Jakarta: Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dengan skema Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hingga Oktober 2024, telah tersalurkan untuk 185.261 unit rumah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan penyaluran dilakukan untuk 185.261 unit rumah senilai Rp22,89 triliun yang terdiri dari 179.917 unit rumah disalurkan melalui FLPP dan 5.344 unit rumah disalurkan melalui Tapera.

Menurutnya, Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat 13 Provinsi di Indonesia dengan kontribusi penyaluran FLPP sebanyak 3.817 unit rumah senilai Rp495 miliar. Sedangkan untuk skema Tapera, Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat 6 provinsi di Indonesia dengan kontribusi penyaluran sebanyak 251 unit rumah.

“Kabupaten Lombok Barat menjadi Kabupaten / Kota tertinggi di Nusa Tenggara Barat dengan reaalisasi sebesar 2.618 unit rumah,” kata dia dikutip dari laman resmi BP Tapera, Rabu, 20 November 2024.
Sebelumnya, Pemerintah resmi menyetujui penambahan kuota FLPP pada 2024 sebanyak 34.000 unit rumah. Sehingga target program FLPP 2024 berubah dari 166 ribu unit rumah menjadi 200 ribu unit rumah.

Penambahan tersebut dilakukan setelah pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 380 Tahun 2024 tentang Perubahan atas KMK Nomor 338 Tahun 2024 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Sub Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 pada 3 Oktober 2024.

Berdasarkan KMK tersebut, ditetapkan alokasi anggaran investasi pemerintah non-permanen untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp17,02 triliun (sebelumnya sebesar Rp13,72 triliun).

(KIE)

REPUBLIKA.CO.ID, SUMBAWA -- Komisioner Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (16/11/2024).

Fahri Hamzah dalam kunjungan tersebut turut didampingi jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Direktur Pembiayaan Pembangunan pada Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo, dan Direktur Rumah Swadaya Ditjen Perumahan M. Salahuddin Rasyidi. Kehadiran Fahri Hamzah disambut oleh Pjs Bupati Kabupaten Sumbawa, Najamudin Amy, dan Pjs Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Julmansyah.

Fahri beserta rombongan tiba di Kantor Bupati Kabupaten Sumbawa, turut disambut juga oleh ratusan anak-anak sekolah dasar yang sudah menunggunya. Anak-anak yang menggunakan seragam pramuka tersebut bersalaman dengan Fahri Hamzah, putra asli Kabupaten Sumbawa yang kini menjabat Wamen PKP.

Fahri bersama rombongan selanjutnya melakukan pertemuan dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumbawa, bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. Kunjungan kerja Fahri di Kabupaten Sumbawa ini bermaksud untuk mensosialisasikan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni 3 juta rumah setiap tahunnya bagi penduduk Indonesia.

Fahri mengatakan saat ini ada sekitar 80 juta keluarga di Indonesia 50 juta keluarga sudah memiliki rumah, namun masih ada sekitar 20 juta keluarga yang belum memiliki rumah atau justru rumahnya tidak layak huni. "Misi presiden memastikan tidak ada lagi orang yang tinggal di gubuk-gubuk yang tidak layak, memastikan tidak ada orang yang tinggal dibantaran kali," kata Fahri.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Sumbawa ada 166.433 kepala keluarga namun hanya ada 117.594 unit rumah di Kabupaten Sumbawa. Dia mengasumsikan bahwa ada satu rumah yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga. "Inti dari kebijakan presiden khususnya di bidang ekonomi ada dua, kita kaya dan kita akan tunjukkan dengan kekayaan itu kita akan selesaikan semua persoalan maka keluar kebijakan untuk membangun 3 juta rumah setiap tahun." kata Fahri.

Dia berharap keterlibatan dan keaktifan Pemerintah Kabupaten untuk memastikan data-data yang diberikan kepada pemerintah pusat akurat, sehingga jumlah sasaran dari program 3 juta rumah Presiden Prabowo bisa menjadi solusi untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Sementara itu Pjs Bupati Kabupaten Sumbawa Dr Najamudin Amy berharap dengan kehadiran Fahri Hamzah, bisa membantu menyelesaikan persoalan rumah bagi masyarakat miskin bahkan menjadikan Sumbawa sebagai proyek percontohan pembangunan rumah untuk mengentaskan kemiskinan. "Mudah-mudahan bisa di bantu oleh pak Wamen, bahkan Sumbawa bisa menjadi pilot project program pembangunan 3 juta rumah," kata Najam.

Usai menggelar pertemuan, Fahri Hamzah beserta BP Tapera dan rombongan Kementerian PKP melakukan kunjungan ke salah satu perumahan di Kabupaten Sumbawa, yaitu perumahan Alam Kerato Asri yang terletak di Lempeh, Sumbawa. Di lokasi, Fahri memersiksa kondisi perumahan tersebut apakah sudah sesuai dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) nya. Fahri juga memberikan masukan kepada pengembang untuk memperhatikan hal-hal pendukung lainnya, seperti saluran irigasi dan penanganan sampah.

Dalam kesempatan yang sama, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa BP Tapera sebagai badan yang mengelola dan menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan dengan skema Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2024 ini per akhir Oktober 2024 telah merealisasikan 185.261 unit rumah senilai Rp22,89 Triliun yang terdiri dari 179.917 unit rumah disalurkan melalui FLPP dan 5.344 unit rumah disalurkan melalui Tapera.

Lebih lanjut disampaikan, Nusa Tenggara Barat dalam merealisasikan FLPP menduduki peringkat 13 Provinsi di Indonesia dengan kontribusi penyaluran sebanyak 3.817 unit rumah senilai Rp495 Miliar. “Kabupaten Lombok Barat menjadi Kabupaten / Kota tertinggi di Nusa Tenggara Barat dengan reaalisasi sebesar 2.618 unit rumah,” imbuhnya. Sedangkan untuk skema Tapera, Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat 6 provinsi di Indonesia dengan kontribusi penyaluran sebanyak 251 unit rumah.

Sebagai Badan yang dibentuk untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang dan berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta, sekaligus sebagai Operator Investasi Pemerintah, BP Tapera akan terus berkomitmen menjalankan amanah yang diberikan sesuai dengan peraturan yang ada.

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan perusahaan besar serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan masuk ke desa-desa dalam program perumahan. Menurutnya, peran pemerintah daerah dan masyarakat desa harus lebih optimal dalam membangun perumahan di desa.

"Kami akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Jangan orang kota datang membangun desa, tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah," ujar Fahri dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (17/11/2024).

Ia pun meminta dukungan para kepala desa untuk ikut mewujudkan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Kepala Desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi rumah masyarakatnya, sehingga diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan.

"Kepala Desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan," ucapnya.

Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa, NTB pada Sabtu (16/11) lalu.

Menurutnya, ke depan pembangunan rumah masyarakat juga harus memperhatikan sanitasi. Pemenuhan sarana MCK (mandi cuci kakus) di setiap rumah, khususnya masyarakat miskin menjadi prioritas agar masyarakat bisa hidup sehat.

Pada kesempatan itu, Fahri juga meminta Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang memiliki 157 desa dan delapan kelurahan serta 24 kecamatan untuk melakukan pendataan tanah-tanah yang bisa digunakan untuk hunian. Selain itu, ia meminta data rumah-rumah yang tidak layak huni agar bisa dibedah menjadi layak huni. Ia juga mengingatkan agar bahan bangunan untuk rumah masyarakat bisa sesuai dengan kondisi lingkungannya, sehingga tidak mengandalkan dari pemerintah.

"Bahan material pembangunan rumah di pedesaan jangan dipasok dari pusat saja. Tapi kalau masyarakat ingin membangun rumah dari kayu dan pasokan kayunya ada ya silakan, yang mau pakai bata silakan, teknisnya kira-kira begitu," tuturnya.

Di samping itu, Pjs Bupati Sumbawa, Najamudiin Amy mengaku siap mendukung Program 3 Juta Rumah. Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Sumbawa memiliki 166 ribu Kepala Keluarga dan 117.593 unit rumah.

Kemudian, jumlah masyarakat miskin mencapai 67.400 orang. Sementara jumlah RTLH yang ada sekitar 34 ribu rumah dan backlog perumahan lebih dari 48 ribu keluarga.

"Kami siap mendukung dan menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Kami berharap Kementerian PKP menjadikan Kabupaten Sumbawa sebagai percontohan program pembangunan rumah masyarakat desa," kata Najamudiin.

Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Rumah Swadaya Ditjen Perumahan Salahuddin Rasyidi, Direktur PPP Haryo Bekti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan ratusan Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Asosiasi pengembang yang berkumpul dalam Gabungan Asosiasi Pengembang Rumah Rakyat (GASPERR) ingin dilibatkan dalam diskusi perumahan masyarakat bersama pemerintah. Mereka mengaku siap membangun 2 juta rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di pedesaan.

Ketua Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah mengatakan asosiasi yang tergabung dalam GASPERR sudah terbiasa membangun rumah MBR. Untuk itu, mereka siap mendorong pembangunan 2 juta rumah di desa. Mengingat, pemerintah menetapkan program penyediaan 3 juta, yang terdiri dari 2 juta rumah di desa dan 1 juta rumah di kota.

"Empat asosiasi ini di GASPERR seluruhnya adalah rata-rata pengembang rumah sederhana dan rumah KPR bersubsidi dan yang mendukung program pemerintah terdepan. Nah, kumpulan kami ini kalau dihitung kurang lebih (memberikan hampir) 70% sumbangsih kepada rakyat Indonesia terhadap penyediaan rumah," ujar Junaidi dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Adapun pembentukan GASPERR untuk menyatukan asosiasi pengembang, sehingga mereka lebih didengar dan dilibatkan oleh pemerintah.

"Melihat beberapa kali pertemuan, beberapa kali jumpa pers bahwa asosiasi yang kecil-kecil ini jarang disebut oleh para pihak. Nah itu yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ini? Padahal kami sudah menghitung dari realisasi TAPERA, asosiasi yang fokus menengah ke bawah ini kan kita-kita ini. Artinya yang bergerak di rumah subsidi bahkan rumah sederhana adalah kita-kita ini," ucapnya.

Ketua Umum HIMPERRA yang juga salah satu Pendiri GASPERR, Ari Tri Priyono juga mengatakan kumpulan asosiasi tersebut terbuka untuk berdiskusi dengan pemerintah. Hal ini guna menyampaikan ide untuk membantu wujudkan program 3 juta rumah. Ia menilai program-program yang sudah ada dapat dipacu lagi untuk memenuhi target rumah.

"Sebaiknya kalau pengin program ini jalan, yang sudah ada itu kan didorong mestinya. Yang jualan rumah FLPP maupun komersil didorong biar semula 600 ribu (unit) itu didorong dua kali lipat atau tiga kali lipat. Ditambah ide-ide baru, termasuk badan-badan yang mau menyumbang gratis, jawatan-jawatan yang membikin rumah untuk karyawannya itu didorong semua," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah mulai memetakan lahan-lahan milik BUMN yang dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Erick menuturkan, dirinya sudah berdiskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara terkait penyediaan lahan untuk program yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto itu.

"Kita mapping dulu di mana lahan-lahan BUMN yang bisa mendukung percepatan perumahan," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Menurutnya, selain mengupayakan lahan dari aset Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah, Kementerian PKP juga memetakan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah, seperti tanah sitaan dari kasus korupsi.

"Beliau (Menteri PKP) mendorong mendapatkan tanah-tanah dari hasil korupsi, atau tanah-tanah sitaan, atau tanah-tanah yang belum terbangun. Nah sama, kita menawarkan ke Pak Ara, beberapa aset BUMN sendiri, memang nanti bekerja sama dengan Perumnas tentunya, ini bisa kita maksimalkan juga," paparnya.

Selain dengan Kementerian PKP, Erick juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk penyediaan hunian dengan konsep kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Pembangunan hunian TOD itu di antaranya manfaatkan lahan-lahan di dekat stasiun kereta api milik PT KAI (Persero). Saat ini pun sudah ada 9 TOD yang dibangun BUMN di area stasiun kereta api.

"Kita sudah membuat terobosan bersama dengan Kementerian PU sebenarnya, awalnya mengenai tadi stasiun-stasiun kereta api itu lahannya yang tidak maksimal dulunya kan, sekarang sudah dibangun menjadi TOD, bahkan ada subsidi antara yang mampu dan tidak mampu," jelas Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah mulai memetakan lahan-lahan milik BUMN yang dapat dimanfaatkan untuk program pembangunan 3 juta rumah per tahun.

Erick menuturkan, dirinya sudah berdiskusi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara terkait penyediaan lahan untuk program yang dicetuskan Presiden Prabowo Subianto itu.

"Kita mapping dulu di mana lahan-lahan BUMN yang bisa mendukung percepatan perumahan," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Menurutnya, selain mengupayakan lahan dari aset Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah, Kementerian PKP juga memetakan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah, seperti tanah sitaan dari kasus korupsi.

"Beliau (Menteri PKP) mendorong mendapatkan tanah-tanah dari hasil korupsi, atau tanah-tanah sitaan, atau tanah-tanah yang belum terbangun. Nah sama, kita menawarkan ke Pak Ara, beberapa aset BUMN sendiri, memang nanti bekerja sama dengan Perumnas tentunya, ini bisa kita maksimalkan juga," paparnya.

Selain dengan Kementerian PKP, Erick juga berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk penyediaan hunian dengan konsep kawasan berorientasi transit atau transit oriented development (TOD).

Pembangunan hunian TOD itu di antaranya manfaatkan lahan-lahan di dekat stasiun kereta api milik PT KAI (Persero). Saat ini pun sudah ada 9 TOD yang dibangun BUMN di area stasiun kereta api.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk melakukan pemerataan ekonomi, salah satunya dengan cara mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat yang belum memiliki tempat tinggal.

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program tersebut terdiri dari pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 mencatat kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) kepemilikan rumah pada 2023 mencapai 9,9 juta.

Data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menunjukkan hingga 30 Oktober 2024, capaian pembangunan perumahan oleh pemerintah mencapai 94.086 unit dari target 145.976 unit.

Pembangunan itu terdiri dari rumah susun 2.268 unit dari target 7.745 unit, rumah khusus 1.426 unit dari target 2.732 unit, dan realisasi rumah swadaya 90.402 unit dari target 135.319 unit.

Kemudian, capaian bantuan pembiayaan perumahan melalui program subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai 177.961 unit dari target 200.000 unit, serta 4.411 unit melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dari target 7.525 unit.

Sementara itu, realisasi Program Sejuta Rumah (PSR) pada 2015-2023 mencapai 9.206.379 unit. Adapun prognosis capaian PSR pada 2024 ditetapkan sebesar 1.042.739 unit. Namun, capaian PSR hingga Oktober 2024 baru mencapai 947.485 unit.

Perencanaan yang jelas

Melihat data realisasi pembangunan rumah yang ada, ambisi pemerintah membangun 3 juta rumah per tahun jelas membutuhkan strategi dan inovasi apalagi dengan keterbatasan anggaran.

Total anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 2025 tercatat Rp5,078 triliun, turun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp14,3 triliun.

Dalam rapat kerja Komisi V dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada awal pekan ini, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan bahwa backlog rumah merupakan masalah lama. Angka backlog tidak berkurang signifikan meski pemerintah terus menggulirkan program penyediaan rumah.

Pada 2019-2024, pembangunan rumah hanya mampu terealisasi 2,17 juta dengan alokasi dari APBN mencapai Rp119 triliun.

Untuk itu, perlu inovasi dalam mencari sumber pendanaan alternatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan mempercepat pencapaian target 3 juta rumah per tahun.

Selain itu, pentingnya memastikan kepastian hukum atas lahan yang digunakan untuk pembangunan perumahan. Diperlukan langkah-langkah preventif untuk memastikan bahwa status kepemilikan tanah yang digunakan untuk pembangunan rumah tidak menimbulkan masalah hukum di masa mendatang.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menekankan bahwa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu segera membuat peta jalan program tiga juta rumah.

Pasalnya, target 3 juta rumah per tahun merupakan lompatan yang signifikan dibandingkan capaian pembangunan rumah selama ini yang rata-rata hanya sekitar 150 ribu unit per tahun.

Oleh karena itu, untuk menghindari narasi pesimisme di publik, diperlukan perencanaan yang matang dan komprehensif untuk memastikan bagaimana program tersebut akan dijalankan.

Peta jalan itu harus merinci segala aspek, mulai dari perencanaan jangka pendek, strategi pencapaian, solusi atas kendala pertanahan, hingga keterlibatan swasta.

Selain itu, peta jalan harus mencantumkan target pembangunan rumah yang akan ditanggung oleh pihak swasta, serta porsi anggaran yang akan dialokasikan pemerintah melalui APBN.

Gotong royong

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan bahwa program 3 juta rumah per tahun membutuhkan gotong royong seluruh pihak, termasuk pihak swasta maupun perusahaan besar.

Maruarar mengungkapkan bahwa sejauh ini sudah ada enam perusahaan yang telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program 3 juta rumah, termasuk sejumlah individu yang bersedia menyumbangkan tanah mereka.

Namun, dia menekankan pentingnya mempersiapkan instrumen yang tepat agar tercipta tata kelola yang baik dalam kerja sama tersebut. Ia juga mengakui bahwa diperlukan fleksibilitas dalam aturannya, termasuk terkait skema pembiayaan.

“Diperlukan kelenturan, tetapi tidak melanggar hukum. Misalnya, tanahnya dari perusahaan, tetapi yang membangun pemerintah atau sebaliknya. Jadi model pembiayaan harus legal, tetapi harus memungkinkan semua pihak bisa bergotong-royong,” ujarnya.

Maruarar menambahkan strategi efisiensi juga diperlukan, salah satunya dengan pemanfaatan rumah-rumah susun yang masih kosong dan belum banyak dihuni.

Dia saat ini sedang menjajaki kerja sama pemanfaatan rumah susun sewa, karena saat ini banyak rumah susun di beberapa daerah yang terbengkalai karena minim penghuni.

Contohnya, Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta dapat dimanfaatkan dalam program 3 juta rumah. Rusun yang memiliki 1.984 unit itu masih menyisakan sekitar 1.400 unit kosong.

Upaya lain adalah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor untuk dialihfungsikan bagi perumahan rakyat, termasuk aparatur sipil negara (ASN) serta anggota TNI-Polri.

Salah satu lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu program tersebut adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari koruptor.

Di samping upaya-upaya tersebut, pemerintah juga perlu mengatasi beberapa tantangan dalam pelaksanaan program ini, di antaranya memastikan ketepatan sasaran dan data riil backlog perumahan.

Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto pada Agustus 2024 lalu menyampaikan bahwa masih banyak rumah bersubsidi yang dibangun pemerintah diterima oleh masyarakat tidak berhak.

Penurunan angka backlog perumahan dari 12,7 juta pada 2021 menjadi 9,9 juta unit pada 2023, hanyalah sebuah indikasi. Pada kenyataannya, pemerintah masih belum memiliki data individual yang spesifik mengenai masyarakat yang masuk dalam kategori membutuhkan rumah.

Kementerian juga menemukan banyak rumah bersubsidi di beberapa provinsi yang kosong tidak dihuni. Tingkat kekosongan itu mencapai 60—80 persen.

Selain itu, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyatakan bahwa ada banyak pengalihan rumah bersubsidi kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak.

Program 3 juta rumah per tahun adalah target ambisius. Dibutuhkan perencanaan yang jelas dan komprehensif untuk memastikan keberhasilan program ini.

Dengan peta jalan yang jelas, didukung sinergi yang kuat antar- kementerian/lembaga, swasta, serta kebijakan yang tepat, target 3 juta rumah per tahun bukan hal yang mustahil.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan kajian terhadap kebutuhan masyarakat akan hunian dan memastikan bahwa rumah yang dibangun sesuai dengan pasar dan daya beli masyarakat, sehingga rumah yang dibangun dapat terserap dan tidak berakhir menjadi bangunan kosong.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar 'Diskusi Program Tiga Juta Rumah' bersama jajaran stakeholder terkait perumahan sore ini.

Acara ini digelar di Auditorium Kementerian PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pantauan detikProperti, Menteri PKP Maruarar Sirait tiba di lokasi pukul 16.07. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dan celana hitam kecokelatan.

Setibanya di depan auditorium, ia langsung menyapa dan berbincang dengan tamu-tamu undangan.

Dalam kegiatan hari ini, ia akan berdiskusi tentang isu, regulasi, strategi, hingga anggaran dalam pengadaan perumahan terutama terkait program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Sudah tampak hadir Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah. Lalu, terlihat kehadiran stakeholder perumahan, di antaranya Ketua Umum DPD Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, Anggota Satgas Perumahan Bonny Z. Minang, Dirjen Perumahan Kementerian PUP Iwan Suprijanto, Direktur Pembiayaan Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda, dan Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga.

Kemudian, turut hadir juga jajaran kementerian dan lembaga terkait perumahan, perbankan, BUMN, BUMD, asosiasi pengembang, asosiasi profesi, asosiasi badan usaha, hingga praktisi.

(dhw/zlf)

Jakarta -

Maruarar Sirait resmi dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Presiden Prabowo Subianto. Pria yang akrab disapa Ara ini menegaskan akan menjalankan tugas di sektor perumahan.

Ara mengatakan persoalan perumahan di Indonesia salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Diakuinya, banyak masyarakat yang belum punya rumah. Hal ini bisa diselesaikan dengan program 3 juta rumah per tahun yang diusung Prabowo.

Lantas, apa saja rencana Ara untuk menyediakan rumah untuk rakyat? Berikut ulasannya.

Bangun Sistem Strategis

Ara menyatakan akan membangun sistem yang utuh dan kuat, yakni dengan membentuk peraturan yang dapat menyatukan para stakeholder.

"Kita mesti buat suatu peraturan yang bisa menggabungkan semua stakeholder untuk mencapai tujuan itu," ujar Ara usai pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Ia pun menyebutkan isu strategis dalam menjalankan program ini adalah lahan. Politisi Gerindra ini mengatakan akan banyak menggunakan lahan yang saat ini sudah dimiliki oleh pemerintah dan BUMN.

"Saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung, banyak yang sitaan. Bagaimana itu bisa dimanfaatkan. Bagaimana misalnya dari BUMN dari Kereta Api itu banyak tanah yang bisa dipakai," tuturnya.

Ajak Berbagai Pihak Gotong Royong Bangun Rumah

Dikatakan Ara, persoalan perumahan di Indonesia salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Ara mengatakan, dirinya akan mendorong semua pihak terkait untuk menyediakan rumah demi mengatasi backlog perumahan yang selama ini jadi masalah klasik di sektor ini.

"Banyak sekali rakyat Indonesia yang belum punya rumah. Ini harus dikerjakan masif dan bergotong royong, bangunnya juga gotong royong," kata Ara.

Bangun Rumah High Rise di Perkotaan

Ia mengatakan dirinya akan membangun rumah high rise di perkotaan masyarakat dapat tinggal lebih dekat ke tempat kerja.

"Kita berupaya juga membangun di desa dan di kota. Bagaimana di kota juga sangat penting. Kalau bisa yang kerja itu di kota rumahnya juga kita bikin high rise ke atas, sehingga tidak perlu jauh ke tempat kerjanya," jelasnya.

Ia pun akan mengajak berbagai pihak, termasuk pengusaha swasta dan pengembang untuk bekerja sama membangun perumahan bagi rakyat.

Dengarkan Usulan Semua Pihak soal Tapera

Kemudian, Ara mengaku akan mendengarkan masukan dari semua pihak terkait kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Ia akan mendengarkan masukan secara sistematis agar pelaksanaannya dapat lebih komprehensif nantinya.

"Kita juga akan mendengarkan masukan dari semua pihak. Saya akan dengarkan dari akademisi, dari para pengamat, dari para pelaku, dan juga dari tentunya calon konsumen. Kita juga perlu mendengar secara sistematis, sehingga apa yang kita lakukan itu komprehensif," terangnya.

"Tapi kita bisa dengan berbagai kesempatan ini, Pak Prabowo menyampaikan ini adalah strategi yang sangat penting, sehingga ada sesuatu yang bermakna di kepemimpinan beliau bagi rakyat Indonesia," ucapnya.

Selain itu, ia mengaku belum mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai Tapera. Namun, ia sendiri sudah mempunyai usulan konsep untuk penerapan Tapera.

Sebelumnya, Maruarar Sirait dilantik sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Senin (21/10) pagi di Istana Negara. Kemudian, disusul dengan pelantikan Fahri Hamzah menjadi Wamen Perumahan dan Kawasan Perumahan pada hari yang sama menjelang sore.

(dhw/abr)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah yang lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 10 Oktober 1971 ini menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di sekolah Muhammadiyah di Sumbawa, NTB. Sebelum melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia (UI), Depok, ia juga sempat menempuh pendidikan di Mataram.

Setelah lulus SMA pada usia 19 tahun, Fahri melanjutkan studi di Fakultas Pertanian Universitas Mataram (UNRAM) selama dua tahun.

Ia kemudian memutuskan untuk pindah ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) pada tahun 1992. Dari tahun 1996 hingga satu tahun setelah lulus, Fahri menjabat sebagai staf Pimpinan Program Extension FE UI.

Fahri Hamzah mulai dikenal publik pada tahun 1998 saat reformasi bergulir. Ia menarik perhatian media nasional setelah mendeklarasikan organisasi mahasiswa Islam dan menjabat sebagai ketua umum pertama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Selain itu, Fahri juga aktif dalam aksi-aksi untuk menurunkan rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah berakhirnya rezim Orde Baru dan memasuki Era Reformasi pada tahun 1999, Fahri aktif sebagai staf ahli MPR hingga 2002.

Dua tahun setelah itu, ia terjun ke dunia politik praktis melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada pemilu 2004 dan terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil NTB. Kariernya terus meningkat, dan ia selalu terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKS dalam tiga pemilu berturut-turut.

Selama menjabat di DPR, Fahri telah menempati berbagai komisi, mulai dari Komisi VI, Komisi III, hingga Komisi VII. Puncaknya, pada pemilu 2014, ia terpilih kembali sebagai anggota DPR dan diangkat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

Sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah dipanggil oleh Presiden RI Prabowo Subianto untuk membantu mengelola bidang perumahan. Permintaan ini sejalan dengan perannya sebagai anggota satgas bidang perumahan yang dibentuk oleh Prabowo.

Fahri bertugas membantu Maruarar Sirait yang menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kementerian ini merupakan hasil pemisahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Program 3 Juta Rumah dan Tapera

Tugas Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam program 3 juta rumah yang menjadi salah kebijakan utama pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), millenial, Gen-Z, serta generasi yang akan datang.

Wamen juga memiliki tugas untuk membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait keberlanjutan sistem perumahan yang selama ini berjalan seperti Sistem Kredit Sejahtera untuk Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

Wamen juga bertugas untuk membantu Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait implementasi bangunan hijau dan pintar pada perumahan subsidi bagi rakyat yang juga dilengkapi dengan teknologi tahan gempa.

Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas untuk membantu Menteri terkait pengaturan investasi di bidang perumahan, terutama mendorong investasi swasta di perumahan subsidi agar ke depannya penyediaan dan pembiayaan perumahan yang terjangkau tidak lagi bergantung pada APBN.

Adapun PR yang perlu dituntaskan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah terkait program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), di mana Wamen membantu Menteri melakukan pendekatan kepada para pemangku kepentingan mulai dari buruh hingga pengusaha dan pemberi kerja.

PR lainnya adalah Wamen membantu Menteri untuk terus menggencarkan sosialisasi pentingnya memiliki rumah kepada generasi muda dalam rangka mendorong roda perekonomian di sektor properti.

Pengalaman Fahri sebagai pimpinan DPR RI dan anggota Satgas Perumahan tim transisi Prabowo-Gibran diharapkan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mampu mewujudkan harapan rakyat untuk memiliki hunian pertama.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2024

Ara banyak belajar mengenai dunia politik yang sarat akan negosiasi dan diskusi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait lahir di Medan, pada 23 Desember 1969, yang merupakan putra dari Sabam Sirait. Ara memiliki latar belakang pendidikan sebagai lulusan jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung tahun 1996.

Saat duduk di bangku kuliah, ayah dari dua anak ini aktif di organisasi kemahasiswaan, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Melalui organisasi kampus tersebut, Ara banyak belajar mengenai dunia politik yang sarat akan negosiasi dan diskusi. Tak hanya melalui GMKI cabang Bandung, Ara juga bergabung dengan Resimen Mahasiswa Unpar yang kemudian menjebloskannya dalam partai politik sejak tahun 1999.

Tumbuh dalam keluarga politisi dan juga memiliki pemikiran yang tajam dalam dunia politik, tahun 1999 Ara pun mencoba memulai karir politiknya dengan bergabung dalam partai PDI-P.

Hal ini mengantarkan dirinya menjabat komisi XI di DRP RI selama empat periode yang cukup panjang yakni pada tahun 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, dan 2014-2019.

Pada 2023, ia pun mendapatkan kepercayaan besar dengan ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Sepak Bola oleh Erick Thohir untuk menumpas aksi pengaturan skor atau mafia sepak bola Indonesia.

Penunjukan Ara sebagai ketua satgas ini bukan tanpa alasan, mengingat rekam jejaknya sebagai mantan Ketua Steering Committee Piala Presiden 2015-2019.

Selain berkarir di dunia politik, Mararuar juga menjadi komisaris utama PT Potenza Sinergi dan pernah menduduki posisi sebagai Manager Koperasi Keluarga Besar Mahasiswa (KKBM) di Unpar Bandung.

Sebelum bergabung bersama Gerindra, Maruarar merupakan eks senior politikus partai PDI-P. Pada Pilpres 2024 lalu, dirinya kerap mendukung kandidat Prabowo-Gibran karena mengikuti jalan politik Presiden Jokowi, hingga akhirnya memutuskan keluar dari PDI-P yang sudah berseberangan dengan Jokowi.

Walaupun dirinya dikenal dekat dengan Presiden Jokowi selama 10 tahun bertugas, namun dirinya belum berkesempatan bergabung dalam kabinet kementeriannya.

Harapan rakyat dan 3 Juta Rumah

Kembalinya Kementerian yang membidangi perumahan dan kawasan permukiman sebagai kementerian tersendiri setelah 10 tahun tentunya menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini bermimpi untuk memiliki hunian pertama dan terjangkau.

Impian rakyat itulah yang menjadi fokus tugas pertama dari seorang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menyiapkan rencana pelaksanaan Program 3 Juta Rumah setiap tahun yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

Program 3 Juta Rumah setiap tahunnya ini terdiri atas dua juta rumah di pedesaan dan satu juta apartemen di perkotaan yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi backlog perumahan.

Untuk mewujudkan program tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman juga bertugas untuk melakukan koordinasi dan penjajakan dengan pemerintah daerah dan BUMN agar aset-aset seperti pasar dan stasiun kereta api dapat dimanfaatkan untuk pembangunan apartemen berkonsep transit oriented development (TOD).

Tugas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman lainnya adalah memperbaiki rumah masyarakat yang tidak layak huni melalui program renovasi rumah seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), terutama rumah-rumah warga yang tinggal di pedesaan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Peran perbaikan rumah warga ini memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesehatan melalui perbaikan rumah sebagai upaya perbaikan lingkungan kesehatan.

Selain itu, tugas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman berikutnya adalah mencari solusi pembiayaan perumahan yang efektif dan efisien bagi masyarakat, mengingat penyediaan rumah bagi rakyat tidak bisa terus bergantung pada APBN sehingga mesti dicari solusi alternatif pembiayaannya.

Adapun dua PR yang mesti segera dituntaskan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah soal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan keberlanjutan pembangunan hunian rumah susun di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Untuk Tapera, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman harus berkoordinasi dan mengumpulkan semua pemangku kepentingan terkait termasuk pengusaha dan buruh bersama-sama merundingkan soal Tapera yang kemungkinan mulai dijalankan pada tahun 2027.

Sedangkan IKN, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu melanjutkan supervisi terhadap pembangunan tower-tower rusun bagi ASN sekaligus juga melakukan upaya untuk menarik masuk para investor untuk menanamkan modalnya pada pembangunan properti di IKN.

Seluruh tugas dan tanggung jawab ini memang sangat sesuai dipegang oleh Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengingat jejaring dan kedekatannya dengan para pemangku kepentingan di dunia properti sekaligus pemahamannya yang sangat mendalam di bidang tersebut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut bakal menuntaskan mandat untuk membangun 3 juta rumah per tahun dari Presiden Prabowo Subianto.

Rinciannya, 1 juta rumah dibangun di kota, dan 2 juta rumah dibangun di desa.

"Yang lebih penting adalah menuntaskan mandat untuk membangun 3 juta rumah per tahun, 1 juta di kota dan 2 juta di desa," kata Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Fahri menuturkan, pada prinsipnya, pemerintah tidak membangun tapi menciptakan ekosistem yang baik bagi industri untuk merealisasikan.

Kontraktor pembangunan rumah di daerah akan diprioritaskan untuk kontraktor kecil. Sedangkan di kota bisa diberikan kepada kontraktor besar maupun luar negeri.

"Jadi (untuk) semua jenis pemain. Cuma yang di daerah itu diprioritaskan untuk kontraktor kecil, untuk di pusat yang 1 juta silakan mau luar negeri, mau dalam negeri, silakan," ungkap dia.

Negara, kata Fahri, hanya menciptakan iklimnya, alias bukan menjadi kontraktor pembangunan rumah.

"Tapi menciptakan suasana bagi industri dan bisnis perumahan dengan skala-skala yang ada. Mandatnya yang utama itu. Tapi Tapera SWM, BTN perbankan, secara umum nanti diletakkan di dalam ekosistem itu. Ini yang lagi kita tuntaskan," jelas Fahri.

Sebelumnya diberitakan, program 3 juta rumah per tahun yang segera digulirkan Pemerintahan Prabowo Subianto diproyeksikan menghasilkan transaksi sekitar Rp 400 triliun per tahun.

Angka ini merupakan estimasi minimal berbasis kajian internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

BTN menyebutkan, rumah subsidi di perkotaan dipatok dengan nilai jual rata rata Rp 200 juta per unit dan rumah di pedesaan sekitar Rp 75 juta-Rp 100 juta per unit.

Dengan demikian, jika program 3 juta rumah terserap maksimal, maka volume transaksinya bisa mencapai sekitar Rp 400 triliun per tahun.

Tim Satgas Perumahan yang diketuai Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, angka ini merupakan estimasi minimal karena harga jual hunian di tiap daerah tidak selalu sama.

Oleh karena itu, program 3 Juta Rumah dianggap dapat membangkitkan optimisme publik.