Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah akan melibatkan industri asuransi dalam proyek pembangunan tiga juta rumah program Presiden Prabowo. Rencananya, akan dibentuk konsorsium asuransi umum dan asuransi jiwa untuk menyediakan perlindungan proyek tersebut.

Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe, Direktur Utama PT Asuransi Asei Indonesia mengatakan semua perusahaan asuransi akan tertarik dengan skema tersebut dan akan ikut serta di dalam konsorsium.

"Proyek perumahan massal bagi penduduk akan melibatkan objek pertanggungan asuransi yang beragam, seperti bangunan rumah itu sendiri, pekerjaan pembangunan tersebut, pinjaman bank kepada debitur, maupun individu pemilik rumah," kata Dody kepada Bisnis, Selasa (14/1/2025).

Semakin banyak objek pertanggungan, Dody menjelaskan, risiko yang ditanggung juga semakin beragam. Dia mencontohkan seperti kegagalan pembangunan rumah, kegagalan pengembalian pinjaman bank akibat ketidaksanggupan bayar, maupun kematian pemilik rumah, serta risiko kebakaran hingga bencana alam.

"Semua bentuk pertanggungan dan potensi risiko yang berpotensi muncul tersebut akan menjadi akumulasi risiko yang dapat bersifat katastropik. Untuk itu, bagus juga jika skema pertanggungan dilakukan bersama-sama oleh perusahaan asuransi melalui konsorsium agar standar kondisi pertanggungan dan penanganan klaim seragam," jelasnya.

Mengingat program perumahan massal ini periodenya jangka panjang, lanjut Dody, perlindungan asuransi ini dapat dilakukan secara ekosistem end-to-end guna menciptakan perlindungan kepada tertanggung yang merupakan debitur dan konsumen, perbankan, maupun pihak-pihak yang terlibat, sehingga menjadi suatu produk asuransi yang komprehensif.

"Tentunya skema ini akan menumbuhkan industri perasuransian, selain juga meningkatkan literasi asuransi bagi masyarakat," pungkasnya.

DEMAK, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) siswa-siswi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah (Jateng) belum berjalan hingga saat ini.

Komandan Kodim 0716/Demak, Letkol Kav Maryoto menjelaskan, belum dimulainya MBG di Demak karena masih tahap pembangunan dapur pelayanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kebetulan untuk Demak sementara belum ikut, karena memang saat ini masih dibangun pembangunan dapur layanan nanti atau SPPG," kata Maryoto, kepada wartawan di Kodim Demak, Selasa (14/1/2025).

Pembangunan dapur layanan

Meskipun begitu, sejauh ini pembangunan dapur layanan sudah mencapai 30 persen dan program MPG direncanakan dimulai Februari 2025.

"Progres sekarang sedang dibangun kurang lebih 30 persen, InsyaAllah bulan depan apabila sudah jadi kemudian krunya juga sudah ada bisa langsung operasional," katanya.

Terpisah, Bupati Demak Eisti'anah mengatakan, pihaknya turut mendukung program MBG yang menjadi program Pemerintah Pusat tersebut.

"Karena itu program dari pusat ya, kita suport, dan mungkin nanti untuk makan bergizi, untuk teknis dengan Pak Dandim," ujar Eisti'anah, usai acara di Hotel Amantis Demak, Kamis (9/1/2025).

Adapun untuk program MBG, Pemkab Demak menggelontorkan anggaran melalui belanja tak terduga (BTT). Namun, Eisti'anah tak merinci angkanya.

"Kita belum menghitung secara rinci untuk sekolah yang akan diberikan berapa, belum. Tetapi untuk sementara kita sudah masukkan ke BTT kemarin itu," ungkapnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan Rusunawa Griya Cipta Kedaung, Kota Tangerang, Banten. Rusun itu dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Tangerang.

Rusun tersebut dibangun dengan anggaran Rp 45,3 miliar. Isinya ada 70 unit hunian dengan kapasitas 230 orang.

"Tadi di sini kita tanya, luar biasa ya ketemu dengan ibu pemulung satu orang, kamarnya tiga. Ada bapak tadi juga kamarnya tiga kerjanya pemulung. Dia bekerja untuk nyekolahkan anaknya bapak itu. Saya rasa luar biasa ya. Pemulung bisa dapat rumah susun," kata Maurar Sirait saat meresmikan rusun di Kedaung, Kota Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Menteri yang dipanggil Ara itu menceritakan bahwa pemulung itu bahagia bisa mendapatkan hunian yang layak di Rusun Kedaung. Semua fasilitas utamanya dapat digunakan dengan baik.

"Hari ini saya bahagia bersama Pak Mendagri, karena lihat pemulung ngomong sendiri ada tiga tadi, bisa dapat kesempatan rumah susun yang sangat baik. Airnya bagus, kemudian juga fasilitasnya baik. Tinggal tadi, izin Pak Wali Kota, mohon keamanan warga disini supaya warganya aman," ungkap Ara.

Menurutnya program rusun untuk MBR ini adalah kebijakan yang pro rakyat. Dia berharap semakin banyak program pro rakyat yang dicanangkan pemerintah.

"Saya pikir inilah kerakyatan dan pro rakyat yang dimaksud oleh Presiden Prabowo dan kami pembantunya Pak Mendagri dan saya dan semua teman-teman Kabinet Merah Putih harus menjalankan program yang pro rakyat, yang nyata di lapangan," ucap dia.

Ara melanjutkan, beberapa waktu lalu dia melaksanakan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Serang, Banten. Katanya, di sana banyak MBR yang mendapat manfaat dari program-program yang sudah dijalankannya.

"Saya pikir kalau dua minggu lalu saya di Serang ngasih tukang jual ayam, mi bakso sama tukang jual sayur, pegawai Alfamart bisa nyicil rumah di serang. Ya kurang lebih tiga minggu lalu saya di sana," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) antusias menyambut dilibatkannya industri asuransi dalam program Presiden Prabowo pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Wakil Presiden Direktur ACPI Nicolaus Prawiro mengatakan peluang tersebut akan sangat bagus bagi perusahaan yang memiliki produk asuransi properti seperti perlindungan kebakaran.

"Kami sangat tertarik dan menyambut dengan baik sekali jika program ini bisa direalisasikan karena akan berdampak sangat positif untuk asuransi properti dan tentunya pertumbuhan ekonomi juga," kata Nico kepada Bisnis, Selasa (14/1/2025).

Nico menjelaskan asuransi properti ini juga bisa memberikan perlindungan bagi risiko banjir dan gempa bumi. Namun, hal ini menurutnya perlu diperhatikan sehingga tidak menjadi kendala ketika sudah mulai diimplementasikan.

"Lokasi perumahan tersebut juga sangat penting. Kalau bisa bebas banjir dan bukan daerah gempa," katanya.

Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sedang membahas pembentukan konsorsium asuransi untuk memberikan perlindungan end to end bagi program pembangunan tiga juta rumah. Nico mengaku perusahaannya belum ada pembicaraan terkait pembentukan konsorsium ini.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono merinci produk asuransi umum yang bisa mendukung program pembangunan tiga juta rumah antara lain seperti asuransi properti yang memberikan perlindungan terhadap risiko kebakaran, banjir, dan gempa bumi.

Selain itu, asuransi umum juga bisa memberikan perlindungan kepada proyek-proyek ketika dalam masa pembangunan melalui produk suretyship.

Sedangkan untuk asuransi jiwa, Ogi mencontohkan produk asuransi jiwa kredit dapat memberi perlindungan bagi debitur apabila tidak dapat meneruskan pembayaran kewajiban atas rumah yang dimiliki.

Dia mengatakan OJK telah berdiskusi dengan AAUI dan AAJI untuk membentuk konsorsium asuransi yang bisa memberikan pertanggungan bagi asuransi jiwa maupun asuransi umum.

"Nanti akan ada lead [pemimpin konsorsium], tapi belum kita tetapkan. Tapi tentu kita mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat tentu yang kondisinya baik, kondisinya sehat," tegas Ogi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau layanan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Tangerang. Dia mendapati warga yang mengurus PBG kelar hanya dalam 59 menit.

"Dengan di bawah Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, ukurannya jelas gitu, yang lama dibuat cepat gitu. Ini kan super ya, bayangin aturannya 45 hari. Realitanya kadang-kadang udah 2 bulan, 3 bulan. Ini bisa 59 menit. Apa nggak bahagia rakyat itu?" kata Maruarar Sirait, kepada wartawan di Pemkot Tangerang, Selasa (14/1/2025).

Menurut pria yang akrab disapa Ara, tugas pemerintah di manapun adalah melayani rakyat. Efektivitas diperlukan agar mempermudah dan menguntungkan rakyat.

"Saya pikir ini suatu sejarah baru ya, bagi pelayanan publik, bagi Indonesia gitu. Dan ini sangat menguntungkan rakyat. Karena tadi mungkin ibu spare waktunya berapa jam, dia nggak mengira 59 menit udah selesai. Dan kita juga masih adil kalau memang bukan masyarakat berpenghasilan rendah, ya harus tetap bayar," jelas dia.

Ara menerangkan, warga yang dia temui tadi tidak termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Namun mereka mendapat keuntungan sebab waktu mengurus PBG tidak lama.

"Jadi itu harus berkeadilan. Kebijakan negara itu hadir tuh ya begitu, bukan sama rata gitu ya. Penghasilan tinggi, sedang sama rendah disamakan bukan begitu," ucap dia.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron mendukung rencana anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) bertambah usai program berjalan. Herman menilai akan ada banyak penyesuaian yang perlu dilakukan setelah program diluncurkan ke masyarakat.

"Sekali lagi, ini adalah program yang baru diluncurkan. Persiapannya memang sudah dilakukan sebelumnya, tetapi dengan besaran yang begitu masif dan continue tiap hari harus dilakukan, ini pasti ada kekurangan di awal-awal. Maka itu tadi saya bilang longgarkan lah dulu daya kritis kita, supaya kita melihat dalam sebulan ini," kata Herman kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Herman menilai, penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan pun beragam, dari menu hingga sistem distribusi. Selain itu, kata dia, penyajian makanan kepada anak-anak harus tepat.

"Karena pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian terhadap menu, penyesuaian terhadap porsi, penyesuaian terhadap delivery, penyesuaian terhadap memulai masaknya kapan, dapurnya. Kan nggak bisa terlalu lama (penyajian makanan), tidak terlalu cepat juga," lanjutnya.

Ketua BPOKK Demokrat ini menilai pengelolaan dapur makan bergizi bukanlah hal mudah. Dia kemudian menyinggung pelaksanaan program makan gratis di Jepang yang telah sukses berjalan bertahun-tahun.

"Oleh karena tadi saya katakan, ini tidak sederhana dan tidak mudah untuk mengelola per dapur, per satuan unit dapurnya itu untuk alokasi 3.000 siswa. Ini tidak mudah. Tetapi saya kira ini pasti dalam hari-hari ke depan akan terjadi penyesuaian dan pada akhirnya akan lancar seperti yang dilakukan di Jepang," katanya.

"Dan apresiasi itu kan juga dilakukan bukan karena saya berasal dari partai pemerintah, tetapi kan pemerintah Jepang juga mendukung dan memberikan apresiasi," lanjut dia.

Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran program Makan Bergizi Gratis bisa terus bertambah. Ia menyampaikan saat ini memang baru disepakati pemerintah dan DPR sebesar Rp 71 triliun.

"Mungkin ada miss info mengenai anggaran makanan bergizi yang kemarin saya sampaikan di Jawa Timur ya. Agar ngutipnya tepat, memang tahun 2025 baru disepakati, diputuskan pemerintah dan DPR Rp 71 triliun. Bukan untuk 6 bulan," kata Zulkifli Hasan di Serang, Jumat (10/1/2025).

Pada pelaksanaan tahap pertama ini, Makan Bergizi Gratis ditargetkan untuk 3 juta penerima manfaat. Jumlah itu pun akan terus bertambah hingga akhir tahun.

Zulhas mengungkap adanya pembahasan untuk penambahan anggaran. Ia menyebut potensi anggaran akan bertambah hingga Rp 140 triliun untuk 82,9 juta penerima manfaat.

"Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, nambah ini, kalau, dilihat APBN menambah di Rp 140 triliun di bulan Agustus, Juli atau Agustus, ditambah Rp 140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang, jadi hampir semuanya," ujarnya.

Sebanyak 200 ribu sapi perah impor akan masuk ke Indonesia tahun ini. Sapi perah ini diimpor dalam rangka produksi susu untuk mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan aturan untuk impor sapi perah itu menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini kan PP-nya baru beres. Kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang ter-register. Kita tambah di negara lain," ujarnya dikutip detikFinance, Selasa (14/1/2025).

Impor sapi perah itu rencananya akan dilakukan hingga 2029 mendatang dengan jumlah 1,3 juta ekor. Namun, untuk tahun ini hanya 200 ribu ekor.

Menurutnya sudah 160-an perusahaan yang sudah komitmen untuk masuk ke dalam proyek pengadaan sapi dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dia juga menegaskan upaya impor sapi bukan berarti Indonesia mau menjadi pasar dari negara lain saja. Namun, pola importasi sapi ini nantinya berbentuk investasi pabrik susu.

"Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu sampai akhir tahun. Ini kebut semua urusan lahan, peternakannya di mana. Yang jelas ini bukan negara impor, tapi orang berinvestasi. Orang boleh dong bikin pabrik apa di Indonesia ini bikin pabrik susu dengan sapinya didatangkan," beber Sudaryono.

Sudaryono juga bicara soal banyaknya keluhan soal susu belum masuk dalam menu MBG. Menurutnya, Indonesia tidak ingin impor susu, maka dari itu untuk yang belum ada susu, sumber proteinnya diganti dengan bahan lain.

Yang jelas, pemerintah sudah mengupayakan mendatangkan sapi perah impor untuk menggenjot produksi susu dalam negeri. Dengan begitu susu untuk menu MBG bisa tersedia lebih banyak di Indonesia.

"Susu itu kan sebetulnya maunya pak presiden semua dikasih susu, cuma kita susu masih impor semua. Kalau masih impor kita substitusi dulu sumber protein lain dulu, sembari kita datangkan sapi hidup supaya bisa produksi susu bisa dilakukan di dalam negeri," tutupnya.

Dalam catatan detikcom sapi perah impor itu akan berasal dari Australia, Brasil, Selandia Baru, Amerika Serikat (AS), hingga Meksiko.

Video: Celios Kritik Rencana Pemerintah Impor 1 Juta Sapi Perah untuk MBG

Video: Celios Kritik Rencana Pemerintah Impor 1 Juta Sapi Perah untuk MBG

Berbeda dengan sejumlah daerah lainnya yang sudah memulai program makan bergizi gratis sejak 6 Januari, beberapa daerah baru memulai program ini pada Senin, 13 Januari.Di antaranya adalah Kabupaten Sleman dan Gunungkidul di Yogyakarta, serta Kabupaten Bandung di Jawa Barat. Begitu pula Kota Surabaya, Jawa Timur, yang menggelar uji coba makan bergizi gratis di lima sekolah di Kecamatan Wonocolo.

Tangerang (ANTARA) - ANTARA - Rumah Susun (Rusun) Cipta Griya Kedaung yang berada di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, telah diresmikan dan dibuka langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait, Selasa (14/1). Menteri Maruarar mengamanatkan agar penggunaan Rusun Kedaung diprioritaskan bagi warga Kota Tangerang yang berpenghasilan rendah agar memiliki tempat tinggal yang layak. (Agung Andhika Indrawan/Chairul Fajri/Roy Rosa Bachtiar)

Tangerang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Banten untuk mewujudkan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

"Saya mohon dibantu sosialisasinya, ini program sudah bagus ada PBG 10 Jam selesai. Pelayanannya sudah bagus, dan sangat pro rakyat. Jadi, sayang kalau masyarakat tidak tahu kalau layanan ini memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Bagus juga tagline-nya “waktunya punya rumah,” ini kalau disosialisasikan," kata Menteri Maruar disela peresmian MPP Kota Tangerang Selasa.

Sementara itu Mendagri Tito Karnavian mengatakan saat ini MPP sudah hadir di 200 daerah se Indonesia dan berbagai pelayanan publik, perizinan, berada pada satu tempat agar memudahkan masyarakat sehingga tidak berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya.

"Sekarang, Kota Tangerang sudah kembali memilikinya setelah gedung ini sempat dilakukan renovasi guna memberikan pelayanan lebih baik lagi bagi masyarakat. Sebuah kehormatan buat saya bisa menandatangani prasasti ini," ujar Mendagri.

Penjabat Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin mengatakan peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

MPP Kota Tangerang yang dirancang sebagai pusat layanan terpadu, menyediakan berbagai kebutuhan administrasi masyarakat dalam satu atap.

Dengan keberadaan MPP ini, warga Kota Tangerang dapat mengurus berbagai dokumen dan perizinan, seperti KTP, SIM, paspor, BPJS, hingga izin usaha, tanpa harus berpindah tempat.

"MPP ini adalah bentuk nyata dari upaya kami untuk memberikan layanan terbaik kepada warga. Kami ingin memastikan bahwa setiap penduduk Kota Tangerang bisa merasakan manfaat langsung dari fasilitas yang kami hadirkan," katanya.

Tangerang (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan mengapresiasi terobosan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, Banten, yang menerapkan layanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam 10 jam.

"Bahkan saat tadi saya tanyakan langsung kepada warga yang mengurusnya, ada PBG yang selesai dalam waktu 4 jam, bahkan ada yang 59 menit. Ini merupakan sejarah dalam pelayanan publik di Indonesia," kata Menteri Maruar Sirait saat meninjau PBG di Puspemkot Tangerang, Selasa.

Ia pun merasa bangga dengan terobosan yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang terkait kecepatan layanan perizinan PBG, bahkan sudah menggratiskan sesuai dengan harapan Presiden Prabowo.

Pihaknya sebelumnya telah memangkas waktu birokrasi PBG dari 45 hari menjadi 10 hari. Tetapi Kota Tangerang bisa melakukan lebih cepat dari itu.

"Ini sesuai dengan keinginan Pak Prabowo yang berharap semua layanan dapat diakses mudah, bahkan tanpa dipungut biaya. Karena akan memberikan dampak kebahagian bagi rakyat," katanya.

Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin menambahkan upaya ini dirancang sebagai bagian untuk mendukung program Presiden dan Mendagri dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin optimal dan pro rakyat.

“Sistem yang ditargetkan maksimal selesai 10 jam, realisasinya bisa selesai dalam waktu 4 jam, bahkan satu jam. Tadi sudah disaksikan langsung oleh masyarakat yang memang sedang melakukan proses perizinan. Semoga ke depannya inovasi ini bisa semakin optimal dan memudahkan seluruh masyarakat, khususnya di Kota Tangerang,” katanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja mengatakan PBG maksimal 10 jam selesai bisa diberikan untuk pemohon yang mengajukan PBG rumah tangga dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan dan harus menggunakan gambar prototipe yang telah disediakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan).

Tangerang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Tangerang Banten untuk mewujudkan layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

"Saya mohon dibantu sosialisasinya, ini program sudah bagus ada PBG 10 Jam selesai. Pelayanannya sudah bagus, dan sangat pro rakyat. Jadi, sayang kalau masyarakat tidak tahu kalau layanan ini memberikan banyak manfaat dan kemudahan. Bagus juga tagline-nya “waktunya punya rumah,” ini kalau disosialisasikan," kata Menteri Maruar disela peresmian MPP Kota Tangerang Selasa.

Sementara itu Mendagri Tito Karnavian mengatakan saat ini MPP sudah hadir di 200 daerah se Indonesia dan berbagai pelayanan publik, perizinan, berada pada satu tempat agar memudahkan masyarakat sehingga tidak berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya.

"Sekarang, Kota Tangerang sudah kembali memilikinya setelah gedung ini sempat dilakukan renovasi guna memberikan pelayanan lebih baik lagi bagi masyarakat. Sebuah kehormatan buat saya bisa menandatangani prasasti ini," ujar Mendagri.

Penjabat Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin mengatakan peresmian ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, transparan, dan efisien.

MPP Kota Tangerang yang dirancang sebagai pusat layanan terpadu, menyediakan berbagai kebutuhan administrasi masyarakat dalam satu atap.

Dengan keberadaan MPP ini, warga Kota Tangerang dapat mengurus berbagai dokumen dan perizinan, seperti KTP, SIM, paspor, BPJS, hingga izin usaha, tanpa harus berpindah tempat.

"MPP ini adalah bentuk nyata dari upaya kami untuk memberikan layanan terbaik kepada warga. Kami ingin memastikan bahwa setiap penduduk Kota Tangerang bisa merasakan manfaat langsung dari fasilitas yang kami hadirkan," katanya.