JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) dikabarkan siap mengucurkan dana sebesar Rp 130 triliun dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

Informasi ini disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo dalam acara di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

"Saya dengar, saya kira dari kawan-kawan Kementerian sudah tahu, Bank Indonesia bersedia untuk menjajakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan," ungkap Hashim.

Menurut dia, ini merupakan keputusan Gubernur BI Perry Warjiyo.

"Dan ini dananya semua, ini dari dalam negeri, sehingga saya semakin optimis. Pak Ara Sirait (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Pak Fahri Hamzah (Wakil Menteri PKP), kawan-kawan penuh, semakin optimis dana bakal ada," tutup Hashim.

Program 3 Juta Rumah akan dilanjutkan kembali apabila Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, total 3 Juta Rumah yang tiap tahun dijalankan selama 10 tahun berturut-turut akan menghasilkan 30 juta rumah.

“Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi 5 tahun. Jadi, nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah,” jelas Hashim.

Hashim kembali menegaskan, program 3 Juta Rumah per tahun ini tidak hanya membangun rumah, namun juga apartemen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan memanfaatkan likuiditas dari bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan pemerintah.

Program perumahan ini bertujuan membangun 3 juta rumah setiap tahunnya dan mengambil inspirasi dari model Housing and Development Board (HDB) Singapura.

Pencapaian target pembangunan 30 juta rumah dalam 10 tahun ke depan melalui program 3 juta rumah per tahun, yang didukung oleh Danantara dan sektor perbankan, diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi krisis perumahan di Indonesia, sekaligus memperkuat sektor investasi dan ekonomi nasional.

Menurut Hashim, BPI Danantara akan memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan untuk proyek ini dengan melibatkan bank-bank pemerintah sebagai sumber likuiditas.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program perumahan yang dirancang untuk 37 juta keluarga di kota dan pedesaan dapat berjalan lancar. Selain itu, Danantara juga akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan minat investasi guna mendukung pembangunan perumahan yang terjangkau dan ramah lingkungan.

"Indonesia akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," kata Hashim pada acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Sebagian akan didanai oleh Danantara," tambahnya.

Program ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga memiliki kualitas lingkungan yang baik. Rumah-rumah yang dibangun nantinya akan dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan, seperti panel surya dan turbin angin, untuk mendukung penggunaan energi terbarukan.

Hashim juga menekankan bahwa perumahan ini akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air bersih, listrik yang stabil, dan fasilitas lainnya yang layak.

"Sebagian besar dari 37 juta keluarga di Indonesia membutuhkan perumahan yang layak. Mereka membutuhkan air bersih dan lancar, mereka membutuhkan listrik. Mereka membutuhkan lantai keramik, bukan lantai tanah," ujar Hashim, seraya menambahkan bahwa lingkungan tempat tinggal yang layak juga menjadi salah satu cara untuk memerangi stunting di Indonesia.

Menurut Hashim, stunting bukan hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga karena lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, dengan menghadirkan perumahan yang lebih baik dan lebih sehat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk mencegah stunting.

Selain itu, Hashim juga menyebutkan bahwa pembangunan perumahan yang dilakukan secara masif dapat mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 persen hingga 2,5 persen per tahun.

"Dengan program pembangunan 3 juta unit per tahun, kita berharap bisa melakukannya dalam 10 tahun ke depan. Itu berarti 30 juta unit rumah, yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil," ujar Hashim.

Program ini juga diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi sektor perbankan, di mana bank-bank pemerintah yang terlibat dalam pembiayaan akan memperoleh likuiditas yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan program perumahan.

Dengan adanya dukungan likuiditas dari Danantara, perbankan dapat memberikan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan rumah dengan harga yang wajar.

Dalam mendukung program ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga telah melibatkan BPI Danantara untuk mendorong minat investasi dalam proyek 3 juta rumah.

Pandu Sjahrir, perwakilan dari Danantara, menjelaskan bahwa salah satu langkah yang dilakukan oleh Danantara adalah melalui proses "book building," yaitu pengumpulan minat dari pasar untuk menarik lebih banyak investor.

"Book building adalah proses mengumpulkan interest serta masukan dari pasar. Ini yang sedang kami jalankan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan minat terhadap program ini," jelas Pandu.

Danantara, yang baru dibentuk pada awal 2025, memiliki peran penting dalam mengelola aset negara dan memastikan efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung program-program strategis nasional.

Dengan total nilai aset yang dikelola mencapai Rp 9,085 triliun, Danantara akan membantu mengurangi tumpang tindih dan inefisiensi di berbagai lembaga pemerintah, termasuk dalam sektor perumahan.

Pandu Sjahrir menambahkan bahwa selain menarik investasi, Danantara juga berperan dalam menampung masukan dari pelaku pasar guna meningkatkan minat terhadap program ini.

"Kami berharap dapat mengoptimalkan segala potensi untuk menciptakan pembiayaan yang lebih efisien dan efektif," tambahnya.

Ke depan, Danantara berencana untuk mengonsolidasikan pengelolaan aset negara di bawah satu entitas, yang diharapkan dapat meningkatkan daya guna dan nilai tambah aset negara.

Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan memanfaatkan likuiditas dari bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan pemerintah.

Program perumahan ini bertujuan membangun 3 juta rumah setiap tahunnya dan mengambil inspirasi dari model Housing and Development Board (HDB) Singapura.

Pencapaian target pembangunan 30 juta rumah dalam 10 tahun ke depan melalui program 3 juta rumah per tahun, yang didukung oleh Danantara dan sektor perbankan, diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi krisis perumahan di Indonesia, sekaligus memperkuat sektor investasi dan ekonomi nasional.

Menurut Hashim, BPI Danantara akan memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan untuk proyek ini dengan melibatkan bank-bank pemerintah sebagai sumber likuiditas.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program perumahan yang dirancang untuk 37 juta keluarga di kota dan pedesaan dapat berjalan lancar. Selain itu, Danantara juga akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan minat investasi guna mendukung pembangunan perumahan yang terjangkau dan ramah lingkungan.

"Indonesia akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," kata Hashim pada acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Sebagian akan didanai oleh Danantara," tambahnya.

Program ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga memiliki kualitas lingkungan yang baik. Rumah-rumah yang dibangun nantinya akan dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan, seperti panel surya dan turbin angin, untuk mendukung penggunaan energi terbarukan.

Hashim juga menekankan bahwa perumahan ini akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air bersih, listrik yang stabil, dan fasilitas lainnya yang layak.

"Sebagian besar dari 37 juta keluarga di Indonesia membutuhkan perumahan yang layak. Mereka membutuhkan air bersih dan lancar, mereka membutuhkan listrik. Mereka membutuhkan lantai keramik, bukan lantai tanah," ujar Hashim, seraya menambahkan bahwa lingkungan tempat tinggal yang layak juga menjadi salah satu cara untuk memerangi stunting di Indonesia.

Menurut Hashim, stunting bukan hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga karena lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, dengan menghadirkan perumahan yang lebih baik dan lebih sehat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk mencegah stunting.

Selain itu, Hashim juga menyebutkan bahwa pembangunan perumahan yang dilakukan secara masif dapat mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 persen hingga 2,5 persen per tahun.

"Dengan program pembangunan 3 juta unit per tahun, kita berharap bisa melakukannya dalam 10 tahun ke depan. Itu berarti 30 juta unit rumah, yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil," ujar Hashim.

Program ini juga diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi sektor perbankan, di mana bank-bank pemerintah yang terlibat dalam pembiayaan akan memperoleh likuiditas yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan program perumahan.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah Qatar akan mulai membangun 1 juta unit apartemen di Indonesia pada April 2025, sebagai bagian dari komitmennya untuk mendukung program 3 juta rumah. Inisiatif pemerintah ini diambil untuk mengatasi kekurangan perumahan di negara tersebut.

Menurut Kepala Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, investasi Qatar untuk tahap pertama diperkirakan mencapai US$ 18 miliar hingga US$ 20 miliar (sekitar Rp 295 triliun hingga Rp 328 triliun).

“Proyek pertama akan dimulai pada April, setelah Lebaran. Investor Qatar membawa modal untuk membangun 1 juta apartemen,” kata Hashim pada Rabu (26/2/2025).

Nota kesepahaman untuk proyek tersebut ditandatangani pada 8 Januari 2025 di Istana Merdeka di Jakarta oleh Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait dan Sheikh Abdulaziz Al Thani dari Qilaa International Group Qatar.

Di luar tahap awal, pihak berwenang Qatar berencana memperluas investasinya untuk mendanai pembangunan 3-5 juta rumah dan apartemen di daerah perkotaan dan pedesaan.

Di samping itu, Perusahaan Investasi Mubadala Abu Dhabi diharapkan untuk berinvestasi dalam 1 juta unit apartemen yang selanjutnya memperkuat partisipasi asing dalam program tersebut.

Hashim mengatakan minat dari investor internasional sedang tumbuh, dengan India, Singapura, dan Turki juga menyatakan kesediaan untuk berinvestasi di sektor perumahan Indonesia.

Indonesia menawarkan tanah milik negara yang tidak digunakan kepada investor, termasuk properti yang dikelola oleh operator kereta api Kereta Api Indonesia, pengembang perumahan Perumnas, perusahaan konstruksi PTPP, serta Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara.

Lahan-lahan ini, yang sebagian besar terletak di daerah perkotaan, akan disurvei oleh perwakilan Qatar untuk menentukan lokasi pembangunan awal.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk membangun 2 juta rumah di desa dan 1 juta di kota setiap tahunnya sebagai bagian dari upayanya untuk mengurangi kekurangan perumahan di Indonesia, yang saat ini mencapai 12,7 juta unit.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengonfirmasi peletakan batu pertama atau groundbreaking program 3 juta rumah oleh investor asing asal Qatar bakal dilakukan pada April 2025.

Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menjelaskan bahwa groundbreaking perdana program 3 juta rumah itu bakal dilakukan di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan.

“Kemungkinan yang pertama itu yang sudah siap lahannya dan perizinannya itu lahan bekas perumahan DPR di Kalibata,” kata Fahri saat ditemui di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Lebih lanjut, Fahri menjelaskan bahwa proyek perdana 3 juta rumah itu bakal dibangun di atas lahan seluas 24 hektare (Ha). Di mana 20 Ha berada di dalam kompleks perumahan dan 4 Ha lainnya berada di luar blok lantaran terbatas rel kereta api.

Berdasarkan perhitungan Kementerian PKP, realisasi investasi dari Qatar itu bakal membangun hingga 20.000 unit hunian vertikal.

“Ya kalau total-total di situ bisa 20.000-an unit ya. 20.000 unit Rusunami, kita mengarah kepada milik, semuanya mengarah kepada milik, tapi ya itu kan transisi ya. Artinya nanti kalau di tahap awal ada kepentingan menyewakan, yang saya bilang tadi demand side itu,” ujarnya.

Sebagai gambaran, Fahri menjelaskan bahwa pembangunan rusun itu nantinya bakal mencontoh apartemen eksisting yang telah terbangun di wilayah Kalibata, yakni Kalibata City.

Rusun tersebut nantinya bakal diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, Fahri mengungkapkan bahwa harga unit rusunami di Kalibata tersebut nantinya tidak akan mengikuti acuan harga rumah subsidi.

“Iya patokan harga [rumah MBR] itu kan karena harga tanah tidak dihitung. Sekarang kan harga tanahnya mau ditetapkan pemerintah. Makanya presiden arahannya adalah pakai tanah pemerintah dulu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan realisasi investasi program 3 juta rumah perdana oleh investor asing bakal dilakukan pada April 2025.

Hashim menyebut, groundbreaking proyek 3 juta rumah itu merupakan realisasi dari komitmen investasi dari investor asing asal Qatar yang telah diteken beberapa waktu lalu.

“Akan segera dimulai proyek pertama pada April setelah Lebaran. Investor dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen,” kata Hashim dalam agenda Economic Outlook di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim menambahkan total investasi yang diguyurkan Qatar itu mencapai US$18 miliar hingga US$20 miliar atau sekitar Rp294,98 triliun hingga Rp327,76 triliun (Asumsi Kurs: Rp16.388).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal mendanai program perumahan pemerintah.

Hashim bilang, pemerintah berencana mengembangkan perumahan publik yang meniru program dari Housing and Development Board (HDB) Singapura.

"Indonesia sebenarnya akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," ujar Hashim di acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Sebagian didanai oleh Danantara," tuturnya.

Hashim bilang, Danantara akan menggunakan likuiditas kepada bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan.

Nantinya pembiayaan perumahan juga akan merujuk pada sistem skema tabungan sosial di Singapura (CPF) dan simpanan pekerja di Malaysia (EPF).

Meski begitu menurut Hashim, pihaknya akan merancang perumahan yang harganya terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kemudian perumahan juga dirancang ramah lingkungan, menggunakan panel surya, kincir angin atau turbin angin di atas bangunan apartemen.

"Kita berbicara tentang 37 juta keluarga di kota dan pedesaan yang membutuhkan perumahan yang layak. Mereka membutuhkan air bersih dan lancar, mereka membutuhkan listrik. Mereka membutuhkan lantai keramik dibandingkan lantai tanah," ungkapnya.

Ia menekankan, lingkungan tempat tinggal yang layak menjadi salah satu cara memerangi stunting di Indonesia.

"Karena stunting bukan hanya karena kekurangan gizi, tapi juga karena lingkungan hidup yang negatif," katanya.

Sebelumnya Hashim mengatakan, 30 juta unit rumah bisa dibangun selama 10 tahun dari realisasi program 3 juta rumah per tahun.

Menurut Hashim, program tersebut bisa mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 persen-2,5 persen per tahunnya.

"Jadi dalam keadaan stabil, 3 juta unit per tahun, kita berharap bisa melakukannya dalam 10 tahun ke depan, 3 juta per tahun, itu berarti 30 juta unit," ujar Hashim pada acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Rabu (18/2/2025).

"Hal ini akan mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 hingga 2,5 persen," tuturnya.

Hashim menjelaskan, program 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto rencananya memang bisa berjalan paling tidak selama 10 tahun mendatang.

Yang mana setiap tahunnya ada 3 juta rumah yang dibangun. Dari jumlah tersebut terdiri dari 1 juta unit apartemen di perkotaan dan 2 juta rumah di kawasan desa termasuk rumah untuk nelayan di pesisir.

Dari program ini, ada perputaran ekonomi dari pembelian bahan bangunan seperti semen, alumunium, furniture dan sebagainya.

"Kita dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2 hingga 2,5 persen per tahun," ungkapnya.

Lebih lanjut Hashim mengungkapkan, ia optimistis program 3 juta rumah bisa berjalan lancar hingga 10 tahun.

Pasalnya saat ini sudah ada beberapa sumber investasi untuk mendukung program itu.

Antara lain dari pemerintah Qatar, pengusaha swasta asal Qatar, pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) hingga China.

"Pemerintah Qatar telah berkomitmen untuk mendanai dan mengembangkan 3 hingga 5 juta unit. Seorang pengusaha sektor swasta Qatar dan kelompoknya akan memproduksi 1 juta unit. Itu hanyalah negara bagian Qatar saja," ungkap Hashim.

"UEA telah berkomitmen untuk melakukan 1 juta dan mempertimbangkan lebih banyak lagi. Ini hanyalah dua negara, hanya dua negara. Saya telah berkunjung China," lanjutnya.

Hashim bilang, saat ini sektor konstruksi China sedang tertekan sehingga mereka mencari pasar lain.

Selain itu, pengembang perumahan asal India, Masen, juga sudah memberikan contoh pembangunan rumah dengan biaya 3.000-4.000 dollar AS (sekitar Rp 48-65 juta) di luar biaya tanah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal mendanai program perumahan pemerintah.

Hashim bilang, pemerintah berencana mengembangkan perumahan publik yang meniru program dari Housing and Development Board (HDB) Singapura.

"Indonesia sebenarnya akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," ujar Hashim di acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Sebagian didanai oleh Danantara," tuturnya.

Hashim bilang, Danantara akan menggunakan likuiditas kepada bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan.

Nantinya pembiayaan perumahan juga akan merujuk pada sistem skema tabungan sosial di Singapura (CPF) dan simpanan pekerja di Malaysia (EPF).

Meski begitu menurut Hashim, pihaknya akan merancang perumahan yang harganya terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kemudian perumahan juga dirancang ramah lingkungan, menggunakan panel surya, kincir angin atau turbin angin di atas bangunan apartemen.

"Kita berbicara tentang 37 juta keluarga di kota dan pedesaan yang membutuhkan perumahan yang layak. Mereka membutuhkan air bersih dan lancar, mereka membutuhkan listrik. Mereka membutuhkan lantai keramik dibandingkan lantai tanah," ungkapnya.

Ia menekankan, lingkungan tempat tinggal yang layak menjadi salah satu cara memerangi stunting di Indonesia.

"Karena stunting bukan hanya karena kekurangan gizi, tapi juga karena lingkungan hidup yang negatif," katanya.

Sebelumnya Hashim mengatakan, 30 juta unit rumah bisa dibangun selama 10 tahun dari realisasi program 3 juta rumah per tahun.

Menurut Hashim, program tersebut bisa mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 persen-2,5 persen per tahunnya.

"Jadi dalam keadaan stabil, 3 juta unit per tahun, kita berharap bisa melakukannya dalam 10 tahun ke depan, 3 juta per tahun, itu berarti 30 juta unit," ujar Hashim pada acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Rabu (18/2/2025).

"Hal ini akan mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 hingga 2,5 persen," tuturnya.

Bank Indonesia bakal mengucurkan Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkap Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo. Namun, Hashim tak menjelaskan bagaimana mekanisme penyaluran dana oleh BI tersebut. Ia optimistis dana untuk proyek tersebut cukup.

Jakarta -

Realisasi Program 3 Juta Rumah dari modal asing rencananya akan dilaksanakan pada April 2025 setelah Lebaran. Investor asing pertama yang akan membangun hunian pada program tersebut adalah Qatar.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, Qatar akan memulai proyek pembangunan 1 juta rumah di Indonesia pada April. Lokasi pertama pembangunan tersebut adalah di Kalibata, Jakarta Selatan untuk sekitar 20.000 unit.

"Kemungkinan yang pertama itu yang sudah siap lahannya dan perizinannya itu lahan bekas perumahan DPR Kalibata. Sekitar 24 hektare. 20 hektare itu dalam 1 blok, ada 4 hektare di luar blok yang 4 itu karena dibatasi oleh rel kereta api," tuturnya kepada wartawan di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Hunian tersebut rencananya akan berupa rumah susun milik. Namun, tidak menutup kemungkinan skema sewa hunian juga bisa dilakukan apabila memang dibutuhkan.

Untuk kisaran harga per unitnya, Fahri mengatakan pihaknya masih mendiskusikan dengan pihak Qatar. Namun, ia pastikan harga per unitnya masih terjangkau.

"Jadi kita lagi menghitung dan lagi bernegosiasi biaya konstruksi pada dasarnya. Karena kan begini, kalau tanah sudah dimudahkan oleh pemerintah, nanti pemerintah akan menetapkan harga tanah. Tapi harga tanah itu adalah instrumen pemerintah untuk mengintervensi harga bagi masyarakat. Karena kita juga nggak mau itu mengikuti pasar. Padahal tanahnya tanah pemerintah," paparnya.

"Ini kita lagi negosiasi biaya konstruksinya. Jadi nanti lain harganya plus keuntungan yang mereka miliki. Jadi itu menjadi harga dasar. Karena harga dasar ini nanti yang akan diumumkan oleh pemerintah sebagai harga perolehan dari apartemen itu, per meternya berapa kira-kira. Karena nanti ada beberapa tipe sih di situ, tidak satu tipe," tambahnya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Qatar akan berinvestasi US$ 18-20 miliar atau Rp 294-327 triliun (kurs Rp 16.375) pada Program 3 Juta Rumah. Rencananya, pembangunan hunian pada program tersebut akan dilaksanakan setelah Lebaran.

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah Lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya US$ 18-20 miliar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025).

Selain dari Qatar, Hashim menyebutkan akan ada tambahan modal dari negara lain seperti India, Singapura, Uni Emirate Arab (UEA), hingga terbaru adalah Turki.

"Di luar itu, Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan dan ini dananya semua dari dalam negeri sehingga saya semakin optimis. Dana bakal ada dari investor, banyak. India bersedia, Singapura bersedia, saya baru dapat proposal dari Turki," ungkap Hashim.

(aqi/das)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bakal terus menyuntik anggaran untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam beberapa waktu ke depan.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo yang mengatakan bahwa prioritas Prabowo menambah anggaran untuk menyukseskan Program MBG dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi RI.

“Dengan adanya tambahan MBG jadi Rp171 triliun itu, akan menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 1,99% dari sebelumnya 0,83%. Itu saja sudah 2% penambahan pertumbuhan,” jelasnya dalam agenda CNBC Economic Outlook 2025, Rabu (26/2/2025).

Sejalan dengan hal itu, Prabowo Subianto optimistis target pertumbuhan ekonomi hingga 8% dapat tercapai.

Untuk itu, Hashim menyebut pemerintahan Prabowo bakal terus melakukan efisiensi anggaran. Memangkas kucuran APBN pada program tidak perlu untuk dapat dialokasikan pada program yang mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi RI.

“Rp306 triliun dari penghematan itu adalah hasil realokasi dari program-program konyol, dialokasikan ke program yang lebih perlu, yaitu makan bergizi gratis," tambahnya.

Sejalan dengan hal itu, Hashim juga mengungkap bahwa setidaknya bakal diperlukan 80 juta butir telur, sayur, hingga daging setiap harinya. Di mana, hal itu bakal menjadi pendongkrak ekonomi tumbuh pada masyarakat kecil.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut untuk mempercepat distribusi program MBG bagi seluruh anak Indonesia diperlukan anggaran sekitar Rp25 triliun per bulan pada 2025.

Dadan menjelaskan bahwa BGN sejauh ini sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk menjalankan program tersebut, tetapi dengan adanya permintaan Presiden untuk mempercepat distribusi makan bergizi kepada lebih banyak anak, anggaran tambahan sangat diperlukan.

"Kami membutuhkan tambahan sekitar Rp25 triliun per bulan untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada 2025. Jadi kalau percepatan itu kita lakukan mulai September, maka kita akan butuh Rp100 triliun," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

Kendati demikian, dia melanjutkan bahwa jika program percepatan dilakukan mulai September 2025, tambahan biaya yang dibutuhkan bisa mencapai Rp100 triliun.

Jakarta: Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa Bank Indonesia (BI) bakal menyediakan dana insentif likuiditas Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan program pembangunan 3 juta rumah.

"Bank Indonesia saya dengar, saya kira dari kawan-kawan kementerian sudah tahu, Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan," kata Hashim dalam Indonesia Economic Outlook 2025 dikutip dari Antara, Kamis, 27 Februari 2025.

Selain itu, ia mengatakan pendanaan program ini berasal dari dalam negeri.

Hashim meyakini bahwa Indonesia memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun.

Selain pendanaan dari dalam negeri, Hashim juga menilai sejumlah investor asing dari berbagai negara menunjukkan minat untuk berkontribusi dalam pembiayaan program perumahan ini.

Beberapa negara yang telah menyatakan kesediaannya antara lain India, Singapura, dan Turki.

"Investor banyak, India bersedia, Singapura bersedia, Turki, saya sudah baru dapet proposal dari Turki. Banyak yang bersedia untuk memberikan modal untuk membiayai. So the demand is there, the supply is there," jelas dia.

BI sebelumnya telah meningkatkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) bagi perbankan secara bertahap, dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan.

Selain itu, BI juga bakal mendukung pendanaan melalui pembelian SBN perumahan di pasar sekunder, yang mana dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk membiayai sektor ini.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyebut bahwa Bank Indonesia (BI) bakal menyediakan dana insentif likuiditas Rp130 triliun untuk mendukung pembiayaan program pembangunan 3 juta rumah.

"Bank Indonesia saya dengar, saya kira dari kawan-kawan kementerian sudah tahu, Bank Indonesia bersedia untuk menyediakan Rp130 triliun untuk mendukung sektor perumahan," kata Hashim dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu.

Selain itu, ia mengatakan pendanaan program ini berasal dari dalam negeri.

Hashim meyakini bahwa Indonesia memiliki sumber pendanaan yang cukup untuk mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun.

Selain pendanaan dari dalam negeri, Hashim juga menilai sejumlah investor asing dari berbagai negara menunjukkan minat untuk berkontribusi dalam pembiayaan program perumahan ini.

Beberapa negara yang telah menyatakan kesediaannya antara lain India, Singapura, dan Turki.

"Investor banyak, India bersedia, Singapura bersedia, Turki, saya sudah baru dapet proposal dari Turki. Banyak yang bersedia untuk memberikan modal untuk membiayai. So the demand is there, the supply is there," tuturnya.

BI sebelumnya telah meningkatkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) bagi perbankan secara bertahap, dari Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan.

Selain itu, BI juga bakal mendukung pendanaan melalui pembelian SBN perumahan di pasar sekunder, yang mana dana yang diperoleh akan dialokasikan untuk membiayai sektor ini.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025