Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh satuan pelayanan gizi

Jakarta (ANTARA) - PT PGN Tbk melakukan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka penyaluran gas bumi untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan dalam kerja sama tersebut, PGN akan menyediakan pasokan gas bumi melalui moda pipa gas maupun compressed natural gas (CNG), beserta infrastruktur pendukungnya di berbagai wilayah eksisting PGN.

"Kami sangat mengapresiasi dapat bekerja sama dengan BGN. PGN diberikan kesempatan untuk berkiprah dalam menyukseskan program pemerintah. Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh satuan pelayanan gizi," ujarnya.

Ia berharap PGN dapat memberikan layanan energi yang bersih dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik, sehingga dapat sejalan dengan tujuan dari Astacita pemerintah khususnya swasembada energi.

Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko, yang berlaku mulai 2 Desember 2024.

Kerja sama tersebut juga merupakan tindak lanjut penugasan dari Menteri BUMN Erick Thohir kepada delapan BUMN, salah satunya PGN, untuk mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dan BGN melalui program MBG Presiden Prabowo.

"PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," kata Erik dalam siaran pers Kementerian BUMN pada 8 November 2024.

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan kerja sama dengan PGN dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi swasembada energi sekaligus program makan bergizi gratis.

BGN memperkirakan akan ada 30.000 satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia dan gas bumi bagian penting untuk memasak di dapur satuan pelayanan gizi.

"Kerja sama ini sangat potensial sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG. Kita akan bersama-sama menjadikan satuan pelayanan gizi sebagai entry point pemanfaatan gas bumi. Mudah-mudahan kita juga dapat mendorong pemanfaatan gas bumi secara maksimal melalui program MBG dan mengurangi subsidi untuk impor LPG," ujar Dadan.

PGN pun berkomitmen mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan BGN dalam program MBG.

Dukungan PGN akan dijalankan sesuai dengan kapabilitas PGN dalam menyediakan energi gas bumi di Indonesia.

Wilayah operasi PGN saat ini tersebar di 17 provinsi meliputi 73 kabupaten/kota di Indonesia yang terintegrasi baik pipeline maupun beyond pipeline.

Pemanfaatan gas bumi melalui infrastruktur beyond pipeline atau CNG memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan energi satuan pelayanan gizi yang lokasinya jauh dari jaringan pipa gas bumi.

Gas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan jika dibandingkan energi fosil lainnya, sehingga akan menjadi nilai lebih ketika gas bumi dimanfaatkan dalam pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia.

Selain itu, gas bumi yang bersumber dari bumi Indonesia akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

Dengan demikian, dapat mendukung kemandirian energi dan bersama-sama menjadi inisiator dalam mengurangi beban subsidi energi.

"PGN berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendirian satuan pelayanan gizi. Semoga dapat memberi kebermanfaatan yang berkelanjutan terutama demi menyiapkan generasi berkompetensi tinggi menuju Visi Emas Indonesia 2045 dan menjadi peluang bagi PGN melakukan berbagai upaya untuk ketahanan energi Indonesia," sebut Arief.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - PT PGN Tbk melakukan kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka penyaluran gas bumi untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan dalam kerja sama tersebut, PGN akan menyediakan pasokan gas bumi melalui moda pipa gas maupun compressed natural gas (CNG), beserta infrastruktur pendukungnya di berbagai wilayah eksisting PGN.

"Kami sangat mengapresiasi dapat bekerja sama dengan BGN. PGN diberikan kesempatan untuk berkiprah dalam menyukseskan program pemerintah. Kami akan mendukung penuh, gas bumi dimanfaatkan sebagai sumber energi dalam proses penyediaan makanan bergizi oleh satuan pelayanan gizi," ujarnya.

Ia berharap PGN dapat memberikan layanan energi yang bersih dan meningkatkan pemanfaatan energi domestik, sehingga dapat sejalan dengan tujuan dari Astacita pemerintah khususnya swasembada energi.

Penandatanganan nota kesepahaman kerja sama dilakukan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko, yang berlaku mulai 2 Desember 2024.

Kerja sama tersebut juga merupakan tindak lanjut penugasan dari Menteri BUMN Erick Thohir kepada delapan BUMN, salah satunya PGN, untuk mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dan BGN melalui program MBG Presiden Prabowo.

"PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," kata Erik dalam siaran pers Kementerian BUMN pada 8 November 2024.

Kepala BGN Dadan Hindayana menerangkan kerja sama dengan PGN dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi swasembada energi sekaligus program makan bergizi gratis.

BGN memperkirakan akan ada 30.000 satuan pelayanan gizi di seluruh Indonesia dan gas bumi bagian penting untuk memasak di dapur satuan pelayanan gizi.

"Kerja sama ini sangat potensial sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG. Kita akan bersama-sama menjadikan satuan pelayanan gizi sebagai entry point pemanfaatan gas bumi. Mudah-mudahan kita juga dapat mendorong pemanfaatan gas bumi secara maksimal melalui program MBG dan mengurangi subsidi untuk impor LPG," ujar Dadan.

PGN pun berkomitmen mendukung kolaborasi antara Kementerian BUMN dengan BGN dalam program MBG.

Dukungan PGN akan dijalankan sesuai dengan kapabilitas PGN dalam menyediakan energi gas bumi di Indonesia.

Wilayah operasi PGN saat ini tersebar di 17 provinsi meliputi 73 kabupaten/kota di Indonesia yang terintegrasi baik pipeline maupun beyond pipeline.

Pemanfaatan gas bumi melalui infrastruktur beyond pipeline atau CNG memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan energi satuan pelayanan gizi yang lokasinya jauh dari jaringan pipa gas bumi.

Gas bumi merupakan energi yang ramah lingkungan jika dibandingkan energi fosil lainnya, sehingga akan menjadi nilai lebih ketika gas bumi dimanfaatkan dalam pemenuhan nutrisi anak-anak Indonesia.

Selain itu, gas bumi yang bersumber dari bumi Indonesia akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri.

Dengan demikian, dapat mendukung kemandirian energi dan bersama-sama menjadi inisiator dalam mengurangi beban subsidi energi.

"PGN berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendirian satuan pelayanan gizi. Semoga dapat memberi kebermanfaatan yang berkelanjutan terutama demi menyiapkan generasi berkompetensi tinggi menuju Visi Emas Indonesia 2045 dan menjadi peluang bagi PGN melakukan berbagai upaya untuk ketahanan energi Indonesia," sebut Arief.

Bisnis.com, JAKARTA — Mulai pekan lalu, BUMN hingga Pemda dapat mengajukan pinjaman jangka pendek kepada pemerintah pusat dari dana Saldo Anggaran Lebih atau SAL APBN. Skema itu disebut akan digunakan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis.

Hal tersebut disampaikan oleh ekonom dan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, merespons terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 88/2024 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Dana Saldo Anggaran Lebih.

Aturan itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Oktober 2024, lalu diundangkan pada Jumat (29/11/2024). Aturan itu langsung berlaku pada hari yang sama ketika diundangkan.

Bhima menilai bahwa penerbitan aturan itu merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan tambahan penerimaan dengan menggunakan SAL sebagai dana pinjaman. Kemenkeu akan memperoleh bunga dari penyaluran pinjaman itu.

Dia juga meyakini bahwa skema pinjaman SAL akan terkait dengan pelaksanaan program utama pemerintah, yakni makan bergizi gratis. Pasalnya, program itu dijanjikan untuk berjalan mulai awal tahun depan, sehingga perlu ada ketersediaan dana.

"Bisa juga SAL itu dipinjamkan agar Pemda [pemerintah daerah] bisa menjalankan program makan bergizi gratis," ujar Bhima kepada Bisnis, Selasa (3/12/2024).

Sri Mulyani mengatur bahwa jangka waktu pinjaman SAL itu paling lama adalah 90 hari kalender atau tiga bulan. Namun, pinjaman itu tidak boleh melewati akhir tahun anggaran terkait.

Pendeknya periode pinjaman itu yang membuat Bhima meyakini bahwa dana SAL akan digunakan untuk belanja yang bersifat cepat, seperti pelaksanaan makan siang gratis oleh pemda maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan penugasan program makan bergizi gratis.

Pasal 5 PMK 88/2024 mengatur bahwa Kemenkeu dapat memberikan pinjaman dana SAL kepada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemda, dan/atau badan hukum lainnya (BHL) yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang dan/atau dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan tertentu.

Sri Mulyani menjelaskan dalam PMK 88/2024 bahwa Kemenkeu memberikan pinjaman dengan SAL karena menimbang untuk mendukung kebijakan pemerintah dan menjaga keberlanjutan fiskal.

"Bendahara Umum Negara [BUN] dapat mengoptimalkan dana SAL melalui penempatan dana SAL selain di Bank Indonesia berdasarkan amanat Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [APBN] dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan [APBN P]," dikutip dari PMK 88/2024 pada Selasa (3/12/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus memastikan tidak akan ada tambahan anggaran untuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Lasarus menyatakan, anggaran Kementerian PKP untuk tahun 2025 tetap menggunakan dari hasil yang sudah disahkan dalam rapat kerja dengan Komisi V pada awal September yang lalu, sebelum Kementerian PUPR dipecah menjadi dua.

Pada rapat itu disahkan anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 116.227.045.313. Kemudian, pada tanggal 29 November 2024, pihaknya telah menerima surat Menteri Pekerjaan Umum dengan nomor KU0101-MN/1171117 tentang usulan alokasi dalam anggaran tahun 2025, yaitu Kementerian PU sebesar Rp 110.952.654.255.000 dan Kementerian PKP sebesar Rp 5.274.391.058.000.

KOMPAS.com/BAHARUDIN AL FARISI Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara saat ditemui di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).

Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya sudah meminta adanya tambahan anggaran sebesar Rp 48,4 triliun ke Kementerian Keuangan.

Dana tersebut nantinya digunakan untuk beberapa program di bidang perumahan, salah satunya adalah Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.

"Kami mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP," ujar dia saat melakukan rapat koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana mengelola lahan seluas lima hektare milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), terletak di kawasan Kalijodo, Jakarta Barat. Tapi Menteri Maruarar harus berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir. #maruararsirait #erickthohir #lahankalijodo #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengemukakan sejumlah usulan perubahan terkait pelaksanaan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025.

Tujuannya agar bisa mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah dalam setahun, mengingat FLPP merupakan skema pembiayaan rumah subsidi yang cukup diminati masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Minat masyarakat untuk memanfaatkan KPR FLPP untuk rumah subsidi sangat tinggi. Program pembiayaan perumahan yang pro-rakyat ini perlu didukung dan dilanjutkan," ujar Menteri PKP, Maruarar Sirait saat Diskusi Program 3 Juta Rumah yang digelar BTN di Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

Dirangkum oleh Kompas.com, berikut sejumlah usulan perubahan pelaksanaan FLPP pada tahun 2025:

Kuota Ditambah Jadi 800.000 Unit

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait mengatakan bahwa pihaknya ingin meningkatkan kuota FLPP tahun 2025 menjadi 800.000 unit.

Pengembang dan perbankan dinilai sangat mendukung apabila kuota FLPP ke depan ditingkatkan jumlahnya.

"Kami akan meyakinkan DPR, Kemenkeu, BPKP serta pemangku kepentingan lain bahwa program ini sangat berhasil," katanya dalam keterangan tertulis pada Minggu (1/12/2024).

Direktur Utama BTN, Nixon L Napitupulu menyambut baik rencana Kementerian PKP yang ingin menaikkan kuota FLPP pada tahun 2025 menjadi 800.000 unit.

Pihaknya akan membicarakan hal ini secara intens dengan Maruarar Sirait dan Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah, serta asosiasi perumahan terkait.

"Kami diskusi dan menyambut baik ya ada upaya menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya 200.000-an menjadi angka 800.000-an," ucap Nixon dalam dialog interaktif bersama BTN, Jumat (29/11/2024).

Saat ini, BTN juga sedang mendiskusikan secara teknis mengenai bagaimana pelaksanaannya nanti.

Nixon pun berharap agar kenaikan kuota FLPP tersebut dapat menjadi keputusan resmi.

Porsi APBN dan Perbankan dalam FLPP Jadi 50:50

Ara mengusulkan adanya perubahan proporsi anggaran FLPP yang di dalamnya berasal dari APBN dan perbankan.

Sebelumnya, komposisi anggaran FLPP yaitu 75 dari APBN dan 25 dari perbankan, atau 75:25. Ke depan, porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Perubahan proporsi anggaran FLPP itu diharapkan membuat adanya penghematan anggaran dan tidak membebani APBN.

"Secara umum kredit macet KPR FLPP di perbankan minim. Banyak masyarakat yang memanfaatkan KPR FLPP dan bisa melunasinya sebelum masa tenor berakhir," terang Ara dalam keterangan tertulis pada Minggu (1/12/2024).

Hal senada juga pernah disampaikan Nixon. Bahwa, komposisi anggaran FLPP tahun 2025 diusulkan menjadi 50:50.

"Modelnya nanti akan 50 persen pemerintah, 50 persen likuiditasnya," imbuhnya dalam dialog interaktif bersama BTN, Jumat (29/11/2024).

Tenor Diperpanjang Jadi 30 Tahun

Menteri BUMN Erick Thohir dan Maruarar Sirait sepakat untuk mendorong adanya perpanjangan tenor KPR subsidi alias FLPP menjadi hingga 30 tahun.

Seperti diketahui, masa tenor maksimal KPR FLPP ialah 20 tahun.

"Supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu dengan ditarik 30 tahun, cicilannya akan jauh lebih murah," ujar Erick usai menemui Maruarar Sirait di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Menurut dia, skema tersebut tak hanya memudahkan masyarakat mendapatkan hunian dengan cicilan yang lebih terjangkau, melainkan juga memiliki alokasi lebih yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

Pada kesempatan lain, Nixon menambahkan, kendati tenornya diperpanjang menjadi 30 tahun, masa subsidi yang diberikan cukup sampai 10 tahun.

Pasalnya, ia menilai cukup banyak masyarakat yang sudah bisa melunasi cicilan KPR dalam rentang waktu 10 tahun sampai 11 tahun.

"Tapi, enggak apa-apa tetap ada yang berkebutuhan 30 tahun. Nanti kami buat tenor yang panjang sampai 30 tahun," tuntas Nixon dalam dialog interaktif bersama BTN, Jumat (29/11/2024).

Nantinya hunian tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat pada berbagai segmen, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah kami alokasikan sebanyak setidaknya 20 persen dari jumlah unit terbangun

Jakarta (ANTARA) - Perum Perumnas berencana mengembangkan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur, untuk dijadikan hunian vertikal yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap program tiga juta rumah.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan Blok K Pulogebang merupakan aset Perumnas dengan luas ukur 3,4 Ha dan luas efektif 3,1 Ha, di mana perencanaan pengembangan sudah disusun untuk pembangunan hunian rakyat.

Aset ini menjadi salah satu kawasan pengembangan strategis Perumnas yang dirancang sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan perumahan yang semakin meningkat di wilayah perkotaan. Blok K Pulogebang rencananya akan dibangun enam tower highrise dengan total 5.451 unit hunian.

"Nantinya hunian tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat pada berbagai segmen, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah kami alokasikan sebanyak setidaknya 20 persen dari jumlah unit terbangun," ujar Budi melalui keterangan di Jakarta, Senin.

Melalui berbagai proyek yang telah diluncurkan, Perumnas optimistis dapat menjadi salah satu motor penggerak dalam realisasi Program 3 Juta Rumah. Dukungan ini melalui berbagai pengembangan aset Perumnas menjadi hunian rakyat yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah melakukan peninjauan terhadap lokasi lahan milik Perumnas di Pulogebang, Jakarta, Sabtu (30/11). Lahan tidak terbengkalai atau idle tersebut siap dibangun hunian vertikal untuk masyarakat.

Lahan Blok K ini memiliki lokasi yang strategis, tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan stasiun kereta api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru sehingga prospek pembangunan ke depannya dinilai sangat bagus.

Selain itu, Maruarar bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir juga telah meninjau proyek Transit Oriented Development (TOD) yang sedang dikembangkan Perumnas, di Samesta Mahata Margonda Depok dan Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta (27/11).

Proyek TOD ini hasil kolaborasi antara Perumnas dan PT KAI yang mengusung konsep hunian terintegrasi dengan transportasi publik, sebagai solusi bagi masyarakat perkotaan untuk mendapatkan akses mudah ke tempat tinggal, tempat kerja, dan fasilitas umum lainnya.

Perumnas pun terus berkomitmen menjalankan perannya dalam ekosistem rantai perumahan dengan menjalin serangkaian kolaborasi baik dengan pemerintah, BUMN, maupun swasta.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana membangun 800.000 unit rumah terlebih dahulu pada 2025 untuk program tiga juta rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo dalam sambutannya pada rapat pimpinan nasional (rapimnas) Kadin 2024 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2024).

Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa rencana itu telah dibahas bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

“Saya selama beberapa hari ini dengan Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan, sudah menggagas bagaimana kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun tiga juta rumah dengan target di tahun 2025 nanti ada 800.000 dulu,” kata Tiko.

Pemerintah juga akan bekerja sama dengan pengembang daerah untuk model pembiayaan developer maupun pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR).

“Dengan harga rumah yang ditarget di bawah Rp 100 juta,” ujar Tiko.

Dalam acara yang sama, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa dirinya akan menyampaikan konferensi pers secara khusus soal rencana tersebut.

“Saya akan menyampaikan ini secara khusus supaya tidak salah statistiknya. Yang jelas memang ada program tiga juta rumah. Itu semua tentu harus ada step by step,” kata AHY.

AHY akan duduk intens bersama jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait rencana itu.

“Nanti kami bisa menjelaskan step by step-nya sebelum saya mengungkapkan secara khusus berapa jumlah dari perumahan yang akan dibangun,” kata AHY.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi terkait target pembangunan program tiga juta rumah pada 2025 mencapai 800 unit. Pernyataan target tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024.

AHY menyebut pihaknya akan menyampaikan target dari program tersebut secara khusus. Dia menegaskan pembangunan program 3 juta rumah akan dilakukan secara bertahap.

"Saya akan menyampaikan ini secara khusus supaya tidak salah statistik. Hal yang jelas memang ada program 3 juta rumah itu semua tentu harus ada step by step," kata AHY saat ditemui di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Dia pun menegaskan sebelum menyampaikan pernyataan resmi, perlu berkoordinasi lebih intens dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Bagi saya yang paling penting sebelum memberikan statement resmi saya harus duduk lebih intens lagi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yang jelas nanti kita akan bisa jelaskan step by step ya," jelas AHY.

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebut sebanyak 800 unit rumah ditargetkan dibangun pada 2025. Target tersebut masuk dalam program prioritas pemerintah, yakni program tiga juta rumah.

Tiko menjelaskan pihaknya bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus bekerja sama dalam merealisasikan target tersebut.

"Ini ekosistem besar yang saya selama beberapa hari ini dengan Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan, sudah menggagas bagaimana kerjasama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun tiga juta rumah dengan target di tahun 2025 nanti ada 800 ribu dulu," kata Tiko dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Perum Perumnas menyatakan akan mendukung Program 3 Juta Rumah pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Untuk mendukung program ini, Perumnas salah satunya akan mengembangkan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur.

Saat meninjau lahan Perumnas, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, lahan tersebut akan dibangun hunian vertikal.

"Hari ini saya meninjau langsung lokasi lahan milik Perumnas yang ada di Pulogebang, Jakarta Timur. Lahan ini selama idle dan ke depan akan dibangun hunian vertikal untuk rakyat," ujarnya saat berkunjung ke lokasi tersebut bersama Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dalam keterangan tertulis, Minggu (1/12/2024).

"Lahan Blok K ini merupakan pembangunan hunian yang lokasinya strategis, tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan stasiun kereta api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus. Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya," tambahnya.

Blok K Pulogebang merupakan aset Perumnas dengan luas ukur 3,4 ha dan luas efektif 3,1 ha, di mana perencanaan pengembangan sudah disusun untuk pembangunan hunian rakyat. Aset ini menjadi salah satu kawasan pengembangan strategis Perumnas yang dirancang sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan perumahan yang semakin meningkat di wilayah perkotaan.

"Sudah kami buat perencanaan pengembangan di lahan ini, di mana nantinya akan dibangun 6 tower highrise dengan total 5.451 unit hunian. Nantinya hunian tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat pada berbagai segmen, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudak kami alokasikan sebanyak setidaknya 20% dari jumlah unit terbangun," kata Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro.

Sebelumnya, Maruarar bersama Menteri BUMN Erick Thohir juga telah meninjau proyek Transit Oriented Development (TOD) yang sedang dikembangkan Perumnas di Samesta Mahata Margonda Depok dan Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta (27/11). Proyek TOD ini hasil kolaborasi antara Perumnas dan PT KAI yang mengusung konsep hunian terintegrasi dengan transportasi publik, sebagai solusi bagi masyarakat perkotaan untuk mendapatkan akses mudah ke tempat tinggal, tempat kerja, dan fasilitas umum lainnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Perumnas menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah dalam membangun 3 juta rumah per tahun.

Pihaknya pun menyediakan 3,4 hektar lahannya yang ada di Pulogadung, Jakarta Timur, untuk dipergunakan membangun rumah vertikal untuk rakyat.

Direktur Utama Perumnas, Budi Saddewa Soediro, memaparkan bahwa Blok K Pulogebang merupakan aset Perumnas dengan luas ukur 3,4 hektar dan luas efektif 3,1 hektar, di mana perencanaan pengembangan sudah disusun untuk pembangunan hunian rakyat.

Aset ini menjadi salah satu kawasan pengembangan strategis Perumnas yang dirancang sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan perumahan yang semakin meningkat di wilayah perkotaan.

“Sudah kami buat perencanaan pengembangan di lahan ini, di mana nantinya akan dibangun 6 tower highrise dengan total 5.451 unit hunian. Nantinya hunian tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat pada berbagai segmen, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah kami alokasikan sebanyak setidaknya 20 persen dari jumlah unit terbangun," ujarnya dalam siaran persnya, Minggu (1/12/2024).

Merespons itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menilai lahan Blok K ini merupakan pembangunan hunian yang lokasinya strategis, tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan stasiun kereta api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru, sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Maruarar bersama Menteri BUMN, Erick Thohir, juga telah meninjau proyek Transit Oriented Development (TOD) yang sedang dikembangkan Perumnas di Samesta Mahata Margonda, Depok, dan Samesta Mahata Tanjung Barat, Jakarta (27/11).

Proyek TOD ini merupakan hasil kolaborasi antara Perumnas dan PT KAI yang mengusung konsep hunian terintegrasi dengan transportasi publik, sebagai solusi bagi masyarakat perkotaan untuk mendapatkan akses mudah ke tempat tinggal, tempat kerja, dan fasilitas umum lainnya.

“Program 3 Juta Rumah adalah wujud nyata upaya pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan. Kami mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan Perumnas, baik melalui proyek TOD maupun pengembangan kawasan lain seperti Blok K Pulogebang," ungkap Menteri Maruarar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Perumnas menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah dalam membangun 3 juta rumah per tahun.

Pihaknya pun menyediakan 3,4 hektar lahannya yang ada di Pulogadung, Jakarta Timur, untuk dipergunakan membangun rumah vertikal untuk rakyat.

Direktur Utama Perumnas, Budi Saddewa Soediro, memaparkan bahwa Blok K Pulogebang merupakan aset Perumnas dengan luas ukur 3,4 hektar dan luas efektif 3,1 hektar, di mana perencanaan pengembangan sudah disusun untuk pembangunan hunian rakyat.

Aset ini menjadi salah satu kawasan pengembangan strategis Perumnas yang dirancang sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan perumahan yang semakin meningkat di wilayah perkotaan.

“Sudah kami buat perencanaan pengembangan di lahan ini, di mana nantinya akan dibangun 6 tower highrise dengan total 5.451 unit hunian. Nantinya hunian tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat pada berbagai segmen, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah kami alokasikan sebanyak setidaknya 20 persen dari jumlah unit terbangun," ujarnya dalam siaran persnya, Minggu (1/12/2024).

Merespons itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menilai lahan Blok K ini merupakan pembangunan hunian yang lokasinya strategis, tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan stasiun kereta api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru, sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Maruarar bersama Menteri BUMN, Erick Thohir, juga telah meninjau proyek Transit Oriented Development (TOD) yang sedang dikembangkan Perumnas di Samesta Mahata Margonda, Depok, dan Samesta Mahata Tanjung Barat, Jakarta (27/11).

Proyek TOD ini merupakan hasil kolaborasi antara Perumnas dan PT KAI yang mengusung konsep hunian terintegrasi dengan transportasi publik, sebagai solusi bagi masyarakat perkotaan untuk mendapatkan akses mudah ke tempat tinggal, tempat kerja, dan fasilitas umum lainnya.

“Program 3 Juta Rumah adalah wujud nyata upaya pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan. Kami mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan Perumnas, baik melalui proyek TOD maupun pengembangan kawasan lain seperti Blok K Pulogebang," ungkap Menteri Maruarar.