JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Kebakaran tersebut menghanguskan 30 bangunan dengan total kerugian ratusan juta rupiah.

"Objek terbakar kira-kira 30 bangunan atau rumah. Dengan taksiran kerugian sekitar Rp 700 juta," kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal saat dihubungi, Rabu (15/1/2025).

Asril mengatakan, pihaknya menerima informasi terkait kebakaran sekitar pukul 08.55 WIB. Selanjutnya,16 personel diterjunkan untuk memadamkan api di permukiman tersebut.

Namun, karena api menjalar begitu cepat, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakpus menerjunkan sekitar 140 personel lagi untuk memadamkan api.

Dua jam kemudian atau sekitar pukul 10.53 WIB, kebakaran dapat dipadamkan.

Asril menduga, api muncul dari korsleting salah satu rumah warga. Api lantas menjalar ke rumah-rumah dan gedung lainnya.

"Petugas PPSU (penanganan prasarana dan sarana umum) yang sedang di TKP berusaha memadamkan dengan APAR (alat pemadam api ringan) namun tidak mampu. Api kemudian merambat cepat ke kios sebelahnya," tambah dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Kebakaran tersebut menghanguskan 30 bangunan dengan total kerugian ratusan juta rupiah.

"Objek terbakar kira-kira 30 bangunan atau rumah. Dengan taksiran kerugian sekitar Rp 700 juta," kata Kasudin Gulkarmat Jakarta Pusat Asril Rizal saat dihubungi, Rabu (15/1/2025).

Asril mengatakan, pihaknya menerima informasi terkait kebakaran sekitar pukul 08.55 WIB. Selanjutnya,16 personel diterjunkan untuk memadamkan api di permukiman tersebut.

Namun, karena api menjalar begitu cepat, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakpus menerjunkan sekitar 140 personel lagi untuk memadamkan api.

Dua jam kemudian atau sekitar pukul 10.53 WIB, kebakaran dapat dipadamkan.

Asril menduga, api muncul dari korsleting salah satu rumah warga. Api lantas menjalar ke rumah-rumah dan gedung lainnya.

"Petugas PPSU (penanganan prasarana dan sarana umum) yang sedang di TKP berusaha memadamkan dengan APAR (alat pemadam api ringan) namun tidak mampu. Api kemudian merambat cepat ke kios sebelahnya," tambah dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Noor Achmad mengatakan, jika sasaran dari program makan bergizi gratis adalah para fakir miskin, maka pendanaan menggunakan zakat sangat mungkin dilakukan.

Noor menegaskan bahwa para mustahik berhak mendapatkan zakat, infak, dan sedekah.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin," ujar Noor saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

"Bagaimana dengan yang tidak fakir miskin? Tentu kita akan verifikasi," sambung dia.

Noor mengatakan, selama ini, tanpa program makan bergizi gratis pun, BAZNAS selalu menyalurkan zakat kepada para fakir miskin.

Dia lantas menekankan bahwa siapapun yang tidak mampu membeli makanan, dipersilakan untuk datang ke BAZNAS langsung.

"Kalau itu untuk fakir miskin, tidak ada masalah. Karena fakir miskin kan ada di mana-mana. Kan kita tidak bisa menolak makan bergizi gratis, di situ ada fakir miskin, kemudian kita tolak? Dosa dong kami," imbuh Noor.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.

Menurutnya, masyarakat perlu dilibatkan dalam hal pendanaan program ini.

Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan berpendapat, keterlibatan masyarakat dalam program makan bergizi gratis perlu dimanfaatkan.

Dia mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

Apalagi, kata Sultan, DNA orang-orang Indonesia adalah dermawan dan gotong royong.

Dengan demikian, Sultan mengatakan, pemerintah tidak perlu bekerja sendirian dalam menyajikan program makan bergizi gratis.

Dia turut mengharapkan negara asing untuk ikut berkontribusi dalam program makan bergizi gratis di RI ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto angkat bicara terkait dengan usulan zakat untuk bisa dipergunakan sebagai tambahan dana anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, zakat tak tepat untuk mendanai program prioritas pemerintah. Mengingat sejauh ini sudah tepat rancangan anggaran MBG mengucur melalui APBN dengan nilai Rp71 triliun.

“Sudah dianggarkan sejumlah Rp71 triliun itu [MBG]. Jadi tidak mengambil dana-dana itu [zakat]. Jadi sudah betul-betul luar biasa, tidak ada yang ngambil dari mana? Zakat? Itu sangat memalukan itu ya bukan seperti itu ya kami,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Rabu (15/1/2025).

Putranto pun menegaskan bahwa program yang dimulai sejak Senin (6/1/2025) itu tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga sebagai upaya mendorong kesetaraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

“Gunanya zakat kan bukan untuk itu [MBG], karena presiden sudah berniat baik dan tulus utuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, dan pondok pesantren,” pungkas Putranto.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan B. Najamudin mengusulkan zakat untuk bisa dipergunakan sebagai tambahan dana anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia berpandangan demikian lantaran menurutnya kultur budaya masyarakat Indonesia adalah orang yang dermawan dan gotong royong.

Maka demikian, katanya, kenapa tak manfaatkan saja hal tersebut dan dengan itu pun masyarakat umum jadi terlibat dalam program MBG.

“Saya kemarin berpikir kenapa tidak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan kesana [ke MBG], itu salah satu contoh,” katanya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/1/2025).

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan kesiapannya terlibat dalam mengawasi keamanan pangan bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis di daerahnya.

"Kami tentu akan terlibat dalam pengawasan bahan makanan dan makanannya bersama Balai POM Lampung, untuk menjamin semua makanan yang akan diberikan kepada anak-anak dipastikan aman," ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fredy di Bandarlampung, Rabu.

Ia mengatakan pihak pemerintah daerah bersama Balai POM pun akan turun ke lapangan secara langsung untuk melihat pelaksanaannya agar sesuai dengan standar yang diberlakukan.

"Kalau yang awal kemarin di beberapa daerah, namanya sedang uji coba pertama tentu ada beberapa kekurangan yang tidak sesuai. Tapi akan terus dievaluasi nanti secara berkala," ucap dia.

Ia pun mengusulkan agar menu makanan yang diberikan kepada siswa-siswi sekolah tersebut dapat bervariasi serta menyesuaikan dengan potensi yang ada di sekitar lingkungan.

"Kalau menunya telur di satu daerah, maka tidak semua sama rata telur menunya. Tapi disesuaikan dengan potensi yang ada, jadi ada yang telur, ada yang ikan sehingga menunya beragam tidak hanya satu menu saja. Dan ini bisa mempermudah mencari bahan baku juga kalau menggunakan potensi lokal," tambahnya.

Ia menjelaskan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di lapangan SPPG juga dibantu oleh BUMDes.

"Ketua SPPG sudah menyatakan bahwa akan melibatkan BUMDes dalam berbagai proses termasuk dalam pengadaan sayur, lauk, telur melibatkan BUMDes semua," ujar dia.

Diketahui pelaksanaan makan bergizi gratis tersebut sudah terlaksana pada 6 Januari lalu di Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dengan menu makanan ayam teriyaki, sayur tauge disertai kacang panjang dan potongan tempe, nasi, dan dua potong semangka.

Sedangkan di Kabupaten Pringsewu menunya terdiri dari sepotong tahu, sayur wortel tumis, nasi, ayam goreng dengan ukuran yang cukup kecil, dan satu butir salak.

Dan pada 13 Januari makan bergizi gratis dimulai di Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Barat, sedangkan untuk Kota Bandarlampung direncanakan akan dilakukan pada 20 Januari mendatang, serta kabupaten lain akan menyusul pada pekan depan.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad menanggapi usulan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Noor menegaskan prioritas pihaknya ialah fakir miskin.

"Jadi, kalau Baznas itu dasarnya kan mustahik. Mustahik itu orang yang berhak untuk mendapatkan dana dari zakat, infak, dan sedekah. Delapan asnaf itu, fakir miskin terutama sekali," kata Noor di gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Noor mengatakan delapan asnaf zakat termasuk fakir, miskin, gharimin (orang yang berutang untuk kebutuhan hidup), riqab (perdagangan manusia) hingga orang dalam perjalanan yang bukan maksiat (ibnu sabil). Ia menyebutkan Baznas akan menerima jika sasarannya ialah fakir miskin.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin. Bagaimana dengan yang tidak fakir miskin? Tentu kita akan verifikasi," ujarnya.

Ia mengatakan selama ini Baznas sudah menyerahkan bantuan kepada fakir miskin. Noor menyampaikan tanpa melihat adanya program makan bergizi gratis, pihaknya sudah melakukan hal itu.

"Jadi kalau semuanya ke fakir miskin, itu adalah asnaf yang memang mustahik, yang perlu dibantu oleh Baznas. Selama ini kita salurkan juga itu. Jadi, tanpa melihat ada makan bergizi gratis atau dengan acara apa, selama ini juga kita sasarannya untuk itu," ucap Noor.

Ketika dimintai konfirmasi kembali terkait sikap Baznas untuk program MBG, Noor mengaku tak masalah jika hanya untuk fakir miskin.

"Kalau itu untuk fakir miskin, ndak ada masalah. Karena fakir miskin kan ada di mana-mana. Kan kita tidak bisa menolak makan bergizi gratis, di situ ada fakir miskin, kemudian kita tolak? Dosa kami. Itu," tambahnya.

Sultan B Najamuddin sebelumnya mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan makan bergizi gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai makan bergizi gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan makan gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Simak juga Video: Muhammadiyah Respons Usulan Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

Sering tergenang air hingga dikira banjir, saluran air di Jalan Raya KH Syafii, Manyar, Gresik dibongkar. Saluran air tersebut ternyata mampet karena tertutup oleh tanah urukan.

Belum diketahui siapa yang menyumbat saluran air tersebut. Akibat sumbatan urukan itu, air secara otomatis tidak bisa mengalir hingga meluber ke Jalan Raya dan mengganggu aktivitas warga yang melintas.

Pantauan di lapangan, alat berat sudah siaga dan sejumlah personel dari Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKPKP) Kabupaten Gresik melakukan pembongkaran. Terlihat, saluran air yang tertimbun urukan menjadi sumber penyebab banjir di jalan raya KH Syafii.

"(Pembongkaran) Masih jalan terus karena bersinggungan dengan masyarakat," kata Kepala Dinas CKPKP Kabupaten Gresik, Ida Lailatusa'diyah, Rabu (15/1/2025).

Anggota Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda yang merupakan warga Suci, Manyar menambahkan penyebab air meluber di jalan raya KH Syafii memang adanya drainase yang diuruk oleh pemilik bangunan usaha di sekitar tersebut.

"Problem utama di depan beberapa bangunan drainase ditutup yang punya lahan, artinya diuruk, menyebabkan air dari sisi timur tidak bisa lewat secara maksimal, tidak memungkinkan, air lewat jalan," kata Huda sapaan akrabnya.

Huda menyarankan saluran air yang ada di sisi timur dan sisi barat harus dibongkar. Tujuannya, agar air tidak lagi meluber ke jalan raya lagi.

"Tindakan yang dilakukan itu normalisasi, semuanya dikeruk sisi timur sama sisi barat, didatangkan alat berat," imbuhnya.

Video: Ini Alasan Mantan Kepala Desa Miliarder di Gresik Ditangkap Polisi

Video: Ini Alasan Mantan Kepala Desa Miliarder di Gresik Ditangkap Polisi

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengatakan pemerintah bakal memangkas anggaran infrastruktur demi program makan bergizi gratis (MBG). Namun, ia tidak menyebutkan berapa besaran pemotongan tersebut.

Menurut Thomas, meski ada pemangkasan, pembangunan infrastruktur akan tetap jadi program utama pemerintah. Hanya saja pembiayaan proyek yang direncanakan akan lebih mengandalkan investor.

"Bahwa infrastruktur itu dikurangi dari segi anggaran, itu tidak berarti infrastruktur dinomorduakan, cuma caranya bagaimana, bukan caranya, cuma strateginya adalah bahwa itu akan ke private sector (swasta)," ujar Thomas ditemui di kantor IDN, Rabu (15/1).

Ke depannya, pemerintah, kata Thomas, akan lebih banyak mengajak swasta untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, baik melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Pola-pola seperti itu yang mau digiatkan karena APBN mau digunakan untuk hal-hal yang sifatnya jangka panjang dan mungkin tidak bersifat komersial," jelasnya.

Anggaran negara akan digunakan untuk program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya tahun ini ditetapkan sebesar Rp71 triliun. Namun, ada kemungkinan anggaran perlu tambahan meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah.

"Semua hal-hal penting, program-program prioritas tahun ini itu sebenarnya adalah tugas pemerintah. Kalau infrastruktur kita bisa mencari solusi-solusi komersial, bukan bisa, harus," terangnya.

Dalam APBN 2025, pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp 400 triliun. Meski besar, namun angka ini turun dibanding APBN 2024 yang sebesar Rp423 triliun.

Apabila jadi dipangkas, maka anggaran infrastruktur akan lebih kecil dari Rp400 triliun di tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyatakan dukungan untuk Program 3 Juta Rumah melalui penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah subsidi.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, ini merupakan bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Nixon, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan, di antaranya dengan memberikan usulan kepada pemerintah dari sisi supply dan demand di ekosistem perumahan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Hal ini didasari atas upaya BTN bercermin dari pencapaian Program Sejuta Rumah pada periode pemerintahan sebelumnya, di mana penyaluran KPR subsidi oleh BTN telah mencapai hampir dua juta unit rumah.

“Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah, di antaranya yakni perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Nixon dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

Nixon menyampaikan, kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, serta perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah.

Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70 persen debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyatakan dukungan untuk Program 3 Juta Rumah melalui penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah subsidi.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, ini merupakan bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Nixon, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan, di antaranya dengan memberikan usulan kepada pemerintah dari sisi supply dan demand di ekosistem perumahan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Hal ini didasari atas upaya BTN bercermin dari pencapaian Program Sejuta Rumah pada periode pemerintahan sebelumnya, di mana penyaluran KPR subsidi oleh BTN telah mencapai hampir dua juta unit rumah.

“Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah, di antaranya yakni perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Nixon dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

Nixon menyampaikan, kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, serta perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah.

Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70 persen debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Letjen (Purn) AM Putranto, buka suara soal Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Putranto menolak usul itu.

"Ya apa ya seperti itu, ya nggak kan, gunanya zakat kan bukan itu," kata Putranto di kantor KSP, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Putranto menyebut program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini sudah terencana dan dianggarkan secara matang. Pemerintah ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa tapi tidak melibatkan dana rakyat.

"Karena Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun. Itu jadi nggak mengambil dana-dana (zakat) itu," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada pembiayaan Makan Bergizi Gratis menggunakan zakat. Ia menyebut usulan itu memalukan.

"Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi nggak ada yang ngambil dari mana, zakat, itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," ujarnya.

Sultan B Najamuddin sebelumnya mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan Makan Bergizi Gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai Makan Bergizi Gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk Makan Bergizi Gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan Makan Bergizi Gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," katanya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

Simak juga Video: Muhammadiyah Respons Usulan Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

DEMAK, KOMPAS.com -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, direncanakan akan diluncurkan pada Februari 2025.

Dukungan terhadap program ini datang dari Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), yang menekankan pentingnya memanfaatkan potensi lokal dalam penyediaan menu sajian serta melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketua PGSI Demak, Noor Salim, menyampaikan harapannya agar program MBG dapat melibatkan masyarakat setempat.

"Masyarakat punya usaha ternak ada ayam potong, beras, kemudian teman-teman guru ada yang petani buah dan nelayan. Jadi saya harapkan dirangkul," ungkap Salim melalui sambungan telepon pada Rabu (15/1/2025).

Pernyataan ini disampaikannya setelah melakukan pertemuan dengan Komandan Kodim Demak, Letkol Kav Maryoto, pekan lalu.

Sebagai bentuk dukungan, PGSI Demak telah meminta seluruh sekolah madrasah dan umum yang bernaung di bawah koordinasi PGSI untuk bersikap kooperatif dalam menyajikan data siswa serta menyediakan tempat cuci tangan.

"Paling tidak ada dua yang kita sampaikan, bahwa sekolah madrasah siap berperan aktif mendukung MBG dan menyajikan data. Jumlah siswa kan berubah-ubah ada pindahan dan sebagainya," tambahnya.

Salim juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan dalam program MBG, termasuk penggunaan kemasan stainless yang dapat digunakan kembali. "Termasuk cuci tangan bagi siswa agar MBG juga tetap menjaga kebersihan," jelasnya.

Menurut informasi yang diperoleh, program MBG di Demak akan dimulai setelah pembangunan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selesai.

Komandan Kodim Demak, Maryoto, mengungkapkan bahwa progres pembangunan SPPG saat ini telah mencapai 30 persen. "Progres sekarang dapur ini sedang dibangun, kurang lebih 30 persen. Insyaallah bulan depan, apabila sudah jadi dan kru sudah ada, bisa segera operasional," kata Maryoto di Kodim Demak, Selasa (14/1/2025).