat untuk makan makanan yang bersih dan rutin mengonsumsi obat cacing selama satu sampai dua kali dalam setahun.

(suc/suc)

KOMPAS.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Pembagian makanan kepada para siswa dalam program tersebut telah mulai dilakukan pada 6 Januari 2025.

Dengan ini, MBG menjadi salah satu program yang berhasil direalisasikan di masa 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran usai keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024.

Lantas, apa saja hal yang perlu menjadi catatan dari program Makan Bergizi Gratis?

BGN klaim MBG berjalan baik dan lancar

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis.

Anggaran sebesar itu digunakan untuk menyasar 15 juta hingga 17,5 juta penerima sepanjang tahun 2025.

Pemerintah menetapkan setiap penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis mendapatkan paket makanan bernilai Rp 10.000 per porsi.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menilai pelaksanaan Makan Bergizi Gratis pada tahap pertama sejak 6 Januari lalu secara umum telah berjalan dengan baik dan lancar.

"Laporan-laporan masyarakat menjadi catatan evaluasi harian kami," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Dadan menjelaskan, BGN membagi proses pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Pada tahap pertama sepanjang Januari-April 2025, BGN menargetkan ada 3 juta orang yang akan menerima manfaat Makan Bergizi Gratis melalui pengoperasian 937 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) se-Indonesia.

Untuk tahap kedua pada April-Agustus 2025, BGN menargetkan terdapat 6 juta orang yang menerima manfaat program MBG melalui operasional 2.000 SPPG.

Selanjutnya, pada tahap ketiga mulai akhir Agustus hingga Desember 2025, ada 15-17,5 juta orang yang ditarget BGN bisa menerima bantuan melalui 5.000 SPPG.

Terkait pelaksanaan MBG sejak 6 Januari lalu, Dadan mengaku telah menerima laporan dari masyarakat.

Ia pun memastikan, BGN akan mencoba menindaklanjuti setiap laporan, catatan, atau masukan dari masyarakat tersebut.

Dadan menekankan, BGN salah satunya akan mengevaluasi persiapan anggaran Makan Bergizi Gratis sebagai perbaikan pelaksanaan program tersebut pada tahap selanjutnya.

"BGN fokus mengimplementasikan anggaran Rp 71 triliun. Kami usahakan BGN siap lebih awal," tuturnya.

Evaluasi makanan gratis dari MBG

Dalam pelaksanaan program MBG, BGN sebenarnya telah menunjuk kepala SPPG yang dapat bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk mengawasi kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Namun, realita di lapangan, sejumlah masyarakat masih mengeluhkan soal menu makanan gratis, termasuk dianggap kurang layak dimakan, kurang mencukupi kebutuhan gizi, serta tidak dilengkapi susu.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah terkait menu makanan gratis dari program MBG.

1. Menu makanan gratis

Dokter Spesialis Gizi Klinik dari Universitas Indonesia (UI), Inge Permadhi, menilai beberapa menu makanan dalam program MBG kurang memiliki komposisi yang cukup untuk bisa disebut bergizi.

"Komposisinya ada yang baru terdiri dari nasi, lauk hewani, nabati, dan buah. Masih ada kekurangan untuk ketersediaan sayur," katanya, dikutip dari Kompas.com, Kamis (9/1/2025).

Menurut Inge, makanan bergizi harus memiliki komponen lengkap dengan zat gizi seimbang yakni terdiri dari sumber karbohidrat, lauk hewani dan nabati, sayur, serta buah.

Selain kelengkapan jenis, makanan bergizi juga perlu disajikan dengan memenuhi komposisi zat gizi seimbang sesuai kebutuhan setiap orang per hari.

Hal lain yang perlu diperhatikan yakni lauk dalam menu MBG sebaiknya tidak selalu digoreng. Sebab, kata Inge, gorengan bisa menjadi salah satu sumber lemak penyebab kegemukan dan penyakit lainnya.

2. Jika tak tersedia susu, bisa diganti telur atau ikan

Ahli gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo mengungkapkan, makanan dalam program Makan Bergizi Gratis bisa saja diberikan tanpa susu.

Tapi, sebagai gantinya, menu makanan tersebut perlu dilengkapi dengan sumber protein dan mineral lainnya.

Ia menjelaskan, sumber protein bisa diganti telur, ikan, tempe, dan tahu. Sementara asupan mineral bisa didapat dari telur, ikan, buah, dan sayur.

Toto melihat, menu makanan dalam program MBG yang disediakan pemerintah secara umum sudah mengandung berbagai nutrisi penting, seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin.

“Karbohidratnya dari nasi, proteinnya dari telur dan penggantinya, lemak dari minyak dan sebagainya, lalu vitamin dan mineral dari sayur dan buah,” kata dia kepada Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Toto menilai, susu bisa dianggap menjadi sumber pangan pelengkap dalam gizi seimbang. Penderita alergi laktosa pun tak bisa meminumnya.

Karena susu bukan sumber pangan utama dan tidak mempunyai vitamin penting untuk tubuh, ia merasa, minuman tersebut tidak harus menjadi bagian dari menu MBG.

3. Makanan diupayakan enak

Dalam tahap penyajian, Toto berharap BGN atau SPPG dapat menentukan menu MBG yang enak dan disukai kelompok penerima manfaat.

"Menu penting untuk enak, variasinya baik, dan tidak ketemu (disajikan sama) setiap hari. Pasti programnya akan diteruskan," lanjutnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Menu MBG yang enak, bervariasi, dan porsinya tidak terlalu banyak akan membuat penerima manfaat seperti anak-anak menghabiskan makanan yang diberikan.

Hal ini juga bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak untuk menghabiskan makanan, tidak menyisakan sampah, sehat, dan menghargai.

4. Pengolahan baik untuk hindari keracunan

Chef & Beverage Manager Hotel Grandhika Semarang, Teguh Firmanto, menyebut anggaran Rp 10.000 bisa saja menghasilkan makanan bergizi, enak, dan layak dalam program MBG.

Namun, hal itu hanya terjadi jika makanan gartis dibuat pemerintah lewat dapur besar di setiap kota atau dimasak di kantin sekolah, bukan disediakan oleh vendor katering selaku pihak ketiga.

"Pihak ketiga perlu uang lebih banyak untuk menyiapkan makanan bergizi. Mereka perlu anggaran untuk membeli bahan, membayar tenaga, transportasi, dan keuntungan," ujarnya, diberitakan Kompas.com, Jumat (10/1/2025).

Teguh pun menyoroti pengolahan bahan makanan gratis harus benar untuk menghindari keracunan. Misalnya, bahan baku bisa disimpan di dalam kulkas dan didistribusikan dengan baik.

Insiden keracunan yang dialami siswa di Sukoharjo setelah makan menu MBG pada Kamis (16/1/2025) tentu diharapkan tidak terjadi lagi.

(Sumber: Kompas.com/Chella Defa Anjelina, Aditya Priyatna Darmawan, Erwina Rachmi Puspapertiwi | Editor: Irawan Sapto Adhi, Inten Esti Pratiwi)

KOMPAS.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Pembagian makanan kepada para siswa dalam program tersebut telah mulai dilakukan pada 6 Januari 2025.

Dengan ini, MBG menjadi salah satu program yang berhasil direalisasikan di masa 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran usai keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024.

Lantas, apa saja hal yang perlu menjadi catatan dari program Makan Bergizi Gratis?

BGN klaim MBG berjalan baik dan lancar

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis.

Anggaran sebesar itu digunakan untuk menyasar 15 juta hingga 17,5 juta penerima sepanjang tahun 2025.

Pemerintah menetapkan setiap penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis mendapatkan paket makanan bernilai Rp 10.000 per porsi.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menilai pelaksanaan Makan Bergizi Gratis pada tahap pertama sejak 6 Januari lalu secara umum telah berjalan dengan baik dan lancar.

"Laporan-laporan masyarakat menjadi catatan evaluasi harian kami," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Dadan menjelaskan, BGN membagi proses pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Pada tahap pertama sepanjang Januari-April 2025, BGN menargetkan ada 3 juta orang yang akan menerima manfaat Makan Bergizi Gratis melalui pengoperasian 937 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) se-Indonesia.

Untuk tahap kedua pada April-Agustus 2025, BGN menargetkan terdapat 6 juta orang yang menerima manfaat program MBG melalui operasional 2.000 SPPG.

Selanjutnya, pada tahap ketiga mulai akhir Agustus hingga Desember 2025, ada 15-17,5 juta orang yang ditarget BGN bisa menerima bantuan melalui 5.000 SPPG.

Terkait pelaksanaan MBG sejak 6 Januari lalu, Dadan mengaku telah menerima laporan dari masyarakat.

Ia pun memastikan, BGN akan mencoba menindaklanjuti setiap laporan, catatan, atau masukan dari masyarakat tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Istana Kepresidenan angkat bicara terkait rencana pemerintah memangkas anggaran infrastruktur untuk menambal kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi (Uki) menjelaskan, hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, pos anggaran infrastruktur disesuaikan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto yang jelas berbeda dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Mohon jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain. Tapi memang ada refocusing dari eranya Presiden Jokowi, yang menyediakan atau membangun infrastruktur secara masif," jelasnya dalam Konferensi Pers di Bandung, dikutip Senin (20/1/2024).

Lebih lanjut, Uki menjelaskan bahwa pada era Presiden Prabowo terdapat peralihan fokus pembangunan. Pemerintahan Prabowo lebih fokus melakukan pengembangan pada sumber daya manusia (SDM).

Untuk itu, program Makan Bergizi Gratis tersebut dinilai penting untuk dicanangkan guna mempersiapkan SDM unggul dalam beberapa tahun ke depan.

"Kini saatnya kita refocusing untuk membangun SDM. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi, untuk mempersiapkan SDM itu nggak hanya soal MBG, SDM itu banyak sekali program yang kita lakukan," tambahnya.

Dia mencontohkan, pemerintah juga menyediakan program medical checkup gratis bagi masyarakat Indonesia setiap tahunnya.

Adapun, untuk menunjang kelangsungan program periksa kesehatan gratis itu pemerintah disebut menggelontorkan anggaran hingga Rp4,8 triliun.

"Belum lagi kita bicara periksa TBC Rp8 triliun. Kemudian ada peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, rumah sakit, puskesmas, itu Rp15 triliun lagi sendirian. Kurang lebih seperti itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono buka suara terkait anggaran infrastruktur yang terpaksa dipangkas untuk membiayai Makan Bergizi Gratis dan food estate.

Thomas membenarkan bahwa anggaran untuk program quick win milik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tersebut berasal dari pemangkasan anggaran infrastruktur.

"Itu kan dikurangi dari segi anggaran. Tidak berarti infrastruktur dinomorduakan. Cuma strateginya diatur adalah bahwa itu [infrastruktur] akan ke private sector. Ada yang namanya KPBU [kerja sama pemerintah dan badan usaha], itu pola-pola seperti itu yang mau digiatkan," tuturnya di IDN HQ, Rabu (15/1/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TIMUR - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lombok Timur bakal melaporkan kasus perampasan kamera dan penghapusan hasil liputan salah seorang wartawan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kejadian itu dialami wartawan Selaparang TV Lombok Timur, Bq Silawati saat meliput uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Unit Dapur MBG Desa Rumbuk, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

"Keputusan pengurus, menyikapi perlakuan arogan oknum Satuan Petugas Pelayanan Gizi Makan Bergizi Gratis (SPPG MBG) di Lombok Timur (Lotim), kami akan bersurat kepada Presiden RI dan menteri yang menangani," kata Ketua PWI Kabupaten Lombok Timur Muludin di Lombok Timur, Ahad (20/1/2025).

Menurut dia, kejadian tersebut dinilai sebagai persoalan serius atas perlakuan yang diterima salah seorang anggota PWI Lombok Timur. "Bila perlu, kasus ini kami bawa ke ranah hukum," ujarnya seraya mendapat dukungan dari anggota lainnya.

Muludin mengatakan, perlakuan yang diterima salah seorang anggota PWI suatu pelanggaran karena merampas menghapus hasil karya jurnalistik sehingga menjadi atensi pengurus dan anggota PWI.

"Jangankan seorang petugas dapur MBG, seorang presiden pun tidak boleh melakukan intimidasi dan arogansi terhadap wartawan yang sedang melakukan kerja jurnalistik. Jadi, kami sangat mengutuk tindakan oknum tersebut," tegasnya.

Muludin menyesalkan oknum bersangkutan tak ada iktikad baik untuk meminta maaf, baik kepada wartawan yang diintimidasi maupun kepada pengurus PWI tempat Bq Sila menjadi anggota.

"Kami mendukung program MBG yang sedang diuji coba tersebut. Sebagai bentuk dukungan insan pers, program tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat," ucapnya.

Protes yang dilakukan pengurus PWI Lombok Timur kepada oknum yang mencederai tugas wartawan, tidak ada kaitannya dengan pondok pesantren tempat uji coba program MBG di Lombok Timur. Pondok pesantren sudah maksimal memberikan pelayanan terbaik dengan harapan suksesnya program presiden tersebut.

Ia menegaskan bahwa program yang sangat bagus ini harus didukung semua masyarakat Indonesia dan pers memiliki peran untuk menyosialisasikan. Akan tetapi, saat peran itu dilakukan wartawan, justru anggota PWI Lotim mendapatkan perlakukan tidak layak.

"Tindakan intimidasi pengambilan kamera secara paksa dan penghapusan hasil liputan itu yang kami tidak terima. Sangat wajar bila semua komunitas jurnalis berteriak dengan persoalan ini," ujarnya lagi.

Terhadap dorongan semua pengurus dan anggota PWI Lombok Timur, dia berharap agar oknum petugas yang arogan itu ditarik dari MBG.

"Ini jadi pelajaran untuk semua agar tidak terulang lagi. Siapa pun tidak boleh melakukan intimidasi terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugas. Kami bekerja dilindungi UU," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel memberi 4 catatan terkait pencanangan program 3 juta rumah per tahun.

Pertama, eks Wakil Ketua DPR RI periode lalu ini mengingatkan agar jangan membangun perumahan di tanah produktif, seperti di persawahan dan pesisir yang menjadi sentra pertanian dan perikanan.

Kedua, Gobel menuturkan untuk jangan membangun perumahan di lereng dan perbuktikan yang menjadi areal hijau untuk resapan air dan penyedia oksigen.

“Ketiga, menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, aman, dan berdaya tahan lama [untuk pembangunan rumah],” tuturnya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (19/1/2025).

Keempat, yang disoroti legislator NasDem adalah berkenaan pembangunan kawasan permukiman haruslah berkonsep ramah lingkungan dan sosial.

“Ada dimensi keseimbangan alam dan juga keseimbangan sosial, sehingga menciptakan kesehatan lingkungan dan kesehatan sosial,” kata Gobel.

Pemerintah Tak Gunakan Lahan Persawahan

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menuturkan pembangunan program 3 juta rumah tidak akan menggunakan lahan yang produktif seperti persawahan.

Dia mengkritik tata kota pada masa pemerintah terdahulu dimana rumah terdahulu tidak memiliki desain, konsep, atau gagasan. Hal ini juga dipengaruhi pada permintaan tempat tinggal yang tinggi pada saat itu sehingga banyak masyarakat yang memilih membangun rumah sendiri.

Hal ini membuat masyarakat membangun rumah di sembarang tempat. Salah satunya adalah lahan bekas sawah.

“Kemarin kami baru memeriksa ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu dievaluasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah,” ucapnya.

Menurutnya, masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah. Hal ini karena mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya.

Terpisah, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang menuturkan memang dalam program pembangunan 3 juta rumah tidak boleh menggunakan kawasan pertanian.

Dia menegaskan program 3 juta rumah ini bukan di satu lokasi tetapi akan disebar pada desa yang ada Indonesia.

“Masak ngambil tanah sawah, enggak, ini tanah di desa banyak tersedia, jadi tidak menggunakan peruntukan sawah,” ujarnya kepadaBisnis.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel memberi 4 catatan terkait pencanangan program 3 juta rumah per tahun.

Pertama, eks Wakil Ketua DPR RI periode lalu ini mengingatkan agar jangan membangun perumahan di tanah produktif, seperti di persawahan dan pesisir yang menjadi sentra pertanian dan perikanan.

Kedua, Gobel menuturkan untuk jangan membangun perumahan di lereng dan perbuktikan yang menjadi areal hijau untuk resapan air dan penyedia oksigen.

“Ketiga, menerapkan teknologi yang ramah lingkungan, aman, dan berdaya tahan lama [untuk pembangunan rumah],” tuturnya dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (19/1/2025).

Keempat, yang disoroti legislator NasDem adalah berkenaan pembangunan kawasan permukiman haruslah berkonsep ramah lingkungan dan sosial.

“Ada dimensi keseimbangan alam dan juga keseimbangan sosial, sehingga menciptakan kesehatan lingkungan dan kesehatan sosial,” kata Gobel.

Pemerintah Tak Gunakan Lahan Persawahan

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menuturkan pembangunan program 3 juta rumah tidak akan menggunakan lahan yang produktif seperti persawahan.

Dia mengkritik tata kota pada masa pemerintah terdahulu dimana rumah terdahulu tidak memiliki desain, konsep, atau gagasan. Hal ini juga dipengaruhi pada permintaan tempat tinggal yang tinggi pada saat itu sehingga banyak masyarakat yang memilih membangun rumah sendiri.

Hal ini membuat masyarakat membangun rumah di sembarang tempat. Salah satunya adalah lahan bekas sawah.

“Kemarin kami baru memeriksa ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu dievaluasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah,” ucapnya.

Menurutnya, masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah. Hal ini karena mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya.

Terpisah, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang menuturkan memang dalam program pembangunan 3 juta rumah tidak boleh menggunakan kawasan pertanian.

Dia menegaskan program 3 juta rumah ini bukan di satu lokasi tetapi akan disebar pada desa yang ada Indonesia.

“Masak ngambil tanah sawah, enggak, ini tanah di desa banyak tersedia, jadi tidak menggunakan peruntukan sawah,” ujarnya kepadaBisnis.

SUBANG, iNewsSubang.id - Warga Perumahan Buana Subang Kencana (BSK) dikejutkan oleh kemunculan seekor anak ular cobra jawa di dapur rumahnya. Ular tersebut ditemukan masuk ke dalam kompor tanam.

"Ini evakuasi ular, jenis ular cobra jawa, berada di sela-sela kompor gas yang ditanam di dapur rumah," ujar petugas rescue Pemadam Kebakaran (Damkar) Subang, Panji Akbar kepada iNewsSubang.id.

Panji mengaku cukup kesulitan dalam melakukan evakuasi. Pasalnya ular berukuran kecil dan masuk ke sela-sela kompor tanam.

"Untuk kesulitan ada, hambatannya adalah karena ular masuk ke sela-sela kompor dan ularnya berukuran kecil," tambahnya.

Meski ukurannya kecil, Panji menjelaskan ular cobra tersebut tetap berbahaya karena memiliki bisa yang mematikan.

"Ular seperti ini adalah sangat mematikan dan sangat berbahaya juga," jelasnya.

Panji juga mengungkapkan bahwa di musim penghujan ini laporan adanya penemuan ulah cukup tinggi. 

"Hampir tiap hari kita melakukan evakuasi ular. Jenisnya antara lain cobra jawa, ular coros, ular sawah, dan kebanyakan sanca," katanya.

Damkar Subang mengimbau masyarakat agar segera melapor jika menemukan hewan berbahaya. Warga diminta tidak mencoba mengevakuasi sendiri untuk menghindari risiko. Pelayanan dari Damkar Subang tidak dipungut biaya.

Editor : Yudy Heryawan Juanda

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) buka suara atas pernyataan selebritas Deddy Corbuzier yang merespons aspirasi siswa yang menyebut makanan di program makan bergizi gratis (MBG) kurang enak.

Lewat akun Instagramnya @mastercorbuzier berpendapat siswa-siswi tidak pantas menyatakan demikian.

Komisioner KPAI Diyah Puspitarini menyatakan agar pemerintah tetap mengawasi dan mengevaluasi secara berkala implementasi program di lapangan.

"KPAI tetap meminta pengawasan dan harus ada evaluasi secara berkala, jadi kendala-kendala tentang MBG ini bisa segera diatasi," kata Diyah lewat pesan singkat, Minggu (19/1).

Pernyataan Deddy atas respons peserta didik yang menyebut makanan program MBG kurang enak menarik perhatian publik.

Sejumlah netizen berpendapat pernyataan Deddy kurang sopan karena ditujukan kepada anak-anak.

"Masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak, ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong, 'ayamnya kurang enak'," kata Deddy.

"Kurang enak, kurang enak, kepala elu pea, kurang enak ayamnya," imbuh dia.

Deddy membandingkan itu dengan perilaku anaknya, Azka. Ia menyebut selama ini putranya itu tak pernah protes perihal makanan saat diajak ke lokasi syuting.

Ia mengatakan selama di lokasi syuting, Azka mengonsumsi nasi kotak yang menjadi makanan seluruh kru dan pemain.

"Dan kalau dia ngomong sama gue, 'Pa enggak enak, aku mau yang lain', gue tabok. Gue tabok. Tanya anaknya, gue tabok. Makan, kamu. Ini makanan. Ini sehat. Semua orang makan seperti ini," ujar Deddy.