Sumedang -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan kenangan manis bersama masyarakat Sumedang. Ara juga memuji sosok Bupati Sumedang terpilih Dony Ahmad Munir.

Ara menginginkan pentingnya memiliki sumber daya manusia yang baik. Menurutnya para kepala daerah yang telah di pilih di Jawa Barat adalah sosok terbaik bangsa Indonesia.

"Saudara-saudara pilihlah orang dengan sumber daya manusia yang terunggul. Seperti saudara memilih Dedi Mulyadi, seperti saudara memilih Dony. Ini adik saya menjadi Bupati Sumedang," ujar Ara, di Desa Cibeureum Kulon, Cimalaka, Sumedang, Rabu (15/1/2025).

Ara mengaku sosok Dony Ahmad Munir akan bisa membawa Sumedang lebih baik lagi. "Kang Dony saya doakan betul agar ada perubahan. Karena anda adalah orang-orang unggulan yang dipilih rakyat. Gunakanlah waktu berharga itu untuk mengubah nasib rakyat kita," katanya.

Ara mengaku memiliki kenangan manis bersama masyarakat Sumedang. Pasalnya dirinya pernah menjadi anggota DPR RI dengan daerah pemilihan (dapil) Subang, Majalengka, dan Sumedang.

"15 tahun saya mewakili Majalengka, Subang, Sumedang. Saya ucapkan terimakasih, karena tanpa rakyat Sumedang saya tidak akan sampai di Jakarta dan tanpa rakyat Jawa Barat saya tidak akan sampai di Senayan," jelasnya.

Dia menambahkan dalam perjalanan hidupnya tidak akan pernah melupakan Sumedang. Sehingga hal tersebut masih diingat selalu olehnya.

"Tidak akan mungkin saya melupakan sejarah bagaimana saya berangkat dan berasal. Terimakasih rakyat hatur nuhun buat rakyat sumedang dan rakyat jabar," ucapnya.

Karena itu ia berharap Sumedang lebih terkenal lagi di bidang pariwisata. Ia menitip pesan agar kawasan Jatigede dimaksimalkan untuk mendatangkan wisatawan ke Sumedang.

"Kita harus sering bikin event di Jatigede," ujarnya kepada Dony saat santap makan siang di RM Sederhana usai acara Peringatan Hari Desa.

Sementara itu Dony mengatakan ia akan lebih berusaha membawa Sumedang lebih maju di kepemimpinannya yang kedua. Ia pun berterimakasih kepada Ara yang selama ini mendukungnya. "Insya Allah ke depan Sumedang akan lebih maju," ujar Dony.

(orb/orb)

REPUBLIKA.CO.ID, MUKOMUKO - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu Abdiyanto meminta aparat penegak hukum mengusut perambahan hutan di daerahnya. Sebab, perbuatan itu merusak ekosistem dan membuat harimau kehilangan habitatnya.

"Kita setuju masalah ini diusut tuntas aparat penegak hukum, karena perbuatan itu membuat harimau turun ke permukiman warga," kata Sekda Kabupaten Mukomuko Abdiyanto di Mukomuko, Rabu (15/1/2025).

Ia mengatakan hal itu setelah seorang warga Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, bernama Ibnu Oktavianto (22) ditemukan meninggal dunia di kebun kelapa sawit milik Ari Cahyono pada Selasa (7/1).

Kemudian, satu ekor sapi milik Deden Nurjamil, warga Desa Mekar Jaya, Kecamatan Teras Terunjam yang berbatasan dengan Desa Tunggal Jaya juga ditemukan mati akibat dimangsa harimau.

Menurutnya, mengapa harimau masuk ke permukiman penduduk di daerah ini akibat habitatnya diganggu, hutan yang selama ini menjadi habitat harimau dirambah oleh pihak yang bertanggung jawab.

Terkait dengan kemunculan hewan buas di daerah ini, katanya, meresahkan warga apalagi sudah ada korban seorang warga dan satu ekor sapi, dan semua ini tidak terlepas dari dampak perambahan hutan oleh orang tidak bertanggung jawab.

Untuk itu, menurutnya, solusinya bukan sekadar bagaimana menangkap hewan buas itu, tetapi bagaimana memastikan habitat hewan buas terjaga dengan baik dan terpelihara supaya hewan buas tidak keluar habitatnya.

Selanjutnya, ia juga mengajak semua pihak terkait untuk bersinergi dalam mencegah terjadinya perambahan kawasan hutan supaya tidak terjadi konflik harimau dan manusia di daerah ini.

Dalam masalah ini, katanya, pemerintah daerah akan memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian alam karena kalau alam terganggu berdampak pada kehidupan manusia.

Selain pemerintah daerah, semua pihak juga harus mengambil peran sesuai tugas dan ketenangan agar kembali tercipta ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

JAKARTA - Gerakan Pemuda (GP) Ansor tidak masalah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) memakai dana zakat termasuk infaq, sadaqah, dan wakaf (ziswaf). Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin menilai pada dasarnya ziswaf adalah untuk kemaslahatan umat.

"Saya kira memang sepanjang fungsinya buat tujuan utama ZIS itu enggak ada yang salah," kata Addin Jauharudin atau Gus Addin kepada awak media di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Dia pun mengatakan bahwa sesuai dengan definisinya ziswaf memiliki peruntukan untuk membantu masyarakat sehingga tak jadi masalah menjadi digunakan untuk program makan bergizi gratis.



"Secara pemahaman atau definisi, nama ziswaf itu memiliki peruntukan masing-masing membantu masyarakat. Tapi yang paling penting, di luar ziswaf itu menggalang partisipasi swasta," tuturnya.

Sehingga, kata Gus Addin, program makan bergizi gratis bisa dijalankan dengan kolaborasi tanpa harus mengandalkan 100% dari anggaran negara.

"Jadi kolaborasi semi pentahelix, antara pemerintah, masyarakat, industri, bahu-membahu, jadi tidak 100 persen mengandalkan negara. Tapi intinya apa yang bisa dikerjakan oleh kita. Intinya adalah bagaimana tokoh industri peduli dengan lingkungan sekitar," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis. Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang, bahkan ia mengusulkan agar bisa dibiayai dana zakat.

Usulan ini dilayangkan Sultan sekaligus merespons program MBG dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan investasi bagi sumber daya manusia (SDM) Indonesia untuk mencapai generasi emas.

"Jangan punya pikiran bahwa program Makan Bergizi Gratis hanya buang-buang anggaran saja. Ini adalah investasi sumber daya manusia, supaya generasi emas ke depan tumbuh dengan cerdas, tangguh, kompetitif, dan berakhlak bagus,” kata Menteri Karding, sebagaimana keterangan tertulis KP2MI pada Rabu (15/1).

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Karding saat mengunjungi salah satu daerah asal sumber Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang anak-anaknya tengah memperoleh manfaat program MBG, di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tarbiyatul Athfal, Tangerang Selatan, Banten, Rabu.

Menteri Karding menilai investasi SDM bukan menjadi prioritas pemerintahan di masa lalu sehingga dampaknya terasa saat ini. Namun demikian, hal itu, katanya, telah diantisipasi Pemerintahan Prabowo Subianto dengan peningkatan program-program untuk peningkatan kualitas SDM.

"Akhirnya sampai sekarang Indonesia merdeka, kita tertinggal dengan negara berkembang lain di berbagai bidang. Peningkatan SDM selain dengan pendidikan, dapat dimulai dari makanan sehat di awal masa pertumbuhan," katanya.

Lebih lanjut, Menteri Karding menjelaskan bahwa dana dari pusat untuk pengadaan bahan makanan hingga tenaga berasal dari desa penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis.

Dengan adanya program tersebut, dia berharap ekonomi desa dapat terus berjalan.

"Kaitan MBG dengan KemenP2MI, kami mendorong yang mendapat program MBG ini berada di daerah kantong-kantong pekerja migran Indonesia dahulu. Karena kami harus memperhatikan juga keluarga yang ditinggalkan para pekerja, termasuk anak mereka," ujarnya.

Wamen P2MI Christiani Aryani, yang turut serta dalam kunjungan tersebut dan berbincang saat para pelajar menyantap makanan dari program tersebut, mengatakan dirinya memperoleh informasi bahwa sebagian siswa-siswi tersebut tidak memiliki orang tua.

Kondisi itu membuat mereka jarang sekali mendapat makan siang dengan takaran gizi yang seimbang.

"Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia sehat dan kuat. Presiden ingin generasi alpha menjadi generasi emas di Tahun 2045. Jadi, kami semua berharap anak-anak dapat tumbuh cerdas dimulai dari makanan bergizi," demikian kata Wamen P2MI tersebut.

Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengambil alih secara sepihak lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) kawasan perumahan yang ditinggalkan oleh pengembang untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pengajuan.

Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi Nur Chaidir menjelaskan bahwa pengambilalihan sepihak ini dapat dilakukan berdasarkan pengajuan warga yang menyatakan pengembang sudah tidak lagi dapat dihubungi ditambah dengan dukungan surat keterangan dari aparatur ketua RT, RW, hingga kepala desa/kelurahan.

"Yang pasti pengembang sudah tidak ada lagi, artinya ditelantarkan dari mulai alamat atau keberadaan tidak ditemukan lagi. Terus kedua, belum serah terima perumahan, maka kami bisa melakukan itu," katanya di Cikarang, Rabu.

Chaidir mengatakan bahwa pemerintah daerah tengah berupaya memproses pengambilalihan sepihak lahan fasilitas sosial dan umum yang ditinggalkan pengembang tersebut meski terkendala persoalan teknis.

"Ada lima perumahan yang sudah berproses untuk melakukan serah terima secara sepihak, cuma kami terbentur dengan teknis seperti apa dan bagaimana. Kami sedang berkoordinasi dengan badan hukum dan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi," katanya.

Ia menyebutkan 110 dari total 300 pengembang perumahan di Kabupaten Bekasi telah menyerahkan lahan fasilitas sosial dan umum hingga awal tahun 2025.

Skema pengambilalihan sepihak ini, menurut dia, efektif dalam upaya membangun infrastruktur penunjang di kawasan perumahan demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendampingan hukum dari kejaksaan dan Kopsurgah KPK RI secara intensif guna memaksimalkan kebijakan ini.

"Meningkat sangat signifikan dibandingkan 2 tahun terakhir, hanya 20 pengembang yang mau menyerahkan lahan fasos dan fasum selama periode itu atau sebelum kebijakan ini diambil," katanya.

Chaidir memberikan contoh kondisi di Perumahan Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat. Pengembang properti itu telah menelantarkan proyek tersebut hingga alamat serta kontak mereka pun sudah tidak dapat diakses maupun dihubungi.

Kondisi ini memungkinkan warga setempat untuk mengajukan serah terima sepihak lahan fasilitas sosial dan umum kepada Disperkimtan Kabupaten Bekasi.

"RT dan RW bisa mengajukan secara parsial. Jadi, untuk kepentingan apa, misalnya pembangunan TPS3R, itu saja dahulu yang bermohon ke pemda. Kalau secara keseluruhan, mungkin agak susah karena pengembang sudah tidak ada lagi," katanya.

Ia mengungkapkan ada beberapa kendala yang dihadapi pengembang dalam proses serah terima lahan fasilitas sosial dan umum, di antaranya persyaratan agar prasarana dan sarana utilitas umum seperti jalan lingkungan, drainase, dan lampu penerangan jalan umum sudah layak.

"Yang kedua itu harus sudah dipecah dan akan diserahkan serta menjadi nama pemerintah daerah. Kebetulan di Perumahan Telaga Murni ini belum diserahkan fasos dan fasumnya ke pemerintah daerah," ucapnya.

Chaidir menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas penyalahgunaan penggunaan lahan fasilitas sosial dan umum, misalnya menjadi tempat usaha atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukan.

Ia meminta perangkat RT/RW melakukan pengawasan terhadap lahan tersebut. Sebagai langkah preventif, pihaknya akan berkoordinasi dengan satpol PP untuk menertibkan lahan fasilitas sosial dan umum yang disalahgunakan oknum warga.

"Kami akan memasang plang yang menunjukkan bahwa fasos dan fasum itu milik pemda. Kami juga akan berkoordinasi dengan satpol PP, RW, dan kecamatan untuk penertiban," katanya.

Polewali Mandar -

Seekor ular hitam berbisa didapati nangkring di atas pohon dekat permukiman warga di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar). Petugas pemadam kebakaran (Damkar) dikerahkan untuk mengevakuasi ular tersebut agar tidak membahayakan warga.

"Penyampaian warga di lokasi, memang mereka sering melihat penampakan ular dengan jenis yang sama," kata Kepala UPTD Damkar Polman, Imran kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Ular meresahkan itu terlihat di pohon sekitar permukiman warga BTN Al Ikhlas, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Rabu (15/1) sekira pukul 10.12 WITA. Petugas Damkar sempat kesulitan menjangkau ular tersebut karena berada di tempat tinggi.

"Kesulitannya kami karena alat terbatas, mengingat ular di atas pohon yang cukup jauh," ungkap Imran.

Dia mengatakan, ular berhasil dijatuhkan dari pohon setelah ranting tempatnya melilitkan badan ditebang petugas. Petugas kemudian bergegas menangkap hewan melata tersebut.

"Tadi kami langsung lumpuhkan dengan cara dibunuh, lalu dikubur, mengingat ular tersebut membahayakan, sempat melawan," jelasnya.

Imran tidak tidak mengetahui secara pasti jenis ular tersebut. Meski begitu dia memastikan, ular hitam sepanjang satu setengah meter membahayakan warga karena bisanya beracun.

"Ini jenis ular hitam yang berbahaya karena berbisa, mematikan," pungkas Imran.

(ata/ata)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Kebakaran tersebut menghanguskan 30 bangunan dengan total kerugian ratusan juta rupiah.

"Objek terbakar kira-kira 30 bangunan atau rumah. Dengan taksiran kerugian sekitar Rp 700 juta," kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal saat dihubungi, Rabu (15/1/2025).

Asril mengatakan, pihaknya menerima informasi terkait kebakaran sekitar pukul 08.55 WIB. Selanjutnya,16 personel diterjunkan untuk memadamkan api di permukiman tersebut.

Namun, karena api menjalar begitu cepat, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakpus menerjunkan sekitar 140 personel lagi untuk memadamkan api.

Dua jam kemudian atau sekitar pukul 10.53 WIB, kebakaran dapat dipadamkan.

Asril menduga, api muncul dari korsleting salah satu rumah warga. Api lantas menjalar ke rumah-rumah dan gedung lainnya.

"Petugas PPSU (penanganan prasarana dan sarana umum) yang sedang di TKP berusaha memadamkan dengan APAR (alat pemadam api ringan) namun tidak mampu. Api kemudian merambat cepat ke kios sebelahnya," tambah dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Kebakaran tersebut menghanguskan 30 bangunan dengan total kerugian ratusan juta rupiah.

"Objek terbakar kira-kira 30 bangunan atau rumah. Dengan taksiran kerugian sekitar Rp 700 juta," kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal saat dihubungi, Rabu (15/1/2025).

Asril mengatakan, pihaknya menerima informasi terkait kebakaran sekitar pukul 08.55 WIB. Selanjutnya,16 personel diterjunkan untuk memadamkan api di permukiman tersebut.

Namun, karena api menjalar begitu cepat, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakpus menerjunkan sekitar 140 personel lagi untuk memadamkan api.

Dua jam kemudian atau sekitar pukul 10.53 WIB, kebakaran dapat dipadamkan.

Asril menduga, api muncul dari korsleting salah satu rumah warga. Api lantas menjalar ke rumah-rumah dan gedung lainnya.

"Petugas PPSU (penanganan prasarana dan sarana umum) yang sedang di TKP berusaha memadamkan dengan APAR (alat pemadam api ringan) namun tidak mampu. Api kemudian merambat cepat ke kios sebelahnya," tambah dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad mengatakan, jika sasaran dari program makan bergizi gratis adalah para fakir miskin, maka pendanaan menggunakan zakat sangat mungkin dilakukan.

Noor menegaskan bahwa para mustahik berhak mendapatkan zakat, infak, dan sedekah.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin," ujar Noor saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

"Bagaimana dengan yang tidak fakir miskin? Tentu kita akan verifikasi," sambung dia.

Noor mengatakan, selama ini, tanpa program makan bergizi gratis pun, BAZNAS selalu menyalurkan zakat kepada para fakir miskin.

Dia lantas menekankan bahwa siapapun yang tidak mampu membeli makanan, dipersilakan untuk datang ke BAZNAS langsung.

"Kalau itu untuk fakir miskin, tidak ada masalah. Karena fakir miskin kan ada di mana-mana. Kan kita tidak bisa menolak makan bergizi gratis, di situ ada fakir miskin, kemudian kita tolak? Dosa dong kami," imbuh Noor.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.

Menurutnya, masyarakat perlu dilibatkan dalam hal pendanaan program ini.

Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan berpendapat, keterlibatan masyarakat dalam program makan bergizi gratis perlu dimanfaatkan.

Dia mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

Apalagi, kata Sultan, DNA orang-orang Indonesia adalah dermawan dan gotong royong.

Dengan demikian, Sultan mengatakan, pemerintah tidak perlu bekerja sendirian dalam menyajikan program makan bergizi gratis.

Dia turut mengharapkan negara asing untuk ikut berkontribusi dalam program makan bergizi gratis di RI ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto angkat bicara terkait dengan usulan zakat untuk bisa dipergunakan sebagai tambahan dana anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, zakat tak tepat untuk mendanai program prioritas pemerintah. Mengingat sejauh ini sudah tepat rancangan anggaran MBG mengucur melalui APBN dengan nilai Rp71 triliun.

“Sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun itu [MBG]. Jadi tidak mengambil dana-dana itu [zakat]. Jadi sudah betul-betul luar biasa, tidak ada yang ngambil dari mana? Zakat? Itu sangat memalukan itu ya bukan seperti itu ya kami,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Rabu (15/1/2025).

Putranto pun menegaskan bahwa program yang dimulai sejak Senin (6/1/2025) itu tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga sebagai upaya mendorong kesetaraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

“Gunanya zakat kan bukan untuk itu [MBG], karena presiden sudah berniat baik dan tulus utuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, dan pondok pesantren,” pungkas Putranto.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan B. Najamudin mengusulkan zakat untuk bisa dipergunakan sebagai tambahan dana anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia berpandangan demikian lantaran menurutnya kultur budaya masyarakat Indonesia adalah orang yang dermawan dan gotong royong.

Maka demikian, katanya, kenapa tak manfaatkan saja hal tersebut dan dengan itu pun masyarakat umum jadi terlibat dalam program MBG.

“Saya kemarin berpikir kenapa tidak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan kesana [ke MBG], itu salah satu contoh,” katanya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/1/2025).

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan kesiapannya terlibat dalam mengawasi keamanan pangan bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis di daerahnya.

"Kami tentu akan terlibat dalam pengawasan bahan makanan dan makanannya bersama Balai POM Lampung, untuk menjamin semua makanan yang akan diberikan kepada anak-anak dipastikan aman," ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fredy di Bandarlampung, Rabu.

Ia mengatakan pihak pemerintah daerah bersama Balai POM pun akan turun ke lapangan secara langsung untuk melihat pelaksanaannya agar sesuai dengan standar yang diberlakukan.

"Kalau yang awal kemarin di beberapa daerah, namanya sedang uji coba pertama tentu ada beberapa kekurangan yang tidak sesuai. Tapi akan terus dievaluasi nanti secara berkala," ucap dia.

Ia pun mengusulkan agar menu makanan yang diberikan kepada siswa-siswi sekolah tersebut dapat bervariasi serta menyesuaikan dengan potensi yang ada di sekitar lingkungan.

"Kalau menunya telur di satu daerah, maka tidak semua sama rata telur menunya. Tapi disesuaikan dengan potensi yang ada, jadi ada yang telur, ada yang ikan sehingga menunya beragam tidak hanya satu menu saja. Dan ini bisa mempermudah mencari bahan baku juga kalau menggunakan potensi lokal," tambahnya.

Ia menjelaskan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di lapangan SPPG juga dibantu oleh BUMDes.

"Ketua SPPG sudah menyatakan bahwa akan melibatkan BUMDes dalam berbagai proses termasuk dalam pengadaan sayur, lauk, telur melibatkan BUMDes semua," ujar dia.

Diketahui pelaksanaan makan bergizi gratis tersebut sudah terlaksana pada 6 Januari lalu di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dengan menu makanan ayam teriyaki, sayur tauge disertai kacang panjang dan potongan tempe, nasi, dan dua potong semangka.

Sedangkan di Kabupaten Pringsewu menunya terdiri dari sepotong tahu, sayur wortel tumis, nasi, ayam goreng dengan ukuran yang cukup kecil, dan satu butir salak.

Dan pada 13 Januari makan bergizi gratis dimulai di Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Barat, sedangkan untuk Kota Bandarlampung direncanakan akan dilakukan pada 20 Januari mendatang, serta kabupaten lain akan menyusul pada pekan depan.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad menanggapi usulan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Noor menegaskan prioritas pihaknya ialah fakir miskin.

"Jadi, kalau Baznas itu dasarnya kan mustahik. Mustahik itu orang yang berhak untuk mendapatkan dana dari zakat, infak, dan sedekah. Delapan asnaf itu, fakir miskin terutama sekali," kata Noor di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Noor mengatakan delapan asnaf zakat termasuk fakir, miskin, gharimin (orang yang berutang untuk kebutuhan hidup), riqab (perdagangan manusia) hingga orang dalam perjalanan yang bukan maksiat (ibnu sabil). Ia menyebutkan Baznas akan menerima jika sasarannya ialah fakir miskin.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin. Bagaimana dengan yang tidak fakir miskin? Tentu kita akan verifikasi," ujarnya.

Ia mengatakan selama ini Baznas sudah menyerahkan bantuan kepada fakir miskin. Noor menyampaikan tanpa melihat adanya program makan bergizi gratis, pihaknya sudah melakukan hal itu.

"Jadi kalau semuanya ke fakir miskin, itu adalah asnaf yang memang mustahik, yang perlu dibantu oleh Baznas. Selama ini kita salurkan juga itu. Jadi, tanpa melihat ada makan bergizi gratis atau dengan acara apa, selama ini juga kita sasarannya untuk itu," ucap Noor.

Ketika dimintai konfirmasi kembali terkait sikap Baznas untuk program MBG, Noor mengaku tak masalah jika hanya untuk fakir miskin.

"Kalau itu untuk fakir miskin, ndak ada masalah. Karena fakir miskin kan ada di mana-mana. Kan kita tidak bisa menolak makan bergizi gratis, di situ ada fakir miskin, kemudian kita tolak? Dosa kami. Itu," tambahnya.

Sultan B Najamuddin sebelumnya mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan makan bergizi gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai makan bergizi gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan makan gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Simak juga Video: Muhammadiyah Respons Usulan Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

(dwr/gbr)