Jakarta -

Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Daerah Khusus Jakarta baru saja menyambut pemimpin baru yakni Iwan Hermawan. Dalam sambutannya, Iwan menyampaikan harapannya ada kolaborasi antara pemerintah yakni Pemerintah Provinsi Jakarta dengan pengembang dalam menyediakan hunian yang terjangkau mengingat angka backlog di Jakarta masih cukup tinggi.

Pernyataan tersebut disampaikan kepada awak media, sesaat setelah terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD HIMPERRA Daerah Khusus Jakarta, dalam ajang Musyawarah Daerah atau Musda II DPD HIMPERRA Jakarta di Hotel RA Suites Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

"Di Jakarta ini memang tidak ada pilihan selain kita membangun ke atas (vertikal). Ada angka backlog kebutuhan hunian di Jakarta sampai 1,2 juta unit. Harapan kami sebagai pihak swasta bisa berkolaborasi dengan Pemprov Jakarta, memanfaatkan lahan-lahan idle untuk kebutuhan hunian vertikal. Kami siap bekerjasama membantu pemerintah mendukung Program 3 Juta Rumah, khususnya hunian vertikal, agar bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran di Jakarta," kata Iwan dalam keterangannya, dikutip Jumat (18/4/2025).

Untuk dapat mempermudah pembangunannya, pengembang berharap ada regulasi yang dapat mendukung dan mempercepat. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang telah menaikkan batas penghasilan pasangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari yang tadinya Rp 7-8 juta, menjadi Rp 14 juta.

"Pemerintah pusat lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengeluarkan aturan perluasan pendapatan untuk pembelian hunian subsidi sampai dengan penghasilan maksimal Rp 14 juta. Itu angin segar dan peluang bagi warga DKI Jakarta bisa membeli hunian vertikal bersubsidi. Kami ingin rumah susun milik bersubsidi di Jakarta ada lagi," ujarnya.

Lebih lanjut, Iwan menyampaikan Himperra memiliki target besar yang optimis dapat mereka capai selama 2025 ini yakni membangun 5.000 rumah subsidi.

Target ini melampaui capaian Himperrra pada 2024 lalu yang berhasil membangun 3.100 rumah. Lokasinya kebanyakan berada di kawasan penyangga Jakarta seperti Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Serang bahkan sampai ke Karawang.

"Tiga bulan pertama sudah tercapai 10 persennya. Kami optimis tahun ini dari 180 perusahaan aktif anggota Himperra Jakarta, bisa memproduksi sebanyak 5.000 unit rumah subsidi. Keahliannya anggota kami memang membangun perumahan bersubsidi," ungkapnya.

Selain meningkatkan jumlah unit yang tersedia, Himperra juga melakukan inovasi dengan memberikan desain rumah yang kekinian dan dengan kualitas bangunan yang hampir setara dengan bangunan komersial.

"Infrastruktur pendukung kawasan juga sudah bagus. Jadi tinggal dan bisa memiliki rumah subsidi tetap akan merupakan kebutuhan dan kebanggaan bagi milenial ke depan," jelasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(aqi/abr)

JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan melakukan peninjauan Dapur Badan Gizi Nasional (BGN) Era Mas 2000 milik Yayasan Salman Peduli Berkarya di kawasan Pulo Gebang, Jakarta Timur. Dapur tersebut dinilai memenuhi persyaratan pemerintah dan tak ada masalah tentang pembayaran.

"Setelah rapat dengan Satgas Halal, kami melihat salah satu dapur yang merupakan dapur percontohan dari Badan Gizi Nasional. Saya sempat mencicipi makanannya enak banget, pintar yang masaknya sebagai penyedia makanan halal, tentunya ada karbohidrat, protein, sayuran, susu dan vitamin," ujar Kepala BPJPH, Hassan, Jumat (18/4/2025).

Menurutnya, Dapur BGN di Era Mas 2000, Pulo Gebang sebagai mitra kerja BGN dinilai telah lulus seleksi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah pusat.



Kinerjanya dalam menyiapkan pemenuhan makanan halal bergizi gratis pun sudah baik, bersih, dan aman dengan menu yang disajikan lengkap sehingga bisa menjadi contoh pada dapur lainnya.

"Saya sempat menanyakan kepada Ketua Yayasan Salman Peduli Berkarya, Nofalia Heikal dan Pembina Yayasan Salman Peduli Berkarya, Heikal Safar soal pembayaran, semuanya terselenggara dengan lancar," tuturnya.

Selain melakukan monitoring Dapur BGN, Haikal Hassan juga melakukan pemantauan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) ke siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 dan 07 di Pulo Gebang sebagai penerima program gagasan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Jakarta -

Keberadaan peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah masih menjadi tanda tanya. Terkait hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa peta jalan Program 3 Juta Rumah sudah diserahkan kepada DPR sejak awal tahun ini.

Pria yang akrab disapa Ara ini berkata bahwa ia akan dengan senang hati menjelaskan peta jalan Program 3 Juta Rumah. Namun, hal itu akan ia lakukan di depan DPR.

"Tanya deh, aku sudah kirim itu ke DPR dari awal tahun tentu kan aku jelaskan di DPR. kita harus hormati DPR dong ya," kata Ara ketika ditemui wartawan usai acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Ara enggan memberi bocoran sedikit pun terkait peta jalan tersebut. Ia menegaskan, jika diminta untuk menjelaskan terkait peta jalan Program 3 Juta Rumah dirinya siap untuk melakukannya.

"Kita sudah siap kok untuk menjelaskan ya dan sudah kita kasih ke DPR," tegasnya.

Sebagai informasi, Ara sempat mengungkapkan bahwa dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah sudah ada. Ia juga siap untuk merilisnya ke publik saat rapat dengan DPR RI. Program 3 Juta Rumah, kata Ara, kegiatannya tidak hanya membangun rumah saja, tetapi juga termasuk merenovasi. Namun, ia enggan merincikan berapa jumlah rumah yang akan dibangun dan berapa jumlah rumah yang akan direnovasi.

Ketika ditanya mengenai kapan dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah diluncurkan, karena publik menanyakan hal tersebut, Ara mengatakan pihaknya akan merilis ketika rapat dengan DPR nanti.

"Ya nanti pada saat diagendakan oleh DPR (dokumen dirilis). (Kapan Pak?) tanya DPR, kapan diminta kami siap," ungkapnya kepada wartawan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ara mengatakan, dirinya dengan senang hati akan menjelaskan peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada DPR jika diminta. Ia juga mengungkapkan dokumen tersebut sudah ada dan siap untuk dirilis.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta -

Qatar akan membiayai pembangunan 1 juta rumah di Indonesia. Pembangunan tersebut masih termasuk dalam Program 3 Juta Rumah.

Pada awal Januari 2025, Qatar sudah menandatangani perjanjian nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo pernah mengungkapkan pembangunan 1 juta rumah dari Qatar akan dilakukan April 2025.

Kira-kira kapan groundbreaking untuk proyek tersebut?

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada pihak Qatar untuk melakukan groundbreaking setidaknya pada bulan Mei mendatang. Namun, pada bulan April ini setidaknya sudah menandatangani kontrak kerja sama agar pembangunan 1 juta rumah bisa terlaksana.

"Ya, Anda datang ke sini, buatlah SPV, buat kantor yang benar-benar di sini di Indonesia. Setelah mendapatkan kontrak, kita akan berikan apa yang Anda mau," tegas Bonny saat ditemui wartawan di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Jika sudah menandatangani kontrak untuk pembangunan, kata Bonny, pemerintah baru akan memberikan apa yang dibutuhkan Qatar untuk membangun rumah, contohnya seperti tanah yang bisa digunakan. Setelah rumah dibangun, nantinya bangunan akan dikelola oleh pemerintah.

"(Groundbreaking bulan Mei?) Kita kondisikan. Karena kan dari Januari ini, ya kan? Setelah sudah selesai, ya pemerintah mengelola. Mungkin pemerintah menunjuk Perumnas atau siapa (untuk mengelola)," katanya.

Ia mengatakan, saat ini tanah di kompleks perumahan DPR di Kalibata menjadi salah satu kandidat untuk pembangunan 1 juta rumah dari Qatar. Bonny menuturkan saat ini sedang dalam proses pelimpahan dari sekretariat DPR ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang selanjutnya akan diberikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"(Lokasi pembangunan) Kalibata sekarang yang bisa dikatakan 90 persen. Banyak lahan yang ada, tapi masih ditinggalin oleh masyarakat, kayak kemayoran," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Surabaya -

Sebuah video yang menampilkan pria pencuri berseragam Satgas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Pemkot Surabaya viral di media sosial.

Pencurian tersebut terjadi di diduga di sebuah warung pada Kamis (17/4/2025). Dalam video tampak seorang pria berseragam DPRKPCKTR Surabaya mengambil barang berharga, sedangkan seorang lain diduga pemiliknya tertidur di bawah.

Video ini pun viral di berbagai plaftform media sosial. Dalam video juga diberi caption bahwa 'Hari masih pagi tapi uang dan HP dicuri,'

Menanggapi video viral tersebut, Plt Diskominfo Surabaya M Fikser tegas membantah bahwa pelaku tersebut petugas DPRKPCKTR. Menurutnya, dari video yang beredar, bahwa seragam yang dikenakan pelaku merupakan edisi lama.

Pihaknya bersama jajaran terkait telah melakukan penelusuran apakah ada petugas atau pegawai Pemkot Surabaya dengan ciri-ciri pria yang ada di dalam video. Hasilnya, tak ditemukan sesuai ciri-ciri dalam video yang beredar.

"Hasil penelusuran oleh DPRKPP, Dinkes, Dispendik hingga Inspektorat Kota Surabaya tidak menemukan adanya personel dengan ciri-ciri seperti orang pada video dalam daftar pegawai PD Pemkot Surabaya," kata Fikser, Jumat (18/4/2025).

"Seragam yang digunakan orang pada video adalah seragam lama, besar kemungkinan pakaian tersebut sudah berpindah tangan atau dibuang. Kemungkinan lain, seragam lama tersebut dibuang dan disalahgunakan oleh terduga pelaku pencurian," imbuh Fikser.

(abq/fat)

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan lahan persawahan tidak boleh digunakan untuk membangun perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat, tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara dalam acara Stakeholder Gathering bersama Ekosistem Perumahan di Jakarta, Kamis (17/4/2025) seperti dilansir Antara.

Ia mengakui ketersediaan lahan menjadi tantangan di sektor perumahan. Namun, masalah itu tidak boleh diselesaikan dengan mengorbankan produksi pangan.

"Tantangan kita memang berat, jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan dengan cara sawah dijadikan rumah, nanti soal pangan menjadi masalah karena lahan sawah dijadikan rumah sehingga produksi pangan turun," kata dia.

Kementerian PKP akan mencari lahan yang strategis untuk pembangunan perumahan, tapi tidak menyentuh lahan pertanian.

"Saya sebagai Menteri PKP tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan tetapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara, sebagai pemerintah," ucapnya.

Ara berencana mengumpulkan para pengembang untuk membahas masalah ini. Ia juga akan berdiskusi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Sebelumnya para pengembang mengeluhkan terbatasnya lahan perumahan di Jawa Barat karena banyak area yang masih berstatus sawah dan tidak boleh dibangun.

"Kita nanti melakukan pertemuan untuk membahas masalah lahan perumahan di Jawa Barat, nanti saya undang Pak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang untuk mencari solusi. Harus ada solusinya, bagaimana sektor pangan dan perumahan dua-duanya maju," kata Ara.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid juga menegaskan pentingnya sinergi pengadaan lahan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut meliputi ketahanan pangan, energi, makan bergizi gratis, hilirisasi industri, hingga pembangunan 3 juta rumah.

Nusron menekankan perlunya perlindungan lahan pertanian agar pembangunan pabrik atau perumahan tidak mengganggu ketahanan pangan.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa lahan persawahan tidak boleh dialihfungsikan alias 'disulap' menjadi area perumahan. Hal ini supaya masih ada lahan yang bisa dimanfaatkan untuk ketahanan pangan.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika ia berbincang dengan salah satu pengembang dalam acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025). Saat itu, Direktur PT Bangun Famili Sejahtera, Hari Purnomo, mengungkapkan keluh kesahnya dalam membangun rumah subsidi, salah satunya terkait aturan mengenai lahan persawahan tak boleh digunakan sebagai area perumahan.

Hari menuturkan, pihaknya telah membebaskan lahan yang berada di Bekasi, Jawa Barat untuk dibangun perumahan karena berada di zona kuning, yaitu area yang diperuntukkan permukiman. Namun, sebagian besar lahan itu merupakan area persawahan yang kini tak boleh lagi dialihfungsikan sebagai perumahan.

"Nah, sekarang kendalanya tidak mungkin kita sebagai pengembang membebaskan tanah darat di daerah Bekasi. Satu, tidak ada lagi yang luas dan zonanya yang kuning sudah habis sedangkan kita sudah membebaskan sebagian besar lahan sawah yang zonanya kuning," kata Hari dalam acara tersebut.

Ara pun langsung merespons keluhan Hari. Ia menegaskan bahwa lahan sawah tidak boleh digunakan untuk area perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasmbada pangan. Jadi betul tidak boleh Pak persawahan dibuat perumahan," ungkapnya.

Ara mengaku, hal tersebut merupakan tantangan tersendiri di bidang perumahan. Walau demikian, ia tak mau menyelesaikan masalah perumahan lalu menimbulkan masalah baru di bidang pangan.

"Saya sebagai Menteri Perumahan tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan, tapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif," tuturnya.

Ditemui seusai acara, Ara mengaku akan mempertemukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan para pengembang di Jawa Barat untuk membahas lebih lanjut mengenai masalah lahan sawah menjadi area perumahan.

"Nanti kita akan buat pertemuan, kan itu banyak masalah di Jawa Barat. Nanti saya akan undang Pak Dedi atau saya datang ke Jawa Barat. Bersama dengan teman-teman pengembang tadi untuk cari solusi. Harus ada solusinya," tegasnya.

Dirinya ingin masalah lahan untuk perumahan maupun untuk pertanian bisa mendapatkan win-win solution. "Jadi nggak boleh saling mematikan," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang agar tidak melakukan alih fungsi lahan persawahan menjadi area perumahan.

Meskipun pembangunan 3 juta rumah membutuhkan alokasi lahan yang jumbo, Ara menekankan bahwa membangun rumah di kawasan sawah produktif dilarang karena bakal mengganggu ketahanan pangan nasional.

“Kita memang mau membangun rumah buat rakyat, Tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh pak persawahan dibuat perumahan ya,” tegas Ara kepada pengembang di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Dia menyebut, masalah lahan memang menjadi tantangan utama dalam pembangunan 3 juta rumah. Sejalan dengan hal itu, Ara berkomitmen untuk merumuskan sejumlah solusi bersama stakeholder terkait mengenai hal tersebut.

“Saya sebagai Menteri Perumahan tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan, nah tapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif itulah sikap kami sebagai negara,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap terdapat 5.600 hektare lahan sawah yang beralih fungsi selama periode 2021 hingga 15 Februari 2025.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan alih fungsi lahan sawah seluas 5.600 hektare itu terjadi lantaran tanah tersebut belum ditetapkan menjadi Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan (LP2B).

Namun demikian, pada saat yang sama Nusron menegaskan bahwa temuan alih fungsi lahan sawah itu menurun drastis seiring dengan adanya kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang diteken sejak 2021.

“LSD ternyata efektif, dari tahun 2021 Sampai Februari tanggal 15 Tahun 2025 lahan yang berubah fungsi hanya 5.600 hektare, sangat signifikan,” kata Nusron dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Selasa (18/3/2025).

Sementara bila dibandingkan dengan periode sebelum pemerintah menetapkan kebijakan Lahan Sawah Dilindungi, tren alih fungsi lahan sawah per tahun dilaporkan mencapai 66.000 hektare.

BINTAN - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Pemerintahan Prabowo-Gibran terus dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya kepada ratusan siswa di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Pimpinan PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) George Santos menegaskan dukungannya kepada program andalan Presiden Prabowo tersebut.

"Kami ikut serta dalam mendukung dan menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis ini. Ini adalah salah satu cara kami agar PT BAI selalu bermanfaat untuk Bintan, jadi tidak hanya investasi saja," ujar George Santos di lokasi pelaksanaan MBG, Kamis (17/4/2025).

Sebanyak 179 siswa dan guru dari dua sekolah yakni SDN 005 dan SMPN 27 Gunung Kijang mendapatkan Program MBG tersebut. Mereka begitu antusias dan menyambut gembira program MBG tersebut. "Jadi sekolah yang kita bangun yang masuk dalam kawasan KEK kita beri makanan Program MBG," terang George Santos.

George Santos berharap apa yang PT BAI dan KEK Galang Batang lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat Bintan. "Yang terpenting apa yang kami lakukan ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat Bintan. Ini juga berkat dukungan dari Bupati Bintan dan Gubernur Kepri," ucapnya.

Menariknya, George Santos yang juga pemilik Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Galang Batang tersebut tampak ikut menikmati secara langsung menu makanan MBG yang dibagikan kepada para siswa.

Untuk diketahui, Program MBG adalah program makan siang gratis Indonesia yang dicetuskan Pemerintah Prabowo Subianto. Program ini dirancang dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Program ini juga merupakan rancangan pemerintah Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan terciptanya generasi emas dari bonus demografi, yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Program MBG mulai digulir sejak 6 Januari 2025 dengan menargetkan siswa-siswi PAUD hingga SMA serta ibu hamil dan menyusui dan balita. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 82,9 juta penerima.

Bupati Bintan, Roby Kurniawan menyambut baik dan berterima kasih kepada PT BAI atas dukungannya dalam menyediakan MBG untuk dua sekolah di Kabupaten Bintan.

"Kami ucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi contoh untuk pengusaha lainnya di Bintan dan seluruh Indonesia," kata Roby Kurniawan.

Dalam kesempatan tersebut PT BAI juga memberikan tas kepada para siswa di dua sekolah tersebut. Bupati Bintan menyerahkan secara langsung tas-tas tersebut kepada para siswa. PT BAI memang kerap memberikan CSR kepada masyarakan Bintan.

Selain mendukung Program MBG khusus kawasan KEK Galang Batang, program lainnya seperti program peduli kemanusiaan dalam hal ini rumah sakit kawasan KEK Galang Batang yang berjumlah 100 kamar sedang dalam proses Pembangunan dan nanti akan digunakan oleh masyarakat Bintan.

BINTAN - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Pemerintahan Prabowo-Gibran terus dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya kepada ratusan siswa di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Pimpinan PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) George Santos menegaskan dukungannya kepada program andalan Presiden Prabowo tersebut.

"Kami ikut serta dalam mendukung dan menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis ini. Ini adalah salah satu cara kami agar PT BAI selalu bermanfaat untuk Bintan, jadi tidak hanya investasi saja," ujar George Santos di lokasi pelaksanaan MBG, Kamis (17/4/2025).

Sebanyak 179 siswa dan guru dari dua sekolah yakni SDN 005 dan SMPN 27 Gunung Kijang mendapatkan Program MBG tersebut. Mereka begitu antusias dan menyambut gembira program MBG tersebut. "Jadi sekolah yang kita bangun yang masuk dalam kawasan KEK kita beri makanan Program MBG," terang George Santos.

George Santos berharap apa yang PT BAI dan KEK Galang Batang lakukan bisa bermanfaat untuk masyarakat Bintan. "Yang terpenting apa yang kami lakukan ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat Bintan. Ini juga berkat dukungan dari Bupati Bintan dan Gubernur Kepri," ucapnya.

Menariknya, George Santos yang juga pemilik Kawasan Khusus Ekonomi (KEK) Galang Batang tersebut tampak ikut menikmati secara langsung menu makanan MBG yang dibagikan kepada para siswa.

Untuk diketahui, Program MBG adalah program makan siang gratis Indonesia yang dicetuskan Pemerintah Prabowo Subianto. Program ini dirancang dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

Program ini juga merupakan rancangan pemerintah Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan terciptanya generasi emas dari bonus demografi, yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

JAKARTA - Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho disaksikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, memberikan apresiasi kepada 16 pengembang perumahan subsidi terbaik, pada tasyakuran 6 tahun BP Tapera, di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Pemilihan 16 pengembang terbaik berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan berdasarkan bobot hasil penilaian dari keterhunian, ketepatan sasaran, kualitas bangunan penilaian review, kualitas kredit, penilaian PSU dan hasil penilaian fasum.

BP Tapera atas rekomendasi Bank Penyalur dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera merumuskan pengembang perumahan subsidi terbaik berdasarkan tiga kategori.

Kategori tersebut meliputi pengembang terbaik dengan realisasi sd 500 unit, kategori kedua pengembang terbaik dengan realisasi dari 500 unit sd 1.500 unit dan kategori terbaik tiga dengan realisasi lebih besar dari 1.500 unit rumah.

SEMARANG, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa pembangunan pabrik, industri, dan perumahan tidak boleh mengorbankan lahan sawah.

Hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan ketahanan pangan.

“Programnya Pak Prabowo ini paling prioritas kan ketahanan pangan, kedua itu ketahanan energi, ketiga itu MBG, keempat hilirisasi, dan kelima 3 juta rumah. Pangan butuh lahan, perumahan butuh lahan, hilirisasi pasti bangun pabrik dan butuh lahan kan?” ungkap Nusron di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan 35 kepala daerah di Jateng, pada Kamis (17/4/2025).

Nusron menegaskan bahwa pembangunan pabrik maupun perumahan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan lahan sawah, agar tidak mengganggu program ketahanan pangan.

“Bagaimana kelima program sama-sama jalan, tapi tidak saling mengganggu satu sama lain. Kalau nanti perumahan atau hilirisasi makan sawah, akan terganggu sawahnya berkurang, berasnya berkurang. Kan nanti minus (produksi beras),” lanjutnya.

Ia menekankan pentingnya peran lahan sawah dalam produksi pangan, karena kekurangan pangan dapat memicu keributan di masyarakat.

“(Tidak boleh) Menonjol di satu titik tapi minus di titik yang lain, apalagi kalau minusnya itu pangan. Orang itu bisa perang, bisa berantem karena pangan. Kan gitu, Pak? Nah, karena itu ini tidak boleh terjadi. Jangan diganggu gugat demi ketahanan pasar,” tegas Nusron.

Sebagai solusi, Nusron mendorong pembangunan industri dan perumahan dengan membuat gedung vertikal, sehingga tidak menghabiskan banyak lahan sawah produktif.

Ia mencatat bahwa bangunan vertikal pada perkantoran sudah banyak diterapkan, namun perumahan vertikal masih jarang ditemui.

“Kalau kantor vertikal kan sudah mulai biasa. Dulu kan tidak ada kantor vertikal, tapi sekolah vertikal sudah mulai. Tinggal perumahan vertikal yang belum, terutama di kawasan pedesaan,” tandasnya.

Sebelumnya, Nusron juga menyoroti alih fungsi lahan seluas 1.284 hektar yang terjadi di Jawa Tengah sepanjang tahun 2024.

Ia menekankan besarnya lahan sawah yang dikonversi untuk kegiatan lain, yang berstatus Lahan Baku Sawah (LBS) atau Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

“Terbukti selama tahun lalu dari tahun 2024 di Jawa Tengah ini yang mengajukan perubahan konversi lahan sawah ke dalam kepentingan yang lain ada 1.284 hektar. Tadi sudah kami petakan. Demak berapa? Brebes berapa? Ini semua kami sampaikan semua,” ungkapnya.