JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mematangkan penyusunan roadmap (peta jalan) Program 3 Juta Rumah.

Dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbatas, Kementerian PKP tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk mencapai target program tersebut.

Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara mengatakan, skenario yang disiapkan merupakan rencana kerja yang nantinya akan disampaikan dalam rapat bersama DPR RI.

"Selanjutnya, kita agendakan bertemu dengan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia) untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya," terang Ara dalam rilis, Jumat (17/1/2025).

Kementerian PKP juga mengundang sejumlah perwakilan asosiasi pengembang sebagai bagian dari ekosistem perumahan untuk menyiapkan skenario Program Tiga Juta Rumah.

Skenario yang disiapkan Kementerian PKP di antaranya dengan memanfaatkan APBN Tahun 2025 yang telah ditetapkan serta mendorong ekosistem perumahan dalam pembangunan perumahan bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Skenario lainnya adalah dengan realokasi APBN dan dukungan ekosistem perumahan.

Sementara skenario terakhir adalah dengan tambahan APBN-P dan dukungan ekosistem perumahan.

Mengandalkan dana cukai rokok, pemerintah secara tidak langsung mendukung konsumsi rokok untuk membiayai program yang bertujuan meningkatkan kesehatan

Jakarta (ANTARA) - Pakar Kebijakan Publik UPN Jakarta Achmad Nur Hidayat memandang usulan Anggota Komisi IX DPR untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis akan memunculkan sejumlah masalah mendasar.

Achmad Nur Hidayat di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa menggunakan dana cukai rokok untuk mendanai program gizi bagi anak-anak menghadirkan kontradiksi moral yang sulit diabaikan.

Pasalnya rokok, yang menjadi sumber dana dalam skema ini, merupakan salah satu penyebab utama berbagai masalah kesehatan di Indonesia, termasuk penyakit paru-paru, jantung dan kanker.

“Mengandalkan dana cukai rokok, pemerintah secara tidak langsung mendukung konsumsi rokok untuk membiayai program yang bertujuan meningkatkan kesehatan generasi muda. Hal ini dapat dianggap sebagai langkah yang inkonsisten dengan upaya pemerintah untuk menekan angka perokok, terutama di kalangan anak-anak dan remaja,” ujar Achmad kepada ANTARA.

Sebagaimana diketahui, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan agar pembiayaan implementasi Program MBG didanai dengan cukai rokok.

"Untuk Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun," kata Irma dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (17/1).

Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi usulan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis diambil dari zakat. Irma menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut. Menurut dia, penggunaan zakat sudah diatur secara jelas peruntukannya.

Menanggapi hal itu, Achmad menjelaskan bahwa dengan pendapatan cukai rokok yang mencapai Rp150 triliun per tahun, solusi ini memang tampak sederhana dan praktis untuk menutup kekurangan anggaran program MBG yang diproyeksikan membutuhkan dana hingga Rp420 triliun. Namun, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan ulang usulan tersebut.

Achmad juga mengingatkan bahwa ketergantungan pada cukai rokok sebagai sumber pendanaan menghadirkan risiko besar bagi keberlanjutan program MBG.

Pendapatan cukai rokok tidak stabil dan cenderung menurun seiring keberhasilan kebijakan pengendalian tembakau. Apabila pemerintah terlalu bergantung pada dana ini, keberlangsungan program MBG di masa depan bakal bisa terancam.

“Sebagai program yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi nasional, MBG membutuhkan sumber pendanaan yang stabil dan dapat diproyeksikan dengan akurat. Ketergantungan pada cukai rokok akan menciptakan ketidakpastian finansial yang berisiko menghambat pelaksanaan program, terutama di masa depan ketika beban gizi buruk dan stunting masih menjadi masalah besar di Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Achmad juga mengkritisi usulan tersebut sebagai langkah reaktif yang hanya menutupi masalah struktural dalam pengelolaan anggaran negara.

Menurutnya, daripada mengandalkan cukai rokok, pemerintah perlu fokus pada solusi yang lebih berkelanjutan, seperti optimalisasi belanja negara dan reformasi perpajakan.

“Ini termasuk memperbaiki sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi belanja negara, dan meminimalkan kebocoran anggaran. Pendekatan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa program MBG memiliki landasan finansial yang kokoh tanpa perlu bergantung pada sumber pendanaan yang kontroversial seperti cukai rokok,” tuturnya.

Achmad menambahkan bahwa menggunakan cukai rokok untuk program sosial seperti MBG dapat memberikan pesan yang salah kepada masyarakat.

Sebab, pemerintah yang seharusnya mendorong gaya hidup sehat justru terkesan mendukung konsumsi rokok sebagai sumber pendanaan. Ini dapat merusak kredibilitas kebijakan kesehatan dan sosial.

Sebagai alternatif, Achmad menyarankan pemerintah untuk mencari sumber pendanaan lain yang lebih konsisten dengan visi kesehatan masyarakat.

Opsi pertama dengan optimalisasi dana APBN. Pemerintah dapat mengalokasikan kembali dana dari pos-pos anggaran yang kurang mendesak untuk mendukung MBG.

Dengan meningkatkan efisiensi belanja negara dan mencegah kebocoran anggaran, pemerintah dapat menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk program ini.

Kedua, dengan peningkatan penerimaan pajak. Reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak dapat memberikan tambahan penerimaan negara yang signifikan.

Dengan demikian, pemerintah dapat membiayai MBG tanpa perlu bergantung pada dana dari sektor yang kontroversial.

“Ketergantungan pada cukai rokok tidak hanya menciptakan kontradiksi dalam kebijakan kesehatan, tetapi juga mengancam keberlanjutan program dalam jangka panjang. Sebagai gantinya, pemerintah harus fokus pada solusi yang lebih holistik dan konsisten dengan visi pembangunan nasional yang sehat dan berkelanjutan,” terang Achmad.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginginkan sanitasi dan toilet di sekolah harus dibangun secara bagus untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti .

"Pak Presiden menekankan agar sanitasi dan juga termasuk toilet itu harus dibangun yang bagus, yang bersih karena itu bagian dari lingkungan fisik sekolah yang mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis ini," kata Abdul Mu'ti dalam keterangannya dikutip Sabtu (18/1/2025).

Dia menjelaskan bahwa sanitasi dan toilet harus dibangun secara baik agar tidak menimbulkan genangan air saat mencuci alat-alat makan untuk MBG.



"Sanitasi di sekolah juga harus bagus, agar jika ada alat-alat makan yang dicuci itu tidak menimbulkan genangan air dan tidak menimbulkan masalah kesehatan," jelasnya.

Selain itu, Abdul menyebut pemerintah telah menyiapkan modul agar MBG menjadi bagian penting dari pendidikan karakter di sekolah.

"Dan kami sudah menyiapkan, pertama adalah modul tentang bagaimana Makan Bergizi Gratis ini menjadi bagian dari pendidikan karakter di sekolah. Jadi nilai-nilai karakter yang berkaitan dengan spiritualitas, tanggung jawab, kebersihan, ketertiban, disiplin dan nilai-nilai karakter yang lain itu harus menjadi bagian tak terpisahkan dari Makan Bergizi Gratis di sekolah," ungkapnya.

KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memastikan genangan air yang sempat mengepung Perumahan Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (16/1/2025) malam sudah surut.

Lurah Meteseh Joko Rahmantoko mengatakan, genangan air tersebut sudah surut sejak pukul 00.00 WIB dan warga yang sempat mengungsi telah kembali ke rumah masing-masing.

"Hanya meluap sebentar dan pukul 12 malam langsung surut. Warga pun sudah kembali ke rumah masing-masing," ujar Joko dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (18/1/2025).

Sebelumnya, warga melakukan evakuasi mandiri ke lokasi aman begitu mendengar alarm peringatan dini ketinggian air sungai. Evakuasi tersebut dibantu oleh aparat terkait.

Joko menjelaskan, genangan air di kawasan RW 26 perumahan tersebut terjadi karena limpasan air dari perumahan sekitar yang lebih tinggi dan tidak tertampung ke Sungai Babon.

"Debit air Sungai Babon memang tinggi malam itu sehingga limpasan air dari perumahan sekitar yang lebih tinggi tidak tertampung ke sungai, tetapi langsung menggenangi kawasan RW 26 perumahan," ungkap Joko.

Untuk membersihkan sisa-sisa dampak limpasan air, pihak kelurahan dan kecamatan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah bergerak melakukan penanganan.

OPD yang terlibat antara lain adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran, hingga Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang Suwarto memastikan keseriusan Pemkot Semarang dalam menanggulangi genangan yang kerap melanda Perumahan Dinar Indah.

Ia menyebutkan, pihaknya secara intens terus melakukan koordinasi lintas sektor bersama petugas penjaga Bendung Pucang Gading yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan penjaga pintu air Pucang Gading untuk memperhatikan ketepatan waktu melakukan buka tutup pintu air. Dengan begitu, tidak terjadi keterlambatan pembukaan yang mengakibatkan air Sungai Mluweh meluap," ujar Suwarto.

Media asing menyoroti puluhan murid yang keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah Indonesia.

Media asal Singapura, Straits Times, merilis laporan berjudul "Food poisoning mars second week of free meals roll-out in Indonesia" (Keracunan makanan nodai peluncuran makan gratis pekan kedua di Indonesia) pada Sabtu (18/1).

Di paragraf pertama, mereka mencatat sekolah di sejumlah daerah melaporkan puluhan kasus usai mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis dua pekan usai peluncuran program Presiden Prabowo Subianto.

Straits Times juga melaporkan ada 16 Januari, 40 murid SDN Dukuh 03 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sakit setelah makan siang yang disiapkan pihak katering setempat.

Menu makan siang itu terdiri dari nasi putih, ayam goreng tepung, ca wortel, tahu goreng, potongan buah naga, dan susu kotak.

Puluhan murid di SDN Dukuh 3 belakangan ini menyedot perhatian karena karena keracunan usai santap siang MBG.

Para siswa-siswi itu mengeluh pusing, mual, hingga muntah diduga karena olahan ayam yang kurang matang.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindaya mengatakan kejadian itu murni kesalahan teknis dan memastikan tak ada unsur kesengajaan.

"Yang Sukoharjo terutama ya, ini adalah kesalahan murni teknis, tidak ada kesengajaan," ujar Dadan di Istana Negara Jakarta, Jumat (17/1).

Dia juga menerangkan insiden itu cepat teratasi karena kesigapan petugas di lapangan.

Untuk mencegah masalah lebih lanjut, Dadan mengatakan sisa makanan sebanyak 2.400 porsi langsung ditarik dan diganti dengan telur.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi juga buka suara menanggapi kasus keracunan di kalangan pelajar SD.

Dia mengatakan pemerintah akan memantau ketat standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan dalam program Makan Bergizi Gratis.

"SOP yang diterapkan dalam MBG ini adalah sekolah melaporkan kepada SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] dan Puskesmas jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Makanan langsung ditarik oleh SPPG dan kemudian diganti dengan menu lain," kata Hasan dalam rilis resmi pada Kamis.

Setiap SPPG, kata dia, harus menyiapkan sampel makanan selama 2x24 jam.

Dengan demikian, jika ada kejadian seperti di Sukoharjo penyebabnya bisa dilacak dengan cermat.

"Saat ini sampel makanan yang disiapkan di SPPG tersebut sedang diperiksa oleh Dinas Kesehatan," imbuh Hasan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kawasan Parung sejak lama dikenal sebagai lokasi hunian potensial bagi masyarakat di selatan Jakarta.

Hal ini tak terlepas dari lokasinya yang strategis karena berada di antara wilayah Bogor dan Depok, serta menawarkan akses yang mudah menuju pusat kota Jakarta, Bogor dan juga Serpong.

Selain infrastruktur, Parung juga dikelilingi berbagai fasilitas lengkap sebagai penunjang gaya hidup masyarakat.

Tak hanya menawarkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman juga asri, harga properti di kawasan ini masih relatif terjangkau dibandingkan kawasan urban lainnya di Jabodetabek.

Kondisi ini yang menginspirasi anak usaha PT Megah Anugerah Sakatama, yakni Sakatama Development untuk mengembangkan proyek perumahan terbarunya di kawasan Parung.

Perumahan bertajuk Aura Home ini berada di di koridor Jalan Raya Utama Parung.

Dengan luas 3,7 hektar, kawasan perumahan ini menawarkan kemudahan akses karena dekat pintu tol Pamulang, tol Sawangan dan tol Bogor Outer Ring Road II (BORR II).

Direktur Utama Sakatama Development, Henry Firtanto menuturkan, pengembangan Aura Home mengedepankan keselarasan dengan alam.

Menurut Henry, saat ini Parung merupakan salah satu kawasan sunrise property yang terus berkembang. Selain aksesibilitas yang sangat baik, kawasan ini juga dikelilingi berbagai fasilitas modern yang lengkap.

“Kami optimistis Aura Home akan menjadi jawaban bagi masyarakat yang mencari hunian nyaman dengan akses strategis di kawasan Parung, Bogor,” ujar Henry usai acara penjualan perdana Aura Home di Marketing Gallery Aura Home, Parung, Sabtu (18/1/2025).

Henry menyebutkan, setiap rumah di Aura Home didesain dengan efisien karena memaksimalkan penggunaan ruangan, meminimalkan penggunaan energi listrik, dan menciptakan ambience yang nyaman.

Misalnya, penggunaan jendela besar dan bukaan yang optimal untuk memaksimalkan cahaya matahari guna menjaga kualitas udara tetap baik di dalam rumah.

Untuk memenuhi beragam kebutuhan konsumen, Aura Home menghadirkan 3 pilihan rumah dengan desain yang menarik dan fungsional, antara lain; Type 6 Standard (LB76 M2/LT72 M2), Type 6 Plus (LB88 M2/LT90 M2) serta Type 7 (LB116 M2/LT105 M2).

Dengan semua fasilitas yang dimiliki, harga yang ditawarkan mulai dari Rp 990 juta.

Sementara itu, Komisaris PT Megah Anugerah Sakatama, Andhika Fajri menjelaskan, pemilihan tipe-tipe rumah di Aura Home telah melalui serangkaian riset yang dilakukan tim Independent Surveyor.

“Saat ini show unit untuk ketiga tipe rumah tersebut telah tersedia dan dapat dikunjungi setiap harinya. Melalui show unit ini, para calon konsumen juga dapat langsung merasakan kenyamanan dan keunggulan tinggal di Aura Home,” papar Andhika.

MEDAN, iNewsMedan.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut) memberikan perhatian khusus terhadap program pembangunan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat di era Presiden Prabowo Subianto. DPRD Sumut meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) dan pemerintah kota (Pemko) di wilayah Sumatera Utara untuk segera mengambil langkah nyata demi kelancaran program tersebut.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga, mengimbau Pemkab dan Pemko se-Sumut untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi persyaratan administrasi bagi MBR. Hal ini termasuk percepatan perizinan, khususnya terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Kita minta Pemkab dan Pemko agar masalah PBG atau izin terkait program 3 juta rumah ini dipermudah, sehingga proses pendiriannya bisa segera dilakukan," ujar Zeira pada Sabtu (18/1/2025).

Menurut Zeira, program pembangunan rumah ini sangat dibutuhkan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Ia juga menegaskan bahwa sasaran program harus benar-benar tepat, sehingga manfaatnya dirasakan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.

"Program ini bagus. Bisa dalam bentuk subsidi atau bahkan digratiskan kepada masyarakat," katanya.

Zeira juga menyoroti pentingnya ketersediaan lahan untuk program ini. Ia menyarankan agar lokasi pembangunan rumah diprioritaskan di kawasan padat penduduk seperti Kota Medan, meski diakuinya harga tanah di Medan semakin mahal. Sebagai alternatif, pembangunan bisa diarahkan ke wilayah Kabupaten Deli Serdang yang masih dekat dengan Medan, asalkan fasilitas umum turut disediakan.

"Jika tidak memungkinkan di Medan, bisa di Deli Serdang. Yang penting fasilitas umum harus diperhatikan agar program ini menarik bagi masyarakat," tambahnya.

Untuk memastikan program ini tepat sasaran, Zeira mengusulkan agar rumah dialokasikan kepada masyarakat dengan penghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR), termasuk keluarga muda yang baru memulai rumah tangga.

"Seleksi harus dilakukan dengan benar dan cermat, agar penerima program benar-benar berasal dari kalangan MBR," tutup Zeira.

Editor : Odi Siregar

Medan (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Sumatera Utara menyalurkan ratusan paket Makan Bergizi Gratis di SDN 064012 dan SDN 060830, Medan, Sumatera Utara.

"Jumlah makanan yang dibagikan dalam kegiatan ini sebanyak 300 paket yang berisi kandungan gizi yang sudah lengkap," ujar Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Yan Welly Wiguna di Medan, Sabtu.

Yan Welly mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-75 dan juga sejalan mendukung program Presiden Prabowo Subianto terkait Makan Bergizi Gratis.

Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumut terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam membangun kehidupan sosial masyarakat di lingkungan setempat.

"Kegiatan ini merupakan bagian dari 13 Program Akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mendukung arahan Presiden Republik Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Makan Bergizi Gratis ini diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi siswa sekaligus mendukung tumbuh kembang anak. Langkah ini juga menjadi wujud nyata perhatian pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terhadap generasi muda sebagai penerus bangsa.

Selain itu, Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumut juga melaksanakan kegiatan bakti sosial di
Panti Asuhan Bumi dan Panti Asuhan Ora Et Labora Nusantara Medan.

"Dalam kegiatan ini, tim menyerahkan bantuan bahan makanan pokok atau sembako serta uang tunai kepada pengurus panti," ucap Yen Welly.

Rangkaian kegiatan bakti sosial itu diharapkan dapat menjadi inspirasi untuk terus memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat.*

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah pemerintah daerah (pemda) siap mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp5 triliun. Dia mengatakan MBG mendapatkan dukungan yang luas termasuk dari pemerintah daerah (pemda).

"Saya sudah melakukan zoom meeting dengan seluruh sekda-sekda sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya dan untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang bukan menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi," kata Tito dalam keterangannya dikutip Sabtu (18/1/2025).

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp5 triliun. Jadi lebih kurang bisa membangun 4 ribu satuan pelayanan di sekolah-sekolah," tambahnya.





Tito mengatakan bahwa dari hasil konsolidasi bersama pemda, kontribusi daerah untuk pelaksanaan program MBG mencapai Rp2,3 triliun sampai Rp2,5 triliun.

?Sekali lagi targetnya antara 2 ribu sampai 4 ribu mulai bulan September selama 4 bulan dengan anggaran kabupaten Rp2,3 triliun kemudian provinsi lebih kurang Rp2,5 triliun. Ini kita diskusi sudah, bukannya top down maunya kita perintah, tapi dari mereka ya, banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat," katanya.

Anggaran tersebut, kata Tito, akan digunakan untuk membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi di sekolah. "Tinggal apakah peran dari pemda membangun sarana satuan pelayanan dan kemudian mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan ternak untuk supply. Atau yang kedua daerah-daerah ini juga ke menyalurkan anggarannya ke sekolah membuat infrastruktur dan sekolah yang mengelola komite sekolah misalnya," jelasnya.

Tito menekankan bahwa dana dari APBD bersifat hibah untuk mendukung MBG. Dana tersebut akan difokuskan kepada sekolah dan pemerintah kabupaten kota yang bakal menyalurkannya.

"Dari APBD-nya provinsi dihibahkan kepada Kabupaten Kota ini kan targetnya SD SD itu kan tanggung jawabnya dari Kabupaten Kota nanti Kabupaten Kota yang menyalurkan kepada sekolah yang mengelolanya sekolah, tapi nanti untuk masalah operasionalisasinya itu akan tetap dibawah kendali badan gizi," katanya.

Selain itu, Tito juga menyebut setiap daerah memiliki nominal PAD yang berbeda. Nantinya, kata Tito, BGN akan meng-cover daerah dengan PAD yang rendah.

"Misalnya Kabupaten Badung itu PAD-nya kan 90% dari APBD-nya tanah perpusat hanya 10%, mereka punya anggaran hampir 10 triliun anak SD-nya ada 72 ribu mereka bisa meng-cover semua malah meng-cover semua, menawarkan meng-cover semua dari APBD cukup mereka. Tapi ada juga yang PAD-nya kan rendah sekali seperti Indonesia Bagian Timur, nah kalau ini mereka yaudah 500 anak-anak aja yang lainnya akan di-cover oleh Badan Gizi Nasional," ungkapnya.

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Pemerintah Kota Semarang menegaskan banjir yang sempat mengepung Perumahan Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Semarang terjadi akibat limpasan air. Seperti diberitakan sebelumnya, hujan deras yang mengguyur wilayah Kota Semarang dan sekitarnya pada Kamis (16/1) malam mengakibatkan debit air Sungai Babon meninggi.

"Debit air Sungai Babon memang tinggi malam itu (Kamis-red) sehingga limpasan air dari perumahan sekitar yang lebih tinggi tidak tertampung ke sungai, tetapi langsung menggenangi kawasan RW 26 perumahan," ungkap Lurah Meteseh Joko Rahmantoko.

Joko menyebutkan bahwa air yang sempat menggenangi permukiman warga tersebut tidak berlangsung lama dan sebelumnya warga telah evakuasi mandiri ke lokasi aman begitu terdengar alarm peringatan dini ketinggian air sungai.

"Hanya meluap sebentar, dan pukul 12 malam langsung surut. Warga pun sudah kembali ke rumah masing-masing. Evakuasi dibantu oleh aparat terkait dan setelah ada koordinasi antara dinas PU dan BBWS untuk pembukaan pintu air, genangan air pun cepat surut," imbuh Joko.

Untuk pembersihan sisa-sisa dampak limpasan air, dia mengatakan bahwa pihak kelurahan dan kecamatan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, hingga PMI Kota Semarang sudah bergerak melakukan penanganan.

Sementara itu, Kepala DPU Kota Semarang Suwarto saat menanggapi peristiwa tersebut memastikan keseriusan Pemerintah Kota Semarang dalam penanggulangan genangan yang kerap melanda Perumahan Dinar Indah. Pihaknya secara intens terus melakukan koordinasi lintas sektor bersama petugas penjaga Bendungan Pucang Gading yang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.

"Kami terus melakukan koordinasi dengan penjaga pintu air Pucang Gading untuk memperhatikan ketepatan waktu melakukan buka tutup pintu air agar tidak terjadi keterlambatan pembukaan yang mengakibatkan air Sungai Mluweh meluap," katanya.

Editor : Maulana Salman

Bandung -

Badan Bank Tanah saat ini memiliki aset pertanahan mencapai 33.115,6 hektare. Lahan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan swasembada pangan.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja mengungkapkan lokasi lahan yang bisa dipakai untuk pembangunan rumah MBR cukup banyak. Lokasinya pun tidak terbatas di Pulau Jawa, melainkan ada di pulau-pulau lainnya.

"Jadi dari 34 ribu yang dipergunakan untuk lahan perumahan itu cukup banyak, Di Tanjung Balai Asahan, kita luasnya 40 hektare, bisa semua dipergunakan untuk perumahan itu," kata Parman dalam acara Media Gathering 'Kinerja 2024 dan Outlook 2025' di Bandung, Jumat (17/1/2025).

Titik kedua berada di dekat Jakarta yakni Tangerang Selatan. Namun, lokasi lahan Bank Tanah ini di kawasan yang tidak begitu ramai.

Lokasi ketiga ada di Purwakarta, luasnya sekitar 90 hektare. Namun, tidak semuanya akan digunakan untuk perumahan. Hanya 19 hektare atau 20 persennya yang bisa dipergunakan.

Tempat keempat ada di Puger, Jember, Jawa Timur. Lalu, lokasi kelima ada di Panajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur yang lokasinya dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Uniknya lahan di PPU ini pada waktu tahun 2022, saya berkunjung sana, penduduk yang tinggal di sana nggak ada. Jadi kurang menarik ya. Begitu bandara dibangun, langsung kliennya banyak. Ini karena PPU udah menjadi lahan yang menarik dan lahan yang cantik. Jadi investasinya cukup menarik dan menarik investor juga" jelasnya.

Menurut Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Hakiki Sudrajat lahan yang telah disiapkan oleh Badan Bank Tanah di Panajam Paser Utara sekitar 120 hektare dengan perhitungan bisa membangun 12 ribu rumah.

Namun, tidak semuanya digunakan untuk perumahan, mengingat jumlah penduduk yang belum banyak. Jumlah yang akan terbangun akan disesuaikan lagi dengan kebutuhan yang ada.

"Itu ada sekitar 120-an (hektare). Ya, nanti kita tentunya dibagi ya. Karena kalau 120 hektare itu kan sekitar 12 ribu unit rumah. Belum tentu ada orangnya 12 ribu unit yang siap menghuni. Jadi harus di staging. Tapi, kita siapkan luas areanya sekitar 120 hektare," ujarnya.

(aqi/zlf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun dalam Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat extremely poor (sangat miskin atau miskin ekstrem).

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program ini dengan tujuan mengentaskan kemiskinan.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menjelaskan, program ini berbeda dengan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lantas, seperti apa detailnya?

1. Besaran cicilan

Seperti yang telah disebutkan, besaran cicilan yang akan dibayarkan Pemeritah sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun, dengan pagu sebesar Rp 100 juta per unit rumah.

“Kalau Rp 600.000 (cicilan rumah) ini dijadikan satu Keputusan Presiden (Keppres), mereka yang miskin dapat berhak mendapatkan cicilan dari negara untuk membeli rumah,” ungkap Bonny.

Namun, tidak menutup kemungkinan cicilan tersebut bisa dibayarkan lebih dari itu.

"Kalau ditanya sekarang, itu kalau dia mau beli 1 juta bisa nggak? Sebenarnya bisa. Dia nambah Rp 400.000. Cuma di tahun pertama ini kita nggak mau kelarin segitu. Kenapa? Pak Prabowo ingin ini seragam. Jangan nanti dinaikin mangkrak atau apa," tegas Bonny.

2. Penerima manfaat

Menurut Bonny, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok.

Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Menurut Bonny, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok. Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Untuk diketahui, desil satu adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 1 persen hingga 10 persen kesejahteraan terendah.

Sedangkan desil dua adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 11 persen hingga 20 persen kesejahteraan terendah.

Selain itu, masyarakat dengan penghasilan Rp 1 juta per bulan, serta pelanggan listrik 450 kWh.

“Kita bilang, orang yang berpendapatan 1 juta, tidak lebih, dia orang miskin, dan dia harus pelanggan 450 kWH, dan dia harus apa, apa, apa, nah, lagi disusun,” ungkap Bonny.

3. Mekanisme penyaluran

Kepala desa akan menginventarisasi siapa saja warga yang mendekati kriteria tersebut. Lalu, diusulkan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Setelah itu, akan diverifikasi kembali data yang didapat dari kepala desa oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa).

“Data yang kita dapat dari kepala desa, Babinsa akan datang. Mana nih rumahnya? Mana orangnya? By name, by address (berdasarkan nama dan alamat. Sampai itu kita putuskan itu benar. Data ini yang kita berikan ke perbankan, dialah calon penerima,” tegas Bonny.

4. Lokasi pembangunan

Bonny mengungkapkan, pembangunan akan dilaksanakan di desa-desa. Setidaknya, satu desa dari total 75.000 desa di Indonesia akan membangun 25 unit rumah.

"Jumlah desa itu 75.000, malah kita dengan sekarang (ada) 84.000 (desa). Nah, dengan jumlah desa katakanlah 75.000 aja, itu satu desa (dibangun) 25 unit rumah," jelas Bonny.

5. Tipe

Rumah yanga akan diberikan pemerintah bagi masyarakat miskin ekstrem berupa tipe 36 dengan luas 70 meter persegi.

"Itu rumah yang ada tipe 36, tanah 70 meter, dengan pagu yangg kita (Pemerintah) berikan 100 juta," tegas Bonny.

6. Hak kepemilikan

Bonny memastikan, kepemilikan rumah bagi masyarakat penerima berupa Sertifikat Hak Milik (SHM).

"Yang (sertifikat) hak milik, milik mereka (penerima bantuan)," kata Bonny.

7. Pelaksana pembangunan

Pembangunan rumah tersebut akan dilaksanakan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menurut Bonny, UMKM tersebut nantinya akan mendaftar menjadi pengembang supaya bisa menjalankan strategi produktif.

"Dia lah (UMKM) yang beli tanah itu, dialah yang membangun," ungkap Bonny.

Apabila UMKM tersebut mendapatkan keuntungan sebesar 20 persen, maka akan terjadi perputaran ekonomi di desa sebesar Rp 60 triliun.

"Karena, jika untungnya 20 persen, maka UMKM akan ada uang Rp 60 triliun di desa beredar," tegas Bonny.

8. Desain

Bonny memberikan saran kepada Prabowo untuk mengadakan sayembara rumah yang nanti dilaksanakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

"Setiap provinsi pun punya universitas, Saya instruksikan BTN adakan sayembara. Bagaimana desain rumah tipe 36/70 dengan mengikat kearifan lokal," ujar Bonny.

Nantinya, sayembara tersebut juga akan melibatkan masyarakat. Semakin banyak yang memilih desain tersebut, maka gambar tersebut akan ditetapkan sebagai desain 3 juta rumah gratis.

9. Dasar hukum

Dasar hukum mengenai program 3 Juta Rumah gratis ini akan ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Keppres). Namun, saat ini masih disusun.

"Dengan ada kepastian membayar, dengan Keppres itu, bank akan hadir di desa, karena dia tahu yang bayar cicilannya bukan orang miskin, adalah negara," tuntas Bonny.