Bandung (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyasar pada kelompok-kelompok rentan asupan gizi yaitu meliputi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana di Karawang, Rabu mengatakan tujuan utama dari program MBG yakni untuk mengurangi angka stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya pada kelompok rentan.

Program MBG bertujuan untuk memastikan kebutuhan gizi harian masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan ibu-ibu tercukupi juga untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah.

“Yang dahulu kita menyebutnya ”Empat Sehat Lima Sempurna” akan tetapi saat ini dengan adanya program MBG , kita menyebutnya ”Makan Bergizi Seimbang,” ucap Cellica Nurrachadiana.

Dengan menyediakan makanan sehat di sekolah diharapkan dapat mendukung konsentrasi siswa dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan belajar, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Cellica Nurrachadiana menegaskan bahwa program MBG juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasokannya.

Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, program ini dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas, MBG mendorong keterlibatan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasokannya, yang pada gilirannya dapat memperkuat ekonomi lokal.

“Dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses distribusi dan produksi pangan bergizi, program ini dapat membuka peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” terang Cellica.

Program ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan memperkuat produksi pangan lokal. Dengan meningkatkan konsumsi produk-produk lokal yang bergizi, Indonesia dapat memperkuat ketahanan pangannya dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri.

Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Prokerma Badan Gizi Nasional Adhe Tias Maulana menambahkan bahwa program MBG ini belum bisa dirasakan pengaruhnya untuk beberapa bulan kedepan karena program ini dirancang agar mencetak Generasi Indonesia Emas di tahun 2045.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. Sebagai mitra kerja pemerintah, BGN fokus dalam mendukung penuh program Makan Bergizi Nasional (MBG) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur dan Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Probolinggo menggelar Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk mendukung makan bergizi di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nizhamul Islam di Desa Pegalangan Kidul, Kabupaten Probolinggo, Kamis.

Gemarikan itu melibatkan sekitar 100 siswa-siswi MI Nizhamul Islam mulai dari kelas I hingga kelas VI dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi ikan guna menciptakan anak-anak yang sehat dan cerdas serta menurunkan angka stunting di Kecamatan Maron yang termasuk dalam daerah prioritas penanganan stunting pada tahun 2025.

"Kecukupan gizi adalah salah satu faktor penting dalam pertumbuhan anak-anak. Di mana salah satu masalah utama yang masih terjadi di beberapa daerah adalah stunting yang disebabkan oleh kekurangan asupan nutrisi," kata Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan Diskan Kabupaten Probolinggo M. Sigit Pujotomo.

Ia menjelaskan kegiatan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat.

Pada tahun 2023, konsumsi ikan di Kabupaten Probolinggo tercatat mencapai 53,47 kilogram per kapita dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 57,28 kilogram per kapita.

“Walaupun angka itu sudah cukup baik, pemerintah masih terus mendorong peningkatan konsumsi ikan, terutama di daerah-daerah yang menjadi fokus penanggulangan stunting seperti Kecamatan Maron,” katanya.

Sementara Ketua Tim Kerja Sub Substansi Akses Pasar, Promosi, dan Logistik DKP Provinsi Jatim Farida mengingatkan tentang pentingnya akurasi data dalam pengentasan masalah stunting agar program pemerintah bisa tepat sasaran.

"Stunting adalah masalah serius yang harus kita tangani bersama. Dengan makan ikan yang kaya akan protein, anak-anak bisa tumbuh lebih sehat dan cerdas,” ujarnya.

Ia menjelaskan Kabupaten Probolinggo sebagai daerah pesisir dengan banyak sumber daya ikan memiliki potensi besar untuk memanfaatkan ikan sebagai sumber gizi yang penting.

"Gemarikan menjadi strategi efektif dalam meningkatkan konsumsi ikan di kalangan anak-anak, sebagai upaya untuk menurunkan angka stunting yang masih tinggi di beberapa daerah," katanya.

Selain memberikan edukasi tentang pentingnya makan ikan, para peserta juga menerima berbagai paket Gemarikan berupa tas ransel, produk olahan perikanan seperti kerupuk udang, kerupuk ikan, stik ikan serta sepiring nasi dengan lauk ikan nila bakar. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan kuis tentang ikan dan ditutup dengan makan ikan bersama seluruh peserta.

Kegiatan itu dihadiri oleh Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga TP PKK Kabupaten Probolinggo Ning Umi Haniah Fahmi AHZ, Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo M. Sigit Pujotomo, Ketua Tim Kerja Sub Substansi Akses Pasar, Promosi dan Logistik DKP Provinsi Jawa Timur Farida serta Kepala MI Nizhamul Islam Agus Dafir.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah menghadiri diskusi bersama Menteri Perumahan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara terkait dugaan penyalahgunaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Said menyebut ada temuan indikasi penyalahgunaan terkait bantuan rumah tersebut mencapai Rp 109 miliar.

"Terhadap temuan 5.490 unit rumah nilainya hampir Rp 109 miliar. Dan ada indikasi penyalahgunaan. Katakanlah 'korupsi'. Memang saya setuju 100 persen untuk dibawa ke ranah hukum," kata Said di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Said menegaskan dirinya bersama Bupati Sumenep sepakat akan menyerahkan permasalahan ini melalui jalur hukum. "Saya juga sebagai warga Madura, sebagai anggota DPR, sebagai Ketua Banggar, dan Bupati Semenep bersepakat kita serahkan sepenuhnya proses hukum," ucapnya.

Said pun mengapresiasi undangan dan temuan yang telah disampaikan oleh Kementerian PKP. Sebab, kata Said, Sumenep termasuk daerah pemilihan (dapil) dirinya sebagai anggota Dewan.

"Tidak semua hal, program, yang turun ke Madura itu saya selaku anggota DPR tahu. Biasanya, mitranya, pasangannya yang lebih tahu. Saya kan Ketua Badan Anggaran dan anggota Komisi XI DPR. Itu tidak ada BSPS," tuturnya.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi juga menyampaikan apresiasi atas undangan diskusi oleh Menteri Ara. Achmad berharap program BSPS ini juga melibatkan pemerintah daerah ke depannya.

"Kami juga ingin menyampaikan aspirasi. Bahwa keberlangsungan program BSPS ini agar ke depannya itu melibatkan pemerintah daerah," sebutnya.

Sebelumnya, Said dan Achmad bersama Ara berdiskusi usai adanya dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ara mengatakan memilih Said untuk berdiskusi karena merupakan sahabat lama.

"Hari ini saya mengundang sahabat saya kawan saya Pak Said Abdullah," kata Ara di kantor Kementerian PKP, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5).

Adapun BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Ara mengatakan selama bertugas jadi menteri telah menemukan sejumlah indikasi korupsi.

"Bersama Bupati Sumenep, dari Jawa Timur, untuk apa? Untuk kita berdiskusi, berdiskusi kita, berdiskusi untuk melihat temuan dari irjen," kata dia.

(ial/fca)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan, tiga penyebab keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni kontaminasi, pertumbuhan dan perkembangan bakteri, serta kegagalan pengendalian keamanan pangan, menjadi bahan evaluasi guna perbaikan program itu. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan, pihaknya mengidentifikasi 17 kejadian luar biasa (KLB) keracunan yang berkaitan dengan program tersebut, dan kasus-kasus itu tersebar di 10 provinsi.

"Dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat, yaitu ada kontaminasi awal pangan dengan sumber kontaminasi bahan mentah, lingkungan pengolah/penjamin," kata Taruna rapat bersama DPR di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Adapun untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri, katanya, disebabkan suhu dan waktu, kondisi makanan, serta proses pengolahan. Dia mencontohkan, ada makanan yang dimasak terlalu cepat sehingga terlambat didistribusikan, sehingga anak-anak yang memakannya keracunan.

"Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan betul tentang kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan hygiene-sanitasi. Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi, perlu diperbaiki," katanya.

Ketiga penyebab keracunan itu, katanya, menunjukkan sejumlah isu yang dapat diperbaiki, yakni tidak lengkapnya data epidemiologi, ketidaksesuaian parameter uji, parameter uji yang tidak spesifik, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang belum optimal, serta penjaminan keamanan bahan baku.

"Dengan konteks belajar dari kondisi ini, maka Badan Pengawas Obat berkomitmen akan semakin mempererat kerja sama kami dengan Badan Gizi (Nasional) supaya mencegah kejadian luar biasa yang bisa terjadi di masa-masa yang akan datang," dia menuturkan.

Taruna menyebutkan, pihaknya tentu berkomitmen untuk memberikan pendampingan kepada petugas yang khususnya berhubungan dengan dapur-dapur yang menyiapkan MBG tersebut. Dalam kesempatan itu, dia juga berharap pihaknya dilibatkan Badan Gizi Nasional BGN dalam pengawasan penyiapan makanan yang disajikan dalam program MBG. Taruna mengungkapkan, BPOM baru dilibatkan ketika sudah terjadi KLB.

"Karena memang itu kenyataannya. Jadi maksudnya kami menjelaskan secara transparan apa adanya, supaya menggugah Badan Gizi untuk melibatkan kami," kata dia.

Dia pun berharap DPR RI dapat membantu memfasilitasi sinkronisasi kinerja BPOM dan BGN dalam program nasional tersebut.

Sumbawa -

Warga dari berbagai kabupaten di Pulau Sumbawa berdemonstrasi di Simpang AI Jati, Kamis (15/5/2025). Demonstran menagih janji Presiden Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang akan memisahkan Pulau Sumbawa dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Seorang tokoh masyarakat Sumbawa Barat, Muliadi (43), mengatakan janji Prabowo untuk memisahkan Sumbawa dari NTB sebagai provinsi sendiri disampaikan oleh Fahri Hamzah. Fahri Hamzah kini juga menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di pemerintahan Prabowo.

"Kami ingat betul waktu itu, Presiden Prabowo menjanjikan pembentukan Provinsi Sumbawa melalui Fahri Hamzah pada tahun pertama Pak Prabowo menjabat sebagai Presiden," ungkap Muliadi kepada detikBali di sela-sela demonstrasi.

Pengusulan Pulau Sumbawa menjadi daerah otonomi baru (DOB), jelas Muliadi, sudah dilakukan sejak 25 tahun lalu. Masyarakat menuntut pemisahan Sumbawa dari NTB karena adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas publik dengan Lombok.

"Rumah sakit daerah provinsi hanya ada di Lombok, begitu juga dengan universitas negeri, itu ada di Lombok. Belum lagi permasalahan jalan. Kalau di Lombok sampai di pelosok itu sudah diaspal. Sementara kami di Sumbawa jauh berbeda masih banyak jalan-jalan tanah," tutur Muliadi.

Muliadi meyakini pembentukan provinsi baru akan mempercepat pembangunan dan perekonomian masyarakat Pulau Sumbawa. Sebab, Pulau Sumbawa memiliki sumber daya alam, seperti adanya smelter terbesar kedua di Indonesia yang mengeksplorasi batu hijau di Sumbawa Barat yang dikelola PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN).

"Pulau Sumbawa memiliki sumber daya alam yang melimpah, di sini ada tambang emas, tambang mineral, belum lagi potensi pertanian dan wisatanya. Tentu, dengan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, ini bisa dikelola secara mandiri oleh kami disini," jelas Muliadi.

Koordinator Umum (Kordum) Aksi Solidaritas KP4S Sumbawa Barat, Beny Rifai (30), mengatakan masyarakat secara swadaya melakukan iuran untuk membiayai demonstrasi tersebut.

"Masyarakat kami yang mengeluarkan biaya secara swadaya, ini murni gerakan rakyat tanpa dibiayai oleh siapa pun," tegas Beny.

Persiapan untuk aksi solidaritas tersebut, jelas Beny, dilakukan jauh-jauh hari. Selain mengumpulkan dana dari masyarakat, mereka memasang spanduk serta mengonsolidasi massa.

(hsa/hsa)

Samarinda -

Para pengembang yang tergabung dalam asosiasi Real Estat Indonesia (REI) berkumpul di Samarinda, Kalimantan Timur. Sekitar 1.000 orang anggota dan pengurus REI se-Indonesia berkumpul di perayaan ulang tahun ke-53 ini.

Ketua Umum REI Joko Suranto mengatakan, para undangan yang hadir berasal dari 38 dewan pengurus daerah (DPD) REI se-Indonesia. Puncak HUT REI ke-53 mengusung tema "Propertinomic Sukseskan 3 Juta Rumah".

"REI siap dan selalu ada dalam mendukung program pemerintah, tidak hanya membangun rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program 3 Juta Rumah, tetapi juga dalam pengembangan kawasan baik kota baru (township), kawasan industri, hingga kawasan ekonomi khusus (KEK) termasuk kawasan penunjang pariwisata," kata Joko Suranto saat acara ramah tamah Pemerintah Provinsi Kaltim dengan REI di kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (15/5/2025).

Pada kesempatan itu, Joko juga menyinggung soal tema Propertinomic Sukseskan 3 Juta Rumah. Tema ini sekaligus menegaskan bahwa REI kapan saja siap digerakkan untuk memacu percepatan pencapaian Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. REI bahkan sudah menyiapkan pola pendekatannya melalui paradigma Propertinomic.

"Propertinomic telah kami presentasikan di hadapan Bapak Prabowo Subianto pada November 2023 dan Februari 2024. Saat ini, Propertinomic telah terakomodir dalam kebijakan yang disusun Satgas Perumahan dan Kementerian dan Perumahan Kawasan dan Permukiman (PKP)," ujar Joko.

Propertinomic adalah pendekatan yang menjadikan sektor properti termasuk di dalam perumahan sebagai pengungkit bagi perekonomian nasional. Keberpihakan terhadap sektor properti terutama perumahan diyakini akan membangkitkan "raksasa tidur" bernama properti yang tidak hanya padat karya tetapi juga bertautan erat dengan 185 industri lainnya di sektor riil.

Joko Suranto menjelaskan selama ini sektor properti telah memberi kontribusi besar pada produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 14 persen, menyumbang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 9 persen, pendapatan asli daerah (PAD) antara 35-55 persen dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14-17 juta orang. Sektor ini juga berperan dalam menurunkan angka kemiskinan sebesar 8 persen, serta menekan stunting seperti yang diinginkan Presiden Prabowo Subianto.

"Itu tanpa adanya kementerian. Tetapi sekarang dengan adanya Kementerian PKP, seharusnya kontribusi sektor properti bisa naik berlipat ganda dan memberi dampak besar terhadap perekonomian nasional," paparnya.

Lebih lanjut Joko Suranto menambahkan dirinya sangat mengapresiasi dan salut terhadap semangat anggota REI dari seluruh daerah yang hadir di Kalimantan Timur. Menurutnya, kehadiran ini menunjukkan REI tetap solid dan guyub seperti yang diharapkan para pendiri REI dulu.

"Kita semua adalah saudara meski tak sedarah. Mari kita besarkan REI agar semakin kuat, dan jika ada kekurangan ayo bersama-sama kita komunikasikan dan selesaikan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji berharap para pengembang ini mau berinvestasi membangun perumahan di Kalimantan Timur. Diketahui Ibu Kota Nusantara terletak di Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(zlf/abr)

sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi, perlu diperbaiki

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan, 3 penyebab keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni kontaminasi, pertumbuhan dan perkembangan bakteri, serta kegagalan pengendalian keamanan pangan, menjadi bahan evaluasi guna perbaikan program.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan, pihaknya mengidentifikasi 17 kejadian luar biasa (KLB) keracunan yang berkaitan dengan program tersebut, dan kasus-kasus itu tersebar di 10 provinsi.

"Dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat, yaitu ada kontaminasi awal pangan dengan sumber kontaminasi bahan mentah, lingkungan pengolah/penjamin," kata Taruna rapat bersama DPR di Jakarta, Kamis.

Adapun untuk pertumbuhan dan perkembangan bakteri, katanya, disebabkan suhu dan waktu, kondisi makanan, serta proses pengolahan. Dia mencontohkan, ada makanan yang dimasak terlalu cepat sehingga terlambat didistribusikan, sehingga anak-anak yang memakannya keracunan.

"Kemudian ada hal yang perlu kita perhatikan betul tentang kegagalan pengendalian keamanan pangan yang hubungannya dengan hygiene-sanitasi. Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi, perlu diperbaiki," katanya.

Ketiga penyebab keracunan itu, menurut dia, menunjukkan sejumlah isu yang dapat diperbaiki, yakni tidak lengkapnya data epidemiologi, ketidaksesuaian parameter uji, parameter uji yang tidak spesifik, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang belum optimal, serta penjaminan keamanan bahan baku.

"Dengan konteks belajar dari kondisi ini, maka Badan Pengawas Obat berkomitmen akan semakin mempererat kerja sama kami dengan Badan Gizi (Nasional) supaya mencegah kejadian luar biasa yang bisa terjadi di masa-masa yang akan datang," dia menuturkan.

Dia menyebutkan, pihaknya tentu berkomitmen untuk memberikan pendampingan kepada petugas yang khususnya berhubungan dengan dapur-dapur yang menyiapkan MBG tersebut.

Dalam kesempatan itu, dia juga berharap pihaknya dilibatkan Badan Gizi Nasional BGN dalam pengawasan penyiapan makanan yang disajikan dalam program MBG. Taruna mengungkapkan, BPOM baru dilibatkan ketika sudah terjadi KLB.

"Karena memang itu kenyataannya. Jadi maksudnya kami menjelaskan secara transparan apa adanya, supaya menggugah Badan Gizi untuk melibatkan kami," kata dia.

Dia pun berharap DPR RI dapat membantu memfasilitasi sinkronisasi kinerja BPOM dan BGN dalam program nasional tersebut.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

LOMBOK TIMUR - Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam mengatasi persoalan stunting dan meningkatkan status gizi masyarakat. Keberhasilan program ini membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"MBG adalah bagian dari program prioritas nasional. Kita ingin generasi bebas stunting, tetapi ini butuh kerja sama dari semua lini," kata Muazzim dalam Sosialisasi Program MBG yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN) bersama anggota Komisi IX DPR di Aula Kantor Camat Suela, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) dikutip, Kamis (15/5/2025).

Ia mengungkapkan rencana pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, yang akan mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp5 miliar per koperasi, guna menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Selain itu, BUMDes juga diimbau untuk mengalokasikan 20% dari anggarannya guna mendukung pelaksanaan Program MBG, sebagaimana arahan dari Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes PDT).

Sementara itu, Sekretaris Deputi Promosi dan Kerjasama BGN Lalu Muhammad Iwan memaparkan visi-misi lembaganya dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui perbaikan gizi nasional. Ia mengungkapkan bahwa angka stunting nasional masih di angka 21,23%, menandakan masih rendahnya akses makanan bergizi dan ketimpangan distribusi gizi antarwilayah.

"Program MBG lahir dari kesadaran bahwa gizi adalah kunci tumbuh kembang dan prestasi anak. Dengan dukungan semua pihak, kita bisa mewujudkan pemerataan gizi di seluruh Indonesia," katanya.

Ia menjelaskan mekanisme kemitraan bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam pembangunan Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG), termasuk ketentuan lahan, peralatan, SDM, dan proses pendaftaran melalui situs resmi BGN. Saat ini, sudah terdapat 30 SPPG aktif di Provinsi NTB, termasuk lima unit di Lombok Timur.

Camat Suela, Anan Tarfi dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap pelaksanaan program MBG di wilayahnya.

"Kami menyambut positif kegiatan ini dan berharap SPPG segera direalisasikan di Suela. Ini menjadi harapan besar untuk membantu pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan keluarga penerima manfaat," katanya.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperluas pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam menanggulangi stunting secara komprehensif dan berkelanjutan.

Kota Bandung (ANTARA) - Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengapresiasi keterlibatan narapidana koruptor dalam dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lapas Kelas I Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor yang dinilai positif dan inovatif.

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan pemberdayaan narapidana ini juga memberi manfaat jangka panjang, karena setelah menyelesaikan masa hukuman, mereka memiliki keterampilan yang dapat dijadikan bekal pekerjaan.

“Satu hal yang juga menjadi unik karena memberdayakan para warga binaan, ada lebih dari 47 warga binaan yang memasak, mempersiapkan bahan, mencuci, dan sebagainya,” katanya saat meninjau pelaksanaan MBG di SDN Sukakarya Bandung, Kamis.

Ia menjelaskan dapur MBG di Lapas Sukamiskin telah melayani lebih dari 3.550 penerima manfaat tersebar di 12 sekolah serta posyandu untuk ibu hamil dan menyusui.

“Uji coba MBG ini sudah dilakukan di lapas sejak Juli 2024. Ini satu skema yang baik dan bisa dikopi di tempat lain tentu dengan pengawasan yang maksimal,” kata dia.

Dia menyampaikan proses pengolahan makanan dilakukan sesuai standar yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi ke penerima manfaat.

“Ahli gizi sudah dilibatkan sejak awal, bahkan sejak proses belanja di pasar. Harapannya, dengan pengawasan ketat dan perbaikan berkelanjutan, potensi kejadian yang tidak diinginkan bisa diminimalkan,” ujarnya.

Terkait dengan sejumlah insiden yang terjadi di beberapa daerah, katanya, pemerintah telah melakukan evaluasi dan perbaikan, termasuk mempercepat proses distribusi makanan untuk mencegah risiko kontaminasi.

“Pemerintah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian-kejadian yang terjadi. Sejumlah mitra yang terbukti tidak mengikuti prosedur sudah diputus kemitraannya. BGN (Badan Gizi Nasional) juga cukup tegas dalam hal ini,” kata Adita.

Ia juga mengajak masyarakat ikut serta mengawal program MBG melalui kanal pelaporan yang telah disediakan pemerintah, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Mohon bantuan unsur masyarakat untuk ikut mengawal, memberikan masukan atau kejadian di lapangan, untuk jadi bahan perbaikan juga bagi BGN dan pemerintah daerah juga,” kata dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Istana apresiasi keterlibatan napi koruptor di dapur MBG Bandung

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mempersiapkan rencana pembangunan perumahan masyarakat di lahan penjara. Ia sudah bertemu dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto di Ruang Rapat Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta pada Rabu (14/5).

Dalam pertemuan itu, mereka membahas progres pembangunan perumahan masyarakat di atas lahan lembaga pemasyarakatan (lapas). Pertemuan ini dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan buat pembangunan perumahan masyarakat.

"Kita persiapkan semua kepastian hukum dan data-data pendukungnya, seperti yang tadi ada dari BPKP, Ditjen Kekayaan Negara, dan dari Bank Tanah. Semua sesuai aturan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (15/5/2025).

Ara mengatakan pihaknya siap membangun perumahan di atas lahan lapas. Salah satunya dengan memanfaatkan penjara-penjara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas buat dipindahkan sesuai aturan yang berlaku.

Hal tersebut merupakan gagasan untuk memaksimalkan tanah penjara yang sangat strategis seperti Cipinang dan Salemba. Lahan penjara akan dimanfaatkan menjadi perumahan masyarakat khususnya setelah dilakukan ruislag (tukar guling) dengan tata kelola dan aturan yang benar.

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkrit Presiden Prabowo mewujudkan Program 3 Juta Rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kualitasnya semakin bagus dan tempatnya strategis. Dengan pemanfaatan lapas menjadi perumahan jangan sampai negara tidak diuntungkan, dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," terangnya.

Dalam waktu dekat, Ara menyatakan akan menghadap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) untuk melaporkan progresnya agar legalitas dan tata kelolanya semakin jelas.

"Ini rapat kami yang kedua kali, untuk membahas bentuknya seperti apa, dan langkah-langkah berikutnya. Nanti kita akan dapat ada arahan, ini kan kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini adalah arahan yang kedua ya," ucapnya.

Soal anggaran pembangunan, Ara masih belum mau menyampaikan lebih lanjut. Pihaknya melibatkan sejumlah developer guna mendengarkan berbagai saran dan masukan.

"Terkait anggarannya. Tadi saya katakan itu pola-pola itu yang kita lagi bangun, scheme-nya seperti apa, yang aman, negara tidak diundikan. Termasuk kami juga mendengarkan, masukannya dari developer, kami mendengarkan saran-saran mereka. Kalau mau berhasil kan, negaranya juga berhasil, rakyatnya juga berhasil, juga dunia usahanya juga berhasil. Jadi ada keterlibatan swasta juga," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkap sejumlah faktor yang menjadi penyebab kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah.

Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (15/5/2025), Kepala BPOM Taruna Ikrar memaparkan temuan lembaganya terkait insiden yang terjadi di 10 provinsi.

Menurut Ikrar, salah satu penyebab utama adalah kontaminasi bahan pangan yang digunakan dalam program MBG.

"Kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan, dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola, penjamin, dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," ujarnya.

Bagaimana Proses Penyimpanan dan Pengelolaan Mempengaruhi Kualitas Pangan?

Selain kontaminasi bahan mentah, BPOM juga menemukan bahwa proses penyimpanan dan pengelolaan makanan yang tidak memadai menjadi pemicu pertumbuhan bakteri.

Taruna Ikrar menekankan bahwa bakteri dapat berkembang jika makanan disimpan dalam suhu yang tidak sesuai atau dikelola dengan cara yang tidak higienis.

"Kita juga mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan akan bakteri seperti suhu, kondisi makanan, proses," jelasnya.

Ia mencontohkan bahwa ada makanan yang dimasak terlalu cepat, namun tidak segera didistribusikan.

Akibatnya, makanan tersebut menjadi media tumbuh bagi bakteri dan menyebabkan keracunan.

Apa Langkah BPOM untuk Mencegah Kejadian Serupa?

Menanggapi insiden tersebut, BPOM berencana untuk mengevaluasi dan memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) yang digunakan di dapur-dapur pengolahan program MBG.

BPOM juga menyatakan komitmennya untuk memberikan pendampingan kepada para petugas pengelola makanan, khususnya yang bertugas di dapur.

"Nah ini perlu kami jelaskan karena sebagian mungkin dapurnya itu perlu dievaluasi, perlu diperbaiki. Badan POM berkomitmen untuk memberikan pendampingan pada petugas khususnya yang berhubungan dengan dapur," tutur Ikrar.

Hingga saat ini, BPOM mencatat setidaknya terdapat 17 kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan yang berkaitan dengan program MBG di 10 provinsi di Indonesia.

"Kejadian luar biasa keracunan pangan pada program MBG 2025, menurut data yang kami miliki bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi," ujar Taruna Ikrar.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPOM Ungkap Penyebab Keracunan MBG di 10 Provinsi: Kontaminasi Bakteri".

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Rencananya Lapas Cipinang dan Salemba  akan disulap jadi Perumahan.

Terkait hal ini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak bos-bos properti kelas kakap membangun perumahan di lembaga pemasyarakatan (lapas). 

Bahkan ia mengajak pengembang besar tersebut bertemu Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto membahas rencana pembangunan rumah di lapas. 

Pertemuan ini dilaksanakan pada Rabu 14 Mei 2025 guna menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk memanfaatkan lahan penjara di kawasan perkotaan menjadi lokasi pembangunan perumahan untuk rakyat.  Di Jakarta, terdapat dua penjara yang bisa diubah menjadi perumahan rakyat yakni Lapas Cipinang dan Salemba.

"Ini rapat kami yang kedua kali, untuk membahas bentuknya seperti apa, dan langkah-langkah berikutnya. Nanti kita akan dapat ada arahan, ini kan kita rapat serius, setiap minggu kita rapat. Ini adalah arahan yang kedua ya," kata Ara dalam keterangan resmi, Kamis (15/5/2025). 

1. Bos Properti Diajak Sulap Lapas Jadi Perumahan

Para bos-bos properti yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Harun Hajadi dari PT Ciputra Development Tbk, Herry Hendarta dari Sinarmas Land, Adrianto Adhi dari PT Summarecon Agung Tbk, Sutopo dari PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Stefanus Ridwan dari PT Pakuwon Jati Tbk, Eko Wibowo dari Paramount Land, Nitik Hening dari PT Metropolitan Land Tbk, Ryan, Albertus Tommy Pranoto dan Yunan Wirahadikusumah dari Lyman Group (Kota Baru Parahyangan).

"Kita persiapkan semua kepasilan hukum dan data-data pendukungnya, seperti yang tadi ada dari BPKP, Ditjen Kekayaan Negara, dan dari Bank Tanah. Semua sesuai aturan," ujar Ara.

2. Lapas Jadi Perumahan Arahan Presiden Prabowo Subianto

Ara siap melaksanakan pembangunan lapas menjadi perumahan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya bagaimana pemerintah memanfaatkan penjara-penajara yang sudah penuh dan melebihi kapasitas itu untuk bisa bagaimana dipindahkan dan sesuai aturan yang berlaku.

Ara menyebut langkah ini merupakan gagasan Presiden untuk bagaimana memaksimalkan tanah penjara yang sangat strategis seperti Cipinang dan Salemba untuk dimanfaatkan menjadi perumahan rakyat khususnya setelah dilakukan ruislag dengan tatakelola dan aturan yang benar. 

"Hal ini dilakukan sebagai komitmen konkrit Presiden Prabowo mewujudkan program 3 juta rumah rakyat (membangun dan merenovasi) selain kuotanya semakin meningkat, kuliatasnya semakin bagus dan tempatnya strategis. Dengan pemanfaatan Lapas menjadi perumahan jangan sampai negara tidak diuntungkan, dan juga bisa digunakan untuk sebuah rumah rakyat. Itu saja intinya," katanya.

Editor : Boby