Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut Kementerian Pertanian (Kementan) telah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tidak memaksakan menu susu sapi dalam program Makan Bergizi Gratis.

Sudaryono mengatakan produksi susu sapi di Indonesia belum mencukupi jika harus digunakan untuk kebutuhan makan bergizi gratis. Oleh karena itu, ia menyarankan agar menu susu dapat diganti dengan sumber-sumber protein yang lain.

"Susu itu memang produksinya belum cukup, kita menyarankan dan kita minta ke Badan Gizi untuk tidak terlalu memaksa harus minum susu," ujar Sudaryono di Jakarta, Selasa.

Makan bergizi gratis, lanjut Sudaryono, tidak harus meminum susu. Menurut Sudaryono, protein yang berasal dari hewani seperti telur, ayam, ataupun protein nabati mampu mencukupi kebutuhan harian anak-anak dan ibu hamil.

Namun demikian, Sudaryono mengatakan, bila produksi susu sapi di Indonesia telah mencukupi, perlahan-lahan menu ini bisa dimasukkan ke dalam makan bergizi gratis.

Sudaryono menyampaikan, makan bergizi gratis ini harus disesuaikan dengan kemampuan produksi nasional. Sebab, ia tidak ingin program ini malah membebani negara dengan memaksa pemberian susu sapi, sehingga harus melakukan impor.

"Nanti pelan-pelan seiring dengan produktivitas susu kita, kita akan tingkatkan. Tentu saja kita ingin ngasih susu, di beberapa daerah sentra-sentra susu seperti di Banyumas, Boyolali, yang dia dekat dengan sentra susu, ada beberapa sekolah yang makan bergizinya nanti ada susunya," katanya.

Kementerian Pertanian (Kementan) sebelumnya menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk mengimpor 1,8 juta ton susu dari Vietnam untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Moch. Arief Cahyono dalam keterangan di Jakarta, Minggu (27/10), mengatakan bahwa Kementan tidak ada rencana melakukan impor tersebut, namun lebih kepada mengajak investor dari Vietnam untuk membangun industri sapi perah di tanah air.

"Perlu ditegaskan bahwa Indonesia tidak merencanakan impor 1,8 juta ton susu dari Vietnam. Kebijakan yang diinisiasi oleh Kementan adalah mengundang investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di Indonesia dengan tujuan meningkatkan produksi susu nasional, bukan untuk mengimpor produk susu," kata Arief.

Arief menyatakan bahwa pihaknya ingin memperjelas informasi yang beredar, sehingga tidak salah dalam menangkap pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait investasi perusahaan Vietnam untuk produksi susu sebesar 1,8 juta ton.

Arief mengungkapkan, Mentan menekankan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Vietnam difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi dalam negeri guna mencapai kemandirian pangan, sesuai arahan Presiden.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) mengajukan saran ke Badan Gizi Nasional agar tidak memaksakan susu masuk dalam program makan bergizi gratis.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan bahwa Indonesia masih impor susu.

“Maksudnya susu itu memang produksinya belum cukup, kami menyarankan dan minta ke Badan Gizi untuk tidak terlalu memaksa harus minum susu,” kata Sudaryono usai rapat koordinasi dengan BUMN Pangan di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Wamentan Sudaryono saat ditemui di Istana, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sudaryono menyarankan, susu bisa disubstitusi ke dalam sumber-sumber protein yang lain.

“Apakah ayam, apakah telur, karena kan ayam dan telur itu kan sudah swasembada, sudah cukup, atau mungkin juga bisa protein nabati dan seterusnya. Jadi kami tidak ingin memaksakan harus susu,” tutur Sudaryono.

Di sisi lain, lanjut Sudaryono, Kementan berkomitmen meningkatkan produktivitas susu nasional secara bertahap.

Sudaryono mengatakan bahwa susu bisa dimasukan ke menu makan bergizi gratis di beberapa daerah yang memiliki sentra sapi perah, seperti Banyumas, Boyolali atau Baturaden.

“Yang dekat dengan sentra susu, ada beberapa sekolah yang makan bergizinya nanti ada susunya. Susunya diambil dari peternak-peternak yang memang ada di sekitar sekolah itu,” kata Sudaryono.

Sudaryono tidak ingin pemerintah menambah beban negara dengan memaksakan susu masuk menu makan bergizi gratis.

“Kita ingin betul-betul makan bergizi gratis ini, secara ekonomi bermanfaat juga bagi rakyat, bagi petani kita, bagi peternak, petani padi, sayur, hortikulturanya, buahnya, termasuk juga peternak-peternak kita untuk daging, telur, susu, ayam, dan seterusnya,” kata dia.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pelaksanaan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran akan dimulai pada Januari 2025 mendatang. Sementara dalam waktu 100 hari kerja pertama akan mengejar sisa target penyediaan rumah tahun ini.

"Kita ingin dalam 100 hari pertama ini, paling tidak kita akan menyampaikan kepada publik skema dan eksekusi yang bisa kita lakukan, sehingga juga dalam 100 hari pertama ini juga ada gerak cepat ya. Karena data yang ada di Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) sebelumnya, penyediaan rumah tahun ini sampai bulan September masih sekitar 700 ribuan," kata Fahri kepada wartawan seusai rapat di Gedung Tata Ruang, Raden Patah No. 1, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024) malam.

Fahri mengatakan pihaknya akan berusaha mencapai sisa pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di bulan Oktober hingga Desember 2024.

"Mudah-mudahan dalam sisa tahun bulan ini, dari Oktober, November, Desember, kita coba push sekuat-kuatnya berapa yang bisa kita capai dari sisa pekerjaan Kementerian sebelumnya," katanya.

Untuk mengejar sisa target penyediaan rumah, pihaknya sedang mengusulkan mekanisme digital untuk memantau pertumbuhan kepemilikan rumah di masyarakat. Selain itu, masih ada proses pemecahan kementerian, sebab Kementerian PKP baru saja dipisah dari Kementerian PUPR.

"Tentu kalau yang full menjadi pekerjaan dari Kementerian baru, jangan lupa ini Kementerian dipecah dulu, ini memerlukan kerja administrasi juga, karena misalnya sekjennya cuma satu kan harus jadi dua, dirjennya nanti akan dipecah sesuai kebutuhan masing-masing," katanya.

Ia pun menyebutkan pembangunan akan mengejar pembangunan rumah untuk target 3 juta rumah di awal tahun 2025.

"Ini harus sejalan dan paralel dengan kepentingan kita untuk menjelang akhir tahun kita selesaikan sisa dari pembangunan rumah yang ada, nanti di bulan Januari tahun 2025, kita mulai dengan mengejar target 3 juta per tahun," sambung Fahri.

Kemudian, pihaknya juga tengah membahas pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Adapun anggaran Kementerian PUPR untuk tahun depan mencapai Rp 116,23 triliun.

"Setahu saya APBN 2025 itu untuk dua kementerian itu Rp 115 T kalau tidak salah ya. Sekarang itu kan kita mau bagi dua. Nah ini alokasi teknisnya sedang kita bahas juga di dalam, mana yang untuk operasional dan yang lain-lainnya," pungkasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mulai resmi berkantor pada Rabu (23/10/2024).

Menteri PKP akan berbagai tugas dengan Wamen PKP Fahri Hamzah dalam pelaksanaan tugas di Kementerian PKP.

“Selaku menteri, saya akan fokus mengurus hubungan dengan berbagai mitra kerja di bidang perumahan. Sedangkan Wamen PKP akan mengurusi internal perkantoran bersama Sekretaris Jenderal yang akan ditunjuk dalam waktu dekat,” ungkap Ara sapaan akrab Maruarar.

Sebagai informasi, Kantor Kementerian PKP berlokasi di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tepatnya di seberang Kantor Kementerian Pekerjaan Umum.

Gedung tersebut merupakan milik aset Kementerian PUPR dan Menteri dan Wakil Menteri PKP akan menempati ruangan di lantai 2 gedung tersebut.

Karena itu, koordinasi dengan Kementerian PU untuk pembagian sumber daya manusia serta sejumlah sistem yang telah dikembangkan tengah dilakukan.

“Kami juga mengirimkan surat dengan Menteri Setneg untuk permohonan pemenuhan sarana gedung sebagai ruang kerja pegawai Kementerian PKP karena saat ini masih berbagi ruangan dengan Kementerian ATR/BPN,” jelas Ara.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah akan fokus pada penyelesaian struktur organisasi dan Perpres Kementerian PKP agar tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik di lapangan.

Selain itu, ke depan Kementerian PKP juga akan berusaha membuat peraturan-peraturan yang mempermudah semua pihak bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan rumah untuk rakyat.

“Kami akan membuat peraturan yang mudah sehingga landasan hukum yang kuat sangat diperlukan. Salah satu tugas Kementerian PKP adalah mengawal pembangunan perumahan melalui regulasi yang sempurna,” tukas Fahri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada hari pertama bekerja di kantor barunya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait beserta Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah langsung menggelar rapat internal dengan sejumlah pejabat.

Pada rapat perdana tersebut, Menteri PKP menyatakan komitmennya untuk mewujudkan Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

"Kami di Kementerian PKP siap melaksanakan amanah dan menjalankan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk mensukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah untuk rakyat,” katanya saat memimpin rapat internal di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Selasa (22/10/2014).

Dalam rapat internal ini, Menteri PKP melakukan perkenalan dengan pejabat terkait bidang perumahan serta memberikan sejumlah arahan terkait program perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan.

“Tolong bantu saya ya. Saya ingin Kementerian PKPbisa bekerja secara sistematis, transparan dan akuntabel sehingga program perumahan yang dilaksanakan bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan mewujudkan hunian layak bagi masyarakat,” jelasnya.

Menteri PKP akan berbagai tugas dengan Wamen PKP Fahri Hamzah dalam pelaksanaan tugas di Kementerian PKP.

Selaku menteri, ia akan fokus mengurus hubungan dengan berbagai mitra kerja di bidang perumahan.

Sedangkan Wamen PKP akan mengurusi internal perkantoran bersama Sekretaris Jenderal yang akan ditunjuk dalam waktu dekat.

"Saya juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar program perumahan ini bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak,” terangnya.

Sebagai informasi, Kantor Kementerian PKP berlokasi di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tepatnya di seberang Kantor Kementerian Pekerjaan Umum.

Gedung tersebut merupakan milik aset Kementerian PUPR dan Menteri dan Wakil Menteri PKP akan menempati ruangan di lantai 2 gedung tersebut.

Karena itu, koordinasi dengan Kementerian PU untuk pembagian sumber daya manusia serta sejumlah sistem yang telah dikembangkan tengah dilakukan.

Kementerian PKP juga telah menyurati Menteri Setneg untuk permohonan pemenuhan sarana gedung sebagai ruang kerja pegawai Kementerian PKP karena saat ini mereka masih berbagi ruangan dengan Kementerian ATR/BPN.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Ara itu juga menyatakan sedang fokus pada penataan kelembagaan khususnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan pemetaan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam program perumahan.

Penyusunan agenda jangka pendek khususnya program 100 hari Kementerian PKP dalam Kabinet Merah Putih juga akan dilakukan.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, pihaknya akan fokus pada penyelesaian struktur organisasi dan Perpres Kementerian PKP agar tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik di lapangan.

Selain itu, nantinya Kementerian PKP juga akan berusaha membuat peraturan-peraturan yang mempermudah semua pihak bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan rumah untuk rakyat.

“Kami akan membuat peraturan yang mudah sehingga landasan hukum yang kuat sangat diperlukan. Salah satu tugas Kementerian PKP adalah mengawal pembangunan perumahan melalui regulasi yang sempurna,” tukas Fahri.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap rencana target 100 hari Kabinet Merah Putih di bidang perumahan.

Dia menjelaskan, pada 100 hari pertama pihaknya bakal terlebih dahulu fokus menyampaikan kepada publik terkait skema untuk merealisasikan program tiga juta rumah, khususnya pada bidang lahan yang bakal dilakukan Kementerian PKP.

“Kita ingin dalam 100 hari pertama ini, paling tidak kita akan menyampaikan kepada publik skema dan eksekusi yang bisa kita lakukan,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Selasa (22/10/2024) malam.

Apabila hal tersebut telah terealisasi dengan baik, Fahri optimistis program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bakal terealisasi ke depannya.

Kendati demikian, Fahri mengakui bahwa realisasi program tiga juta rumah bukan perkara mudah untuk ditangani. Dia memberi contoh, penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 2024 hingga September 2024 saja hanya mencapai 700.000 unit.

“Karena data yang ada di Kementerian PUPR sebelumnya, penyediaan rumah tahun ini sampai bulan September [2024] masih sekitar 700.000-an ya,” imbuhnya.

Dengan demikian, dirinya bakal mengusulkan mekanisme digital guna memantau pertambahan kepemilikan rumah masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Perumahan Maruarar Sirait (Ara) mengungkap bahwa pihaknya telah merumuskan sejumlah strategi guna mencapai realisasi program tiga juta rumah di tengah alokasi anggaran yang cenderung terbatas.

Salah satunya yakni Kementerian PKP bakal berkolaborasi dengan sejumlah pihak mulai dari Kejaksaan Agung, BUMN, hingga Badan Bank Tanah untuk proses pengadaan lahannya.

Ara juga menyebut bakal menggunakan aset lahan sitaan yang saat ini tengah dikelola oleh negara untuk program tiga juta rumah.

“Nanti kita pelajari detail tadi, saya katakan sedapat mungkin tanahnya itu kita menggunakan yang sudah ada sehingga kita juga punya solusi yang komprehensif,” kata Ara kepada wartawan usai dilantik di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dan Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menggelar rapat internal perdana dengan sejumlah pimpinan di bawahnya.

Pada rapat perdana tersebut, selain berkenalan, Maruarar juga memberikan sejumlah arahan terkait program perumahan dan kawasan permukiman yang akan dilaksanakan.

"Saya ingin Kementerian PKP ke depan bisa bekerja secara sistematis, tranparan dan akuntabel sehingga program perumahan yang dilaksanakan bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak dan mewujudkan hunian layak bagi masyarakat," ujar Maruarar Sirait dalam keterangan resmi, Rabu (23/10/2024).

Dia mengatakan akan berbagai tugas dengan Wamen PKP, Fahri Hamzah dalam pelaksanaan tugas di Kementerian PKP. Dalam hal ini, Maruarar akan fokus mengurus hubungan dengan berbagai mitra kerja di bidang perumahan.

Sedangkan Wamen PKP akan mengurusi internal perkantoran bersama Sekretaris Jenderal yang akan ditunjuk dalam waktu dekat.

Lebih lanjut, Maruarar mengaku sedang fokus pada kelembagaan khususnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), pemetaan permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam program perumahan serta menyusun agenda jangka pendek, khususnya program 100 hari Kementerian PKP dalam Kabinet Merah Putih.

"Saya juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar program perumahan ini bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak. Kami di Kementerian PKP siap melaksanakan amanah dan menjalankan penugasan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menyukseskan program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat," ujar Maruarar.

Di sisi lain, Kantor Kementerian PKP berlokasi di Jalan Raden Patah I Nomor 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, tepatnya di seberang Kantor Kementerian Pekerjaan Umum.

Gedung tersebut merupakan milik aset Kementerian PUPR dan Menteri dan Wakil Menteri PKP akan menempati ruangan di lantai 2 gedung tersebut.

"Kami juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk pembagian sumber daya manusia serta sejumlah sistem yang telah dikembangkan," kata Maruarar.

"Kami juga mengirimkan surat dengan Menteri Setneg untuk permohonan pemenuhan sarana gedung sebagai ruang kerja pegawai Kementerian PKP, karena saat ini masih berbagi ruangan dengan Kementerian ATR/BPN," tuturnya.

(Fiki Ariyanti)

Maruarar Sirait resmi dilantik menjadi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Presiden Prabowo Subianto. Pria yang akrab disapa Ara ini menegaskan akan menjalankan tugas di sektor perumahan.

Ara mengatakan persoalan perumahan di Indonesia salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Diakuinya, banyak masyarakat yang belum punya rumah. Hal ini bisa diselesaikan dengan program 3 juta rumah per tahun yang diusung Prabowo.

Lantas, apa saja rencana Ara untuk menyediakan rumah untuk rakyat? Berikut ulasannya.

Bangun Sistem Strategis

Ara menyatakan akan membangun sistem yang utuh dan kuat, yakni dengan membentuk peraturan yang dapat menyatukan para stakeholder.

"Kita mesti buat suatu peraturan yang bisa menggabungkan semua stakeholder untuk mencapai tujuan itu," ujar Ara usai pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Ia pun menyebutkan isu strategis dalam menjalankan program ini adalah lahan. Politisi Gerindra ini mengatakan akan banyak menggunakan lahan yang saat ini sudah dimiliki oleh pemerintah dan BUMN.

"Saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung, banyak yang sitaan. Bagaimana itu bisa dimanfaatkan. Bagaimana misalnya dari BUMN dari Kereta Api itu banyak tanah yang bisa dipakai," tuturnya.

Ajak Berbagai Pihak Gotong Royong Bangun Rumah

Dikatakan Ara, persoalan perumahan di Indonesia salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat. Ara mengatakan, dirinya akan mendorong semua pihak terkait untuk menyediakan rumah demi mengatasi backlog perumahan yang selama ini jadi masalah klasik di sektor ini.

"Banyak sekali rakyat Indonesia yang belum punya rumah. Ini harus dikerjakan masif dan bergotong royong, bangunnya juga gotong royong," kata Ara.

Bangun Rumah High Rise di Perkotaan

Ia mengatakan dirinya akan membangun rumah high rise di perkotaan masyarakat dapat tinggal lebih dekat ke tempat kerja.

"Kita berupaya juga membangun di desa dan di kota. Bagaimana di kota juga sangat penting. Kalau bisa yang kerja itu di kota rumahnya juga kita bikin high rise ke atas, sehingga tidak perlu jauh ke tempat kerjanya," jelasnya.

Ia pun akan mengajak berbagai pihak, termasuk pengusaha swasta dan pengembang untuk bekerja sama membangun perumahan bagi rakyat.

Dengarkan Usulan Semua Pihak soal Tapera

Kemudian, Ara mengaku akan mendengarkan masukan dari semua pihak terkait kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Ia akan mendengarkan masukan secara sistematis agar pelaksanaannya dapat lebih komprehensif nantinya.

"Kita juga akan mendengarkan masukan dari semua pihak. Saya akan dengarkan dari akademisi, dari para pengamat, dari para pelaku, dan juga dari tentunya calon konsumen. Kita juga perlu mendengar secara sistematis, sehingga apa yang kita lakukan itu komprehensif," terangnya.

"Tapi kita bisa dengan berbagai kesempatan ini, Pak Prabowo menyampaikan ini adalah strategi yang sangat penting, sehingga ada sesuatu yang bermakna di kepemimpinan beliau bagi rakyat Indonesia," ucapnya.

Selain itu, ia mengaku belum mendapatkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai Tapera. Namun, ia sendiri sudah mempunyai usulan konsep untuk penerapan Tapera.

Sebelumnya, Maruarar Sirait dilantik sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Senin (21/10) pagi di Istana Negara. Kemudian, disusul dengan pelantikan Fahri Hamzah menjadi Wamen Perumahan dan Kawasan Perumahan pada hari yang sama menjelang sore.

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Video: Maruarar Sirait Buka Resto Kuliner Asli Batak 'Lapo Porsea'

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah berkomitmen bakal langsung mengeksekusi sejumlah program di bawah kementerian yang dipimpinnya.

Fahri menyebut pada hari ini, Selasa (22/10/2024) dirinya bakal melakukan koordinasi dengan Basuki Hadimuljono selaku mantan Menteri PUPR periode 2014-2024.

"Besok [hari ini] kita sudah mulai koordinasi untuk pembagian tugas antara PU dan PR, yang semua ini adalah bertujuan untuk mempercepat penyediaan fasilitas publik, khususnya permukiman dan perumahan," jelas Fahri Hamzah saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024) malam.

Dia menjelaskan pada tahap awal pihaknya bakal terlebih dahulu untuk fokus pada proses harmonisasi kementerian. Diharapkan upaya tersebut dapat selesai dalam waktu dekat.

Belum banyak informasi teknis yang disampai Fahri. Hanya saja dirinya memastikan bahwa pihaknya bakal bekerja keras untuk merealisasikan program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto.

"Tadi pas pelantikan Pak Prabowo membisikkan ke saya, berat loh itu 3 juta, jadi ya ini pekerjaan berat buat kita semua ya," tegasnya.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo melantik Politikus Gerindra Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, sedangkan Fahri Hamzah menjabat Wakil Menteri.

Pada Kabinet Merah Putih, Kementerian PUPR dipisah menjadi dua kementerian. Adapun, Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Dody Hanggodo sedangkan Diana Kusumaputri sebagai Wakil Menteri.

Pemisahan kementerian itu dilakukan guna mewujudkan porgram optimis Prabowo Subumianto di bidang perumahan. Di mana, dirinya berjanji untuk dapat membangun tiga juta rumah per tahun yang bakal direalisasikan di wilayah pedesaan, perkotaan, dan pesisir.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Periode 2014 - 2024 Basuki Hadimuljono secara resmi menyerahkan jabatan kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Senin malam (21/10/2024).

Basuki optimis kedua Menteri tersebut dapat meneruskan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dalam Kabinet Merah Putih, khususnya terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, penyediaan perumahan, dan pembangunan sekolah serta pasar.

"Saya sangat yakin, Bapak Menteri dan Ibu Wamen dapat melanjutkan berbagai upaya pembangunan infrastruktur dan perumahan yang telah berjalan, namun masih dipenuhi banyak tantangan ke depannya," kata Menteri Basuki.

Basuki berpesan khusus untuk ke depan Kementerian PU dan Kementerian PKP dapat terus memperkuat sistem yang telah dikembangkan Kementerian PUPR, sehingga bisa benar-benar menciptakan Pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

"Semoga seluruh sumber daya yang telah dimiliki dan dikembangkan Kementerian PUPR dapat dimaksimalkan untuk mendukung kedua kementerian menjadi sama-sama kuatnya untuk berjalan bersama sehingga tercipta sistem kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai target-target yang lebih tinggi untuk dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi rakyat Indonesia," kata Menteri Basuki.

Dikatakan Basuki, sejak 2014, Kementerian PUPR mendapatkan amanah langsung dari Presiden Jokowi untuk terus memperbaiki tata kelola organisasi melalui pembangunan sistem, baik sistem pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), sistem program dan monitoring proyek, serta sistem Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan komitmennya penuh untuk terus melanjutkan berbagai program pembangunan infrastruktur yang telah memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Basuki, insyaAllah akan terus kami jaga sistem yang sudah berjalan baik, sekaligus terus berinovasi untuk mengembangkannya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi negara," kata Menteri PU Dody.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, dalam 10 tahun terakhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo, infrastruktur dan perumahan merupakan salah satu keberhasilan Pemerintahan Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju.

"Mohon kami dibantu dan diingatkan sebagai junior, karena Pak Basuki masih sangat produktif dan cemerlang," kata Menteri Maruarar.

yang jelas kita tidak akan berhenti untuk melaksanakan misi utamanya yakni pembangunan perumahan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2014-2024 Basuki Hadimuljono telah membuat kajian terkait pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian PKP.

"Malam ini Pak Basuki meminta kita langsung kerja dan mudah-mudahan lancar malam ini, sehingga kita mulai besok sudah mulai koordinasi untuk pembagian tugas antara Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang semua ini bertujuan mempercepat penyediaan fasilitas publik khususnya permukiman dan perumahan," ujar Fahri di Jakarta, Senin.

Dirinya menambahkan bahwa Pak Basuki telah membuat kajian terkait pemisahan Kementerian PU dan Kementerian PKP.

"Nanti kita mendapatkan pengarahan juga dari Pak Basuki, karena beliau juga sudah membuat kajian dengan tim tentang pemisahan Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," katanya.

Menurut Fahri, dalam kajian tersebut kemungkinan terdapat beberapa tahap yang harus dilalui untuk pemisahan tersebut.

"Tetapi yang jelas kita tidak akan berhenti untuk melaksanakan misi utamanya yakni pembangunan perumahan," katanya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik para jajaran Menteri yang akan membantunya dalam Kabinet Merah Putih. Pelantikan tersebut diselenggarakan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (21/10).

Prabowo melantik Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Maruarar Sirait sebagai Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dengan pelantikan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalami perubahan nomenklatur, dengan terbagi menjadi dua kementerian, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun Menteri PU Dody Hanggodo didampingi Wakil Menteri PU Diana Kususmastuti.

Sedangkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait didampingi oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah.

Menteri PUPR periode 2014-2024 Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dapat lebih fokus dalam mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Prabowo Subianto mengangkat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menjadi wakil menteri perumahan.

Pengangkatan diumumkan Prabowo Minggu (20/10) malam.

Lantas siapa sebenarnya Fahri Hamzah, kenapa Prabowo mempercayainya menjadi wakil menteri perumahan rakyat?

Fahri Hamzah merupakan salah satu aktivis pergerakan di masa orde baru. Ia mulai dikenal publik sejak reformasi bergulir pada awal 1998.

Ia adalah deklarator dan ketua umum pertama organisasi gerakan mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Ia kerap terlibat aksi guna menurunkan rezim Soeharto.

Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI) ini juga pernah aktif sebagai Ketua Departemen Pengembangan Cendekiawan Muda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat.

Ia kemudian terpilih menjadi staf ahli MPR periode 1999-2002 dan ikut dalam diskusi-diskusi terkait amendemen UUD 1945.

Ia lalu terpilih sebagai DPR pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2004 lewat daerah pemilihan NTB lewat Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia terpilih sebagai wakil ketua komisi III yang membidangi hukum.Pada 15 November 2011, ia dipindahkan ke komisi IV yang membidangi BUMN dan perdagangan, sekaligus ke Badan Kehormatan DPR menggantikan Ansory Siregar. Pada Mei 2013, Fahri dikembalikan ke Komisi III.

Pada 2011, Fahri sempat mengusulkan pembubaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia beralasan KPK gagal menjawab waktu delapan tahun untuk menangani korupsi sistemik dan mengklaim DPR sudah memberikan dukungan luar biasa untuk pemberantasan korupsi.

Fahri terpilih kembali menjadi anggota DPR sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019. Namun pada 2016, Fahri yang saat itu duduk sebagai Wakil Ketua DPR RI dipecat oleh PKS. karena dianggap tidak disiplin dan mengikuti aturan partai.

Sejumlah hal yang disoroti di antaranya adalah pembelaannya terhadap Setya Novanto dalam kasus 'Papa Minta Saham' hingga dukungan pembubaran KPK. Sikap Fahri ini dianggap bertentangan dengan pendapat pimpinan PKS lainnya.

Fahri kemudian membentuk Partai Gelora pada 2019. Ia mengatakan pembentukan Partai Gelora merupakan permintaan dari para anggota Ormas Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) yang diinisiasinya bersama mantan Presiden PKS Anis Matta.

Pada Pilpres 2024, Partai Gelora mendukung pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.