Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Ending Syarifuddin berpendapat pembiayaan program makan bergizi gratis lebih baik menggunakan dana infak dan sedekah ketimbang dana zakat.

"Kalau dana infak-sedekah memungkinkan saja," kata Ending di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/1).

Menurutnya, penggunaan dana infak dan sedekah untuk program MBG bisa menjadi jalan alternatif atas wacana penggunaan dana zakat untuk program MBG.

"Iya bisa begitu alternatifnya. Kalau dana zakat itu kan harus mustahik dan harus muslim," ucap dia.

Ending menyebut pengelola lembaga zakat, infak, dan sedekah tak sekedar mengurus dana zakat belaka melainkan juga dana infak dan sedekah.

Ia menjelaskan jika zakat memang secara spesifik memiliki delapan macam atau golongan penerima.

Delapan golongan yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, riqab atau hamba sahaya, dan gharim atau orang yang memiliki utang dan kesulitan melunasinya.

Lalu, golongan mualaf atau orang yang baru memeluk agama Islam, fiisabilillah (pejuang agama Islam), ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh), dan amil (orang yang menyalurkan zakat)

"Jadi kalau anak didik yang masuk kategori fakir miskin itu bisa memungkinkan. Artinya sejauh terkait itu memungkinkan lembaga amil zakat berkontribusi terhadap makan bergizi gratis ya," ucapnya.

Usulan MBG turut dibiayai dana zakat muncul dari Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin.

Sultan menyebut perlunya keterlibatan masyarakat pada program ini, contohnya melalui dana zakat yang dilibatkan dalam program makan gratis bergizi ini.

Ia juga berpandangan wacana ini dapat membantu meringankan pemerintah mencukupi besaran anggaran program tersebut.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 185 pemerintah daerah (pemda) telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat kecil.

Daerah tersebut juga telah mempercepat pelayanan PBG. Kebijakan ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat segera memiliki hunian.

"Harapan kami dengan kedatangan di Sumedang ini, ini tolong diberitakan, karena ini kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat, utamanya yang kurang mampu, teman-teman media, tolong di-highlight betul, bahwa sudah ada 185 daerah [yang menerapkan]," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dirinya memberikan tenggat hingga 31 Januari 2025 kepada daerah yang belum menerapkan kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG.

Bahkan, sebagai wujud komitmen, dia berencana memberikan surat teguran kepada daerah yang belum menerapkan kebijakan dan mempublikasikannya kepada publik.

"Setelah nanti, 31 Januari, saya akan absen, daerah-daerah mana yang mengeluarkan peraturan kepala daerah [soal pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR], saya akan sampaikan ke publik daerah-daerah itu," ujarnya.

Selain itu, Tito mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang yang telah memberlakukan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG.

Pemkab Sumedang juga mampu mempercepat layanan PBG. Ia percaya kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat kecil yang ingin memiliki tempat tinggal.

"Kami berterima kasih banyak kepada Sumedang, kepada Sekda dan Penjabat (Pj.) Gubernur," ucap Tito.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kebijakan penghapusan tersebut merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk mempermurah bahkan menggratiskan hunian bagi MBR.

Pemerintah juga mendorong agar pelayanan publik seperti mengurus PBG semakin mudah.

Dirinya juga berterima kasih kepada Mendagri Tito dan jajaran Pemda karena telah membantu tugas Kementerian PKP dalam menyediakan tiga juta rumah bagi MBR.

Menurutnya, semua program yang dicanangkan pemerintah dapat terwujud karena adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak.

"Berkat bantuan Bapak Mendagri, ini sudah jelas, tiga yang gratis, satu PBG gratis, dua BPHTB gratis, dari Menteri Keuangan PPN gratis dan yang mempermudah adalah PBG dari 45 hari, jadi 10 hari," pungkas Ara.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menilai usulan Gubernur terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait penggunaan APBD dalam membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah ide baik.

Menurutnya, dengan adanya bantuan dari APBN, maka dana yang masuk bisa dilakukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat.

"Tentu saja bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," katanya kepada wartawan melalui pesan singkat, Rabu (15/1/2025).

Lebih lanjut, Dadan menyebut terdapat 3 hal yang bisa dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan BGN dalam program andalan dari Presiden Prabowo Subianto itu.

Dadan memerinci bahwa Pemda dapat menyiapkan infrastruktur, lalu melakukan pembinaan masyarakat untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya lokal. Terakhir, beberapa dinas dapat bersama menyalurkan bantuan terutama untuk ibu hamil/menyusui dan anak balita.

Namun, dia melanjutkan bahwa terkait dengan usulan penggunaan keterlibatan APBD dalam program masih baru dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Sudah kami koordinasikan dengan pak Mendagri," katanya.

Di sisi lain, terkait dengan wacana penggunaan Zakat pun, Dadan melanjutkan bahwa instansinya akan fokus dalam menggunakan dana yang sudah tersedia dari APBN.

“BGN fokus dana APBN Rp71 triliun dulu ya,” pungkas Dadan.

Jakarta -

Wakil Ketua DPR RI Fraksi Golkar Adies Kadir menilai usulan penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG) perlu dikaji dahulu. Dia mewanti-wanti pendanaan program pemerintah itu justru dapat menimbulkan tuduhan gratifikasi.

"Mungkin usulannya bagus tapi kita kan di DPR harus mengkaji karena kadang-kadang orang zakat misalnya, 'saya mau zakat khusus untuk si A berangkat umrah, karena kita lihat dia rajin ibadah, tapi tidak mampu'. Kan nggak mungkin peruntukan itu kita serahkan kemudian diambil untuk makan bergizi gratis," kata Adies kepada wartawan di kantor DPP Ormas MKGR, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Adies menilai pemerintah pun sudah memiliki mekanisme pendanaan sebelum menggelar program MBG. Pemerintah, kata dia, suda melakukan pengkajian sebelum kebijakan ini diterapkan.

"Pemerintah ini sudah mempelajari dengan baik dan pemerintah, tentunya Pak Presiden, memutuskan untuk memberikan makan bergizi gratis itu sudah ada gambaran untuk diambil dari mana gitu," ungkapnya.

Waketum Golkar ini juga memandang bahwa zakat biasanya sudah ada peruntukannya. Namun, jika memang ada zakat yang diperuntukkan bagi pendanaan program MBG, Adies mewanti-wanti pemerintah harus berhati-hati.

"Cuma kan pemerintah juga harus berhati-hati juga begitu karena kan semuanya melalui pemerintah. Nanti dituduh lagi gratifikasi, kan repot juga. Jadi perlu aturan, kalaupun ada zakat, zakat yang model seperti apa," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai program MBG. Menurutnya, program andalan Prabowo itu dapat melibatkan masyarakat dari segi pembiayaannya.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya, zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Simak juga Video: Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?

[Gambas:Video 20detik]

(fca/lir)

Jakarta -

Menteri Ekonomi dan Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya mengatakan pihaknya siap memberikan pelatihan juru masak program makan bergizi gratis. Dia mengatakan pelatihan akan melibatkan chef profesional.

Hal itu disampaikan Riefky setelah bertemu dengan Kepala Staf Presiden AM Putranto di kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025). Keduanya membahas sejumlah hal, termasuk keterlibatan Kementerian Ekraf dalam program tersebut.

"Tentu Kementerian Ekonomi Kreatif tidak masuk kepada suplai makanannya atau memilih tukang masaknya tidak, tapi kami siap juga memberikan pelatihan-pelatihan terhadap para juru masak dengan melibatkan chef-chef yang menjadi mitra dari Kementerian Ekonomi Kreatif itu misalnya," ujar Riefky.

Riefky mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait usulan itu. Pihaknya berkolaborasi untuk program makan bergizi gratis.

"Saat ini kembali kami masih berkoordinasi dengan BGN, karena kami rencana untuk bertemu tetapi karena satu dan lain hal. Tapi intinya bahwa kami siap men-support dan sudah mendahului melatih juga para juru-juru masak ini di beberapa kota besar dan sudah dilakukan juga," ujarnya.

Pihaknya juga bicara mengenai food estate. Riefky mengatakan pihaknya bisa membantu masyarakat setempat untuk melihat potensi ekonomi kreatif di wilayah sekitar kawasan.

"Kami tidak masuk ke sektor pertaniannya, tetapi membantu masyarakat di sekitar kawasan untuk melihat potensi-potensi ekonomi kreatif termasuk yang dimiliki oleh anak-anak muda di sekitar kawasan Merauke untuk kami juga dukung dan memberikan pelatihan termasuk juga income yang sustain terhadap pelaku-pelaku ekraf di kawasan food estate tersebut," ujarnya.

Simak juga Video: Partai Demokrat: Makan Bergizi Gratis Program Pro Rakyat, Harus Didukung

[Gambas:Video 20detik]

(eva/haf)

PONTIANAK, KOMPAS.com - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson menjelaskan, anggaran program makan bergizi gratis (MBG) Rp 15.000 per porsi.

Harga tersebut termasuk untuk membiayai operasional dapur, tenaga memasak hingga distribusi.

“Jadi Rp 15.000 ini, yakni Rp 10.000 untuk bahan makanan, Rp 5.000 untuk operasional dapur hingga pendistribusian,” kata Harisson saat dihubungi, Rabu (15/1/2025).

Harisson menerangkan, tidak ada alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menyubsidi program makan bergizi gratis.

“Program MBG ini murni dari pemerintah pusat dalam hal ini Badan Gizi Nasional,” ungkap Harisson.

Harisson melanjutkan, program makan bergizi gratis (MBG) dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Di mana, petugas-petugas BGN sudah ada di Kalbar.

“Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota hanya memantau dan membantu untuk kelancaran program,” kata Harisson.

Harisson menerangkan, ke depan, ketika program MBG sudah ditentukan lokasinya, dan sudah mendapatkan persetujuan BGN, maka tidak boleh disetop, akan terus dilanjutkan.

“Yang menentukan pasti atau tidaknya dan di lokasi dimana saja itu Badan Gizi Nasional,” ucap Harisson.

Harisson menjelaskan, setiap mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur akan melayani sekitar 3.000-3.500 pelajar dari TK sampai SMA.

“TK sampai SMA ini dipilih yang terdekat dari lokasi mitra SPPG. Radiusnya maksimal 6 km dari dapur,” ungkap Harisson.

Sebagaimana diketahui, program makan bergizi gratis di Kalbar rencananya dimulai 20 Januari 2025 mendatang.

Pemprov Kalbar telah melihat salah satu mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pontianak, Kalbar.

Harissin menjelaskan, dalam peninjauan tersebut diperhatikan adalah kelengkapan dapur.

“Alat masak yang dipersyaratkan harus dari bahan stainless steel, termasuk tempat wadah makanan 5 sekat food tray atau ompreng yang juga harus dari bahan stainless steel,” ungkap Harisson.

Selain itu, Harisson juga melihat mobil distribusi yang disiapkan, antara lain dipersyaratkan dalam mobil box tersebut suhunya harus suhu kamar, ada rak sesuai ukuran food tray dan harus tertutup rapat.

“Ini untuk memastikan makanan yang tersaji ke pelajar akan tetap steril tidak terkontaminasi bakteri,” jelas Harisson.

Tangerang: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berharap para pengembang yang membangun perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi yang strategis. Misalnya dekat dengan transportasi umum agar penghuninya bisa beraktifitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi yang layak, terjangkau serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman , bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata Ara dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Januari 2025.

Menteri Ara mengatakan, kunjungan kerja ini untuk memastikan pengembang bertanggung jawab membangun rumah yang bagus kualitasnya dan bermanfaat, karena untuk kepentingan rakyat.

"Nantinya rumah subsidi juga akan di programkan rumah untuk guru-guru, TNI dan Polisi," ungkap dia.

Komisioner BP Tapera Heru meminta agar pengembang perumahan memiliki standar fasilitas-fasilitas rumah layak huni yang sudah terpenuhi semua seperti kualitas yang rapi, ada meja, dapur, dan kamar mandi yang layak.

"Serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan warga juga disediakan agar tidak ada komplain saat pengghunian dan masyarakat senang tinggal di perumahan subsidi," ujar dia.

Dalam kunjungan ini Menteri Ara berbincang dengan salah seorang penghuni Perumahan Puri Delta Tigaraksa bernama Lia (25). "Kami baru tinggal 1 bulan disini, kebetulan suami bekerja di Jakarta dengan transportasi kereta yang jarak stasiun dari perumahan hanya 600 meter. Saat akad kami DP 500 ribu dan cicilan flat Rp1,3 juta untuk 15 tahun," kata Lia.

Perumahan Puri Delta Tigaraksa terletak di Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, berdiri di atas lahan seluas 36 Ha dengan jumlah rencana unit sebanyak 3229 unit dimana per Desember 2024 sudah terakadkan sebanyak 1698 unit.

Perumahan ini berjarak hanya sekitar 600 m dari Stasiun Tigaraksa yang memiliki akses ke Jakarta dan Merak. Aksesbilitas kawasan Puri Delta Tigaraksa juga terhubung langsung dengan dua ruas jalan kabupaten yakni Ruas Jasinga Tenjo dan ruas menuju Stasiun Kereta Api Tigaraksa.

(KIE)

Kebijakan-kebijakan yang masuk Astacita didukung Bank Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung menyebutkan dana Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) banyak dimanfaatkan perbankan untuk penyaluran kredit sektor perumahan.

"Monitoring kami menunjukkan realisasinya, hampir semua digunakan insentif itu untuk penyaluran kredit di sektor-sektor perumahan," katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Januari 2025 di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Juda terkait dukungan bank sentral terhadap program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Juda mengatakan sektor perumahan sudah masuk dalam sektor-sektor prioritas kebijakan KLM BI.

Ke depan, KLM di sektor-sektor yang merupakan prioritas program pemerintah, termasuk perumahan, akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

"Kebijakan-kebijakan yang masuk Astacita didukung Bank Indonesia," kata Juda.

Mulai 1 Januari 2025, insentif KLM BI disalurkan pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain perumahan rakyat, konstruksi, dan realestat, BI menyampaikan bahwa sektor yang menjadi prioritas KLM juga pertanian, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, ultra mikro, dan hijau.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa penurunan suku bunga acuan atau BI-Rate menjadi 5,75 persen salah satunya akan mendorong penyaluran kredit.

Selain itu, suku bunga yang rendah juga membuat operasi moneter lebih ekspansif serta meningkatkan insentif langsung dari BI kepada perbankan untuk penyaluran kredit.

"Suku bunga kalau turun, tentu saja bank lama-lama akan memilih menyalurkan kredit daripada di SBN maupun SRBI," kata dia.

Meskipun insentif KLM ditujukan bagi seluruh bank, Perry mengingatkan bahwa kondisi likuiditas dari masing-masing bank akan sangat bergantung dari manajemennya yang dilakukan secara internal.

Hingga minggu kedua Januari 2025, BI telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp295 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar Rp36 triliun dari Rp259 triliun pada akhir Oktober 2024.

Secara rinci, insentif tersebut telah disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp129,1 triliun. Kemudian, bank bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp130,6 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp29,9 triliun, serta kantor cabang bank ssing (KCBA) sebesar Rp5 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Adies Kadir, menilai usulan penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagus, namun tetap perlu dikaji oleh Parlemen.

Sebab, Adies menyebut zakat bersifat perorangan, sedangkan program Makan Bergizi Gratis berasal dari pemerintah.

"Mungkin usulannya bagus, tapi kita kan di DPR harus mengkaji karena kadang-kadang orang zakat, misalnya, saya mau zakat khusus untuk si A berangkat umrah, misalnya, karena kita lihat dia rajin ibadah tapi tidak mampu," kata Adies di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

"Kan nggak mungkin peruntukan itu kita serahkan kemudian diambil untuk makan bergizi gratis," sambungnya.

Lebih lanjut, Adies berpandangan pemerintah juga sudah memiliki mekanisme pendanaan sebelum menggelar program Makan Bergizi Gratis.

"Pemerintah ini sudah mempelajari dengan baik, dan pemerintah tentunya Pak Presiden memutuskan untuk memberikan makan bergizi gratis itu sudah ada gambaran untuk diambil dari mana," ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menilai zakat sudah ada peruntukannya tersendiri, kecuali memang ada orang yang ingin berzakat untuk program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, pemerintah perlu sangat berhati-hati jika ingin mengimplementasikan usulan zakat untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis.

"Cuma kan pemerintah juga harus berhati-hati juga begitu karena kan semuanya melalui pemerintah. Nanti dituduh lagi gratifikasi, kan repot juga. Jadi perlu aturan, kalau pun ada zakat, zakat yang model seperti apa," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Sultan Najamudin Bachtiar.

Menurut dia, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program Makan Bergizi Gratis karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Wacana ini lantas menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masyarakat fakir miskin.

Tentu saja bisa direalisasikan dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan perlunya pelibatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mempercepat capaian implementasi.

"Tentu saja bisa direalisasikan dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," kata Dadan Hindayana melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Menurut Dadan, terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan bersama antara pemerintah daerah (pemda) dan BGN, yakni menyiapkan infrastruktur, membina masyarakat untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal dalam memasok bahan baku, serta bekerja sama dalam menyalurkan bantuan kepada kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Terkait hal itu Dadan telah mengomunikasikan kebutuhan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku otoritas berwenang.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk memastikan kelancaran implementasi di daerah," ujar Dadan.

BGN juga menargetkan untuk melayani jutaan penerima manfaat Program MBG sepanjang tahun ini, dengan alokasi APBN sebesar Rp71 triliun.

Pada tahap pertama, kata Dadan, dari Januari hingga April BGN menargetkan 3 juta penerima manfaat melalui 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selanjutnya, antara April hingga Agustus, jumlah penerima manfaat akan meningkat menjadi 6 juta orang, melalui 2.000 satuan pelayanan.

Pada akhir Agustus hingga Desember BGN berharap dapat melayani 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat melalui 5.000 satuan pelayanan.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ekonomi Kreatif (Menekraf) Teuku Riefky Harsya mendorong agar perusahaan rintisan atau startup turut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Teuku melanjutkan bahwa pihaknya bakal melakukan komunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk merealisasikan peluang agar startup, khususnya perusahaan Tanah Air dapat turut mendukung program andalan Presiden Prabowo Subianto.

“Tentu kami melihat peluang itu [startup berkontribusi]. Bagaimana karya anak bangsa juga bisa dilibatkan dalam proses ini. Kami ingin melihat peluang para pelaku ekraf termasuk startup bisa terlibat dalam program prioritas nasional, terutama juga program makan gratis bergizi ini,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Rabu (15/1/2025).

Lebih lanjut, Teuku melanjutkan bahwa ada banyak cabang fokus dari startup di Indonesia. Mulai dari yang berfokus di makanan dan minuman (mamin) atau foodtech, startup perjalanan, startup pertanian dan lainnya.

Menurutnya, peluang agar rintisan dapat berkolaborasi dengan pemerintah khususnya untuk mendukung lancarnya makanan gizi gratis dapat dilakukan atau direalisasikan.

Meski begitu, Sekjen Partai Demokrat itu mengatakan bahwa nantinya keputusan akhir akan tetap berada di tangan BGN, karena instansi tersebut tentu memiliki standar-standar dalam memilah pihak yang menjadi vendornya atau terlibat dalam program mereka.

“Tetapi tentu pelaku-pelaku startup yang terkait dengan sektor ini tentu juga menjadi binaan kami,” ucapnya.

Di sisi lain, Teuku juga mendorong pelaku ekraf untuk dilibatkan dalam program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun itu.

“Kami siap men-support dan sudah mendahului melatih juga para juru-juru masak ini di beberapa kota besar dan sudah dilakukan juga. Intinya kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif tentu siap untuk berkolaborasi lebih lanjut,” pungkas Teuku.

KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah bertujuan untuk memberikan makanan yang tidak hanya sehat tetapi juga beragam.

Dari beberapa foto menu yang beredar di media sosial, sumber karbohidrat yang ada pada mayoritas menu tersebut adalah nasi.

Padahal, Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat, DR. dr. Tan Shot Yen, M.hum mengatakan, sumber karbohidrat tidak harus selalu nasi.

Ada berbagai alternatif sumber karbohidrat lainnya juga dapat dimasukkan dalam menu program ini.

“Pemerintahnya sendiri lewat jubir presiden juga sudah mengatakan kalau karbohidratnya bukan cuma nasi. Bisa kentang, papeda, makanan khas di Indonesia Timur,” ujar Tan kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2025).

Ia menyarankan, ada beberapa pilihan alternatif sumber karbohidrat pengganti nasi seperti ubi, jagung, kentang, atau singkong.

Variasi sumber karbohidrat ini tidak hanya memberikan manfaat gizi, tetapi juga memperkenalkan keragaman pangan lokal kepada anak-anak.

“Boleh-boleh saja kalau memang nasinya diganti dengan karbohidrat seperti ubi, jagung, kentang, atau singkong, itu bagus sekali untuk anak,” katanya.

Namun, Tan menyoroti satu hal penting yang kerap terabaikan, yaitu kebiasaan makan anak.

Anak-anak yang terbiasa makan nasi sebagai karbohidrat utama mungkin sulit menerima penggantinya tanpa proses pengenalan terlebih dahulu.

“Tapi pertanyaannya, anak bakal makan tidak? Kalau anak-anak itu tidak biasa makan karbohidrat lain selain nasi, tidak mungkin suka juga mereka,” ujarnya.

Untuk itu, ia menegaskan, perlu diadakan program edukasi atau sosialisasi yang mengajak anak untuk gemar mengkonsumsi sayuran, sebelum implementasi menu.

“Harus ada yang namanya pre-education program. Kalau tidak biasa makan karbohidrat lain selain nasi, jangan harap mereka akan suka, jika tidak diberi tahap pengenalan,” katanya.

Program edukasi ini, harus melibatkan keluarga, sekolah, dan seluruh elemen yang berperan dalam mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis.