Bisnis.com, PALEMBANG — Sebanyak 17 kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan kerjasama ini perlu dilakukan dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumsel.

Menurutnya SPPG akan dibangun sebanyak 3 bangunan di setiap daerah dengan menggunakan lahan sistem pinjam pakai.

“Kerjasama ini berupa pembangunan SPPG dari biaya APBN, di daerah terpencil dan BGN tidak bisa masuk,” ujarnya usai MoU di Kantor DPRD Sumsel, Kamis (15/5/2025).

Dadan menuturkan bahwa saat ini jumlah siswa di Sumsel mencapai 2 juta jiwa, sedangkan untuk ibu hamil, ibu menyusui, serta balita berkisar 2,3 juta sampai 2,5 juta. Sehingga jumlah SPPG yang dibutuhkan di wilayah itu sekitar 965 titik.

Sementara itu, dia memperkirakan jika satu SPPG nantinya dikucurkan anggaran sekitar Rp10 miliar per tahun untuk operasional, maka uang BGN yang akan masuk ke Sumsel sekitar Rp10 triliun per tahun.

“Dan 85% dari anggaran itu akan digunakan untuk membeli bahan baku yang mana 95% dari bahan baku itu berasal dari sektor pertanian,” kata Dadan.

Dia juga memandang pelaksanaan MBG dapat menguntungkan sejumlah sektor di masing-masing wilayah.

Oleh karena itu diharapkan sumber daya lokal yang memasok semua kebutuhan SPPG seperti pemasok ayam, daging, telur dan sebagainya dapat mendapatkan dampak positif.

“Bisa membantu juga para pemilik usaha maupun petani di Sumsel yang selama ini kesulitan mendapatkan pasar, bisa terserap di SPPG,” pungkasnya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI merilis data temuan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan di program makan bergizi gratis (MBG). Hingga pertengahan Mei, tercatt 17 KLB keracunan pangan MBG yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia.

"Menurut data yang kami miliki ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi," ungkap Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis, 15 Mei 2025.

Ikrar mengatakan salah satu penyebab keracunan pangan yakni kontaminasi bahan pangan mentah. Dia menegaskan pengawalan keamanan MBG sangat penting untuk memastikan sasaran program menerima manfaat tanpa risiko kesehatan.

BPOM juga mendapati proses penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar yang menyebabkan pertumbuhan bakteri berbahaya pemicu keracunan.

Ia mencontohkan kondisi makanan yang dimasak terburu-buru, namun distribusinya lambat. Hal itu menciptakan celah berkembangnya mikroorganisme yang berisiko tinggi jika dikonsumsi.

"Kita belajar dari kondisi ini agar tidak terjadi lagi," tutur Ikrar.

Daftar wilayah yang melaporkan keracunan pangan program MBG antara lain:

• Sumatera Selatan: Penukai Adab Lematang Iir, Empat Lawang
• Banten: Pangdeglang
• Jawa Barat: Indramayu, Cianjur, Bogor, Bandung, Tasikmalaya
• Jawa Tengah: Batang, Sukoharjo, Karanganyar
• Kalimantan Utara: Nunukan Selatan
• Gorontalo
• Sulawesi Selatan: Takalar
• Sulawesi Tenggara: Bombana
• Nusa Tenggara Barat: Lombok Tengah
• Nusa Tenggara Timur: Waingapu

Video: BPOM Ungkap Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Makan Gratis

Video: BPOM Ungkap Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Makan Gratis

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI merilis data temuan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan di program makan bergizi gratis (MBG). Hingga pertengahan Mei, tercatt 17 KLB keracunan pangan MBG yang tersebar di 10 provinsi di Indonesia.

"Menurut data yang kami miliki ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi," ungkap Kepala BPOM RI Taruna Ikrar dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis, 15 Mei 2025.

Ikrar mengatakan salah satu penyebab keracunan pangan yakni kontaminasi bahan pangan mentah. Dia menegaskan pengawalan keamanan MBG sangat penting untuk memastikan sasaran program menerima manfaat tanpa risiko kesehatan.

BPOM juga mendapati proses penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar yang menyebabkan pertumbuhan bakteri berbahaya pemicu keracunan.

Ia mencontohkan kondisi makanan yang dimasak terburu-buru, namun distribusinya lambat. Hal itu menciptakan celah berkembangnya mikroorganisme yang berisiko tinggi jika dikonsumsi.

"Kita belajar dari kondisi ini agar tidak terjadi lagi," tutur Ikrar.

Daftar wilayah yang melaporkan keracunan pangan program MBG antara lain:

• Sumatera Selatan: Penukai Adab Lematang Iir, Empat Lawang
• Banten: Pangdeglang
• Jawa Barat: Indramayu, Cianjur, Bogor, Bandung, Tasikmalaya
• Jawa Tengah: Batang, Sukoharjo, Karanganyar
• Kalimantan Utara: Nunukan Selatan
• Gorontalo
• Sulawesi Selatan: Takalar
• Sulawesi Tenggara: Bombana
• Nusa Tenggara Barat: Lombok Tengah
• Nusa Tenggara Timur: Waingapu

Video: BPOM Ungkap Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Makan Gratis

Video: BPOM Ungkap Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Makan Gratis

...Mari kita bersama-sama mengatasi masalah tersebut dengan program Makan Bergizi Gratis. Kita harus saling bersinergi dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya di kota Konawe ini

Kendari (ANTARA) - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mensosialisasikan program makan bergizi gratis (MBG) kepada ratusan warga di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Safei saat dihubungi di Kendari, Jumat, mengatakan kegiatan itu dilaksanakan untuk memberikan edukasi kepada warga Konawe agar dapat menambah pemahaman yang lebih baik mengenai peran Badan Gizi Nasional dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia.

“Mari kita bersama-sama mengatasi masalah tersebut dengan program Makan Bergizi Gratis. Kita harus saling bersinergi dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya di kota Konawe ini,” kata Ahmad Safei.

Dia menyebutkan program MBG itu merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan gizi dan mengatasi tingginya kasus stunting di masyarakat.

Sementara itu, Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi BGN Dedi Suprijadi menyampaikan dukungan dari BGN untuk dapat membangun dari desa melalui program MBG.

Dedi Suprijadi juga menjelaskan bahwa pemenuhan gizi yang baik memiliki dampak langsung terhadap kemampuan anak dalam belajar,berprestasi dan berkontribusi kepada masyarakat.

“Harapan dengan diadakannya program makan bergizi gratis ini, yaitu peningkatan akses makanan bergizi, peningkatan pengetahuan gizi dan peningkatan pola makan sehat,” ucap Dedi Suprijadi.

Dia mengungkapkan Badan Gizi Nasional merupakan lembaga non pemerintah yang resmi dibentuk pada Agustus 2024 sebagai lembaga yang khusus menangani isu gizi nasional.

"Meski masih dalam tahap awal dan banyak tantangan yang dihadapi, BGN berkomitmen untuk mempercepat implementasi program strategis seperti Makan Bergizi Gratis," jelas Dedi Suprijadi.

Diketahui, kegiatan sosialisasi program MBG dihadiri oleh anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Safei, Tenaga Ahli Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN) Dedi Suprijadi, dan Bupati Konawe Samsul Ibrahim.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait makan bergizi gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan langkah korektif dan memperketat proses pembuatan makanan hingga distribusi ke sekolah.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, Badan Gizi Nasional juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan," kata Kepala BGN, Dadan Hindayana, kepada wartawan, Jumat (16/5/2026).

Dadan mengatakan BGN menginstruksikan kepada dapur MBG dan pihak penyedia untuk selektif dalam memilih bahan baku. BGN juga menginstruksikan agar adanya pemendekan waktu memasak dengan distribusi ke sekolah.

"Pemilihan bahan baku yang lebih selektif, jadi kita perketat mulai dari bahan baku. Pemendekan waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman makanan," jelasnya.

"Proteksi keamanan saat proses pengantaran dari SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) ke sekolah. Batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpangan dan penyerahan kepada siswa," katanya.

Dadan juga meminta mitra MBG untuk melakukan uji tampilan hingga rasa sebelum makanan dibagikan ke siswa. Dadan juga meminta adanya pelatihan kepada petugas atau penjamah makanan.

"Kewajiban uji organoleptik (uji tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan. Penyegaran dan pelatihan penjamah makanan secara rutin," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Taruna Ikrar, menjabarkan temuan kejadian luar biasa keracunan pangan terkait makan bergizi gratis (MBG). Selama periode 2025 dilaporkan ada 17 kejadian keracunan MBG di 10 provinsi RI.

Hal itu disampaikan Taruna Ikrar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025). Ikrar mengatakan laporan terkait keracunan itu terjadi pada periode 6 Januari sampai 12 Mei 2025.

"Kejadian luar biasa keracunan pangan pada program MBG 2025 menurut data yang kami miliki bahwa ada 17 kejadian luar biasa keracunan pangan terkait dengan MBG di 10 provinsi yang teridentifikasi dan dengan konteks tersebut, kontaminasi yang terlihat yaitu ada kontaminasi awal pangan," kata Ikrar dalam rapat.

Ia menyebut kontaminasi mayoritas terjadi pada bahan mentah. Ikrar mengatakan ada pula perkembangan bakteri akibat suhu kondisi makanan.

"Dengan sumber kontaminasi bahan mentah lingkungan pengelola penjamin dan kita belajar dari kondisi kejadian ini supaya berikutnya tidak terjadi lagi," ujar Ikrar.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta agar dilibatkan sejak awal dalam proses pengawasan penyiapan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan hanya saat terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan.

Hal itu disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam rapat bersama DPR RI di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Ia menyebut seharusnya BPOM menjadi bagian dari 13 item kerja sama dalam persetujuan bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), namun pelaksanaannya tidak sepenuhnya melibatkan pihaknya.

"Contoh paling konkret, untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu. Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini, kami tidak dilibatkan dalam penanganan ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak," kata Taruna Ikrar, seperti dikutip dari Antara, Kamis.

Ia juga menambahkan bahwa BPOM memiliki kompetensi dalam menilai bahan-bahan yang digunakan untuk memasak makanan bagi program tersebut. Namun, keterlibatan BPOM dalam aspek tersebut juga belum terjadi.

Pihak BPOM pun telah menyampaikan kepada BGN mengenai pentingnya peran lembaga tersebut dalam menjamin keamanan pangan, khususnya karena program ini ditujukan kepada anak-anak.

Meski demikian, Taruna menegaskan bahwa BPOM tetap menghormati kewenangan yang dimiliki BGN dalam pelaksanaan program tersebut.

"Jadi kita menghormati hal itu, bukan karena persoalan berani atau takut," ujarnya.

"Karena tidak mungkin sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim, sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu. Tentu kita bisa menggunakan kewenangan yang kami miliki, sesuai dengan peraturan tentang keamanan pangan, tetapi kan kita harus sadar, ada otoritas masing-masing," kata Taruna Ikrar.

BPOM mencatat telah terjadi 17 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan selama pelaksanaan Program MBG.

Oleh karena itu, Taruna berharap DPR RI dapat memfasilitasi pertemuan antara BPOM dan BGN agar koordinasi dapat diperkuat demi menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat.

KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta agar dilibatkan sejak awal dalam pengawasan penyiapan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bukan hanya saat terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan.

Hal itu disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar dalam rapat bersama DPR RI di Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Ia menyebutkan, seharusnya BPOM menjadi bagian dari 13 item kerja sama dalam persetujuan bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi pelaksanaannya tidak sepenuhnya melibatkan pihaknya.

"Contoh paling konkret, untuk penyiapan. Kita punya tenaga, kita punya personel, kita punya keahlian dalam hal pengawasan untuk produksi pangan itu. Nah, selama ini dapur-dapur yang dilakukan untuk pelaksanaan MBG ini, kami tidak dilibatkan dalam penanganan ini sudah layak dapurnya atau tidak, ini sudah sesuai standar atau tidak," kata Taruna Ikrar, seperti dikutip dari Antara, Kamis.

Ia juga menambahkan bahwa BPOM memiliki kompetensi dalam menilai bahan-bahan yang digunakan untuk memasak makanan bagi program tersebut. Namun, keterlibatan BPOM dalam aspek tersebut juga belum terjadi.

Pihak BPOM pun telah menyampaikan kepada BGN mengenai pentingnya peran lembaga tersebut dalam menjamin keamanan pangan, khususnya karena program ini ditujukan kepada anak-anak.

Meski demikian, Taruna menegaskan bahwa BPOM tetap menghormati kewenangan yang dimiliki BGN dalam pelaksanaan program tersebut.

"Jadi kita menghormati hal itu, bukan karena persoalan berani atau takut," ujarnya.

"Karena tidak mungkin sekonyong-konyong kami menugaskan kami punya tim, sementara tim kami tidak dibukakan pintu untuk itu. Tentu kita bisa menggunakan kewenangan yang kami miliki, sesuai dengan peraturan tentang keamanan pangan, tetapi kan kita harus sadar, ada otoritas masing-masing," kata Taruna Ikrar.

BPOM mencatat telah terjadi 17 Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan selama pelaksanaan Program MBG.

Oleh karena itu, Taruna berharap DPR RI dapat memfasilitasi pertemuan antara BPOM dan BGN agar koordinasi dapat diperkuat demi menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membentuk Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

"SDM yang berkualitas adalah fondasi dari kemajuan bangsa, yang tidak hanya diukur dari kemampuan intelektual dan keterampilan, tetapi juga dari kesehatan fisik dan mental yang optimal, yang semuanya dipengaruhi oleh pola makan dan status gizi," ujar Deputi bidang Promosi dan Kerja Sama BGN Nyoto Suwignyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

BGN bersama Kadin meresmikan Kantor Pusat Konsultasi dan Pendampingan Satgas MBG di Jakarta pada Selasa (13/5) untuk mendukung kelancaran Program MBG yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat di tahun 2025.

Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik menjadi inti dari visi BGN, karena dengan gizi yang optimal sejak dini, dapat berdampak langsung terhadap kemampuan anak dalam belajar, berprestasi, serta berkontribusi kepada masyarakat.

Nyoto juga mengemukakan, Indonesia membutuhkan manusia yang unggul, berdaya saing global, dan mampu mendorong inovasi di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

"Kualitas manusia yang unggul akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan nasional, serta menjadikan Indonesia sebagai pemain penting di panggung global," ujar dia.

Sementara itu, Ketua Kadin Anindya Bakrie menegaskan bahwa program prioritas pemerintah yang fokus terhadap pemenuhan gizi sangat penting, sehingga perlu kolaborasi dari berbagai pihak.

"MBG ini sangat penting dan kita ingin menggabungkan konsep dari korporasi yang sangat detail untuk menghitung biaya-biayanya, juga konsep untuk pemberdayaan daerah karena Kadin itu ada di seluruh kabupaten/kota," ucap Anindya.

Pada 14 Maret lalu, Kadin dan BGN telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dalam rangka mendukung program MBG dari sisi infrastruktur membangun dapur umum dan memastikan rantai pasok makanan yang sehat.

Sebagai tindak lanjut MoU itulah maka Kadin dan BGN meresmikan Satgas MBG.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyasar pada kelompok-kelompok rentan asupan gizi yaitu meliputi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana di Karawang, Rabu mengatakan tujuan utama dari program MBG yakni untuk mengurangi angka stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, khususnya pada kelompok rentan.

Program MBG bertujuan untuk memastikan kebutuhan gizi harian masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan ibu-ibu tercukupi juga untuk meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah.

“Yang dahulu kita menyebutnya ”Empat Sehat Lima Sempurna” akan tetapi saat ini dengan adanya program MBG , kita menyebutnya ”Makan Bergizi Seimbang,” ucap Cellica Nurrachadiana.

Dengan menyediakan makanan sehat di sekolah diharapkan dapat mendukung konsentrasi siswa dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan belajar, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Cellica Nurrachadiana menegaskan bahwa program MBG juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasokannya.

Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, program ini dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat secara lebih luas, MBG mendorong keterlibatan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasokannya, yang pada gilirannya dapat memperkuat ekonomi lokal.

“Dengan melibatkan lebih banyak pihak dalam proses distribusi dan produksi pangan bergizi, program ini dapat membuka peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),” terang Cellica.

Program ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan memperkuat produksi pangan lokal. Dengan meningkatkan konsumsi produk-produk lokal yang bergizi, Indonesia dapat memperkuat ketahanan pangannya dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri.

Dalam kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Prokerma Badan Gizi Nasional Adhe Tias Maulana menambahkan bahwa program MBG ini belum bisa dirasakan pengaruhnya untuk beberapa bulan kedepan karena program ini dirancang agar mencetak Generasi Indonesia Emas di tahun 2045.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan Lembaga Negara non-Kementerian yang berdedikasi untuk pemenuhan gizi nasional. Sebagai mitra kerja pemerintah, BGN fokus dalam mendukung penuh program Makan Bergizi Nasional (MBG) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) yang beralamat di Makassar pada Kamis (15/5/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Kapolri memastikan kesiapan SPPG Polda Sulsel untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang juga merupakan program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Tadi saya mengecek langsung kesiapan mulai dari tempat pencucian, kemudian penyimpanan, tempat memasak, sampai dengan packing dan terakhir persiapan untuk didistribusikan," kata Sigit dalam keterangannya, Kamis (15/5/2025).

Sigit berpesan kepada seluruh petugas agar melakukan evaluasi secara rutin dan memastikan keamanan makanan sebelum didistribusikan.

"Saya selalu pesankan lakukan evaluasi, termasuk tadi kita cek, sebelum ada distribusi disiapkan food security, karena itu penting dan tentunya lakukan terus perbaikan sehingga kemudian SPPG yang ini betul-betul bisa maksimal," kata dia.

Menurut Sigit, hal tersebut penting dilakukan agar para siswa penerima program MBG dapat betul-betul merasakan manfaatnya.

"Sehingga betul-betul bisa menjadi SDM yang unggul untuk mengisi kesiapan kita menuju Indonesia Maju, mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045," ujar dia.

Selain itu, ia menjelaskan SPPG tersebut akan bertugas menyediakan makan bergizi bagi 3.376 siswa dari 16 sekolah yang ada di sekitar lokasi.

Eks Kabareskrim ini juga menyebut akan dibangun kolam budidaya ikan di samping SPPG guna menunjang penyediaan makan bergizi gratis.

Sigit pun berharap dengan adanya budidaya itu juga akan membantu pemenuhan lauk untuk program MBG bagi siswa.

"Tadi ada tambahan di samping SPPG akan disiapkan budidaya ikan. Saya kira ini bisa menjadi pelengkap kebutuhan, terkait dengan masalah lauk yang menjadi variasi yang dibutuhkan SPPG," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Sigit mengatakan Polri telah membangun kurang lebih 18 SPPG hingga saat ini dan ada 39 SPPG yang dalam proses pembentukan.

Polri berencana membangun total 100 SPPG hingga akhir tahun 2025 nanti.

"Tentunya harapan kita program yang kita laksanakan ini bisa mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden berkaitan dengan program makan bergizi gratis," ujar Sigit.

Jakarta (ANTARA) - Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese memuji program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Albanese meyakini program MBG Presiden Prabowo merupakan upaya untuk membangun bangsa (nation-building) yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Pertumbuhan dan transformasi yang dicapai Indonesia merupakan hasil dari kerja keras dan aspirasi rakyat Indonesia, mulai dari program-program pembangunan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti makan bergizi gratis, yang merupakan inisiatif Presiden (Prabowo),” kata PM Albanese saat memberikan pernyataan bersama dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis.

PM Albanese, dalam pernyataan yang sama, menyebut Indonesia memiliki peran sentral dalam mewujudkan stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik, mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk keempat terbesar dunia. Albanese melanjutkan Indo-Pasifik merupakan kawasan dengan pertumbuhan tercepat saat ini.

Albanese pun optimistis kerja-kerja yang dilakukan saat ini oleh Pemerintah Indonesia dapat membantu Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar kelima dunia pada akhir 2035.

Oleh karena itu, Albanese pun berkomitmen meneruskan hubungan yang kuat antara Australia dan Indonesia di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan dagang.

“Bagi Australia, memperkuat hubungan dagang dengan Indonesia, dan meningkatkan investasi di Indonesia merupakan hal yang wajar, dan penting, dan tidak terelakkan,” kata PM Albanese.

PM Albanese melaksanakan kunjungan kenegaraan (state visit) ke Istana Merdeka, Jakarta, Kamis pagi, setelah dia tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada Rabu (14/5) malam.

Di Istana Merdeka, PM Albanese disambut oleh Presiden Prabowo Subianto dengan upacara kenegaraan. Keduanya kemudian juga bertemu empat mata, dan memimpin pertemuan bilateral antara delegasi Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

Delegasi Pemerintah Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo, di antaranya Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo dan PM Albanese kemudian menyampaikan pernyataan bersama (joint statement) hasil pertemuan di hadapan wartawan-wartawan Istana dari Indonesia, dan wartawan yang mengikuti PM Albanese dari Australia.

Selepas itu, Presiden Prabowo menjamu PM Albanese dan delegasi Pemerintah Australia santap siang. Beberapa menu yang disajikan merupakan hidangan khas Indonesia seperti gado-gado, dan ada juga kopi jos.

Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur dan Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Probolinggo menggelar Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk mendukung makan bergizi di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nizhamul Islam di Desa Pegalangan Kidul, Kabupaten Probolinggo, Kamis.

Gemarikan itu melibatkan sekitar 100 siswa-siswi MI Nizhamul Islam mulai dari kelas I hingga kelas VI dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsumsi ikan guna menciptakan anak-anak yang sehat dan cerdas serta menurunkan angka stunting di Kecamatan Maron yang termasuk dalam daerah prioritas penanganan stunting pada tahun 2025.

"Kecukupan gizi adalah salah satu faktor penting dalam pertumbuhan anak-anak. Di mana salah satu masalah utama yang masih terjadi di beberapa daerah adalah stunting yang disebabkan oleh kekurangan asupan nutrisi," kata Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan Diskan Kabupaten Probolinggo M. Sigit Pujotomo.

Ia menjelaskan kegiatan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat.

Pada tahun 2023, konsumsi ikan di Kabupaten Probolinggo tercatat mencapai 53,47 kilogram per kapita dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 57,28 kilogram per kapita.

“Walaupun angka itu sudah cukup baik, pemerintah masih terus mendorong peningkatan konsumsi ikan, terutama di daerah-daerah yang menjadi fokus penanggulangan stunting seperti Kecamatan Maron,” katanya.

Sementara Ketua Tim Kerja Sub Substansi Akses Pasar, Promosi, dan Logistik DKP Provinsi Jatim Farida mengingatkan tentang pentingnya akurasi data dalam pengentasan masalah stunting agar program pemerintah bisa tepat sasaran.

"Stunting adalah masalah serius yang harus kita tangani bersama. Dengan makan ikan yang kaya akan protein, anak-anak bisa tumbuh lebih sehat dan cerdas,” ujarnya.

Ia menjelaskan Kabupaten Probolinggo sebagai daerah pesisir dengan banyak sumber daya ikan memiliki potensi besar untuk memanfaatkan ikan sebagai sumber gizi yang penting.

"Gemarikan menjadi strategi efektif dalam meningkatkan konsumsi ikan di kalangan anak-anak, sebagai upaya untuk menurunkan angka stunting yang masih tinggi di beberapa daerah," katanya.

Selain memberikan edukasi tentang pentingnya makan ikan, para peserta juga menerima berbagai paket Gemarikan berupa tas ransel, produk olahan perikanan seperti kerupuk udang, kerupuk ikan, stik ikan serta sepiring nasi dengan lauk ikan nila bakar. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan kuis tentang ikan dan ditutup dengan makan ikan bersama seluruh peserta.

Kegiatan itu dihadiri oleh Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga TP PKK Kabupaten Probolinggo Ning Umi Haniah Fahmi AHZ, Kepala Bidang Bina Usaha Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo M. Sigit Pujotomo, Ketua Tim Kerja Sub Substansi Akses Pasar, Promosi dan Logistik DKP Provinsi Jawa Timur Farida serta Kepala MI Nizhamul Islam Agus Dafir.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025