Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk mengurus persoalan penyebab mahalnya harga tanah.

"Pokoknya gini, kita ada masalah terkait kesediaan tanah. Kita mau menyelesaikan persediaan tanah itu dan jendralnya namanya Pak Nusron, Menteri ATR/BPN. Jadi persoalan tanah sedang kita urai masalahnya," ujar Fahri dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan, pihaknya tak ingin persoalan harga tanah menjadi batu sandungan yang menyebabkan pemerintah kesulitan menghadirkan rumah dengan harga terjangkau.

"Jangan sampai tanah menjadi ladang spekulasi yg menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yg kita harus investigasi secara serius," tegasnya.

Hal lain yang menjadi sorotan olehnya adalah perihal perizinan yang diduga ada tindakan penyogokan yang menjadikan harga tanah melambung.

"Ini faktor penyebab biaya tinggi. Suap menyuap sogok menyogok harus dihentikan. Presiden Prabowo sudah minta berkali-kali berhenti korupsi berhenti terima surat," katanya.

Ke depan, dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan mekanisme yang baik, diharapkan mampu menghadirkan harga tanah yang semakin terjangkau oleh masyarakat.

"Sehingga otomatis nanti tanah atau rumah bagi rakyat makin affordable, makin terjangkau. Itu tugas pemerintah memastikan itu," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk mengurus persoalan penyebab mahalnya harga tanah.

"Pokoknya gini, kita ada masalah terkait kesediaan tanah. Kita mau menyelesaikan persediaan tanah itu dan jendralnya namanya Pak Nusron, Menteri ATR/BPN. Jadi persoalan tanah sedang kita urai masalahnya," ujar Fahri dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan, pihaknya tak ingin persoalan harga tanah menjadi batu sandungan yang menyebabkan pemerintah kesulitan menghadirkan rumah dengan harga terjangkau.

"Jangan sampai tanah menjadi ladang spekulasi yg menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yg kita harus investigasi secara serius," tegasnya.

Hal lain yang menjadi sorotan olehnya adalah perihal perizinan yang diduga ada tindakan penyogokan yang menjadikan harga tanah melambung.

"Ini faktor penyebab biaya tinggi. Suap menyuap sogok menyogok harus dihentikan. Presiden Prabowo sudah minta berkali-kali berhenti korupsi berhenti terima surat," katanya.

Ke depan, dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan mekanisme yang baik, diharapkan mampu menghadirkan harga tanah yang semakin terjangkau oleh masyarakat.

"Sehingga otomatis nanti tanah atau rumah bagi rakyat makin affordable, makin terjangkau. Itu tugas pemerintah memastikan itu," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk mengurus persoalan penyebab mahalnya harga tanah.

"Pokoknya gini, kita ada masalah terkait kesediaan tanah. Kita mau menyelesaikan persediaan tanah itu dan jendralnya namanya Pak Nusron, Menteri ATR/BPN. Jadi persoalan tanah sedang kita urai masalahnya," ujar Fahri dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan, pihaknya tak ingin persoalan harga tanah menjadi batu sandungan yang menyebabkan pemerintah kesulitan menghadirkan rumah dengan harga terjangkau.

"Jangan sampai tanah menjadi ladang spekulasi yg menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yg kita harus investigasi secara serius," tegasnya.

Hal lain yang menjadi sorotan olehnya adalah perihal perizinan yang diduga ada tindakan penyogokan yang menjadikan harga tanah melambung.

"Ini faktor penyebab biaya tinggi. Suap menyuap sogok menyogok harus dihentikan. Presiden Prabowo sudah minta berkali-kali berhenti korupsi berhenti terima surat," katanya.

Ke depan, dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan mekanisme yang baik, diharapkan mampu menghadirkan harga tanah yang semakin terjangkau oleh masyarakat.

"Sehingga otomatis nanti tanah atau rumah bagi rakyat makin affordable, makin terjangkau. Itu tugas pemerintah memastikan itu," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk mengurus persoalan penyebab mahalnya harga tanah.

"Pokoknya gini, kita ada masalah terkait kesediaan tanah. Kita mau menyelesaikan persediaan tanah itu dan jendralnya namanya Pak Nusron, Menteri ATR/BPN. Jadi persoalan tanah sedang kita urai masalahnya," ujar Fahri dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan, pihaknya tak ingin persoalan harga tanah menjadi batu sandungan yang menyebabkan pemerintah kesulitan menghadirkan rumah dengan harga terjangkau.

"Jangan sampai tanah menjadi ladang spekulasi yg menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yg kita harus investigasi secara serius," tegasnya.

Hal lain yang menjadi sorotan olehnya adalah perihal perizinan yang diduga ada tindakan penyogokan yang menjadikan harga tanah melambung.

"Ini faktor penyebab biaya tinggi. Suap menyuap sogok menyogok harus dihentikan. Presiden Prabowo sudah minta berkali-kali berhenti korupsi berhenti terima surat," katanya.

Ke depan, dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan mekanisme yang baik, diharapkan mampu menghadirkan harga tanah yang semakin terjangkau oleh masyarakat.

"Sehingga otomatis nanti tanah atau rumah bagi rakyat makin affordable, makin terjangkau. Itu tugas pemerintah memastikan itu," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk mengurus persoalan penyebab mahalnya harga tanah.

"Pokoknya gini, kita ada masalah terkait kesediaan tanah. Kita mau menyelesaikan persediaan tanah itu dan jendralnya namanya Pak Nusron, Menteri ATR/BPN. Jadi persoalan tanah sedang kita urai masalahnya," ujar Fahri dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan, pihaknya tak ingin persoalan harga tanah menjadi batu sandungan yang menyebabkan pemerintah kesulitan menghadirkan rumah dengan harga terjangkau.

"Jangan sampai tanah menjadi ladang spekulasi yg menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yg kita harus investigasi secara serius," tegasnya.

Hal lain yang menjadi sorotan olehnya adalah perihal perizinan yang diduga ada tindakan penyogokan yang menjadikan harga tanah melambung.

"Ini faktor penyebab biaya tinggi. Suap menyuap sogok menyogok harus dihentikan. Presiden Prabowo sudah minta berkali-kali berhenti korupsi berhenti terima surat," katanya.

Ke depan, dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan mekanisme yang baik, diharapkan mampu menghadirkan harga tanah yang semakin terjangkau oleh masyarakat.

"Sehingga otomatis nanti tanah atau rumah bagi rakyat makin affordable, makin terjangkau. Itu tugas pemerintah memastikan itu," pungkasnya.

KOMPAS.com -Kabupaten Tanah Laut di Kalimantan Selatan sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau.

Masyarakat dapat mengakses informasi trekait hunian dengan harga kurang dari Rp 200 juta melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Tanah Laut:

1. Amira Residence: Tipe 36

   Terletak di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, perumahan ini dikembangkan PT Dhaffa Graha Karya dengan banderol Rp 142 juta.

   Setiap unit dirancang dengan luas 36/135 meter persgei. Dari total 46 rumah yang ditawarkan, masih ada 23 unit lagi.

2. Cahaya Banyu Banua: Tipe Subsidi

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh PT Anugrah Cahaya Alam yang terletak di Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut.

   Tersedia 174 rumah dengan harga Rp 142 juta dan dirancang seluas 36/150 meter persgei. Hingga saat ini, masih tersedia 12 unit lagi.

3. Aura Megah Regency: Tipe Aura Megah Regency

   Berlokasi di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Aura Megah Property dengan banderol Rp 142 juta.

   Setiap rumah dibangun dengan luas 36/150 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 19 unit dari total 82 rumah yang ditawarkan.

4. Berkat Pesona Karang Taruna 2: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, dengan total 25 unit seharga Rp 142 juta.

   Bangunan rumah dirancang seluas 36/150 meter persegi. PT Berkat Bersaudara Bersatu masih memasarkan sisa 3 unit lagi.

5. Cahaya Megah Residence: Tipe 36

   Di Bati Bati, Kabupaten Tanah Laut, terdapat perumahan 61 unit seharga Rp 142 juta.

   Bangunan-bangunan rumah dirancang seluas 36/120 meter persegi. PT Sumber Cahaya Citra Utama masih memasarkan 19 unit lagi.

Bandung -

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan, program Makan Bergizi yang digulirkan Presiden Prabowo bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Hal itu disampaikan Muzani dalam kegiatan 5 Tahun Darul Hikam Education Conference 2024 di Bandung.

"Ada 82,9 juta anak Indonesia untuk diperbaiki gizinya, itu di luar dari Rp722 triliun anggaran pendidikan. Kesadaran pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan lebih baik sudah luar biasa, keinginan kita untuk memperbaiki SDM ke depan," kata Muzani, Jumat (29/11/2024).

Muzani mengungkapkan, IPM saat ini pelan-pelan naik, literasi dan kemampuan membaca juga membaik. Menurutnya membangun pendidikan itu tidak gampang, apalagi membangun tradisi keilmuan dan pembangunan peradaban bangsa.

"Keunggulan keilmuan akan ditentukan oleh SDM dan keadaan politik akan menentukan keilmuan peradaban bangsa. Saya berharap 5-10 tahun pendatang ada penemuan keilmuan sains dan teknologi akibat dari tradisi yang kita bangun sangat bagus," tuturnya.

Muzani menurutkan, banyak penemuan-penemuan dari anak bangsa saat ini, seperti peternak sapi di Lampung yang bisa naikan bobot sapi sehari 1,6 kilogram, bahkan ada juga penemuan singkong yang berbobot 200 kilogram. Dengan perbaikan SDM pendidikan, dia ingin banyak penemuan di bidang sains dan teknologi yang dilakukan anak bangsa.

"Tapi itu memerlukan tradisi yang panjang dan suasana kondusif, ini yang diharap akan Pak Presiden Prabowo bahwa Indonesia. Apa yang ditanam hari ini belum tentu yang menanam menikmati, tapi yang menikmati untuk anak bangsa nanti," tuturnya.

"Orang tua kita, kakek nenek kita, pejuang dulu tidak pernah memikirkan apapun dan akhirnya anak dan cucunya yang menikmati. Begitu pula para pemimpin bangsa ini," tambahnya.

Muzani berpesan kepada para guru yang hadir dalam kegiatan tersebut agar menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan demi masa depan pendidikan Indonesia.

"Jangan repotkan orang tua murid, yang paling menyenangkan dan membahagiakan, ada upaya untuk makin mempermudah pendidikan rakyat, pendidikan lebih murah meski prakteknya mahal," tuturnya.

Disamping meningkatkan kualitas anak didik, pemerintah juga berencana melakukan seluruh guru baik di sekolah negeri atau pun swasta dengan diangkat menjadi ASN hingga kenaikan tunjangan.

"Saya sampaikan supaya kompetensi yang dimiliki para guru ini harus lurus dengan kesejahteraan sehingga menimbulkan semangat dan tanggungjawab di pendidikan. Kita akan melakukan banyak pelatihan guru agar memiliki keterampilan yang memadai dan menghasilkan guru yang kompeten dan melahirkan peserta didik yang kompeten ini keniscayaan," kata Wamendikdasmen Atif Latiful Hayat.

Menurutnya yang perlu ditingkatkan saat ini di sektor sains dan teknologi. Lalu kapan sertifikasi akan dilakukan? Atif sebut akan dilakukan di tahun depan. "Ya target direncanakan ini Insyaallah tahun depan akan ada lagi, tahun depan bertahap ya," tambahnya.

(wip/mso)

Jakarta: Purbalingga merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Pemalang, Pekalongan, Banyumas dan Banjarnegara.

Kabupaten ini terkenal dengan sentral industri sehingga menarik untuk masyarakat yang ingin mencari pekerjaan dan menetap di Purbalingga.

Purbalingga menawarkan berbagai pilihan rumah murah dengan harga bervariasi. Medcom merangkum beberapa rumah murah dengan harga mulai dari Rp150 jutaan buat kamu.

Di bawah ini ada beberapa rekomendasi rumah murah di Purbalingga dikutip dari laman resmi SiKumbang milik Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah murah di Purbalingga

Perumahan subsidi di Purbalingga. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Griya Kalika

Perumahan yang berlokasi di Sokawera, Padamara, kab. Purbalingga, Jawa Tengah ini dibangun oleh Saka Qinarya. Ada 217 unit rumah yang dijual dengan harga Rp166 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 33 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap rangka atap baja ringan penutup semg galvalum, dinding bata ringan, lantai dan pondasi keramik 40 × 40 dan batu kali sloof cor beton bertulang.

2. Smart Brilliant Regency

Selanjutnya ada perumahan dengan lokasi strategis di kawasan Lambur, Mrebet, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah. Dibangun oleh Duta Pelangi Membangun, dengan jumlah unit sebanyak 103 unit, yang dijual dengan harga 150 jutaan.

Rumah ini memiliki luas bangunan 32 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan 2 kamar tidur, dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap gentenv metal, dinding hebel, lantai dan pondasi keramik dan batu kali

3. Pusaka Mulia

Rumah ini berlokasi di Karangpule, Padamara, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah. Dibangun oleh Segitiga Mulia Realty, ada sebanyak 36 unit yang dijual dengan harga Rp162 jutaan.

Rumah ini memiliki luas bangunan 33 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap multiroof rangka baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, dan pondasi batu belah.

4. Kamila Residence Jatisaba

Rumah yang berlokasi di Jatisaba, Purbalingga, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah ini dibangun oleh Sumber Rezeki Mudatama, dengan jumlah unit sebanyak 86 unit, yang dijual dengan harga Rp162 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta di lengkapi dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap rangka baja atap genteng, dinding pasangan bata ringan plesteran acian dan pengecetan, lantai dan pondasi aasangan keramik dan pasangan batu kali atau gungung.

5. Madina Permata Sentul

Rumah dengan lokasi strategis yang berada dikawasan Babakan, Kalimanah, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah ini dibangun oleh Emarald Sakha Graha. Ada 57 unit rumah yang dijual dengan harga Rp162 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap rangka baja atap genteng, dinding pasangan bata ringan, plesteran, acia dan pengecetan, lantai dan pondasi pasangan keramik dan pasangan batu kali atau gunung.

(KIE)

Jakarta - Di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan masih ada rumah-rumah yang harganya mulai Rp 156,5 juta. Penasaran seperti apa bentuk dan spesifikasinya? Yuk cek informasi berikut ini.

Dikutip dari situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang dikembangkan oleh Kementerian PUPR dan BP Tapera, Kamis (28/11/2024), berikut ini daftarnya.

Simak Video "Video: Bos BTN Beberkan Kontribusi KPR ke PDB RI Paling Rendah di ASEAN"
[Gambas:Video 20detik]

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan serah terima kunci hunian Rusun Pasar Rumput kepada sejumlah penghuni Rusun di Jakarta. Guru, TNI, ASN hingga wartawan dapat menghuni Rusun Pasar Rumput dengan harga sewa yang murah dan terjangkau serta fasilitas yang memadai.

“Kini Rusun Pasar Rumput bisa dihuni oleh warga dengan harga sewa yang murah dan terjangkau. Selain itu fasilitasnya juga sangat memadai karena lokasinya strategis,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Kamis, 28 November 2024.

Menteri PKP menyatakan, dengan serah terima kunci ini tentu Rusun Pasar Rumput tidak kosong lagi dan PD Pasar Jaya bisa mengelola dengan baik.
“Minat masyarakat baik dari warga, kalangan guru, TNI, ASN hingga wartawan untuk menghuni rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta sangat tinggi. Hal ini dapat menjadi ekosistem yang baik dalam satu lingkungan Rusun,” katanya.

Prosesi serah terima kunci rusun dilaksanakan oleh 6 perwakilan calon penghuni yakni dari warga, ASN, guru, TNI dan wartawan dengan simbolis penyerahan kunci oleh Menteri PKP, Mendagri, Pj. Gubernur DKI Jakarta dan Direktur Utama Pd Pasar Jaya. Ratusan warga yang akan menghuni Rusun juga berdatangan dari pagi untuk mengurus proses administrasi penghunian.

Menteri PKP mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya dan berkerja keras bersama sejumlah Kementerian dan Lembaga dalam melaksanakan penuntasan penyediaan hunian untuk seluruh warga Indonesia melalui Program 3 Juta Rumah.

“Proses penghunian Rusun ini merupakan langkah konkret, tanpa bantuan dari Mendagri, Mensos, Pj. Gubernur DKI dan intruksi langsung pak presiden kita tidak dapat melaksanakan hal ini sendiri," ujar dia.

Menteri PKP juga mengatakan bahwa konsep penghunian Rusun ini merupakan hunian layak dan efisiensi yang berarti dekat dengan tempat kerja, memudahkan masyarakat dalam jangkauan transportasi dan meringankan beban sewa untuk tempat tinggal.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan saat ini masih banyak masyarakat yang tidak memiliki rumah sendiri, terlantar, atau gelandangan yang membutuhkan hunian layak.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto menugaskan spesifik khusus dengan membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dipisahkan dari Kementerian PUPR agar program perumahan ini betul-betul fokus.

“Saya banyak berdiskusi dengan Menteri PKP dan saya tahu beliau diberikan tugas menjadi lead yang utama, pemimpin sektor ini dan beliau cepat sekali merangkul semua pihak. Oleh karenanya kita semua mendukung karena memang program ini tidak akan bisa dikerjakan sendiri tetapi melalui kolaborasi antara pemegang APBN di Kementerian Perumahan, Sosial dan lain-lain," ungkap Mendagri.

Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan dari total hunian yang ada di Rusun Pasar Rumput ada 1.984 unit. Sampai hari ini tercatat calon penghuni yang sudah mendaftar baik secara online maupun offline sebanyak 1.314.

"Para penghuni yang sudah clear dan clean untuk menyelesaikan segala persyaratan administrasi sebanyak 334 pendaftar. Dari pendaftar Rusun ada ASN, guru, TNI, Polri, pedagang UMKM, masyarakat sekitar, dan juga wartawan, serta generasi millennial," jelas dia.

Ada dua tipe unit hunian tipe hook dan tipe standar di Rusun Pasar Rumput. Spesifikasi tipe hook dengan luas 38 meter persegi dilengkapi air PDAM, daya listrik 1.300 watt, dengan closet duduk dan shower.

Sedangkan tipe standar yakni 36 meter persegi dengan spesifikasi yang sama.Fasilitas umum yang tersedia pada area Rusun ini ada pasar tradisional, klinik kesehatan, balai warga, taman warga, Paud, ATM Center dan Jakmart.

(KIE)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pihaknya akan menemui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengusulkan mengubah aturan kenaikan PPN menjadi 12 persen khusus di sektor perumahan.

Maruarar menilai sebuah kebijakan tentunya dapat diubah atas dasar kepentingan rakyat. Mengingat, saat ini Kementerian PKP sendiri tengah mengupayakan agar harga rumah bisa lebih murah agar mampu terserap lebih banyak di masyarakat.

"Kalau diputuskan UU, kan pilihannya bagaimana dilaksanakan, sebagai warga negara kan begitu, tentu kalau misalnya ada kebijakan yang kita anggap bisa diubah untuk kepentingan rakyat, sehingga mari kita bicarakan, kita usulkan," kata Maruarar di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Pada kesempatan itu, Maruarar memberikan contoh seperti adanya kebijakan penghapusan tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai 5 persen dari harga jual rumah yang dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), hingga retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Contoh kan kita kemarin mengubah (BPHTB) yang tadinya 5 persen di kabupaten tingkat 2 dan tingkat 1, tidak ada lagi. Artinya, itu kan bisa berubah kebijakannya," kata Maruarar.

Meski demikian, dia menegaskan, memang untuk mengubah suatu kebijakan perlu didiskusikan lebih jauh terkait kebermanfaatannya bagi khalayak luas.

"Semua kan ada kewenangannya masing-masing, kewenangan itu terbagi ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian satu dengan kementerian lain," kata Maruarar.

"Spirit saya, semangat saya, sesuai dengan Presiden Prabowo, bagaimana mengadakan rumah bagi rakyat. Tentu paling penting rakyat kecil yang banyak belum memiliki rumah," kata dia.

(Dhera Arizona)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengadopsi program perumahan murah yang telah berhasil dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta.

Hal ini disampaikan Tito saat menghadiri penyerahan kunci hunian Rusunawa Pasar Rumput di Rumah Susun Pasar Rumput, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kamis.

“Saya sangat berharap kepada rekan-rekan yang masih menjabat penjabat (Pj), penjabat kepala daerah, dan kepala-kepala daerah baru, tolonglah buat program-program seperti ini (perumahan murah). Membuat program pro-rakyat,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, langkah DKI Jakarta dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pihak untuk merealisasikan program serupa.

Dirinya menjelaskan Presiden Prabowo Subianto sangat peduli terhadap kesejahteraan masyarakat kecil, termasuk dalam penyediaan hunian layak.

Untuk mendukung visi tersebut, pemerintah telah memisahkan fungsi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan perumahan.

Selain itu, Tito juga memberikan apresiasi kepada Provinsi DKI Jakarta, Perusahaan Daerah (Perumda) Pasar Jaya, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Mereka dinilai telah berhasil menekan biaya sewa hunian menjadi lebih terjangkau.

Lebih lanjut, dia menegaskan program perumahan murah bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga daerah. Ia menyoroti potensi besar pemda, mengingat hampir separuh anggaran negara berada di tingkat daerah.

"Bahwa kalau DKI mampu, masa kita, daerah kita nggak mampu. Kalau nggak mampu, berarti pemimpin yang kita pilih ini perlu kita pertanyakan," ujarnya.

Ia berharap momentum tersebut dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan gelombang besar pembangunan perumahan murah di seluruh negeri.

"Semoga program ini, acara ini, mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan akan terjadi gelombang yang lebih besar ke semua daerah," pungkas dia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024