Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan bahwa masyarakat yang bermitra melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih bisa untung sebesar Rp2.000 per porsinya.

“Di manakah benefit (keuntungan, red.) program ini (MBG) bagi masyarakat yang bermitra? Yaitu dari sewa yang sebesar Rp2.000, dan ini sebetulnya bukan sesuatu yang besar. Kecil tidak, tetapi wajar,” ujar Yeka saat memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5).

Yeka menjelaskan bahwa anggaran per porsi MBG adalah sebanyak Rp15.000 yang terdiri atas Rp10.000 untuk makanan, Rp2.000 biaya sewa, dan Rp3.000 biaya operasional.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dengan pembayaran yang ditunda sebab BGN per Mei 2025 telah membuat kebijakan membayar program MBG dengan sistem uang muka.

“Jadi, biaya untuk sepuluh hari ke depan itu sudah ditransfer dari awal, dan nanti lima hari berikutnya SPPG mengajukan anggaran untuk sepuluh hari berikutnya lagi,” ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, negara tidak berutang kepada masyarakat yang menjadi mitra MBG. Kemudian, masyarakat tetap dapat untung dari program tersebut.

“Sudah dibayar di muka, sehingga dengan seperti ini tidak ada lagi proses atau persoalan-persoalan terkait pembayaran,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa program MBG menurut Ombudsman RI dapat berdampak terhadap pengurangan pengangguran, terutama di pedesaan.

“Satu dapur (SPPG) itu rata-rata bisa menyerap 50 tenaga kerja. Jadi, kalau 50 tenaga kerja untuk yang masak-masak dikali 30.000 itu (jumlah SPPG), sudah 1,5 juta angka yang bisa diserap,” jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa satu SPPG dapat melibatkan 15 pemasok bahan baku makanan, sehingga dapat membuat perputaran ekonomi di pedesaan mencapai sekitar Rp45 juta.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Perlindungan asuransi dalam program makan bergizi gratis (MBG) disebut pasti akan menjadi beban yang harus ditangung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengamat Asuransi dan Dosen Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Kapler Marpaung menjelaskan dalam penetapan premi asuransi MBG ada dua opsi yang bisa dipilih, yaitu dibiayai penuh oleh pemerintah atau dapat ditanggung pihak supplier MBG.

"Kalau oleh pemerintah maka akan ada kenaikan anggaran. Kalau premi ditanggung oleh supplier atau produsen maka akan naik biaya MBG, yang pada akhirnya akan menjadi beban pemerintah juga," kata Kapler kepada Bisnis, dikutip Kamis (15/5/2025).

Meski begitu, Kapler mendukung wacana perlunya asuransi untuk program prioritas Prabowo-Gibran tersebut. Alasannya, karena memang exposure risk atas program ini termasuk rentan dengan risiko, khususnya risiko keracunan atau poisoning yang mengakibatkan korban bagi balita, anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui yang menjadi sasaran utama program MBG.

"Program asuransi ini tentu tidak hanya melindungi masyarakat penerima MBG konsumen tetapi juga melindungi produsen/supplier MBG," jelasnya.

Kapler menjelaskan bahwa besaran premi nanti akan tergantung pada berapa jumlah uang pertanggungan atau tanggung jawab hukum produsen/supplier yang ditetapkan. Sehingga semakin tinggi uang pertanggungannya, maka premi juga semakin besar. Untuk itu menurutnya perlu ada kajian berapa besaran ganti rugi yang diharapkan untuk asuransi MBG ini.

Meski asuransi MBG dapat membebani APBN, program tersebut akan mendukung industri asuransi di Indonesia dengan potensi pendapatan premi yang didapatkan.

Kapler menjelaskan bahwa potensi pendapatan premi memang tidak secara langsung berdasarkan alokasi anggaran yang disediakan pemerintah untuk program MBG ini. Tetapi, potensi tersebut akan tergantung dari jumlah masyarakat penerima MBG dan berapa jumlah uang pertanggungan per orang.

"Memang semakin tinggi jumlah anggaran pemerintah untuk MBG, itu artinya semakin banyak peserta penerima MBG," jelasnya.

Tahun ini pemerintah menambah alokasi anggaran untuk program MBG menjadi sebesar Rp171 triliun dengan target sasaran kepada 82,9 juta penerima. Dengan asumsi uang pertanggungan per orang sebesar Rp10 juta dan rate premi dipatok 0,20%, Kapler menghitung potensi pendapatan premi yang akan dikelola perusahaan asuransi secara total sebesar Rp1,658 triliun.

"Sekali lagi ini hanya asumsi rate sebesar 0,2%, karena besaran premi itu tergantung banyak hal baik teknis maupun administratif. Jadi nantinya kalau program asuransi ini jadi, rate preminya bisa saja lebih kecil atau juga lebih tinggi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana menerapkan asuransi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini membuat industri asuransi berpeluang mendapatkan pendapatan premi dari program tersebut unggulan Presiden Prabowo tersebut.

Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman menghitung potensi premi yang bisa didapat industri asuransi dari program MBG mencapai hingga Rp1,7 triliun per tahun. Proyeksi tersebut berdasarkan asumsi anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program MBG tahun ini sebesar Rp171 triliun, dengan alokasi per porsi MBG sebesar Rp15.000.

"Jika hanya 0,5% hingga 1% dari nilai per porsi yang dialokasikan untuk premi alias setara Rp75–Rp150, industri asuransi nasional tetap berpotensi mengelola premi Rp850 miliar hingga Rp1,7 triliun per tahun," kata Wahyudin kepada Bisnis, Rabu (14/5/2025).

Adapun saat ini skema asuransi MBG sedang dibahas pemerintah. Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut premi asuransi MBG akan diambil dari dana operasional MBG. Ada kekhawatiran premi MBG ini semakin membebani APBN.

Wahyudin menjelaskan, agar perlindungan asuransi MBG berjalan optimal tanpa membebani APBN, asuransi MBG perlu dikemas dengan bentuk produk asuransi mikro yang memungkinkan premi dapat di bawah Rp500, kemudian besaran santunan yang diberikan bisa lebih kecil, misalnya antara Rp1 juta hingga Rp2,5 juta per orang.

Selain itu, opsi lain menurutnya adalah dengan menggunakan konsep asuransi parametrik. Misalnya, jika terjadi insiden keracunan massal di suatu wilayah, maka klaim dibayarkan otomatis tanpa investigasi kasus per kasus. Skema tersebut menurutnya dapat meminimalisir biaya operasional dan mempercepat respons.

"Sumber pendanaan premi agar tidak membebani APBN secara berlebihan, maka premi dibatasi hanya untuk risiko besar atau berdampak sistemik seperti keracunan massal, kematian akibat kecelakaan makanan. Selanjutnya, kemitraan dengan sektor swasta, misalnya perusahaan makanan penyedia MBG diwajibkan ikut menanggung sebagian premi atau shared risk model," ujarnya.

Wahyudin menambahkan, industri asuransi dapat melakukan beragam strategi untuk menyikapi kondisi di mana harus menanggung coverage risiko yang luas ketika preminya kecil.

Strategi tersebut antara lain adalah asesmen ketat terhadap penyedia makanan, pemanfaatan reasuransi atau pooling atau konsorsium, menggunakan konsep parametrik serta penggunaan digitalisasi layanan klaim dan pengelolaan risiko.

"Strategi lainnya adalah dengan pengembangan premi perlu diarahkan ke instrumen investasi jangka pendek yang likuid dan aman, seperti surat berharga negara," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pembangunan 1.542 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat selesai pada Agustus 2025.

“Ini sudah ada anggarannya, dan dalam tahap konsultan perencanaan. Akhir bulan ini akan ditender, dan Agustus sudah selesai pembangunan,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5).

Dadan menjelaskan bahwa dari target tersebut terdapat pembangunan sebanyak tiga SPPG per kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dan diutamakan untuk daerah yang sulit dijangkau mitra.

“Jadi, kan banyak saran ya, di daerah terpencil, di daerah yang paling membutuhkan, yang mungkin jumlah penerima manfaatnya hanya 200, 300, atau 500 orang. Di daerah seperti itu, mitra akan keberatan masuk, makanya negara hadir di daerah seperti itu,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa BGN telah meminta pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengirimkan calon lokasi SPPG.

Sementara ketika ditanya mengenai antisipasi khusus BGN agar kasus keracunan tidak terjadi di daerah terpencil, Dadan mengatakan bahwa kepala satuan turut hadir di sana.

“Iya, (kepala satuan, red.) seluruhnya dari pusat. Semua program Makan Bergizi Gratis tidak ada yang dilepas ke pihak lain. Langsung diawasi dan dilakukan oleh pusat,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan pembangunan 1.542 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat selesai pada Agustus 2025.

“Ini sudah ada anggarannya, dan dalam tahap konsultan perencanaan. Akhir bulan ini akan ditender, dan Agustus sudah selesai pembangunan,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana saat memberikan keterangan pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5).

Dadan menjelaskan bahwa dari target tersebut terdapat pembangunan sebanyak tiga SPPG per kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dan diutamakan untuk daerah yang sulit dijangkau mitra.

“Jadi, kan banyak saran ya, di daerah terpencil, di daerah yang paling membutuhkan, yang mungkin jumlah penerima manfaatnya hanya 200, 300, atau 500 orang. Di daerah seperti itu, mitra akan keberatan masuk, makanya negara hadir di daerah seperti itu,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa BGN telah meminta pemerintah daerah (pemda) untuk dapat mengirimkan calon lokasi SPPG.

Sementara ketika ditanya mengenai antisipasi khusus BGN agar kasus keracunan tidak terjadi di daerah terpencil, Dadan mengatakan bahwa kepala satuan turut hadir di sana.

“Iya, (kepala satuan, red.) seluruhnya dari pusat. Semua program Makan Bergizi Gratis tidak ada yang dilepas ke pihak lain. Langsung diawasi dan dilakukan oleh pusat,” ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan rencana menghadirkan asuransi untuk para karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan juga penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).

BGN mengaku telah berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk mematangkan rencana ini, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Terkait pemberian asuransi untuk karyawan SPPG, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Untuk karyawan, kami sudah bekerja sama dengan BPJS TK,” ujar Dadan, dikutip dari Kompas.com, Selasa (13/5/2025).

Ia menyebut, jumlah karyawan SPPG saat ini mencapai 52.346 orang dan skema program asuransi akan diberikan kepada semua karyawan.

Petugas SPPG diketahui memiliki tugas utama dalam memastikan kualitas dan kelancaran distribusi MBG.

Menurut Dadan, skema pembayaran premi asuransi tersebut akan dilakukan di masing-masing SPPG. Dikatakan, untuk nilai premi per orang sebulannya sudah melalui perhitungan bersama BPJS Ketenagakerjaan, yakni Rp 16.000.

Lantas, bagaimana tanggapan pengamat kebijakan publik terkait rencana pemberian asuransi bagi pekerja SPPG?

"Pekerja memang harus dilindungi"

Pengamat Kebijakan Politik UGM, Bayu Dardias Kurniadi, menyatakan dukungan terhadap rencana BGN memberikan asuransi kerja terhadap para karyawan SPPG karena pemerintah memang harus melindungi setiap pekerja.

Ia menegaskan bahwa asuransi ketenagakerjaan merupakan hak pekerja.

"Pemerintah memang wajib memberi asuransi kepada pekerjanya. Asuransi ketenagakerjaan adalah hak pekerja dan pemerintah melakukannya dengan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan," terang Bayu saat diwawancarai Kompas.com pada Selasa (13/5/2025).

Menurut dia, angka premi yang direncanakan untuk jaminan ketenagakerjaan para karyawan SPPG senilai Rp 16.000 per bulan juga terbilang cukup kecil jika dibandingkan dengan yang dibayarkan pekerja swasta pada umumnya kepada BPJS Ketenagakerjaan.

"Preminya cukup kecil dibanding BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan oleh pekerja swasta," ujar dia.

"Perjelas sumber anggaran"

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group, Agus Pambagio, menilai perlu diperjelas dulu mekanisme yang bakal diberlakukan dalam pemberian asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja SPPG.

"Apakah staf SPPG itu ASN atau pegawai BGN yang punya hak dan kewajiban dengan BPJS Ketenagakerjaan? Kalau bukan pegawai BGN atau ASN, apa status pekerja SPPG sehingga mereka mendapat asuransi BPJS Ketenagakerjaan?" sambungnya.

Agus mengatakan, jika SPPG bukan ASN atau karyawan BGN, maka alasan yang mendasari mereka untuk mendapat asuransi juga perlu diperjelas.

"Kalau SPPG bukan ASN atau karyawan BGN, apa underlying-nya sehingga mereka bisa mendapatkan dukungan asuransi?" kata Agus.

Lebih lanjut, Bayu menyinggung soal anggaran yang bakal dikeluarkan untuk membentuk program asuransi MBG ini.

"Lalu siapa yang harus membayar? Di sistem asuransi, karyawan mempunyai kewajiban tertentu per bulannya. Lalu apa saja yang akan di-cover? Kalau dari APBN juga harus ada underlying peraturannya," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Wacana penerapan asuransi dalam program makan bergizi gratis (MBG) mendapat kritik karena dikhawatirkan semakin membenani APBN. Bahkan, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) meminta wacana asuransi MBG dibatalkan.

Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengatakan pandangan penolakan tersebut memang valid, terutama jika pendekatan premi dilakukan secara konvensional dengan model perlindungan menyeluruh dan biaya klaim yang tinggi.

"Namun, kritik tersebut juga membuka ruang untuk memperkenalkan pendekatan baru yang lebih efisien dan kontekstual seperti asuransi mikro berbasis santunan dan parametrik," kata Wahyudin kepada Bisnis, Rabu (14/5/2025).

Wahyudin menjelaskan, dalam skema asuransi mikro memungkinkan premi dapat dipatok di bawah Rp500, sedangkan manfaat santunan bisa dibuat lebih kecil misalnya sebesar Rp1 juta hingga Rp2,5 juta per orang.

Sementara itu, melalui konsep asurasi parametrik dalam program MBG, Wahyudin menilai hal itu dapat meminimalisir biaya operasional sekaligus mempercepat proses klaim atas risiko yang terjadi.

"Misalnya jika terjadi insiden keracunan massal di suatu wilayah, maka klaim dibayarkan otomatis tanpa investigasi kasus per kasus. Ini meminimalkan biaya operasional dan mempercepat respons," ujarnya.

Selain itu, solusi lainnya adalah premi yang dikenakan dalam asuransi MBG terbatas hanya untuk perlindungan pada risiko besar atau berdampak sistemik seperti keracunan massal atau kematian akibat kecelakaan makanan.

"Selanjutnya juga bisa dilakukan kemitraan dengan sektor swasta, misalnya perusahaan makanan penyedia MBG diwajibkan ikut menanggung sebagian premi atau shared risk model," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur CELIOS Bhima Yudhistira menilai pendekatan asuransi MBG tidak sesuai dengan semangat program sebagai bantuan sosial dan justru berpotensi membebani anggaran serta mengurangi manfaat yang diterima siswa.

“Asuransi MBG tidak diperlukan karena bisa menambah beban anggaran pemerintah dari sisi premi. Saya khawatir manfaat MBG yang diterima oleh siswa berkurang karena ada tambahan premi asuransi,” kata Bhima.

Bhima menekankan bahwa prioritas utama pemerintah seharusnya adalah menjamin penerima manfaat tidak keracunan. Dia mengingatkan bahwa aspek pengawasan makanan sudah menjadi tanggung jawab negara dan didanai oleh APBN.

Melihat potensi dampak negatif terhadap efektivitas dan tujuan program MBG, Bhima secara tegas meminta agar rencana kerja sama dengan perusahaan asuransi dalam skema MBG dibatalkan. “Oleh karena itu, wacana ini harus ditolak,” tandasnya.

Dari 28.000 mitra, hingga saat ini baru direalisasikan atau yang sudah jalan itu sebanyak 1.335 SPPG.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyarankan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menambah personel verifikasi mitra satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

"Saran dari Ombudsman agar BGN segera meningkatkan personel untuk memverifikasi sehingga bisa mengakselerasi terkait dengan target SPPG ini," ujar Yeka saat memberikan keterangan usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu.

Dijelaskan oleh Yeka bahwa saran tersebut disampaikan Ombudsman RI usai diperlihatkan data mengenai jumlah yayasan atau mitra SPPG yang masih perlu diverifikasi oleh BGN pada rapat koordinasi tersebut.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa BGN pada tahun 2025 menargetkan pembentukan 30.000 SPPG.

Dari puluhan ribu SPPG itu, kata dia, sebanyak 2.000-an akan dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan sekitar 28.000 dibentuk oleh yayasan atau mitra.

"Dari 28.000 mitra, hingga saat ini baru direalisasikan atau yang sudah jalan itu sebanyak 1.335 SPPG," katanya.

Dengan demikian, kata dia, penambahan personel untuk memverifikasi sebanyak 26.700-an yayasan atau mitra SPPG tersebut.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Hari ini kami sosialisasikan rumah subsidi dengan DP 1 persen yang cicilannya bisa 15-20 tahun.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP membantu rakyat kecil untuk memiliki rumah subsidi.

"Hari ini kami sosialisasikan rumah subsidi dengan DP 1 persen yang cicilannya bisa 15-20 tahun. Program KPR FLPP ini sangat membantu rakyat semoga juga ini bisa tersosialisasikan dengan baik supaya rakyat-rakyat kecil juga punya kesempatan miliki rumah subsidi layak dan berkualitas," ujar Ara, di Jakarta, Rabu.

Dia mengajak Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk menyampaikan serta menyosialisasikan manfaat KPR FLPP untuk para pegawai perusahaan mitra Yayasan Buddha Tzu Chi.

KPR FLPP merupakan salah satu program unggulan pemerintah untuk menyediakan rumah subsidi berkualitas yang bisa dimiliki masyarakat dengan harga murah dan angsuran KPR yang terjangkau.

Ara menyampaikan komitmen Presiden Prabowo Subianto di sektor perumahan yang sangat pro wong cilik dan juga mendukung iklim usaha terus tumbuh.

Beberapa kebijakan karpet merah untuk rakyat seperti SKB 3 Menteri, alokasi kuota FLPP paling besar sepanjang Indonesia ada, sebelumnya 220.000 alokasi menjadi 350.000 alokasi dan anggarannya sudah tersedia, serta dukungan dunia usaha yang begitu besar mengalokasikan CSR di sektor perumahan, termasuk yang telah dilakukan Yayasan Buddha Tzu Chi karena kepercayaan yang begitu besar terhadap pemerintah.

Ara juga memberikan apresiasi karena Program Bebenah Kampung yang diinisiasi oleh Yayasan Buddha Tzu Chi sudah berjalan cepat sekali di Jakarta Pusat, tepatnya di Johar Baru.

Selain itu kegiatan serupa juga dilaksanakan di Kota Bandung tepatnya 2 minggu lalu.

"Hal ini merupakan bentuk nyata semangat gotong royong untuk membantu masyarakat untuk memiliki hunian layak bagi masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih pada Yayasan Buddha Tzu Chi yang paling banyak membantu untuk renovasi bagi perumahan rakyat, terutama rakyat yang tidak mampu," katanya lagi.

Pada kesempatan itu, dirinya juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah menyediakan karpet merah untuk masyarakat harus bisa punya rumah.

Berbagai kebijakan pun telah dikeluarkan oleh pemerintah, seperti PPN gratis, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) gratis dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis.

"Adanya tiga kebijakan itu merupakan kesempatan bagus buat rakyat untuk segera memiliki rumah karena sebelumnya kebijakan itu belum ada," kata Ara pula.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Ombudsman RI mengungkap sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipicu oleh belum memadainya anggaran.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menilai kurangnya dukungan anggaran menjadi penyebab utama berbagai masalah di lapangan, termasuk insiden keracunan makanan.

Hal ini disampaikan Yeka usai melakukan rapat koordinasi bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (14/5).

Rapat tersebut dilakukan menyusul laporan-laporan, baik langsung maupun tidak langsung, yang diterima Ombudsman terkait pelaksanaan program MBG.

"Memang diakui bahwa selama dari Januari sampai April lah kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan, karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," ujar Yeka, melansir detikfinance.

Ia menilai semestinya berbagai masalah teknis tersebut bisa dicegah sejak awal melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang matang oleh BGN sebelum program dijalankan.

"Harapannya Januari running. Persiapan teknis kan tentunya dilakukan jauh sebelum itu sehingga tidak mungkin Januari, Februari itu disetop. Apalagi program ini bobot politiknya sudah sangat tinggi sekali," ujarnya.

"Jadi tensi politik terhadap program ini tinggi sekali oleh karena itu jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah memang bahwa program ini harus running dengan berbagai macam keterbatasan yang ada," sambungnya.

Yeka juga menegaskan dengan evaluasi yang telah dilakukan, mulai Mei ke depan tidak seharusnya ada lagi masalah anggaran, termasuk soal pembayaran kepada mitra.

Lebih jauh, ia menyoroti praktik di lapangan yang tidak sepenuhnya sesuai harapan. Salah satunya terkait keterlibatan pihak ketiga yang tidak resmi.

"Memang ada mekanisme yang katakanlah selama ini masih belum, masih sifatnya itu bukan trial and error, tapi masih.... Artinya gini, BGN intinya di lapangan itu satu pemilik. Antara yayasan dengan pemilik dapur gitu, asumsi itu. Ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan, saya melihat bahwa bergentayanganlah calo-calo yayasan," ujarnya.

Sebagai langkah perbaikan, menurut Yeka, BGN telah meminta bantuan Kementerian Hukum untuk mempermudah proses pembentukan yayasan bagi masyarakat yang siap berkontribusi membangun dapur.

Ombudsman juga mendorong pelaksanaan SOP secara ketat oleh seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi mencegah isu kualitas makanan dan keracunan.

Program MBG sempat dilanda berbagai insiden, termasuk laporan polisi dari mitra dapur terhadap yayasan mitra Program MBG di Kalibata, Media Berkat Nusantara (MBN) atasdugaan penggelapan dana hampir Rp1 miliar.

Selain itu, serangkaian insiden keracunan terjadi di sejumlah daerah, seperti Sukoharjo, Batang, Cianjur, Bandung, Tasikmalaya, dan Pali.

Di Sukoharjo, gangguan terjadi akibat kegagalan proses memasak karena kehabisan gas.

Di Batang, makanan dikonsumsi terlambat akibat acara sekolah. Di Cianjur, 72 siswa terdampak meski hasil laboratorium menunjukkan tidak ada kontaminasi makanan.

Beberapa kasus lainnya diduga disebabkan makanan dimasak terlalu awal sehingga menurunkan kualitas saat dikonsumsi.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut insiden-insiden tersebut menjadi pelajaran untuk perbaikan SOP ke depan, dan menegaskan bahwa penyelesaian persoalan mitra dan yayasan merupakan urusan internal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) bakal membangun 1.542 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur umum untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, pembangunan SPPG baru itu ditargetkan rampung pada Agustus 2025, dengan pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini sudah ada anggarannya, dalam tahap konsultan perencanaan. Akhir bulan ini akan ditender, dan paling lambat Agustus sudah selesai bangunan itu," ujar Dadan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Ia menuturkan, SPPG akan dibangun di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh mitra MBG. Nantinya, setiap kota/kabupaten di seluruh Indonesia akan tersedia 3 SPPG atau dapur MBG.

Menurut Dadan, daerah terpencil menjadi prioritas karena memang dibutuhkan dukungan negara, terutama dalam hal pendanaan, untuk bisa program MBG berjalan di sana.

"Jadi di daerah terpencil, di daerah yang paling membutuhkan, yang mungkin jumlah penerima manfaatnya hanya 200, 300, 500 (orang). Di daerah seperti itu, mitra akan keberatan masuk, makanya negara hadir di daerah seperti itu," ucapnya.

Seiring dengan pembangunan SPPG menggunakan anggaran negara, maka memerlukan berbagai tahapan hingga akhirnya dana bisa digunakan untuk pengerjaan proyek.

Selain akan memulai tender, kata Dadan, saat ini sedang dilakukan penetapan lokasi pembangunan SPPG dengan melibatkan pemerintah daerah (pemda).

Ia bilang, nantinya SPPG akan dibangun di lahan milik masing-masing pemda. "Kami sedang minta pemda-pemda untuk mengirimkan calon lokasi karena ini harus dibangun di atas lahan pemda," ucapnya.

Meski SPPG yang dibangun berlokasi di daerah-daerah terpencil, Dadan memastikan pengawasan tetap dilakukan oleh pemerintah pusat.

Hal ini untuk memastikan prosedur yang dijalankan SPPG sudah sesuai ketentuan, sehingga mencegah terjadinya kasus keracunan seperti yang saat ini terjadi di beberapa daerah.

"Nanti di setiap daerah terpencil itu ada kepala satuannya. Seluruhnya (kepala satuan) dari pusat. Semua program makan bergizi tidak ada yang dilepas ke pihak lain. Langsung diawasi oleh pusat, dilakukan oleh pusat," jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman Republik Indonesia mendorong Badan Gizi Nasional untuk mengatasi masalah calo yayasan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

"Saya melihat bahwa bergentayangan calo-calo yayasan," ujar anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika usai melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu.

Selain itu, Yeka mengatakan bahwa Ombudsman RI juga mendorong BGN untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program MBG.

Dorongan Ombudsman RI tersebut telah disepakati untuk dijalankan oleh BGN ke depannya.

"Ke depan, BGN sudah meminta Kemenkum (Kementerian Hukum) untuk mempermudah proses legalisasi yayasan," katanya.

Ia menjelaskan bahwa langkah itu diambil BGN agar masyarakat yang sudah memiliki kesiapan untuk berkontribusi dalam membentuk atau membangun dapur MBG dapat dimudahkan oleh pemerintah.

Di sisi lain, Yeka mengatakan bahwa BGN memastikan mulai Mei 2025 tidak ada lagi persoalan anggaran dalam program MBG.

Program MBG merupakan salah satu dari delapan program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025