JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengeklaim bahwa program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bonny mengungkapkan hal itu dalam tayangan I BUSINESS TALK bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah?” di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

“Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia yang membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) itu,” ujar Bonny.

Di acara yang sama, anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu menanyakan harga rumah dalam program tersebut.

Bonny lantas memastikan bahwa masyarakat penerima program 3 juta rumah tidak perlu membayar apa pun.

“Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis?” tanya Adian ke Bonny.

“Gratis,” jawab Bonny.

“Clear (jelas) ya?” tanya Adian lagi untuk menegaskan.

“Clear,” tegas Bonny.

Seolah masih tidak percaya, Adian kembali menanyakan Bonny untuk memastikan bahwa penerima program 3 juta rumah tidak dikenakan biaya apa pun.

Bonny pun kembali memastikan bahwa masyarakat penerima program tidak perlu mencicil atau membayar uang sepeserpun.

“Rakyat tidak perlu mencicil?” tanya politikus PDI-P itu.

“Tidak. Negara yang mencicil Rp 600.000, cicilan itu negara yang bayar,” jawab Bonny.

Dia menjelaskan bahwa ditetapkan cicilan Rp 600.000 per bulan untuk rumah tipe 36 yang berada di desa.

Lebih lanjut, Bonny menegaskan bahwa program membangun 3 juta rumah ini berbeda dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FKLPP) atau rumah bersubsidi.

Oleh karenanya, program ini tidak akan mangkrak. Sebab, para penerima bantuan adalah orang-orang yang betul membutuhkan.

“Kenapa saya bilang tidak akan mangkrak? Karena calon penerima ini adalah orang yang membutuhkan rumah. Beda dengan kasus FLPP,” kata Bonny.

Sebagaimana diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait memiliki program membangun 3 juta rumah untuk rakyat.

Maruarar mengatakan pemerintah tengah mengupayakan pemanfaatan tanah bekas korupsi yang disita negara untuk program 3 juta rumah bagi rakyat.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, saat ini pemerintah sedang mengkaji dan menyusun regulasi terkait hal tersebut.

“Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan kita lakukan, saya tegaskan itu yang akan dilakukan,” kata Ara saat mengunjungi perumahan Buana Cicalengka Raya 2, Kampung Nunuk, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 30 Desember 2024.

Meskipun baru tiga bulan menjabat sebagai menteri, Maruara mengaku, sudah didukung oleh ekosistem yang baik dalam upaya merealisasikan program perumahan rakyat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wacana penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditolak oleh pihak istana.Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin, selaku pihak pertama yang mengusulkan wacana tersebut, tidak masalah jika Istana tidak berkenan dengan penggunaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) untuk program tersebut mengingat hanya sebagai usulan alternatif bagi pemerintah.

Sebagai pimpinan lembaga parlemen DPD RI, Sultan merasa perlu memberikan alternatif gagasan kepada pemerintah untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak mengalami hambatan, baik secara anggaran maupun teknis pelaksanaannya.

"Kami juga ingin berkontribusi untuk membantu pemerintah dengan memberikan ide, masukan, dan mengajak masyarakat mampu untuk terlibat karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong dan gotong royong," kata Sultan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Ia memahami bahwa zakat adalah syariat agama Islam yang telah diatur dengan batasan golongan penerima dan hukumnya wajib. Khusus untuk infak dan sedekah, menurut dia, sifatnya lebih fleksibel, baik jumlah, golongan penerima, dan hukumnya sunnah atau sukarela bagi yang bersedia untuk melakukannya.

Selain itu, Sultan mengatakan, mayoritas anak-anak sekolah penerima manfaat program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah yang secara ekonomi sangat membutuhkan dukungan nutrisi dari negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024–2029 Anindya Bakrie menyatakan pihaknya akan mendukung dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pria yang akrab disapa Anin itu menyebut bahwa program MBG memiliki peluang besar anggota Kadin untuk ikut berpartisipasi.

“Pertama, bagaimana menyukseskan program-program pemerintah di ekonomi domestik yang berdekatan dengan makanan bergizi, lumbung pangan itu sangat besar,” kata Anin saat ditemui seusai Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Menurut catatannya, ada sekitar 11.000 dapur yang akan dibuat untuk mendukung program makan bergizi sebagai rantai pasok pangan, sehingga dia meyakini Kadin juga akan ikut andil dalam program ini.

“Kurang lebih saya catat ada 11.000 dapur yang ingin dibuat, kami yakin 35 provinsi bahkan 38 [provinsi], sebentar lagi di Kadin itu bisa berpartisipasi,” ungkapnya.

Di samping itu, dia menyebut Kadin juga bisa ikut memberikan akses pendanaan dalam menyukseskan program MBG.

Selain MBG, Anin mengatakan bahwa Kadin akan mendukung program dua juta rumah murah per tahun di desa dan satu juta rumah per tahun di perkotaan.

“Ini [rumah murah] juga bisa merupakan suatu program yang didukung oleh Kadin sehingga industrialisasi yang terjadi,” ujarnya.

Begitu pula dengan proyek yang berhubungan dengan kesehatan yang dinilai berdampak besar bagi masyarakat.

“Karena tugas utama Kadin adalah menciptakan lapangan kerja, membuat wirausaha baru, dan memerangi kemiskinan,” tandasnya.

Hulu Sungai Tengah, Kalsel (ANTARA) - Kodim 1002/Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel), menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten HST menyasar sekitar 30.000 pelajar dari jenjang PAUD, SD, SLTP, dan SLTA.

“Rencana pelaksanaan MBG dalam sehari menyediakan 3.000 porsi, saat ini sedang dipersiapkan berbagai hal teknis agar program ini berjalan tepat sasaran,” kata Komandan Kodim 1002/HST Letkol Inf Fery Perbawa di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kamis.

Ia mengungkapkan Program MBG di HST semula rencananya dimulai 17 Januari 2025, namun ditunda menjadi bulan depan karena masih menunggu kesiapan di daerah lain yang satu naungan penyedia menu makan agar siap melaksanakannya.

Sebelum program tersebut dimulai, pihaknya akan melakukan uji coba terlebih dahulu di dua sekolah pada pekan depan dengan jumlah 200 porsi makanan.

"Uji coba ini kami lakukan dengan dana swadaya Kodim 1002/HST untuk mengetahui kesiapan dan berbagai tantangan di lapangan dalam pelaksanaan Program MBG nantinya," ujar dia.

Fery mengatakan rencana uji coba dilaksanakan di SDN Barabai Barat dan SDN Banua Binjai, saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dan persiapan untuk pelaksanaan uji coba tersebut.

Kodim HST menggandeng Yayasan Agus Sasirangan untuk menyediakan menu Makan Bergizi Gratis dengan jumlah uji coba sebanyak 200 porsi yang akan dibagikan kepada para pelajar di dua sekolah.

Ia menuturkan pada uji coba ini, untuk menu Makan Bergizi Gratis ini ada nasi, sayuran, ikan atau daging, dan buah. Sedangkan untuk susu sementara belum ada, karena menyesuaikan anggaran yang tersedia.

Fery menambahkan, di Kabupaten HST sudah ada delapan orang asli daerah sebagai lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Mereka akan menjadi pegawai Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membantu Program MBG di daerah.

Pegawai itu digaji oleh pemerintah pusat, tugasnya bukan memasak, karena untuk tugas memasak direkrut seperti pegawai kontrak.

“Di Kabupaten HST kami rencanakan memiliki delapan dapur untuk mendukung program ini, untuk jadwal dan lokasi masih berkoordinasi. Namun, saat ini kami sudah menyediakan satu lahan untuk nanti dibangun dapur memasak, nanti satu dapur ada 50 pegawai dikepalai oleh pegawai BGN,” ujar Fery.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang/M Dayat
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan, insiden keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami siswa sekolah dasar (SD) di Sukoharjo, Jawa Tengah, akan menjadi evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN).

Dengan evaluasi, kualitas dan kehigienisan makanan akan lebih baik ke depan.

Hal ini menanggapi kejadian 40 siswa yang mengalami keracunan setelah diduga mengonsumsi ayam yang dimarinasi dalam menu MBG.

"Kejadian semacam ini akan menjadi evaluasi yang amat penting bagi BGN untuk memperketat pelaksanaan SOP dalam setiap rantai proses penyiapan MBG. Sehingga kualitas dan kehigienisan makanan bisa terjamin," kata Hasan Nasbi dalam keterangan resmi, Kamis (16/1/2025) malam.

Hasan menuturkan, anak-anak yang sempat menjadi korban kini sudah ditangani dan diobati di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terdekat.

Saat ini, keadaannya pun sudah kembali membaik.

Adapun sampel makanan yang diduga menjadi penyebab mual dan muntah-muntah tengah diteliti.

"Saat ini sampel makanan yang disiapkan di SPPG (Sukoharjo) tersebut sedang diperiksa oleh Dinas Kesehatan," ucap Hasan.

Lebih lanjut, Hasan mengungkapkan, sudah ada standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan dan menjadi acuan dalam program MBG.

Pertama, sekolah melaporkan kepada SPPG dan Puskesmas jika ada kejadian yang tidak diinginkan.

Kemudian, makanan langsung ditarik oleh SPPG dan diganti dengan menu lain.

Dalam kasus Sukoharjo, makanan sudah ditarik dan diganti dengan menu lain, yakni telur.

Adapun SOP lainnya yang diterapkan oleh BGN adalah, setiap SPPG harus menyimpan sampel makanan selama 2x24 jam.

"Sehingga kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi di Sukoharjo, penyebabnya bisa dilacak dengan cermat," jelas Hasan.

Sebelumnya diberitakan, puluhan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (16/1/2025).

Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani, mengonfirmasi bahwa para siswa tersebut mengalami gejala mual, muntah, dan pusing, namun tidak sampai dirujuk ke rumah sakit.

"Sudah kita tangani, obati, kita observasi hasilnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jelasnya usai melakukan pemeriksaan.

Kunari menjelaskan bahwa pengelola Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Kodim 0726/Sukoharjo telah mengakui bahwa menu ayam yang disajikan kurang matang.

Menu yang disajikan pada hari itu terdiri dari nasi putih, ayam tepung, tumis wortel tahu, buah naga, dan susu.

Sejumlah anak yang mengalami keracunan tersebut berasal dari kelas 1 hingga 6.

Setelah gejala muncul, pihak sekolah segera menghubungi tim SPPG dan petugas kesehatan dari Puskesmas Sukoharjo Kota untuk penanganan lebih lanjut.

Selain itu, dilakukan penarikan makanan yang tersisa untuk mencegah kejadian serupa.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Sejumlah daerah di Indonesia sudah melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Januari 2025 ini. Dosen Program Studi Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Agung Nugroho pun menekankan sejumlah hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program ini.

Menurut Agung, penyajian menu, antisipasi potensi keracunan, hingga dampak harus menjadi perhatian dalam Program MBG. Potensi keracunan dan penanganannya harus diwaspadai mengingat makanan diberikan dalam jumlah besar.

“Makanan itu kalau sekali keracunan ya 3.000 (jumlah porsi menu yang dibuat setiap Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi/SPPG). Saya belum lihat (ada kasus keracunan), semoga enggak ada kasus keracunan. Itu dalam konteks kesehatan kalau KLB penanganan gimana,” kata Agung, Kamis (16/1/2025).

Ketersediaan bahan baku untuk membuat menu makanan juga harus menjadi perhatian dalam MG ini. Agung menyarankan agar dalam satu daerah tidak membuat menu yang sama dalam waktu berbarengan.

Menurutnya, strategi tersebut untuk menghindari kelangkaan atau kekurangan bahan baku tertentu. “Misal satu dapur 3.000 kebutuhan telur, dikali beberapa lokasi dalam satu daerah, kalau bareng bisa terjadi kelangkaan telur beneran ini. Itu manajemen bahan pangan harus bagus itu,” ucap Agung.

Meski begitu, Agung menuturkan MBG ini harus dilihat sebagai sebuah investasi. Karena itu, dampak dari program ini tidak bisa dilihat dalam waktu dekat.

“Kita harus berpikirnya investasi, istilahnya menanam pohon sekarang enggak mungkin dapat hasilnya sekarang juga. Menanam kan pasti jangka panjang, apalagi ini konteksnya sumber daya manusia,” ungkap Agung.

Dampak positif dari program ini menurutnya tidak hanya dari segi peningkatan kualitas SDM. Namun, ada dampak lain yang bisa dirasakan, contohnya ekonomi. Sebab, melalui program ini bisa menggandeng masyarakat lokal dalam pemenuhan kebutuhan olahan makanan.

“Konsepnya pemberdayaan masyarakat. Misal di dekat dapur itu ada lahan yang bisa untuk pemberdayaan masyarakat petani, bisa diberdayakan untuk memenuhi bahan pangan. Kalau di perkotaan sebetulnya bisa menumbuhkan urban farming,” katanya.

Selain itu, dalam program ini juga bisa diselipkan edukasi. Mulai dari membiasakan anak berdoa sebelum makan, kemudian bisa diajarkan mencuci alat makan setelah makan.

“Kemudian misal ada sisa lauk tiga, tidak dibuang, ditawarkan ke teman-teman yang mau lima ternyata. Kan anak harus memecahkan masalah itu. Daging tiga yang mau lima anak, itu kan edukasi, problem solving,” jelasnya.

Agung juga menyinggung terkait anggaran MBG sebesar Rp 10.000 per porsi. Menurutnya, jumlah tersebut bisa untuk bahan pangan yang memenuhi kebutuhan gizi. Namun, hal itu harus melihat masing-masing daerah mengingat bahan pangan di beberapa daerah di Indonesia cukup mahal.

“Mungkin kalau Maluku atau Papua kalau memenuhi Rp 10.000 susah, karena harga bahan pangan mereka sudah tinggi, tapi itu kan bukan patokan mati. Range terendah Rp 10.000 sampai bisa Rp 15.000 biasanya. Sangat enggak mungkin kalau semua Rp 10.000,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan program ini menurutnya juga ada tantangan, salah satunya menyesuaikan rasa makanan dengan selera ribuan orang yang menerima program itu. Untuk mengakomodasi selera secara umum, bisa dilihat dari sisa makanan.

“Misal satu menu itu banyak tersisa harus diganti, dievaluasi, karena itu ada protapnya. Tingkat kesukaannya, sisa makanan itu harus dicatat, mana paling disukai, mana yang enggak,” ujar Agung.

KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai melakukan uji coba Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/1/2025).

Pada tahap awal, program tersebut menyasar 6.159 siswa yang tersebar di 10 lembaga pendidikan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya memantau pelaksanaan program MBG di SD Taquma, Jalan Jemur Ngawinan Nomor 54 dan SMP Negeri 13, Jalan Jemursari II, Surabaya.

Eri menuturkan, uji coba perdana program MBG di Surabaya berjalan lancar. Bahkan, mayoritas makanan yang dibagikan BGN kepada para siswa habis.

"Saya tanya ke anak-anak rasa (makanan)-nya gimana? Enak, Pak. Bahkan, banyak anak yang makannya habis," kata Eri dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Menu dan evaluasi program

Para siswa mendapatkan menu makanan empat sehat lima sempurna dalam program MBG, mulai dari nasi, sayuran, ayam, buah, dan susu. BGN berencana mengganti variasi menu makanan agar para siswa tidak merasa bosan.

"Insyaallah, sudah disampaikan oleh BGN, selama 30 hari, (menu) makanan itu berbeda-beda. Ini berarti, (rencana) menu itu bisa disampaikan ke anak-anak, inginnya apa? kurangnya apa? karena masing-masing anak tidak bisa disamakan," ujar Wali Kota Surabaya.

Menu makanan MBG telah disesuaikan berdasarkan standar BGN. Eri meyakini bahwa menu makan yang disiapkan BGN sudah memenuhi kebutuhan kalori anak-anak.

"Saya yakin kalorinya juga tinggi dan kalori itu bisa membantu anak-anak pada waktu belajar," kata dia.

Porsi makanan juga menjadi catatan evaluasi dalam pelaksanaan uji coba perdana MBG di Surabaya. Menurut Eri, setiap siswa di tingkat sekolah memiliki porsi makan berbeda.

"Jadi, kalau ada anak makannya yang tidak habis, jangan dibuang, tapi dilihat ini kelas berapa. Nanti di situ (selanjutnya) bisa ditentukan, misal porsi kelas 1-3 SD nasi sekian, kelas 4-6 SD, sekian. Jadi (porsi makanan) ini yang saya minta dievaluasi," ujarnya.

Eri juga menekankan soal penggunaan wadah ramah lingkungan. Sebab, beberapa sekolah masih menggunakan wadah plastik dalam uji coba pelaksanaan MBG perdana.

"Tadi disampaikan (BGN) bahwa tempat makannya nanti seperti aluminium, bukan plastik. Jadi, selesai makan diambil dan digunakan lagi. Dengan begitu, tidak meninggalkan sampah plastik," papar Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya tersebut.

Eri berharap, pelaksanaan MBG di Surabaya dapat terus dijalankan dengan menambah jumlah sekolah.

"BGN sudah bergerak luar biasa, penyedia juga sudah bergerak luar biasa. Saya matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Presiden dan BGN," tuturnya.

Wali Kota Eri menegaskan bahwa setiap program yang baru berjalan pasti belum sepenuhnya sempurna. Program MBG di Surabaya akan terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan.

"Ketika ini masih uji coba, saya harap masyarakat tidak melihat dari sisi negatifnya. Mari dukung karena (program MBG) juga buat anak-anak kita agar memiliki gizi yang kuat, kalori yang tinggi, sehingga siap menjadi generasi emas," ucap Eri.

Dok. Pemkot Surabaya Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berdiskusi dengan siswa-siswa yang menerima makanan bergizi dalam uji coba Program MBG. Di sisi meja, terlihat makanan yang disiapkan sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN), mendukung pemenuhan gizi siswa selama kegiatan belajar.

Dukungan anggaran

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan DPRD menyiapkan anggaran Rp 1 triliun untuk mendukung program MBG. Pemkot masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program tersebut.

"Jika juknisnya turun dan meminta (Pemkot Surabaya) menggunakan APBD, kami akan lakukan untuk warga Surabaya," jelas Eri.

Eri juga berharap, program MBG dapat mendukung perekonomian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Apabila Juknis MBG diminta menggunakan APBD, ia berharap dapat melibatkan UMKM Surabaya.

"Jadi, sama-sama bergerak, UMKM bergerak, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan juga mendukung makan bergizi untuk anak-anak," ujarnya.

Teknis pelaksanaan

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh menjelaskan, pada tahap awal, uji coba pelaksanaan MBG oleh BGN menyasar 6.159 siswa di 10 lembaga pendidikan.

"Selanjutnya, akan dilaksanakan secara bertahap. Artinya, sekolah akan bertambah," kata Yusuf.

Adapun 10 sekolah tersebut terbagi di dua wilayah kecamatan, yakni Wonocolo dan Rungkut Surabaya. Program MBG dilaksanakan di KB-TM Yasporbi, SD Taquma, SMP Negeri 13, SMA Negeri 10, dan SMK PGRI 1 di Kecamatan Wonocolo.

Sementara di Kecamatan Rungkut, program tersebut menyasar TK Tunas Pertiwi, SDN Penjaringansari 1, SDN Penjaringansari 2, MTs 3, dan MAN Surabaya.

Yusuf menyampaikan, saat ini seluruh tahap pelaksanaan program MBG, mulai dari menu makanan hingga teknis pengiriman, dilakukan oleh BGN. Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan hanya menyiapkan sekolah.

"Semuanya ditentukan BGN. Kami adalah penerima manfaat. Jadi, teknis menu dan lain-lain yang menentukan adalah BGN," terangnya.

Yusuf memastikan pelaksanaan MBG di Surabaya tidak akan mengganggu jam belajar siswa. Pelaksanaan program ini telah disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan siswa.

"PAUD agak pagi karena jam masuknya pagi dan pulangnya lebih cepat. Kemudian, SD menyesuaikan, sekitar pukul 09.00 WIB dan SMP agak siang. Dengan pola itu, semoga semua bisa tepat waktu dan terfasilitasi," ujar dia.

Dok. Pemkot Surabaya Dua siswa SD di Surabaya tampak lahap menikmati menu empat sehat lima sempurna yang disediakan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi siswa untuk mendukung aktivitas belajar di sekolah.

Peran DPRD

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono berpandangan bahwa MBG merupakan program dari pemerintah pusat. Pihaknya mendukung program ini agar dapat dijalankan sebaik-baiknya di Kota Pahlawan.

"Hal ini membutuhkan kesiapan semua hal di dalamnya serta memerlukan dukungan seluruh warga masyarakat. Dengan begitu, anak-anak pelajar, mulai pendidikan dasar sampai menengah, dapat menikmati mendapat manfaat dari MBG," ujar Adi.

DPRD Surabaya akan mengambil peran sesuai ranah legislatif dalam mendukung program MBG. Peran tersebut mulai dari aspek penganggaran, legislasi, hingga pengawasan.

"Utamanya, aspek penganggaran. Kami memastikan MBG di Surabaya dapat tercukupi dengan baik," kata dia.

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) akhir 2024, lanjut Adi, Pemkot Surabaya memaparkan besaran anggaran MBG di kota ini mencapai Rp 1,1 triliun. Pihaknya menyimpulkan perlu dilakukan penggeseran program lain di Kota Surabaya.

"Kami simpulkan bahwa kami menunggu regulasi tentang petunjuk teknis dari program MBG itu," ujarnya.

Adi menyebut, banyak harapan disampaikan kalangan legislator terhadap pelaksanaan MBG. Misalnya, terkait pelibatan UMKM lokal, aspek higienis, perputaran ekonomi, pergerakan tenaga kerja, hingga pemenuhan kecukupan gizi para pelajar dari program MBG.

"Intinya, DPRD Surabaya berharap, program MBG bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan masyarakat hingga aspek kesehatan dan higienis para pelajar," ucap Adi. (ADV)

Bengkulu (ANTARA) - Komandan Korem (Danrem) 041/Garuda Emas Brigjen TNI Rachmad Zulkarnaen menyebutkan upaya membangun urban farming (pertanian perkotaan) di Kabupaten Bengkulu Tengah bertujuan untuk mendukung Program Makanan Bergizi Gratis dari sisi pasokan.

"Kegiatan urban farming ini ke depannya bertujuan untuk mendukung pasokan Program Makan Bergizi Gratis bagi pelajar, ibu hamil, dan ibu menyusui dalam mencegah stunting," kata Brigjen TNI Rachmad Zulkarnaen di Bengkulu, Kamis.

Danrem menyampaikan bahwa kegiatan urban farming itu merupakan bagian dari upaya Korem 041/Garuda Emas untuk berkontribusi dalam penyediaan pangan lokal yang sehat dan bergizi, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat.

"Kegiatan ini juga sebagai langkah konkret dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian, khususnya dalam hal pengelolaan lahan secara optimal di kawasan urban," kata dia.

Brigjen TNI Rachmad Zulkarnaen juga berharap program tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertanian serta berperan dalam menciptakan ketahanan pangan di tingkat lokal.

"Komando Resor Militer (Korem) 041/Garuda Emas terus mendukung program ketahanan pangan nasional dengan melakukan penanaman hortikultura melalui urban farming," ujarnya.

Danrem Rachmad telah meninjau lokasi lahan untuk penanaman Hortikultura Urban Farming Korem 041/Garuda Emas, bertempat di UPTD BBI Holtikultura Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Peninjauan bertujuan untuk memantau kesiapan lahan dan sumber air serta memastikan kelancaran pelaksanaan program. Ke depan, kegiatan itu juga diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan untuk peningkatan produksi pangan.

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan telah melakukan pertolongan pertama terhadap 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah yang keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menyebut bahwa pihaknya telah menarik menu yang disajikan, yakni ayam untuk diganti telur rebus.

"Setelah tahu ada yang mual semua ayam ditarik dan diganti telur," ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (16/1/2025).

Selain menarik menu, Dadan melanjutkan setiap korban juga telah menerima penanganan oleh tenaga medis dan dipastikan semua siswa dalam kondisi sehat.

"Yang mual-mual ditangani petugas dan diobati, dan sudah ceria kembali," ucapnya.

Meski begitu, Dadan mengaku belim mengetahui alasan keracunan tersebut. Entah adanya zat berbahaya atau kesalahan pengolahan dalam pembuatan ayam krispi.

Dadan menekankan bahwa instansinya masih melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui alasan keracunan.

"Detail menyusul ya. Tapi menu ayam krispi itu ditarik untuk yang lain dan diganti telur rebus, dan yang lain tidak mengalami seperti 40 orang," tandas Dadan.

Sebelumnya, sebanyak 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Para siswa mengalami gejala mual, pusing usai menyantap menu MBG berupa ayam tepung krispi.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Umum Forum Zakat (FOZ), Wildhan Dewayana merespons usulan dana zakat dipakai untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk mewujudkan hal ini, menurut dia, perlu untuk memperhatikan aspek tata kelola.

"Saya kira memang aspek tata kelola dari program ini juga menjadi hal yang harus kita perhatikan," ujar Wildhan kepada Republika.co.id, Kamis (16/1/2025).

Menurut dia, aspek tata kelola dari program MBG ini harus diperhatikan agar kedepannya tidak terjadi tumpang tindih program, penyelewengan dana, dan lain-lain.

"Agar kemudian tidak terjadi misalnya tumpang tindih program, double penerima manfaat, termasuk aspek-aspek yang terkait dengan penyelewengan dana, fraud, dan lain-lain," ucap Wildhan.

Dalam praktiknya, tambah dia, OPZ yang sudah resmi menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) memang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan semua tindak kelolaannya kepada para donatur dan kepada otoritas. Hanya saja, kata dia, ada proses audit yang berlapis.

"Dan saya kira juga penting itu untuk melibatkan stakeholders atau otoritas zakat sesuai dengan regulasi pengelolaan zakat yang berlaku sekarang. Misalnya ada terkait dengan Kemenag, terkait dengan Baznas, dan terkait dengan aspek-aspek syariahnya dari MUI," jelas dia.

Dalam praktik pengelolaan zakat, menurut dia, juga sudah dikenal aspek tiga Aman, yaitu Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.

"Aman syar'i berarti MUI itu otoritasnya, aman regulasi ada Baznas barangkali yang memang menjadi koordinator zakat nasional, dan aman NKRI Kemenah sebagai pembina dari proses-proses pengelolaan zakat," kata dia.

Karena itu, tambah dia, sangat penting melibatkan ketiga pihak ini dalam merumuskan kebijakan bersama terkait bagaimana bisa mengelola program MBG ini dengan baik sesuai dengan regulasi, serta bisa efektif berjalan di lapangan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Apalagi kemudian ada kekhawatiran adanya indikasi program-program seperti ini menjadi politis. Kita harus menghindarkan juga image atau barangkali tendensi-tendensi ke arah sana," ucap Wildhan.

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto merespos usulan dana zakat untuk ikut membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bagi Prabowo, pemerintah siap melaksanakan program strategis itu dengan anggaran yang telah ditetapkan, alih-alih dukungan dari dana zakat.

“Yang ngurus zakat saya kira ada pengurusnya, tapi yang jelas dari pemerintah kita siap semua. Anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini,” kata Prabowo selepas menghadiri Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia (Munas Kadin) di Hotel The Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Meski demikian, Prabowo membuka peluang selebar-lebarnya bagi sejumlah pihak yang ingin mendukung program makan bergizi gratis. Asalkan, dukungan-dukungan yang diberikan dapat tepat sasaran.

Harapannya, berbagai dukungan tersebut dapat semakin mendorong perwujudan misi Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas kesehatan generasi muda Indonesia, dan menciptakan SDM yang unggul.

“Kemudian dari Pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, bupati ingin ikut serta monggo. Kita buka siapa pun yang mau ikut serta boleh. Yang penting efisien, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran,” ungkap Prabowo.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamuddin mengusulkan agar dana zakat bisa dimanfaatkan untuk membiayai program makan bergizi gratis. Menurutnya, dana zakat Indonesia memiliki jumlah yang cukup besar sehingga sangat mungkin ikut membiayai program MBG.

Sultan juga mengatakan pembiayaan program MBG tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Pasalnya, APBN Indonesia jumlahnya terbatas dan masih banyak program-program prioritas lainnya yang perlu mendapatkan atensi APBN.

Dalam APBN 2025, pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis selama satu tahun.

“Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya, juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada,” ujar Sultan di gedung DPD, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menolak penggunaan dana zakat untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, dana zakat seharusnya disalurkan ke orang yang sesuai dengan ketentuan agama, yakni golongan berhak atau asnaf.

"Kalau soal zakat itu ketentuan agamanya jelas, zakat itu untuk asnaf. Zakat itu untuk asnaf," kata Gus Yahya saat diwawancarai di Kantor PWNU Jatim, Kamis (16/1).

Gus Yahya menegaskan zakat tidak dapat disalurkan untuk keperluan yang berada di luar kategori delapan golongan asnaf, sebagaimana diatur dalam ajaran Islam."Ya, zakat itu untuk asnaf, yang bukan asnaf nggak bisa dapat zakat," ucapnya.

Namun, ia menjelaskan bahwa program seperti MBG masih memungkinkan didanai dari sumber lain, seperti infak atau sedekah, yang penggunaannya lebih fleksibel dan tidak terbatas pada ketentuan asnaf.

"Kalau mau pakai infak, shodaqoh yang bukan zakat, itu bisa lebih umum tasyarof-nya," jelasnya.

Sebelumnha Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong keterlibatan masyarakat dalam biaya pelaksanaan program makan bergizi gratis, salah satu contohnya lewat pendanaan yang bersumber pada zakat.

"Contoh bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh," kata Sultan di Gedung DPR RI, Selasa (14/1).

Presiden RI Prabowo Subianto merespons usul Ketua DPD RI Sultan B Najamudin soal penggunaan dana zakat guna membantu program makan bergizi gratis (MBG).

"Ya yang mengurus zakat itu saya kira ada pengurusnya. Yang jelas dari pemerintah, pemerintah pusat, kita siap. Semua anak-anak Indonesia kita beri makan di 2025 ini," ujar Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo pun menyatakan pemerintah pusat membuka kesempatan apabila pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk pula berkontribusi membantu MBG.

"Kemudian dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta, monggo kita buka. Siapapun yang ingin ikut serta boleh. Yang penting efisien, yang penting sampai sasaran dan tak ada kebocoran," pesannya. (frd)