JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan audit pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini untuk memastikan keberlanjutan program MBG karena keberhasilan program ini sangat bergantung pada implementasi yang sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

"Guna memastikan keberlanjutan program Makanan Bergizi Gratis ini, saya juga meminta BGN untuk melakukan audit bertahap agar tata kelola program ini tetap kuat dan akuntabel," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3/2025).

Selain itu, Luhut juga menekankan peran Govtech dalam meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan hingga program MBG.

Pasalnya, digitalisasi akan mempercepat transformasi berbagai sektor dan mendorong ekonomi nasional agar lebih kompetitif dan inklusif.

"Dengan sistem yang lebih terintegrasi, kebijakan yang dibuat akan bisa lebih tepat sasaran dan penggunaan anggaran menjadi lebih efisien," ucapnya.

Menurutnya, program MBG tidak hanya berkontribusi pada peningkatan gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6 persen.

Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan alokasi anggaran sebesar Rp 171 triliun, program ini menjadi salah satu inisiatif yang harus didukung bersama untuk memastikan keberhasilannya.

"Dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi saya amati sangat nyata di lapangan. Dari data yang saya dapatkan, peningkatan permintaan beras, telur, dan ayam dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian," ungkapnya.

Selain menciptakan lapangan kerja, lanjut Luhut, MBG juga diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6 persen serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di berbagai daerah.

Sebagai informasi, saat ini MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat, didukung oleh 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan dalam menjaga kualitas makanan dan memastikan distribusi yang lancar.

Hingga akhir 2025, ditargetkan 32.000 SPPG beroperasi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan program sarapan gratis yang dicanangkannya batal dilaksanakan. Keputusan itu disampaikan setelah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Pertemuan antara Pramono dan Dadan digelar secara tertutup di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/3/2025) sore. Dia mengatakan program sarapan bergizi gratis akan diubah.

"Kami telah berdiskusi dan mengambil kesimpulan yang sama untuk perbaikan bersama, terutama tentunya sebagai Gubernur Jakarta bagi warga yang ada di Jakarta. Apa yang akan kami lakukan di Jakarta, yang pertama sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas nanti akan diubah programnya," kata Pramono usai pertemuan.

Politikus PDIP itu mengatakan Pemrov DKI akan mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah pusat. Dia mengatakan Pemprov DKI akan memberi tambahan anggaran untuk program makan bergizi gratis di Jakarta.

"Jadi kami tegaskan program makan bergizi gratis sepenuhnya diadakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Jakarta men-support untuk itu supaya berjalan dengan baik dan sebagian anggrannya menjadi lebih banyak," jelas Pramono.

Dia mengatakan Pemprov DKI akan fokus melakukan perbaikan kualitas kantin di sekolah yang ada di Jakarta. Selain itu, anggaran yang awalnya ditujukan untuk program sarapan gratis akan dialihkan untuk penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Tadi saya sudah laporkan juga kepada Kepala Badan Gizi, KJP yang dulu belum terselesaikan, dalam bulan ini akan kami selesaikan. Karena apa, anggaran yang rencananya sebagian untuk sarapan pagi gratis kami akan alihkan untuk memperbesar kapasitas KJP yang menjadi masalah serius di Jakarta saat ini," terangnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut pihaknya menargetkan mendirikan 791 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jakarta. Saat ini baru ada 33 SPPG di Jakarta.

"Akan tambah sembilan di tanggal 17 Maret menjadi 42. Jadi masih banyak yang harus diselenggarakan dan alhamdulillah percepatan ini akan bisa dilakukan dengan kontribusi dari pemerintah Provinsi Jakarta. Tadi Pak Gubernur dengan jajarannya sudah memutuskan akan merenovasi kantin-kantin sekolah yang akan menjadi bagian dari program makan bergizi," ujarnya.

Dadan juga menyebut ide Pramono untuk sarapan gratis tetap dilakukan melalui lewat program makan bergizi gratis bersama pemerintah pusat. Dia mengatakan pelajar PAUD dan SD mendapat makan bergizi gratis pada pagi hari alias untuk sarapan.

"Saya sampaikan juga bahwa janji beliau untuk memberi makan pagi tetap akan di laksanakan karena anak PAUD, sama SD tetap akan makan pagi. Jadi kita bersinergi satu sama lain dan saya dapat penjelasan bahwa beliau punya cita-cita yang lebih besar yaitu menambah KJP, menambah beasiswa dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jakarta," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar program makan bergizi gratis diaudit secara berkala, setidaknya tiga bulan sekali.

Luhut mengaku sudah menyampaikan permintaan tersebut kepada Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ketika keduanya bertemu pada Selasa (11/3/2025). Menurutnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy juga sudah setuju program MBG untuk diaudit per kuartalan.

"Sehingga dari internal kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam, karena butuh waktu untuk perbaikan," jelas Luhut di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Sebelumnya, Dadan Hindayana menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) membutuhkan anggaran sekitar Rp25 triliun per bulan selama 2025 untuk mempercepat distribusi program makan bergizi gratis.

Dadan menjelaskan bahwa lembaga pimpinannya sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk menjalankan program tersebut. Hanya saja, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto meminta untuk adanya percepatan distribusi makan bergizi kepada lebih banyak anak.

"Kami membutuhkan tambahan sekitar Rp25 triliun per bulan untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada 2025. Jadi kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp100 triliun," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

Menurutnya, jika program percepatan dilakukan mulai September 2025 maka tambahan biaya yang dibutuhkan bisa mencapai Rp100 triliun.

Dadan menjelaskan bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung pada tiga faktor utama anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Sejauh ini, kata Dadan anggaran sudah disiapkan oleh pemerintah, sementara SDM sedang dipersiapkan. Instansinya pun baru mendidik 2.000 petugas dan sedang menyiapkan 30.000 petugas lagi yang pendidikan mereka akan selesai pada akhir Juli 2025.

Menurutnya, SDM yang telah dididik ini diperkirakan baru siap untuk melaksanakan tugas di lapangan pada Agustus 2025 dan akan mulai melayani pada September 2025.

Dengan percepatan yang dimulai pada September 2025, Dadan optimistis bahwa program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau lebih banyak anak dan memberikan dampak positif bagi kesehatan dan gizi anak-anak Indonesia.

"Selain itu, infrastruktur juga menjadi faktor penting. Kami membuka kemitraan seluas-luasnya dengan berbagai pihak seperti catering, UMKM, TNI, Polri, kementerian terkait, serta organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah, NU, dan HIPMI untuk mendukung kelancaran distribusi makanan bergizi ini," pungkas Dadan.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit setiap kuartal. Tujuannya untuk mengetahui segala macam hal yang kurang dari program tersebut, serta menjaga agar tata kelola tetap kuat dan akuntabel.

Luhut mengatakan usulan itu sudah disampaikan ke Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Pihaknya sepakat untuk melakukan audit terhadap program MBG setiap kuartal.

"Kemarin kami sudah ketemu dengan Pak Dadan dan kami sepakat juga dengan Menteri Bappenas untuk sekali quarterly diaudit, sehingga dengan begitu kita tahu nanti apa yang kurang dan segala macam karena butuh waktu untuk perbaikan," kata Luhut di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Luhut ingin agar program MBG berjalan lebih baik lagi dengan penyerapan yang lebih banyak. Dengan begitu dampaknya terhadap perekonomian akan terasa.

"Kita ingin mendalami misalnya makan bergizi bagaimana supaya ini lebih baik lagi, penyerapannya lebih bagus," ucapnya.

Dalam unggahannya di Instagram, Luhut menyebut program MBG tidak hanya dapat meningkatkan gizi tetapi juga berpotensi menurunkan kemiskinan hingga 2,6%. Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp 171 triliun, keberhasilan dari program ini dinilai harus didukung bersama.

"Dampak MBG terhadap pertumbuhan ekonomi saya amati sangat nyata di lapangan. Dari data yang saya dapatkan, peningkatan permintaan beras, telur dan ayam dari program ini saja mampu menyerap hasil produksi dalam negeri dan memperkuat sektor pertanian," tuturnya.

Selain dapat menciptakan lapangan kerja, program MBG diproyeksikan mampu menurunkan ketimpangan hingga 3,6% dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Syaratnya program ini harus berjalan sesuai rencana dan target yang ditetapkan.

Saat ini MBG telah berjalan di 38 provinsi dengan 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi menjaga kualitas makanan dan distribusi agar berjalan lancar. Sampai akhir 2025, ditargetkan 32 ribu SPPG beroperasi untuk melayani lebih banyak masyarakat.

"Saya melihat keberhasilan program ini tidak lepas dari visi besar Presiden @prabowo dalam membangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri. Kehadiran MBG saat ini bukan hanya sekadar program sosial, tetapi juga penggerak roda perekonomian daerah yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Prabowo akan meluncurkan SBN Perumahan demi mempercepat realisasi program 3 juta rumah. Apakah akan ada skema burden sharing untuk surat utang khusus itu?

Program 3 juta rumah menjadi salah satu janji Presiden Prabowo Subianto, dengan menyediakan pasokan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Persiapan program itu dikebut, termasuk dari aspek pembiayaannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan turut andil, yakni dengan menerbitkan surat utang khusus.

Pemerintah hendak menyalurkan pembiayaan hasil modifikasi dari skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Tujuannya, agar target penerima manfaat bisa bertambah.

"Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR ini, dengan penerbitan surat berharga negara [SBN] perumahan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) malam.

Sejauh ini, pemerintah telah memberikan pembiayaan 220.000 rumah bagi MBR melalui FLPP. Jumlah itu perlu ditingkatkan secara signifikan untuk mencapai target 3 juta rumah.

Rupanya, Bank Indonesia (BI) akan turut terlibat dalam pencapaian target program 3 juta rumah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa otoritas moneter akan turut menyukseskan pembiayaan program perumahan rakyat pemerintah. Salah satu caranya, sambung Perry, dengan membeli SBN yang akan diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar sekunder.

"Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks Covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan," katanya pada kesempatan yang sama.

Kini, muncul bocoran baru bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan akan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menerbitkan SBN Perumahan.

Pakai Skema Burden Sharing?

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memberikan bocoran bahwa penerbitan SBN Perumahan harus melalui SKB terlebih dahulu. Oleh karena itu, DPR masih menunggu penyelesaian pembahasan di tingkat pemerintah dan bank sentral soal penerbitan SKB untuk SBN Perumahan.

"Kalau pembicaraan di mereka belum selesai, masa minta persetujuan sama DPR," ujar Misbhakun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Sebagai informasi, terakhir kali Sri Mulyani dan Perry Warjiyo menerbitkan SKB ketika memperkenalkan skema burden sharing pada masa pandemi Covid-19. Skema burden sharing digunakan untuk menstabilkan sistem keuangan akibat dihantam pandemi Covid-19.

Lewat skema burden sharing, Bank Indonesia diperbolehkan membeli SBN yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana. Kebijakan tersebut sempat mendapat banyak kritikan karena pemerintah seakan membagi defisit anggaran dengan BI.

Kendati demikian, Misbhakun mengaku tidak tahu apakah nantinya BI bisa akan bisa membeli SBN Perumahan yang diterbitkan Kementerian Keuangan di pasar perdana—bukan sekunder. Dia mengaku kasih menunggu kepastian dari pemerintah dan bank sentral terlebih dahulu.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menyatakan DPR tidak akan mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan SBN Perumahan tersebut. Bagaimanapun, ujarnya, Kementerian Keuangan lebih tahu situasi pasar keuangan.

"Jangan sampai kemudian kami ingin meningkatkan pembangunan tapi kemudian memberikan kontraksi di satu sisi yang lain. Harapan kita pembangunan bisa berjalan, market [pasar] tidak mengalami guncangan," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menyatakan penerbitan SBN Perumahan tidak akan menambah defisit anggaran APBN 2025. Menurutnya, SBN Perumahan merupakan program pemerintah yang sudah dihitung dalam penyusunan APBN 2025.

"Itu bagian dari program pemerintah yang sudah dihitung berapa SBN yang akan diterbitkan, tinggal digunakan untuk apa," klaim Misbhakun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa program Sarapan Gratis yang digagasnya tidak bertujuan untuk menyaingi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh pemerintah pusat.

Pramono menekankan, tidak ada niat sedikit pun untuk menciptakan rivalitas antara program tersebut dengan inisiatif nasional.

“Saya secara khusus ingin meluruskan apa yang menjadi berita dari teman-teman sekalian. Tidak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi rivalitas, tidak ada,” ucap Pramono saat ditemui di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Adapun program Sarapan Gratis pertama kali diperkenalkan oleh pasangan Pramono-Rano pada masa kampanye mereka sekitar Oktober 2024.

Namun, program ini sempat tidak mendapatkan restu dari pemerintah pusat karena dianggap memiliki kesamaan dengan Program MBG yang telah diluncurkan secara resmi pada 6 Januari 2025.

Program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok yang membutuhkan, khususnya anak-anak dan kelompok rentan lainnya.

“Kami melakukan sosialisasi sebelum Pilgub, memang ada rencana keinginan untuk sarapan pagi gratis dan sudah kita bahas di dalam tim transisi maupun rapat-rapat kami sendiri di internal pemerintah Jakarta,” kata Pramono di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

“Tetapi, pada saat retreat yang lalu disampaikan oleh beliau (Kepala BGN) memang ini programnya adalah program Pemerintah Pusat,” lanjut Pramono.

Akibatnya, Pramono sempat membatalkan program sarapan gratis tersebut.

Namun, setelah melalui berbagai diskusi dan pertimbangan, BGN memberikan lampu hijau untuk pelaksanaan program Sarapan Gratis di Jakarta.

Pramono menyatakan tujuan utama dari program Sarapan Gratis adalah untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat Jakarta, terutama bagi anak-anak sekolah, guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Ia menambahkan, program ini dirancang untuk melengkapi inisiatif pemerintah pusat, bukan untuk bersaing.

“Yang ada adalah bagaimanapun Jakarta ingin membuat pelajarnya, siswanya lebih nyaman ketika mereka bersekolah. Kalau sudah dapat makan siang bergizi gratis, kami berpikir kalau memang bisa dilakukan sarapan gratis, kami lakukan,” kata dia.

Pramono menegaskan, Pemprov akan mematuhi keputusan BGN mengenai implementasi program tersebut.

Namun, jika program sarapan gratis tidak mendapat persetujuan penuh, Pemprov akan mengalihkan anggaran program tersebut untuk merenovasi kantin-kantin sekolah di seluruh Jakarta.

“Kalau itu bisa kami lakukan perbaikan, terutama bagi sekolah-sekolah yang mohon maaf, di daerah yang kurang beruntung, kumuh dan sebagainya. Ini pasti akan memberikan dampak yang lebih baik,” ungkap Pramono.

Sulitnya pemantauan terhadap kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan

Yogyakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memprioritaskan siswa dari keluarga kurang mampu agar lebih efektif dan tidak terlalu membebani keuangan negara.

Wisnu di Yogyakarta, Selasa, menyebut program berskala nasional itu berisiko mengalami pemborosan karena sifatnya yang universal, dimana anak-anak dari keluarga mampu pun menerima manfaatnya meskipun sebenarnya tidak membutuhkan.

"Sulitnya pemantauan terhadap kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan," ujar dia.

Dengan anggaran yang terbatas, menurut dia, program itu sebaiknya difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu terlebih dahulu.

Selain itu, Wisnu juga mengusulkan alternatif lain seperti pemberian subsidi bahan pangan bagi keluarga miskin, voucher makanan, atau insentif bagi sekolah untuk menyediakan makanan bergizi dengan pendanaan yang lebih fleksibel.

Menurut dia, tantangan utama dari program ini bukan hanya persoalan anggaran, tetapi juga aspek distribusi dan pengadaan bahan makanan.

Wisnu menilai pemerintah bisa mengambil pelajaran dari negara-negara lain yang telah menjalankan program serupa dengan lebih efektif.

Di Amerika Serikat, misalnya, program makan gratis di sekolah menjadi bagian dari kebijakan nasional dengan skema "Farm to Table" dengan didanai oleh Sustainable Agriculture Research and Education (SARE) dan melibatkan petani, peternak, pendidik, serta komunitas lokal untuk memastikan distribusi makanan lebih merata dan efisien.

"Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem distribusi yang lebih inovatif, memberikan akses terhadap makanan lokal yang bergizi kepada anak sekolah, serta membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah sehingga ongkos logistik lebih murah dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin," ujar dia.

Selain itu, program "National School Lunch Program (NSLP)" yang diterapkan di AS juga bisa menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia. Program ini berfokus pada anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah dan memiliki standar gizi ketat sesuai dengan Healthy, Hunger-Free Kids Act (HHFKA) 2010.

"Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program ini, dengan melibatkan dapur dan pemasok makanan lokal yang terpercaya agar kualitas gizi tetap terjaga," ujar Wisnu.

Ia menilai, pendekatan serupa bisa diterapkan di Indonesia untuk memastikan MBG tidak hanya menjadi kebijakan populis dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Wisnu, jika sistem pengelolaan MBG terlalu sentralistik, ada kemungkinan hanya vendor besar yang akan mendapatkan keuntungan dari pengadaan makanan, sementara petani kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal akan tersingkir.

Agar lebih efektif, ia menyarankan agar pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam pelaksanaan program karena lebih memahami kondisi lokal dan dapat memberdayakan UMKM serta petani kecil dalam penyediaan bahan pangan.

Selain itu, ia juga menyarankan agar pengawasan terhadap program ini diperketat dengan melibatkan audit independen dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan.

Untuk menjamin keberlanjutan program tanpa mengorbankan sektor lain, Wisnu menyarankan agar pemerintah lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran tanpa merugikan sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan.

"Alternatif pendanaan mencakup peningkatan efisiensi belanja pemerintah dengan pemangkasan anggaran sebaiknya dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan sektor penting," kata dia.

Meskipun menuai pro dan kontra, Wisnu memandang potensi positif dari program MBG dalam jangka panjang, terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Dalam jangka panjang, program ini juga dapat berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja," ujar dia.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom sekaligus Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (EQUITAS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan besar terutama dalam aspek distribusi dan pengadaan bahan makanan.

Ia menyebut program berskala nasional ini beresiko mengalami pemborosan karena sifatnya yang universal.

Di sisi lain, anak-anak dari keluarga mampu juga menerima manfaatnya meskipun sebenarnya tidak membutuhkan.

“Sulitnya pemantauan terhadap kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan,” kata Wisnu seperti dilansir dari lama UGM pada Selasa (11/3/2025).

Wisnu mengatakan, untuk mendukung keberhasilan program MBG, pemerintah perlu belajar dari negara lain yang telah menjalan program yang sama.

Seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat saat memberikan makan gratis bagi anak sekolah.

Di AS, disebutnya, program pemberian makan gratis sebagai bagian dari kebijakan nasional dengan skema Farm to Table, dan program ini didanai oleh Sustainable Agriculture Research and Education (SARE) dan melibatkan petani, peternak, pendidik, serta komunitas-komunitas di Amerika Serikat.

“Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem distribusi yang lebih inovatif, memberikan akses terhadap makanan lokal yang bergizi kepada anak sekolah, serta membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah sehingga ongkos logistik lebih murah dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih terjamin,” ungkap Wisnu.

Program lain yang dilakukan AS adalah National School Lunch Program (NSLP) yang menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di Amerika Serikat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.

NSLP menetapkan standar gizi sesuai dengan Healthy, Hunger-Free Kids Act (HHFKA) 2010, antara lain menggunakan makanan lokal dan menyesuaikan menu agar lebih sesuai dengan Pedoman Diet Amerika Serikat.

“Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program ini, dengan melibatkan dapur dan pemasok makanan lokal yang terpercaya agar kualitas gizi tetap terjaga,” tambah Wisnu.

KOMPAS.com/ Nur Khalis Dua siswa di SD Negeri Pandian 1, Kecamatan Kota Sumenep, Jawa Timur saat menikmati menu MBG di kelasnya.

Wisnu mengingatkan untuk menjamin keberhasilan program semacam ini tentu menuntut pengelolaan yang baik agar tidak merugikan petani kecil dan pebisnis lokal.

Jika program ini terlalu sentralistik, menurutnya, hanya vendor besar yang akan mendapatkan keuntungan, sementara petani kecil dan UMKM lokal akan tersingkir.

Agar lebih efektif, ia pun, menyarankan agar pemerintah memprioritaskan daerah dan sekolah dengan tingkat food insecurity tertinggi.

Dengan anggaran yang terbatas, program ini sebaiknya difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu terlebih dahulu.

Ia berpandangan program MBG dapat saja memberikan manfaat signifikan asal dilaksanakan sesuai tepat sasaran seperti fokus pada kelompok rentan.

“Solusi lain yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan subsidi bahan pangan bagi keluarga miskin, voucher makanan, atau insentif bagi sekolah untuk menyediakan makanan bergizi dengan pendanaan yang lebih fleksibel,” ujar Wisnu.

Selain itu, untuk memastikan efektivitas anggaran adalah dengan melibatkan audit independen, dan masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang terkait program ini.

“Pendekatan desentralisasi bisa menjadi strategi yang efektif karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan wilayahnya dan dapat memberdayakan UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan,” terangnya.

KOMPAS.COM/Roberthus Yewen Seminar Sehari tentang Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan oleh Asrama Mahasiswa Katolik Tauboria di Kota Jayapura, Papua, Sabtu (1/3/2025).

Apabila harus melakukan efisiensi, pemangkasan dapat diberlakukan pada belanja birokrasi, perjalanan dinas, pajak progresif untuk kelompok kaya, dan proyek infrastruktur yang tidak mendesak.

“Kita harapkan program ini tidak hanya menjadi kebijakan populis dalam jangka pendek, tapi sungguh mampu menciptakan dampak nyata untuk banyak rakyat,” tutur Wisnu..

Kendati demikian, Wisnu menilai program MBG berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak.

Data Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2023 melaporkan bahwa anak-anak yang menerima makanan gratis berpeluang lebih tinggi memiliki ketahanan pangan dan kesehatan yang lebih baik.

Hal serupa dilaporkan Brookings Institution tahun 2021 yang menyatakan program makan gratis berdampak pada peningkatan kinerja siswa di sekolah.

“Dalam jangka panjang, program ini juga dapat berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja. Jika dalam konteks penanganan stunting, saya kira dampaknya masih perlu dikaji lebih lanjut. Pencegahan stunting harus dimulai sejak usia dini, yaitu sebelum usia lima tahun atau pada golden age of children,” jelasnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap akan ada 700 rumah tidak layak huni (RTLH) yang akan direnovasi di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Renovasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan menggandeng pengusaha swasta.

"Buddha Tzu Chi menyiapkan 500 rumah yang mau dibangun maupun direnovasi," ujar Ara di Sekretariat RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Kementerian PKP semula menggandeng Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Aguan akan merenovasi dan membangun 500 RTLH. Kemudian ada tambahan 200 rumah yang akan direnovasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Ini saya bawa satu orang lagi yang mau bantu. Kadin di sini. Hebat Kadin nih ya. Dia nggak mau kalah dari Buddha Tzu Chi ya. Mau bantu berapa renovasi? Ini berbuat kebaikan," ucapnya.

Sementara itu, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyebutkan ada 232 kepala keluarga yang siap direnovasi rumahnya. Biaya renovasi maupun sewa kontrak untuk warga akan dibiayai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.

Ia mengatakan pembangunan tahap pertama sebanyak 148 unit rumah akan dimulai pada 14 April 2025. Para warga sementara akan tinggal di kontrakan selama 6 bulan mulai 10 April 2025.

"Kontrakan pun sudah dibantu oleh Pak Camat, Lurah Pak Wali, Pak. Itu kisarannya (biaya sewa) antara Rp 800 (ribu per bulan) sampai dengan Rp 1 juta (per bulan) yang nantinya akan ditanggung oleh Buddha Tzu Chi selama 6 bulan. Demikian, Pak. Untuk yang 84 lagi, tadi sudah dibicarakan, setelah 6 bulan, Pak. Jadi, sekitar 8 November itu akan dilakukan tahap kedua," jelas Sri.

Kemudian, Aguan menjanjikan akan membayar uang sewa tambahan selama 3 bulan kalau pembangunan belum selesai dalam 6 bulan. "Tambah 3 bulan (bayar sewa kontrakan)," tuturnya.

Ia pun mengungkapkan anggaran minimum untuk renovasi setiap rumah sebesar Rp 20 juta. "Kalau kita bicara mau buat berapa minimum satu rumah 20 juta, dikali aja," imbuhnya.

Di samping itu, WKU Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal Thomas Jusman menyatakan Kadin Indonesia siap merenovasi 200 rumah warga.

"Pak Menteri tadi memang totalnya 500 rumah, tetapi memang kita sebar ke lima provinsi, salah satunya DKI siap (renovasi) 200 (unit rumah)," tuturnya.

BARU-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Badan Gizi Nasional terkait adanya laporan pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000 per anak.

Isu ini memantik kekhawatiran banyak pihak, mengingat pentingnya program ini bagi masa depan generasi muda Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional kemudian membantah bahwa itu bukan pemotongan, malainkan penyesuaian dengan daerah dan tingkat satuan pendidikan. Anak PAUD dan SD mendapat anggaran Rp 8.000, sementara SMP sampai SMA sebesar Rp 10.000.

Program makan bergizi gratis bukan sekadar proyek sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk kesehatan, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia.

Dugaan adanya pemotongan anggaran bisa menggerus tujuan besar itu. Jika tidak dikelola secara serius dan bersih, maka Indonesia bisa terjerumus ke dalam krisis gizi seperti yang pernah dialami Kolombia beberapa tahun silam.

Jika pemotongan terjadi, maka akan menghilangkan sebagian gizi untuk anak. Potongan Rp 2.000 berarti menghilangkan sebutir telur atau segelas susu dari menu anak-anak.

Laporan pemotongan anggaran ini menjadi pertanda awal yang harus diwaspadai. Apalagi jika dikaitkan dengan potensi praktik korupsi yang kerap mengintai program sosial berskala besar.

Belajar dari kasus di Kolombia

Indonesia harus belajar dari Kolombia, yang pernah meluncurkan program serupa untuk anak-anak miskin.

Kolombia pada 2016, menjadi sorotan dunia ketika program makan bergizi gratis yang ditujukan bagi anak-anak sekolah miskin justru menjadi ajang korupsi sistemik.

Pemerintah Kolombia saat itu mengucurkan anggaran besar untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi anak-anak. Namun pada praktiknya, kontraktor dan pejabat publik bermain mata untuk mengeruk keuntungan.

Laporan investigasi media dan lembaga antikorupsi Kolombia mengungkapkan bagaimana dana yang seharusnya dialokasikan untuk makanan malah dikorup.

Anak-anak sekolah yang seharusnya mendapat asupan lengkap, justru hanya mendapatkan sepotong roti dan air, sementara dana dilaporkan seolah-olah telah menyediakan makanan penuh.

Akibatnya, angka malnutrisi tidak kunjung turun. Bahkan di beberapa wilayah justru meningkat. Kepercayaan publik terhadap pemerintah merosot drastis.

Tragedi Kolombia ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia yang tengah menjalankan program serupa.

Di tengah tantangan bonus demografi yang akan mencapai puncaknya dalam beberapa dekade ke depan, makanan bergizi untuk anak-anak sekolah bukanlah sekadar isu sosial, melainkan persoalan investasi jangka panjang bangsa.

Kita tidak sedang berbicara soal kenyang, tetapi tentang kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Anak-anak yang hari ini diberi makan bergizi, kelak akan mengisi posisi strategis di masyarakat, mulai dari dokter, guru, insinyur, hingga pemimpin bangsa.

Namun, mimpi Indonesia Emas 2045 tidak mungkin terwujud apabila sejak kecil, generasi penerus bangsa harus berhadapan dengan kekurangan gizi dan ketidakadilan sosial akibat korupsi anggaran makan bergizi gratis.

Karena itu, peringatan KPK layak disikapi dengan serius. Pemerintah, khususnya Badan Gizi Nasional yang nantinya akan bertanggung jawab, harus memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan ketat atas program ini.

Setiap rupiah anggaran makan bergizi gratis harus sampai ke piring anak-anak Indonesia.

Mekanisme pelaporan, audit independen, dan keterlibatan masyarakat sipil dalam memantau pelaksanaan program harus dirancang sejak dini.

Lebih penting lagi, pemerintah harus menyadari bahwa menjaga integritas program ini adalah menjaga masa depan bangsa sendiri.

Kita tentu tidak ingin menjadi Kolombia kedua, yang harus menanggung generasi muda dengan kualitas gizi buruk akibat korupsi makan gratis.

Kita tidak ingin mendengar anak-anak Indonesia makan sepotong roti dan air karena "anggaran tidak cukup", padahal di meja pejabat makan siang mewah digelar setiap hari.

Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi cermin komitmen negara terhadap kesejahteraan rakyatnya yang paling rentan—anak-anak.

Jika program ini berhasil, maka kita akan mencetak generasi sehat, kuat, dan cerdas yang siap membawa Indonesia ke masa depan gemilang.

Namun jika gagal, Indonesia akan kehilangan satu generasi emas dan mimpi menjadi negara maju hanya akan tinggal slogan.

Program Makan Bergizi Gratis (MGB) belum terlaksana di Denpasar, Bali. Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar masih menunggu petunjuk teknis (juknis) soal pelaksanaan MBG dari pemerintah pusat.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menegaskan Pemkot Denpasar mendukung program Presiden Prabowo Subianto itu. Pemkot Denpasar telah menyiapkan anggaran pendamping sebanyak Rp 5 miliar.

"Artinya, kami tetap selaku pemerintah daerah pasti mendukung kebijakan pemerintah pusat. Kami mendukung pola ini untuk kepentingan masyarakat," kata Jaya Negara saat dijumpai di kantor DPRD Denpasar, Selasa (11/3/2025).

Pemkot Denpasar, jelas Jaya Negara, juga tengah mencari lokasi yang tepat untuk pembangunan dapur umum MBG. Hal ini dilakukan menindaklanjuti beberapa surat dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditujukan pada Pemkot Denpasar.

"Kemarin memang kami ada sarankan di Peguyangan (sebagai lokasi dapur umum), kayaknya representatif. Kami masih mengkaji, mencari agar bisa berjalan dan tempatnya strategis," jelas Jaya Negara.

Jaya Negara juga belum dapat memastikan program MBG dapat berjalan pertengahan tahun ini atau tidak. Sebab, Pemkot Denpasar sedang menindaklanjuti permintaan dari BGN.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Program Makan Bergizi Gratis (MGB) belum terlaksana di Denpasar, Bali. Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar masih menunggu petunjuk teknis (juknis) soal pelaksanaan MBG dari pemerintah pusat.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menegaskan Pemkot Denpasar mendukung program Presiden Prabowo Subianto itu. Pemkot Denpasar telah menyiapkan anggaran pendamping sebanyak Rp 5 miliar.

"Artinya, kami tetap selaku pemerintah daerah pasti mendukung kebijakan pemerintah pusat. Kami mendukung pola ini untuk kepentingan masyarakat," kata Jaya Negara saat dijumpai di kantor DPRD Denpasar, Selasa (11/3/2025).

Pemkot Denpasar, jelas Jaya Negara, juga tengah mencari lokasi yang tepat untuk pembangunan dapur umum MBG. Hal ini dilakukan menindaklanjuti beberapa surat dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang ditujukan pada Pemkot Denpasar.

"Kemarin memang kami ada sarankan di Peguyangan (sebagai lokasi dapur umum), kayaknya representatif. Kami masih mengkaji, mencari agar bisa berjalan dan tempatnya strategis," jelas Jaya Negara.

Jaya Negara juga belum dapat memastikan program MBG dapat berjalan pertengahan tahun ini atau tidak. Sebab, Pemkot Denpasar sedang menindaklanjuti permintaan dari BGN.

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi

Video: BGN Butuh Rp 25 Triliun Sebulan untuk Percepatan Makan Bergizi