pkp

Kementerian PKP perbaiki hunian di kawasan pesisir lewat program BSPS

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di Kawasan Pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 provinsi untuk 11,697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp255 miliar," ujar Fitrah Nur di Jakarta, Minggu.

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau.

Kemudian Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp30 Miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sedangkan sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) (Hunian Berimbang dan Dana Konversi).

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan program tiga juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis.

Kemudian mengelola sumber pendanaan selain APBN yakni Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock) dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

Tingkat Penjualan Tinggi, Sentul Masih Menjanjikan bagi Bisnis Perumahan

IDXChannel - Kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dinilai masih sangat potensial bagi bisnis di sektor perumahan. Sebab, tingkat penjualan sejak 2020 hingga saat ini cukup bagus dan tinggi yaitu berkisar 70-90 persen.

"Sentul masih bervariasi kenaikannya (tingkat penjualan) 80-90 persen. Proyek baru-baru bisa 70 persen. Masih banyak yang cari karena masih asri, hijau," kata Associate Director Research & Consultancy Department PT Leads Property Services Indonesia (Leads Property) Martin Samuel Hutapea dalam diskusi dan peluncuran buku ‘I Wayan Madik Kesuma: Anak Bali yang Melanglang di Bisnis Properti’, di Sentul, Sabtu (15/2/2025).

Bahkan uniknya, kata dia, saat ini harga-harga hunian tapak di kawasan Sentul sudah mencapai di atas Rp1 miliaran per unit. Bahkan, ada yang mencapai hingga Rp3 miliar.

"Uniknya, 2019 itu harga rata-rata pasar di kawasan Sentul masih Rp800 jutaan, tahun lalu Rp1,3 miliar. Jadi walau tambahan harga berarti 10 persen per tahun, entah itu pemakai langsung atau investor, tapi kan berarti ini investasi yang baik," kata dia.

“Oleh karena itu, selagi masih ada rumah dengan harga sekitar Rp1 miliar di Sentul, maka sekarang merupakan saat yang tepat untuk membeli. Beli sekarang sebelum suatu saat nanti, harganya bisa mencapai Rp2 miliar hingga Rp2,5 miliar, bahkan lebih seperti di daerah Tangerang,” kata Martin.

Apalagi, Martin menuturkan, Sentul memiliki beberapa keunggulan yang setidaknya mencakup aksesibilitas langsung ke Jalan Tol Jagorawi, LRT Harjamukti, AEON Mall, IKEA, rumah sakit, restoran, fasilitas olah raga, rekreasi, sekolah, dan convention hall.

"Belum lagi ada akses tol langsung ke Bandara Sukarno-Hatta lewat Tol Cijago, cukup sejam dari Kota Bogor ke Sukarno-Hatta, padahal dulu butuh 1,5–2 jam," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Founder sekaligus Direktur Utama KAS Group I Wayan Madik Kesuma mengakui bisnis perumahan di Sentul masih sangat potensial. Bahkan, tren pertumbuhan harganya tak kurang dari 8 persen per tahun.

"Griya Laras Sentul (GLS) sejak dipasarkan pada 2017, saat itu, tipe terkecilnya dijual dengan harga Rp500 jutaan per unit, sekarang tipe itu sudah Rp800 jutaan," ujar Wayan.

Saat ini, di Griya Laras Sentul untuk Cluster London harganya Rp1,2 miliar untuk tipe 60/60. Lalu, Cluster Munich Rp1,7 miliar tipe 69/105.

"Saat ini, klaster terbaru kami, yakni Kopenhagen mendapat respons cukup bagus dari konsumen. Sudah ada lima konsumen yang memesan. Padahal, harganya Rp2 miliaran. Kopenhagen mengusung konsep rumah tiga lantai dengan luas tanah berkisar 91 m2 dan 115 m2," kata Wayan.

Dia pun optimistis penjualan di 2025 akan cukup potensial seiring adanya insentif dari pemerintah berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“PPN DTP akan menggerakkan pasar, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah. Apalagi kami punya persediaan rumah siap huni di dua proyek, yaitu di Griya Laras Sentul 50 unit dan di proyek Dramaga, Geriya Selaras sebanyak 90 unit,” ujar Wayan.

Khusus di Griya Laras Sentul, jelas Wayan, pihaknya menghadirkan W Club, yakni club house seluas 1.000 m2. Bangunan serba guna itu dilengkapi dengan kolam renang, gym, dan ruang fungsional yang mampu menampung hingga 200 orang.

“Ruang fungsional ini bisa dimanfaatkan berbagai acara, mulai dari ruang pertemuan, untuk arisan, acara ulang tahun hingga resepsi pernikahan. kehadiran W Club juga dapat meningkatkan nilai properti di Griya Laras Sentul,” ujarnya.

(Dhera Arizona)

Seleksi 400 Inovasi Perumahan, Ridwan Kamil Jadi Juri di BTN Housingpreneur

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil menyeleksi 400 inovasi perumahan di ajang BTN Housingprenuer yang diselenggarakan oleh Bank Tabungan Negara (BTN). Dalam ajang tersebut, Ridwan Kamil mendapat kepercayaan sebagai salah satu juri BTN Housingprenuer.

Ridwan Kamil menyampaikan program pemerintah yakni menyediakan tiga juta rumah membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Apalagi, Kementerian PKP terus berusaha mempercepat eksekusi program tersebut. Menurut pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu, langkah yang dilakukan oleh BTN sudah tepat.

?Saya mengapresiasi BTN yang berinisiasi melaksanakan award bagi inovasi bisnis, inovasi desain, inovasi material baru ramah lingkungan,? ungkap dia saat ditemui usai hadir dalam BTN Awards 2025 di Jakarta International Convention Center, Jakarta pada Minggu (16/2/2025).

Sebagai juri berlatar belakang arsitek, Kang Emil menyampaikan bahwa dia melihat ada banyak terobosan yang muncul dalam ajang tersebut. Menurut pria yang berpengalaman sebagai wali kota Bandung itu, terobosan-terobosan yang muncul sangat luar biasa. Terlebih bila melihat tantangan dunia saat ini. Termasuk diantaranya yang terkait dengan isu climate change.

Kang Emil menyampaikan dirinya sangat senang, bangga, dan merasa terhormat karena bisa terlibat menyeleksi ratusan inovasi yang lahir dari ide cemerlang dan tangan-tangan terampil para peserta. Secara keseluruhan, dia menyampaikan ada 400 inovasi yang muncul melalui ajang BTNhousingprenuer. Angka itu menunjukkan gairah yang besar dari para peserta untuk menghasilkan karya terbaik

?Pilihan juri adalah yang terbaik dan diharapkan akan jadi solusi dan inspirasi untuk Indonesia makin maju,? harapnya.

BTN menyelenggarakan BTN Awards 2025 sebagai apresiasi terhadap ekosistem yang selama ini menunjang penyediaan hunian bagi rakyat Indonesia. BTN menganugerahi para developer yang telah bermitra dengan mereka lewat BTN Property Awards. Sementara mitra bisnis potensial diberi penghargaan BTN Housingpreneur.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyampaikan bahwa pemerintah mendukung ide-ide inovatif dan kreatif yang mengusung budaya nusantara dan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan sebagai referensi bagi pembangunan rumah rakyat. Dia yakin, ide-ide dari pemenang BTN Housingpreneur selaras dengan semangat pemerintah dalam Program Tiga Juta Rumah.

?Kolaborasi ekosistem perumahan akan menjadi kunci sukses pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih maju melalui penyediaan rumah yang layak dan terjangkau. Kami memberikan apresiasi setingginya-tingginya kepada BTN atas perannya yang strategis dalam mendukung perumahan nasional,? katanya.

(cip)

Ridwan Kamil jadi juri 400 inovasi perumahan di BTN Housingpreneur

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil menjadi juri untuk menyeleksi 400 inovasi perumahan di ajang "BTN Housingprenuer" yang diselenggarakan oleh Bank Tabungan Negara (BTN).

Ridwan Kamil dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu, mengatakan, program pemerintah yang menyediakan tiga juta rumah membutuhkan kolaborasi banyak pihak.

Apalagi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus berusaha mempercepat eksekusi program tersebut.

Pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu berpendapat langkah yang dilakukan oleh BTN sudah tepat.

”Saya mengapresiasi BTN yang berinisiasi melaksanakan 'award' bagi inovasi bisnis, inovasi desain, inovasi material baru ramah lingkungan," katanya usai "BTN Awards 2025" di Jakarta International Convention Center, Jakarta, Sabtu (15/2)

Sebagai juri yang berlatarbelakang arsitek, Kang Emil melihat ada banyak terobosan yang muncul dalam ajang tersebut.

Menurut dia, terobosan-terobosan yang muncul sangat luar biasa di tengah tantangan dunia saat ini. Termasuk diantaranya yang terkait dengan isu "climate change" (perubahan iklim).

Kang Emil yang sempat mencalonkan diri sebagai calon gubernur DKI Jakarta di Pilkada 2024 itu mengaku sangat senang, bangga dan merasa terhormat karena bisa terlibat menyeleksi ratusan inovasi yang lahir dari ide berlian dan tangan-tangan terampil para peserta.

Secara keseluruhan, kata dia, ada 400 inovasi yang muncul melalui ajang "BTN Housingprenuer". Angka itu menunjukkan gairah yang besar dari para peserta untuk menghasilkan karya terbaik

"Pilihan juri adalah yang terbaik dan diharapkan akan jadi solusi dan inspirasi untuk Indonesia makin maju," katanya.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyampaikan bahwa pemerintah mendukung ide-ide inovatif dan kreatif yang mengusung budaya nusantara dan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan sebagai referensi bagi pembangunan rumah rakyat.

Dia meyakini ide-ide dari pemenang "BTN Housingpreneur" selaras dengan semangat pemerintah dalam program tiga juta rumah.

Kolaborasi ekosistem perumahan akan menjadi kunci sukses pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih maju melalui penyediaan rumah yang layak dan terjangkau.

"Kami memberikan apresiasi setingginya-tingginya kepada BTN atas perannya yang strategis dalam mendukung perumahan nasional," katanya.

BTN menyelenggarakan "BTN Awards 2025" sebagai salah satu bentuk apresiasinya terhadap ekosistem yang selama ini menunjang penyediaan hunian bagi rakyat Indonesia.

BTN menganugerahi para pengembang (developer) yang telah bermitra dengan mereka lewat "BTN Property Awards". Sementara mitra bisnis potensial diberi penghargaan "BTN Housingpreneur".

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) kini tengah bergeliat mengembangkan unit usaha syariah (UUS) BTN Syariah menuju era baru. Langkah pemisahan atau spin off disiapkan hingga muncul upaya meraup peluang dukungan untuk program 3 juta rumah di era Presiden RI Prabowo Subianto.

BTN Syariah kini tengah genap mencapai usia ke-20. Unit usaha syariah BTN yang berdiri 14 Februari 2005 ini telah menorehkan sederet catatan manis.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan BTN Syariah telah menjadi pemain utama di sektor properti Tanah Air dengan menguasai 28% pangsa pasar pembiayaan perumahan berbasis syariah secara nasional, per Oktober 2024. Khusus di pasar pembiayaan perumahan subsidi syariah, BTN Syariah telah menguasai 90% pasar.

“Setiap tahun, BTN Syariah mencatat pertumbuhan bisnis yang pesat dan kini telah mencapai usia dewasa yang siap untuk melangkah lebih jauh untuk melayani lebih banyak insan yang membutuhkan hunian layak dan terjangkau," ujar Nixon dalam keterangan tertulis pada Jumat (14/2/2025).

BTN Syariah memang telah mencatatkan pertumbuhan rerata per tahunnya (compound annual growth rate/CAGR) sebanyak dobel digit baik dari sisi aset, pembiayaan, pendanaan, hingga laba. Menurut Nixon, kondisi ini terjadi seiring dengan terus meningkatnya kebutuhan hunian layak dan terjangkau di Tanah Air.

Pada 2009, total aset BTN Syariah misalnya baru mencapai Rp2,25 triliun. Kemudian, per akhir 2024 nilai aset BTN Syariah telah menyentuh Rp61 triliun. Secara rata-rata tiap tahunnya, aset BTN Syariah bertumbuh 22,83%.

Kemudian, pembiayaan BTN Syariah tercatat mencapai Rp1,99 triliun pada 2009 dan mencapai Rp44 triliun pada 2024. Rata-rata pertumbuhan pembiayaan di BTN Syariah mencapai 21,31%.

Lalu, raupan dana pihak ketiga (DPK) BTN Syariah per 2009 mencapai Rp1,44 triliun menjadi Rp50 triliun per akhir 2024, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 24,72%.

Dari sisi profitabilitas, laba bersih BTN Syariah mencapai Rp911,42 miliar per 2024, bertumbuh setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 23,35%. Pada 2009, laba bersih BTN Syariah baru mencapai Rp31,72 miliar.

“Selama dua dekade, BTN Syariah membukukan pertumbuhan bisnis yang stabil dari tahun ke tahun ditopang dengan rasio keuangan yang sehat dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian," tutur Nixon.

Nixon menjelaskan rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) BTN Syariah mampu dijaga di bawah 3%, atau 2,87% pada akhir 2024.

Sederet langkah pengembangan produk pun dijalankan. BTN Syariah misalnya pertama kalinya menyalurkan pembiayaan KPR Subsidi iB bernama KPR Sejahtera BTN iB pada 2010. Lima tahun berselang atau tepatnya pada 2015, BTN Syariah mulai menyediakan produk KPR Subsidi Selisih Margin BTN iB untuk permintaan KPR Subsidi syariah.

Pada 2019, BTN Syariah menyediakan KPR Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) BTN iB.

Berlanjut ke 2022, BTN Syariah menjadi mitra pemerintah untuk perumahan rakyat dengan menyediakan pembiayaan Tapera BTN iB, yang terdiri dari Pembiayaan Kepemilikan Rumah Tapera BTN iB, Pembiayaan Bangun Rumah Tapera BTN iB, dan Pembiayaan Renovasi Rumah Tapera BTN iB.

Era Baru Sebagai Bank Umum Syariah

Setelah melewati berbagai capaian tersebut, BTN kini bergeliat membawa BTN Syariah menuju era baru. "Telah tiba saatnya BTN Syariah untuk go to the next level dengan menjadi bank umum syariah [BUS]," kata Nixon.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan berbagai pencapaian BTN Syariah selama dua dekade semakin memperkuat fondasi untuk melangkah masuk ke babak baru dari UUS menjadi BUS. Adapun, era baru itu akan diwujudkan melalui langkah strategis proses spin off yang telah direncanakan rampung sebelum 2025 berakhir.

Hirwandi mengatakan perubahan status menjadi BUS akan membantu BTN Syariah meningkatkan kapasitas bisnisnya, dengan produk dan layanan yang lebih terarah. Tidak hanya di sektor perumahan yang telah dikuasai BTN Syariah, namun berekspansi ke ekosistem halal.

Sebagai contoh langkah ekspansi bisa dilakukan dengan menyasar pasar pembiayaan emas, umroh dan haji plus, pembiayaan korporasi dan UMKM, hingga memperluas segmentasi nasabah prioritas.

Dari sisi pendanaan, dengan menjadi BUS, BTN Syariah diproyeksikan mampu meningkatkan engagement kepada komunitas muslim untuk menghimpun dana pihak ketiga dan dana murah (current account saving account/CASA).

Seiring dengan peningkatan DPK berbiaya rendah atau CASA, BTN Syariah pun berpeluang meraup amunisi yang lebih besar untuk ekspansi pembiayaan dengan margin rate yang lebih murah.

Peluang Dongkrak Pasar Perbankan Syariah

Upaya BTN ini berkelindan dengan keinginan regulator. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang berkeinginan agar pangsa pasar perbankan syariah di Tanah Air semakin besar.

Nyatanya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae membeberkan fakta masih rendahnya pangsa pasar bank syariah di RI saat ini. OJK mencatat aset industri perbankan syariah Tanah Air sebesar Rp935,42 triliun per November 2024. Jumlah tersebut setara dengan 7,45% dari total aset perbankan nasional, tak mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pangsa pasar bank syariah di Indonesia yang hanya 7,45% juga tergolong kecil dibandingkan negara lain, seperti Malaysia. Berdasarkan data Standard & Poor's Financial Service, pangsa pasar bank syariah di Malaysia malahan telah mencapai 36,6% pada 2020, jauh di atas Indonesia.

Padahal, peluang pasar bagi pertumbuhan perbankan syariah itu besar. Indonesia menempati posisi strategis, yakni 87,02% penduduk Indonesia adalah muslim. Nilai konsumsi dari 241,7 juta penduduk muslim merupakan peluang yang besar dan dapat menjadi akseleran pemulihan ekonomi nasional.

Dalam mendorong pasar perbankan syariah di Tanah Air, OJK sendiri menuangkan kebijakan strategis dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023-2027 yang memberikan arah kebijakan dari sisi industri dan masyarakat.

Dalam roadmap tersebut, OJK mendorong akselerasi konsolidasi bank syariah di Indonesia. Adapun, konsolidasi itu dilakukan untuk perbaikan struktur pasar perbankan syariah dengan mendorong hadirnya bank syariah berskala besar lebih banyak lagi dari yang ada saat ini. "Ukuran besar buat lembaga intermediasi itu penting," kata Dian pada beberapa waktu lalu.

OJK juga menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS). Dalam beleid tersebut, terdapat ketentuan bahwa bank yang memiliki UUS dengan share asset lebih dari 50% dan/atau total aset UUS mencapai lebih dari Rp50 triliun wajib untuk melakukan spin off.

OJK memang mengharapkan proses spin off UUS dapat menghasilkan BUS yang kuat. Dengan begitu, pangsa pasar bank syariah di RI pun terkerek.

Direktur Infrastruktur Ekonomi Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir Hidayat juga mengatakan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia saat ini belum ideal dan perlu ditingkatkan, baik secara organik maupun anorganik.

Emir menilai bahwa perbankan syariah akan sulit mengejar ketertinggalan dari bank konvensional tanpa adanya pertumbuhan anorganik.

Sebelumnya, Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan mengatakan peluang pertumbuhan terbuka lebar bagi BTN seiring dengan era baru menuju hadirnya bank umum syariah. BUS besutan BTN menurutnya berpeluang menggairahkan pasar bank syariah Tanah Air.

"Potensi tergolong besar ke depannya, terutama ketika pasar dan daya beli masyarakat mulai membaik," ujar Trioksa kepada Bisnis.

Pengamat Ekonomi Syariah IPB University Irfan Syauqi Beik juga menyebut kehadiran bank umum syariah berskala besar dari BTN akan membuat tingkat persaingan industri menjadi lebih baik. "Kemampuan daya saing terhadap perbankan konvensional juga diharapkan semakin meningkat,” tuturnya.

Dengan adanya persiapan yang mumpuni, apabila bank umum syariah berskala besar ini lahir, maka peta perbankan syariah akan semakin kompetitif. Kualitas layanan juga dinilai akan semakin baik.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah mengatakan terdapat sejumlah potensi bisnis yang prospektif digarap perbankan syariah di Indonesia.

Bank syariah misalnya bisa menarik nasabah dengan menawarkan produk yang berbeda dibandingkan bank konvensional, salah satunya KPR syariah. Apalagi, di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu, KPR syariah dinilai potensial.

Bank syariah juga bisa menghadirkan produk keuangan lain dengan menyasar ekosistem syariah yang luas seperti pendidikan islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf), produk halal, hingga haji serta umroh.

Dukungan Program 3 Juta Rumah

Seiring dengan langkah spin off menuju era baru sebagai bank umum syariah, peluang pengembangan pasar BTN Syariah ke depan pun terbuka lebar dengan adanya program 3 juta rumah di era Presiden RI Prabowo Subianto.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z. Minang menjelaskan program 3 juta rumah diprediksi bakal menyumbang kontribusi hingga Rp300 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Program itu juga dapat mendorong perekonomian daerah lantaran sebanyak 2 juta rumah bakal dibangun di wilayah pedesaan dan pesisir.

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan bahwa program 3 juta rumah diharapkan mampu menekan angka kemiskinan hingga 1,8% pada 2025. Pasalnya, dengan asumsi profit margin 20% Satgas memperhitungkan bahwa terdapat uang bergulir sebesar Rp60 triliun.

Di tengah hadirnya program tersebut, perbankan pun mendapatkan suntikan. Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program pemerintah itu.

Nixon mengatakan BTN Syariah memang telah turut bertransformasi bersama induknya selama 20 tahun ke belakang untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mendukung perumahan nasional. Selama pemerintahan sebelumnya, di era Joko Widodo, BTN Syariah misalnya menjadi akselerator bagi program 1 juta rumah dalam mengurangi backlog perumahan.

BTN Syariah kala itu menyediakan pembiayaan perumahan syariah dengan akad Musyarakah Mutanaqisah, Murabahah, dan Istishna untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah impian dengan kepastian angsuran.

Langkah itu kemudian dilanjutkan ke program 3 juta rumah di era Prabowo Subianto. Nixon menjelaskan langkah BTN Syariah itu dilakukan sebagai bentuk komitmen mendukung pertumbuhan ekonomi dari sektor perumahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai ancang-ancang, BTN Syariah akan mengandalkan infrastruktur dan jaringan outlet BTN Syariah dengan adanya 110 kantor cabang serta kantor cabang pembantu BTN Syariah di seluruh Indonesia.

Dari sisi pendanaan, BTN Syariah bersama induknya juga melakukan sekuritisasi aset KPR dan penerbitan sukuk jangka panjang BTN Tapera.

Sejalan dengan transformasi digital BTN selalu induk, BTN Syariah pun turut terlibat dalam pengembangan ekosistem KPR digital syariah melalui pengajuan KPR secara online melalui aplikasi portal BTN Properti. Terdapat pula ancang-ancang penyiapan aplikasi super atau super app Mobile Banking BTN Syariah yang rencananya akan diluncurkan tahun ini.

Tiga juta rumah rendah emisi untuk Indonesia yang berkeadilan

Padang (ANTARA) - Program tiga juta rumah yang diinisiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan gagasan besar yang lahir dari keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang melihat masih banyak masyarakat di tanah air tidak memiliki rumah atau tempat tinggal yang layak.

Gagasan ini merupakan salah satu bentuk implementasi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden untuk menjamin adanya rumah murah dengan sanitasi yang baik bagi masyarakat. Program unggulan ini tidak hanya mendapat dukungan dari kementerian dan lembaga, tetapi juga dari pihak perbankan terutama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu telah menegaskan komitmennya untuk membantu pemerintahan Presiden Prabowo dalam menyiapkan dan membangun tiga juta rumah setiap tahunnya. Salah satu bentuk dukungan itu ialah upaya menaikkan kuota kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari awalnya sekitar 200.000 naik menjadi 800.000.

Program tiga juta rumah ini bertujuan untuk mengurangi defisit perumahan atau menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat ekonomi bawah, memperbaiki kesejahteraan serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Implementasi tiga juta rumah ini akan dilakukan di kawasan pedesaan, perkotaan dan wilayah pesisir. Khusus di pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengombinasikan pembangunan dan renovasi rumah. Langkah-langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi masyarakat yang selama ini menyewa, atau tinggal di tempat-tempat kumuh dan sangat tidak sehat.

Khusus di Sumatera Barat, BTN Kantor Cabang Padang telah menyalurkan KPR subsidi sejak Januari 2025. KPR subsidi ini disalurkan melalui kantor cabang dan outlet BTN di beberapa daerah seperti Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh hingga Solok.

Menurut Branch Manager BTN Kantor Cabang Padang Sudaryanto, program tiga juta rumah tidak hanya sekadar membangun fisik rumah siap huni, namun juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan.

Oleh sebab itu, rumah-rumah subsidi yang dibangun tersebut menerapkan konsep Environmental, Sosial and Governance (ESG). Program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dan dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern dan tentunya ramah lingkungan.

Program tersebut juga menjadi wujud komitmen BTN dalam memitigasi dampak negatif dari perubahan iklim, sekaligus mempromosikan prinsip-prinsip keberlanjutan.

"ESG BTN berdiri sebagai wujud komitmen BTN untuk mendukung keberlanjutan dan menciptakan dampak positif bagi lingkungan serta masyarakat," kata Sudaryanto.

Pihaknya optimistis BTN mampu membangun rumah subsidi yang berkualitas namun tetap mengedepankan aspek lingkungan. Apalagi, bank didirikan pada 1897 dengan nama Postspaarbank di Batavia itu berpengalaman dalam membangun rumah rendah emisi.

Hal itu dibuktikan dengan pengakuan Global Retail Banking Innovation Awards 2024 yang diadakan oleh The Digital Banker. Dalam ajang internasional itu BTN sukses meraih penghargaan Mortgage Product of The Year-ESG. Dalam prosesnya, BTN mendukung aktivitas ekonomi sirkular yang melibatkan para produsen material bahan bangunan yang ramah lingkungan, para pengembang perumahan, dan konsumen.

"Jadi, program rumah rendah emisi ini menjadi bukti dedikasi BTN dalam mendukung pembangunan perumahan yang nyaman, modern, dan ramah lingkungan," ujar dia.

Halaman berikut: BTN jamin tepat sasaran

Tepat sasaran

Sebagai bagian dari program unggulan dan disubsidi langsung oleh pemerintah, BTN menjamin setiap unit rumah tepat sasaran yang diperuntukkan kepada masyarakat ekonomi lemah. Detilnya, subsidi akan menyasar individu yang sudah berkeluarga namun berpenghasilan di bawah Rp8 juta atau Rp7 juta untuk yang belum berkeluarga. Selain itu, calon penerima KPR subsidi merupakan orang yang belum pernah menerima subsidi pembiayaan perumahan dari pemerintah.

Untuk memastikan program itu betul-betul tepat sasaran BTN telah menyiapkan dan menyusun regulasi yang ketat agar dalam implementasinya tidak ada masyarakat berpenghasilan menengah ke atas memanfaatkan program itu sebagai investasi.

"Skema dan regulasi yang ketat ini semata-mata agar program tiga juta rumah ini tepat sasaran yakni untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, bukan untuk investasi," kata dia menegaskan.

BTN sendiri memiliki produk pembiayaan berupa KPR subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan KPR BTN Tapera (khusus PNS).

Salah satu harapan BTN agar kombinasi skema selisih suku bunga dan FLPP dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, serta perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun merupakan opsi terbaik. Sebab, hal ini tidak membebankan APBN dan dapat membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah. Pasalnya, berdasarkan data BTN hampir 70 persen debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun Ke-10.

Dua skema ini dibuat untuk menjawab kebutuhan masyarakat dimana suku bunga ringan, jangka waktu panjang serta BTN telah menjalin kerja sama dengan hampir seluruh pengembang perumahan dan properti di seluruh Indonesia.

Dalam realisasinya program tiga juta rumah ini akan menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal seperti pedagang, pemilik usaha mikro, dan sektor informal yang saat ini telah mencapai 10 persen dari total penyaluran KPR subsidi BTN.

"Lewat penyaluran KPR subsidi ini BTN membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga sejalan dengan visi kami yakni menjadi mitra utama dalam pemberdayaan finansial keluarga Indonesia," kata dia.

Ia menambahkan program tiga juta rumah bukan hanya sekadar membangun fisik bangunan tetapi juga menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan mendirikan fasilitas pendukung seperti tempat ibadah, taman, taman bermain hingga ruang publik yang ramah.

"Kami melihat dengan kondisi rumah yang layak huni, dekat dengan lokasi pekerjaan maupun akses dapat meningkatkan kualitas hidup sehingga menciptakan kenyamanan," ujarnya.

Halaman berikut: Progran tiga juta rumah menghidupkan rantai ekonomi

Rantai ekonomi

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto mampu menghidupkan rantai ekonomi masyarakat hingga di tataran lokal.

Menurut eks Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 tersebut, inovasi anak negeri berupa bata interlock presisi akan berperan besar menyukseskan program tiga juta rumah setiap tahunnya selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Apalagi, Presiden Prabowo sangat mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.

Di sisi lain, Fahri memprediksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) akan mengambil peran penting karena menjadi pemasok bata interlock presisi untuk pembangunan tiga juta rumah di Indonesia.

Ia menyakini Semen Indonesia Group juga akan memperbanyak kapasitas produksi apabila nantinya bata interlock presisi digunakan secara nasional. Dengan demikian, secara langsung hal tersebut akan menggerakkan ekonomi.

Sejalan dengan itu, pembangunan rumah yang masif di Indonesia merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Tanah Air. Ide pembangunan tiga juta rumah setahun merupakan bukti kehadiran negara dalam menyikapi ketimpangan yang mencolok antara segelintir orang kaya, dan banyaknya masyarakat yang hidup di dalam garis kemiskinan.

Saat ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sedang mengidentifikasi dan menyepakati data untuk merealisasikan program tiga juta rumah setiap tahunnya. Rencananya dalam waktu dekat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial dan beberapa lembaga terkait akan menyepakati data tunggal terkait kemiskinan.

Koordinasi antarkementerian dan lembaga tersebut mengingat data kemiskinan yang selama ini masih simpang siur, atau tidak akurat terutama saat pemerintah membutuhkan pendataan seperti rencana pembangunan tiga juta rumah.

"Program tiga juta rumah akan menyasar masyarakat miskin di antaranya kelompok masyarakat yang tidak memiliki rumah sama sekali atau memiliki rumah namun tidak layak huni," kata dia menegaskan.

Program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto bersama kementerian dan lembaga terkait merupakan salah satu cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berkeadilan seutuhnya, termasuk dari sisi hunian yang layak.

Kementerian PKP perbaiki hunian di kawasan pesisir lewat program BSPS

Kementerian PKP perbaiki hunian di kawasan pesisir lewat program BSPS

Kementerian PKP perbaiki hunian di kawasan pesisir lewat program BSPS

Kementerian PKP perbaiki hunian di kawasan pesisir lewat program BSPS

Kementerian PKP perbaiki hunian di kawasan pesisir lewat program BSPS

Tingkat Penjualan Tinggi, Sentul Masih Menjanjikan bagi Bisnis Perumahan

Seleksi 400 Inovasi Perumahan, Ridwan Kamil Jadi Juri di BTN Housingpreneur

Kementerian PKP perbaiki hunian di kawasan pesisir lewat program BSPS

Ridwan Kamil jadi juri 400 inovasi perumahan di BTN Housingpreneur

Era Baru BTN Syariah, Ikhtiar Spin Off hingga Dukungan Program 3 Juta Rumah

Peluang Dongkrak Pasar Perbankan Syariah

Dukungan Program 3 Juta Rumah

Tiga juta rumah rendah emisi untuk Indonesia yang berkeadilan

Grand Morotai Residence, Pilihan Rumah Subsidi Murah