Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap data backlog perumahan mencapai 15 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Jumlah backlog baru itu bukan 9,9 (juta) atau 12 (juta) yang disebutkan. Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean untuk pemilikan rumah baru. Backlog renovasi RTLH (rumah tidak layak huni) sama sekitar 26 juta," ujar Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Hal itu disampaikannya dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025.

Fahri mengatakan jumlah keluarga bertambah, sementara jumlah rumah tidak bertambah secara signifikan. Menurutnya, hal ini menunjukkan pasar perumahan yang semakin besar.

Ia menyebutkan populasi Indonesia sekitar 289,5 juta jiwa. Jumlah keluarga yang semula sekitar 74-78 juta pada tahun 2023-2024, sekarang sebanyak 93,1 juta keluarga. Lalu, rata-rata anggota keluarga mengecil.

"Tinggal tiga orang dalam satu keluarga. Dugaan saya ini karena waktu demographic bonus, itu anak-anak muda ini kemudian dalam usia menikah sekarang ini. Tapi begitu menikah mereka menyaksikan kenyataan bahwa mereka sulit memiliki rumah," katanya.

Selain itu, Fahri mengatakan ada kekeliruan cara pengambilan data. Ia menyebut terkadang ada percampuran antara pengambilan data rumah sebagai fisik dan keluarga sebagai isinya. Untuk itu, ia akan mengundang sepuluh kementerian untuk membahas data yang lebih akurat.

Sebelumnya diberitakan, Iwan Suprijanto yang dulu merupakan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pernah menyampaikan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS angka backlog di Indonesia menyentuh 9,9 juta. Namun, survei ini dilakukan dengan metode purposive random sampling.

"Hasil Susenas 2023, backlog 9,9 juta. Tapi itu berdasarkan hasil survei purposive random sampling dengan keyakinan terbatas. Jadi backlog hanya sebagai indikasi, bukan riil," kata Iwan kepada detikProperti pada Rabu (11/9/2024).

Sementara itu, Herry Trisaputra Zuna yang sempat menjabat Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan ada 9,9 juta rumah tangga yang belum mempunyai rumah berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Lalu, terdapat 26 juta rumah tidak layak huni, sehingga jumlah rumah yang perlu diselesaikan sekitar 36 juta.

"Besarnya unit yang harus diselesaikan tadi tentu kalau yang belum punya rumah solusinya bisa KPR atau kredit membangun rumah, bangun sendiri. Tetapi kalau yang rumahnya tidak layak huni, mereka butuh yang namanya kredit renovasi rumah. Jadi dua hal ini harus kita selesaikan," ujar Herry dalam Konferensi Pers Konferensi Pers Kantor Staf Presiden tentang Program Tapera di Jakarta pada Jumat (31/5/2024).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyebut, Presiden Prabowo Subianto sebagai sosok pemimpin mewah yang lahir dari zaman pergolakan dan memiliki pengalaman panjang serta kemampuan diplomasi tinggi di tengah ketegangan global.

"Presiden kita memang terlalu mewah. Dia (Presiden Prabowo) datang dari zaman yang penuh pergolakan dan pengalaman," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Prabowo bukan hanya teruji dalam politik dan militer, tetapi juga berasal dari keluarga yang paham ekonomi dan perbankan, sehingga mengerti secara utuh persoalan bangsa dari berbagai sisi strategis.

Ia menekankan usia Prabowo yang hendak 74 tahun membuktikan kematangan kepemimpinan, bahkan saat bertemu pemimpin dunia seperti Presiden China Xi Jinping pada November 2024, Perdana Menteri India Narendra Modi pada Januari 2025, hingga Presiden Brasil, Prabowo tampil berwibawa dan dihormati.

"Saya diajak beliau ketemu pertama Xi Jinping (Presiden China). Orang baru dilantik wibawanya sudah sangat tinggi. Bicara di depan para pemimpin dunia. Ketemu dengan pemimpin-pemimpin dunia. Modi di India dan yang lain-lain berkomunikasi dengan seluruh pemimpin dunia," ucapnya.

Fahri menilai hanya dalam lima bulan, Prabowo sudah menunjukkan kapasitas global melalui pertemuan di APEC, G20, hingga kunjungan ke Timur Tengah, menjadikannya simbol pemimpin kuat di tengah guncangan dunia.

"Terlalu mewah Presiden kita ini. Makanya kalau teman-teman menemukan ada penerjemahan-penerjemahan oleh anak buahnya kurang, mohon sabar dikit lah. Memang jaraknya agak tinggi lah," ucapnya.

Kemampuan Prabowo menguasai berbagai bahasa asing seperti Jerman, Prancis, dan Inggris juga disebut sebagai bagian dari kemewahan diplomatik yang tidak mudah dimiliki pemimpin lain di dunia saat ini.

"Presiden kita ini terlalu mewah, ketemu Presiden Jerman bahasa Jerman. Ketemu Presiden Perancis bahasa Perancis. Ketemu orang Inggris, bahasa Inggris," katanya pula.

Wamen PKP meminta masyarakat bersabar bila ada kesalahan interpretasi dari para pembantu presiden, karena jarak pemikiran Prabowo yang tinggi dan kemewahan kepemimpinan membuatnya sulit diterjemahkan secara biasa.

Ia mengajak untuk bersyukur karena Indonesia memiliki pemimpin kuat saat dunia dilanda krisis, serta mengajak publik membangun imajinasi besar untuk mendukung visi dan langkah Presiden

"Tapi maksud saya, kita ini bersyukur Indonesia dalam goncangan dunia kayak sekarang, (Indonesia) punya pemimpin yang kuat dan karena itu kita perlu optimistis," kata Fahri.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) berbincang bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025. Kegiatan ini membahas soal kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga backlog perumahan.

Fahri mengungkapkan pasar perumahan semakin besar. Berdasarkan data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) backlog perumahan yang sebelumnya 9,9 juta kini tumbuh menjadi 15 juta.

"Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean untuk pemilikan rumah baru. Backlog renovasi RTLH (rumah tidak layak huni) sama sekitar 26 juta. Jadi masyarakat kita ini bertumbuh Bapak-Ibu sekalian. Jumlah keluarga nambah, jumlah rumah tidak bertambah secara kuat," ujar Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Ia menambahkan ada tiga mandat Kementerian PKP, yakni memberantas kemiskinan, menambah tenaga kerja dari daerah sampai ke pusat, serta kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi 8 persen. Dengan begitu, muncul Program 3 Juta Rumah yang telah dikampanyekan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, ia mengatakan perlu ada pola baru dalam program renovasi. Menurutnya, anggaran renovasi tahun ini sebesar Rp 900 miliar terlalu sedikit dibandingkan bunga FLPP sebesar Rp 28,8 triliun.

"Bahkan nanti di dalam modifikasinya, renovasi juga perlu dicari cara pembiayaan, Pak Nixon. Karena jangan renovasi yang cuma Rp 20 juta, Pak. Kalau bisa ditambah, supaya kredit mikro bisa masuk. Teman-teman pengembang di daerah juga bisa terlibat," katanya.

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah mempertanyakan serapan kuota FLPP yang disebutkan tersisa sekitar 1.000 unit. Sebab, kuota FLPP kepada sudah dialokasikan untuk 13 segmen pekerjaan.

"Ada guru, ada ASN, ada TNI-POLRI. Nah, ini udah diplot, berarti teman-teman (pengembang) gelisah tinggal 1.000 (kuota FLPP) lebih. Berarti kita ini nggak usah bangun lagi ya sudah habis?" kata Jun.

Menurutnya, seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan rumah subsidi. Jika kuota FLPP dialokasikan khusus untuk sejumlah pekerjaan, dikhawatirkan membingungkan pasar dan masyarakat yang ingin mengambil rumah subsidi.

Ia pun berharap segmentasi 13 pekerjaan tidak sampai mengganggu bisnis perumahan. Sebab, hal itu bisa berdampak pada serapan.

Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma menjelaskan dalam kuartal pertama 2025, penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP sudah mencapai 53 ribu dari 220 ribu yang dianggarkan tahun ini. Ia memastikan masih ada sisa kuota yang perlu dipenuhi dalam sisa tahun 2025.

"Kuota itu masih tersedia dan silakan Bapak dan Ibu terus membangun rumah dan segera disegerakan untuk calon debitur meregistrasi ke SiKasep. Kemudian dari perbankan kita minta untuk menyegerakan juga memasukkan ke program eFLPP," katanya.

Terkait dengan segmentasi pekerjaan untuk kuota FLPP, menurutnya merupakan bentuk memberikan prioritas. Namun, ia mengatakan proses penyaluran tetap akan mengikuti alur yang sudah ada sela ini.

Sid menyebut seluruh masyarakat terbuka untuk mendapatkan rumah subsidi. Adapun pendapatannya first come first serve.

"Siapa yang masuk ke sistem terlebih dahulu, kami dari BP Tapera wajib untuk menyalurkan dana FLPP-nya," imbuhnya.

Kemudian, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menilai segmentasi profesi dalam penyaluran FLPP untuk memberi semangat profesi tertentu untuk memiliki rumah. Ia juga memastikan masih banyak kuota tersisa, sehingga pengembang tidak perlu khawatir.

"Kuotanya banyak 220 ribu dan dalam rapat beberapa kali dengan Bu Menteri Keuangan, Gubernur BI, Menteri PKP, Menteri BUMN. Beberapa kali saya ikut hadir juga disepakati akan ada potensi tambahan dengan instrumen tertentu. Jadi gak usah terlalu khawatir dulu," kata Nixon.

Nixon menyarankan agar pengembang tidak khawatir dan terus mengejar pembangunan dan pemasaran perumahan. Hal ini agar penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat terpenuhi.

"Nanti kalau udah kepepet, kepepet kan paling-paling BTN akan bikinin skema tertentu gitu kan. Nah itu untuk jurus kepepet. Tapi biasanya kita jarang lakukan itu," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyebutkan enam organisasi internasional siap mendanai renovasi rumah di Indonesia.

Keenam organisasi tersebut yakni World Bank (Bank Dunia), Asian Development Bank (ADB), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Islamic Development Bank, German Infrastructure Development (GID) dari Jerman, dan beberapa organisasi lainnya.

"Mereka yang sudah commit (komitmen) memberikan pembiayaan dengan bunga yang sangat murah, terutama untuk renovasi perumahan secara masif," kata Fahri usai ditemui di Silatnas Apersi, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Khusus Bank Dunia sedikitnya mengeluarkan kocek sebesar 1 miliar dollar AS atau senilai Rp 16 triliun untuk merenovasi rumah.

"(Sementara) yang lain akan menambah dan lead-nya saya kira World Bank, kalau World Bank-nya sudah berminat tinggi, yang lain akan ikut semua," lanjut Fahri.

Menurut Politisi Partai Gelora tersebut, keenam organisasi tersebut sangat perhatian untuk merenovasi rumah di Indonesia dengan konsep green (hijau).

"Mereka yang sudah commit memberikan pembiayaan dengan bunga yang sangat murah, terutama untuk renovasi perumahan secara masif," tutup dia.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mendorong skema pembiayaan yang memungkinkan renovasi rumah dilakukan dengan pendekatan kredit mikro agar pengembang lokal dan masyarakat bisa terlibat aktif dalam perbaikan hunian.

"Maka nanti di dalam modifikasi renovasi (rumah) juga perlu dicari cara pembiayaan karena jangan renovasi yang cuma Rp20 juta, kalau bisa ditambah, supaya kredit mikro bisa masuk," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Menurut Fahri, anggaran renovasi rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun ini hanya sebesar Rp900 miliar, jauh bila dibandingkan dengan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang mencapai Rp28,8 triliun.

"Tahun ini anggaran renovasi cuma Rp900 miliar. Dibanding dengan bunga FLPP Rp28,8 triliun. FLPP Rp28,8 triliun. Renovasi yang namanya MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) cuma Rp900 miliar," ucapnya.

Ia menilai anggaran tersebut harus dibalik dan difokuskan untuk memperindah kawasan kumuh, termasuk wilayah pantai dan sungai, agar kawasan tersebut menjadi lebih layak huni dan representatif bagi kehidupan keluarga Indonesia.

"Itu harus dibalik. Kalau kita mau Republik ini menjadi indah, kawasan kumuh hilang, pinggir pantai kita, pinggir sungai kita menjadi mentereng kembali maka anggarannya harus diperbanyak ke sana," ucapnya.

Fahri mengungkapkan telah berdialog dengan lembaga donor seperti World Bank, Islamic Development Bank, ASEAN Development Bank, dan ASEAN Infrastructure and Investment Bank untuk mendukung renovasi nasional secara masif dan terstruktur.

Menurutnya, lembaga-lembaga donor menunjukkan ketertarikan besar dalam membantu pembiayaan renovasi wajah bangsa, yang akan meningkatkan kontribusi sektor perumahan terhadap kualitas hidup dan kemajuan sosial masyarakat Indonesia.

Dalam modifikasi kebijakan, renovasi rumah perlu dilengkapi skema pembiayaan kredit mikro agar nilai bantuan lebih besar dari Rp20 juta dan dapat diakses langsung oleh keluarga serta pelaku usaha lokal di daerah.

Fahri juga menyarankan agar renovasi mencakup penambahan kamar, mengingat jumlah keluarga baru di Indonesia saat ini telah meningkat drastis menjadi 93,1 juta, termasuk pasangan baru yang belum memiliki rumah mandiri.

"Dengan data baru bahwa jumlah keluarga bertambah menjadi 93,1 juta, artinya ini banyak keluarga baru yang masih numpang sama orang tuanya," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa sektor perumahan memiliki dampak paling dasar terhadap kesejahteraan rakyat karena menyentuh kebutuhan pokok, mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

"Perumahan memiliki efek yang paling dasar kepada rakyat kalau kita benar meng-address kebijakannya," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Apalagi, menurutnya, prioritas utama Presiden Prabowo Subianto adalah sektor perumahan karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di berbagai wilayah.

"Dalam pengertian saya, kalau melihat semua prioritas kebijakan Presiden Prabowo, menurut saya bukan MBG nomor satu, perumahan itu nomor satu," ucapnya.

Dia menyebut ada tiga mandat penting dalam kebijakan perumahan nasional yang harus direspons serius untuk menjawab kebutuhan rakyat dan mempercepat akselerasi pembangunan berbasis keadilan sosial di seluruh daerah.

Mandat pertama yang ditekankan Fahri adalah menjadikan sektor perumahan sebagai instrumen utama dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan melalui pemerataan tempat tinggal layak bagi seluruh keluarga di Indonesia tanpa kecuali.

Mandat kedua adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya dari pusat hingga daerah melalui kegiatan pembangunan dan renovasi perumahan, yang harus dilakukan dengan pola baru dan tidak lagi menambah kekumuhan kawasan seperti sebelumnya.

"Karena sektor ini akan menyebabkan terjadinya begitu banyak pekerjaan baru. Terutama renovasi kalau di daerah-daerah. Dan ini juga perlu dicari polanya karena renovasi tidak boleh lagi pakai pola renovasi lama," ucapnya.

Fahri mengatakan pemerintah tengah merancang kebijakan renovasi baru yang lebih efektif dan berkualitas, menghindari pendekatan lama yang justru memperparah kondisi kawasan pemukiman serta merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Mandat ketiga, menurutnya, adalah kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, termasuk realisasi janji pembangunan 3 juta rumah di kota, desa, dan wilayah pesisir Indonesia.

Ia menegaskan visi besar pembangunan perumahan Indonesia kini menjadi perhatian global, terlihat dari banyaknya dukungan internasional yang masuk untuk membantu merealisasikan target besar tersebut dengan skema pembiayaan yang murah dan progresif.

"Di mana-mana di seluruh dunia tertarik, orang mendengar dari visi baru negara kita ini sehingga banyak sekali yang ingin membantu," ucapnya.

"Saya bertemu dengan banyak lembaga-lembaga donor di luar negeri dan di dalam negeri yang menawarkan bantuan yang luar biasa dengan murah, bunga yang sangat rendah," tambah Fahri.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa sektor perumahan memiliki dampak paling dasar terhadap kesejahteraan rakyat karena menyentuh kebutuhan pokok, mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

"Perumahan memiliki efek yang paling dasar kepada rakyat kalau kita benar meng-address kebijakannya," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Apalagi, menurutnya, prioritas utama Presiden Prabowo Subianto adalah sektor perumahan karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di berbagai wilayah.

"Dalam pengertian saya, kalau melihat semua prioritas kebijakan Presiden Prabowo, menurut saya bukan MBG nomor satu, perumahan itu nomor satu," ucapnya.

Dia menyebut ada tiga mandat penting dalam kebijakan perumahan nasional yang harus direspons serius untuk menjawab kebutuhan rakyat dan mempercepat akselerasi pembangunan berbasis keadilan sosial di seluruh daerah.

Mandat pertama yang ditekankan Fahri adalah menjadikan sektor perumahan sebagai instrumen utama dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan melalui pemerataan tempat tinggal layak bagi seluruh keluarga di Indonesia tanpa kecuali.

Mandat kedua adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya dari pusat hingga daerah melalui kegiatan pembangunan dan renovasi perumahan, yang harus dilakukan dengan pola baru dan tidak lagi menambah kekumuhan kawasan seperti sebelumnya.

"Karena sektor ini akan menyebabkan terjadinya begitu banyak pekerjaan baru. Terutama renovasi kalau di daerah-daerah. Dan ini juga perlu dicari polanya karena renovasi tidak boleh lagi pakai pola renovasi lama," ucapnya.

Fahri mengatakan pemerintah tengah merancang kebijakan renovasi baru yang lebih efektif dan berkualitas, menghindari pendekatan lama yang justru memperparah kondisi kawasan pemukiman serta merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Mandat ketiga, menurutnya, adalah kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, termasuk realisasi janji pembangunan 3 juta rumah di kota, desa, dan wilayah pesisir Indonesia.

Ia menegaskan visi besar pembangunan perumahan Indonesia kini menjadi perhatian global, terlihat dari banyaknya dukungan internasional yang masuk untuk membantu merealisasikan target besar tersebut dengan skema pembiayaan yang murah dan progresif.

"Di mana-mana di seluruh dunia tertarik, orang mendengar dari visi baru negara kita ini sehingga banyak sekali yang ingin membantu," ucapnya.

"Saya bertemu dengan banyak lembaga-lembaga donor di luar negeri dan di dalam negeri yang menawarkan bantuan yang luar biasa dengan murah, bunga yang sangat rendah," tambah Fahri.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa sektor perumahan memiliki dampak paling dasar terhadap kesejahteraan rakyat karena menyentuh kebutuhan pokok, mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

"Perumahan memiliki efek yang paling dasar kepada rakyat kalau kita benar meng-address kebijakannya," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Apalagi, menurutnya, prioritas utama Presiden Prabowo Subianto adalah sektor perumahan karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di berbagai wilayah.

"Dalam pengertian saya, kalau melihat semua prioritas kebijakan Presiden Prabowo, menurut saya bukan MBG nomor satu, perumahan itu nomor satu," ucapnya.

Dia menyebut ada tiga mandat penting dalam kebijakan perumahan nasional yang harus direspons serius untuk menjawab kebutuhan rakyat dan mempercepat akselerasi pembangunan berbasis keadilan sosial di seluruh daerah.

Mandat pertama yang ditekankan Fahri adalah menjadikan sektor perumahan sebagai instrumen utama dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan melalui pemerataan tempat tinggal layak bagi seluruh keluarga di Indonesia tanpa kecuali.

Mandat kedua adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya dari pusat hingga daerah melalui kegiatan pembangunan dan renovasi perumahan, yang harus dilakukan dengan pola baru dan tidak lagi menambah kekumuhan kawasan seperti sebelumnya.

"Karena sektor ini akan menyebabkan terjadinya begitu banyak pekerjaan baru. Terutama renovasi kalau di daerah-daerah. Dan ini juga perlu dicari polanya karena renovasi tidak boleh lagi pakai pola renovasi lama," ucapnya.

Fahri mengatakan pemerintah tengah merancang kebijakan renovasi baru yang lebih efektif dan berkualitas, menghindari pendekatan lama yang justru memperparah kondisi kawasan pemukiman serta merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Mandat ketiga, menurutnya, adalah kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, termasuk realisasi janji pembangunan 3 juta rumah di kota, desa, dan wilayah pesisir Indonesia.

Ia menegaskan visi besar pembangunan perumahan Indonesia kini menjadi perhatian global, terlihat dari banyaknya dukungan internasional yang masuk untuk membantu merealisasikan target besar tersebut dengan skema pembiayaan yang murah dan progresif.

"Di mana-mana di seluruh dunia tertarik, orang mendengar dari visi baru negara kita ini sehingga banyak sekali yang ingin membantu," ucapnya.

"Saya bertemu dengan banyak lembaga-lembaga donor di luar negeri dan di dalam negeri yang menawarkan bantuan yang luar biasa dengan murah, bunga yang sangat rendah," tambah Fahri.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa sektor perumahan memiliki dampak paling dasar terhadap kesejahteraan rakyat karena menyentuh kebutuhan pokok, mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

"Perumahan memiliki efek yang paling dasar kepada rakyat kalau kita benar meng-address kebijakannya," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Apalagi, menurutnya, prioritas utama Presiden Prabowo Subianto adalah sektor perumahan karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di berbagai wilayah.

"Dalam pengertian saya, kalau melihat semua prioritas kebijakan Presiden Prabowo, menurut saya bukan MBG nomor satu, perumahan itu nomor satu," ucapnya.

Dia menyebut ada tiga mandat penting dalam kebijakan perumahan nasional yang harus direspons serius untuk menjawab kebutuhan rakyat dan mempercepat akselerasi pembangunan berbasis keadilan sosial di seluruh daerah.

Mandat pertama yang ditekankan Fahri adalah menjadikan sektor perumahan sebagai instrumen utama dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan melalui pemerataan tempat tinggal layak bagi seluruh keluarga di Indonesia tanpa kecuali.

Mandat kedua adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya dari pusat hingga daerah melalui kegiatan pembangunan dan renovasi perumahan, yang harus dilakukan dengan pola baru dan tidak lagi menambah kekumuhan kawasan seperti sebelumnya.

"Karena sektor ini akan menyebabkan terjadinya begitu banyak pekerjaan baru. Terutama renovasi kalau di daerah-daerah. Dan ini juga perlu dicari polanya karena renovasi tidak boleh lagi pakai pola renovasi lama," ucapnya.

Fahri mengatakan pemerintah tengah merancang kebijakan renovasi baru yang lebih efektif dan berkualitas, menghindari pendekatan lama yang justru memperparah kondisi kawasan pemukiman serta merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Mandat ketiga, menurutnya, adalah kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, termasuk realisasi janji pembangunan 3 juta rumah di kota, desa, dan wilayah pesisir Indonesia.

Ia menegaskan visi besar pembangunan perumahan Indonesia kini menjadi perhatian global, terlihat dari banyaknya dukungan internasional yang masuk untuk membantu merealisasikan target besar tersebut dengan skema pembiayaan yang murah dan progresif.

"Di mana-mana di seluruh dunia tertarik, orang mendengar dari visi baru negara kita ini sehingga banyak sekali yang ingin membantu," ucapnya.

"Saya bertemu dengan banyak lembaga-lembaga donor di luar negeri dan di dalam negeri yang menawarkan bantuan yang luar biasa dengan murah, bunga yang sangat rendah," tambah Fahri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa sektor perumahan memiliki dampak paling dasar terhadap kesejahteraan rakyat karena menyentuh kebutuhan pokok, mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

"Perumahan memiliki efek yang paling dasar kepada rakyat kalau kita benar meng-address kebijakannya," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Apalagi, menurutnya, prioritas utama Presiden Prabowo Subianto adalah sektor perumahan karena memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di berbagai wilayah.

"Dalam pengertian saya, kalau melihat semua prioritas kebijakan Presiden Prabowo, menurut saya bukan MBG nomor satu, perumahan itu nomor satu," ucapnya.

Dia menyebut ada tiga mandat penting dalam kebijakan perumahan nasional yang harus direspons serius untuk menjawab kebutuhan rakyat dan mempercepat akselerasi pembangunan berbasis keadilan sosial di seluruh daerah.

Mandat pertama yang ditekankan Fahri adalah menjadikan sektor perumahan sebagai instrumen utama dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan melalui pemerataan tempat tinggal layak bagi seluruh keluarga di Indonesia tanpa kecuali.

Mandat kedua adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya dari pusat hingga daerah melalui kegiatan pembangunan dan renovasi perumahan, yang harus dilakukan dengan pola baru dan tidak lagi menambah kekumuhan kawasan seperti sebelumnya.

"Karena sektor ini akan menyebabkan terjadinya begitu banyak pekerjaan baru. Terutama renovasi kalau di daerah-daerah. Dan ini juga perlu dicari polanya karena renovasi tidak boleh lagi pakai pola renovasi lama," ucapnya.

Fahri mengatakan pemerintah tengah merancang kebijakan renovasi baru yang lebih efektif dan berkualitas, menghindari pendekatan lama yang justru memperparah kondisi kawasan pemukiman serta merugikan masyarakat dalam jangka panjang.

Mandat ketiga, menurutnya, adalah kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, termasuk realisasi janji pembangunan 3 juta rumah di kota, desa, dan wilayah pesisir Indonesia.

Ia menegaskan visi besar pembangunan perumahan Indonesia kini menjadi perhatian global, terlihat dari banyaknya dukungan internasional yang masuk untuk membantu merealisasikan target besar tersebut dengan skema pembiayaan yang murah dan progresif.

"Di mana-mana di seluruh dunia tertarik, orang mendengar dari visi baru negara kita ini sehingga banyak sekali yang ingin membantu," ucapnya.

"Saya bertemu dengan banyak lembaga-lembaga donor di luar negeri dan di dalam negeri yang menawarkan bantuan yang luar biasa dengan murah, bunga yang sangat rendah," tambah Fahri.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyatakan pembangunan perumahan nasional kini menempatkan perbaikan kawasan sebagai prioritas utama sebelum merenovasi atau membangun rumah baru demi mencegah rusaknya rumah akibat lingkungan kumuh.

"Memang tantangannya adalah pembangunan sekarang ini harus dimodifikasi dengan kepentingan kita untuk memperbaiki kawasan kita, memperbaiki kota kita," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Menurutnya, rumah yang dibangun tanpa memperbaiki kawasan sekitar akan cepat rusak, sehingga renovasi berbasis kawasan menjadi pendekatan baru yang didesain untuk mendorong gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

"Kemarin saya sudah ketemu dengan beberapa gubernur dan berkomunikasi tentang mendesain wilayah-wilayah yang tidak layak," ujarnya lagi.

Dia menyebutkan semua bantuan kini akan dikompetisikan, dan hanya diberikan pada daerah yang mampu mendesain kawasan layak huni secara menyeluruh melalui kolaborasi bupati/wali kota dan gubernur bersama arsitek lokal di daerah.

"Jadi kami sekarang di Kementerian (Perumahan dan Kawasan Permukiman) tidak akan lagi ngedrop bantuan sembarangan, tapi semua akan dikompetisikan. Bupati dan wali kota mendesain rumah yang akan direnovasi. Provinsi, para gubernur mendesain kawasan permukiman yang akan direnovasi," katanya.

Ia menegaskan kementeriannya tidak lagi memberikan bantuan secara acak, namun mendorong provinsi dan kabupaten merancang kawasan terpadu sebagai lokasi prioritas renovasi dan pembangunan rumah dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

"Di situlah diperlukan arsitek-arsitek untuk mendesain kawasan itu. Di kabupaten dan provinsi, sehingga daerah-daerah yang tadinya tidak nampak baik betul-betul kita sulap dia. Dan anggarannya tentu akan ditambah sebesar-besarnya, tetapi yang kita prioritaskan adalah kawasan terlebih dahulu baru perumahan," ujarnya pula.

Menurut Fahri pendekatan berbasis kawasan akan didukung anggaran besar, karena mampu memberikan efek sosial ekonomi lebih luas serta mempercepat transformasi wajah kota-kota dan permukiman pinggir sungai atau kawasan pesisir.

"Kenapa demikian? Karena para ahli mengatakan kalau kawasannya diperbaiki, apalagi kalau diperbaiki dengan gotong-royong, mudah-mudahan orang juga bisa bergotong royong untuk memperbaiki rumahnya," kata Fahri lagi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyatakan pembangunan perumahan nasional kini menempatkan perbaikan kawasan sebagai prioritas utama sebelum merenovasi atau membangun rumah baru demi mencegah rusaknya rumah akibat lingkungan kumuh.

"Memang tantangannya adalah pembangunan sekarang ini harus dimodifikasi dengan kepentingan kita untuk memperbaiki kawasan kita, memperbaiki kota kita," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Menurutnya, rumah yang dibangun tanpa memperbaiki kawasan sekitar akan cepat rusak, sehingga renovasi berbasis kawasan menjadi pendekatan baru yang didesain untuk mendorong gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

"Kemarin saya sudah ketemu dengan beberapa gubernur dan berkomunikasi tentang mendesain wilayah-wilayah yang tidak layak," ujarnya lagi.

Dia menyebutkan semua bantuan kini akan dikompetisikan, dan hanya diberikan pada daerah yang mampu mendesain kawasan layak huni secara menyeluruh melalui kolaborasi bupati/wali kota dan gubernur bersama arsitek lokal di daerah.

"Jadi kami sekarang di Kementerian (Perumahan dan Kawasan Permukiman) tidak akan lagi ngedrop bantuan sembarangan, tapi semua akan dikompetisikan. Bupati dan wali kota mendesain rumah yang akan direnovasi. Provinsi, para gubernur mendesain kawasan permukiman yang akan direnovasi," katanya.

Ia menegaskan kementeriannya tidak lagi memberikan bantuan secara acak, namun mendorong provinsi dan kabupaten merancang kawasan terpadu sebagai lokasi prioritas renovasi dan pembangunan rumah dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

"Di situlah diperlukan arsitek-arsitek untuk mendesain kawasan itu. Di kabupaten dan provinsi, sehingga daerah-daerah yang tadinya tidak nampak baik betul-betul kita sulap dia. Dan anggarannya tentu akan ditambah sebesar-besarnya, tetapi yang kita prioritaskan adalah kawasan terlebih dahulu baru perumahan," ujarnya pula.

Menurut Fahri pendekatan berbasis kawasan akan didukung anggaran besar, karena mampu memberikan efek sosial ekonomi lebih luas serta mempercepat transformasi wajah kota-kota dan permukiman pinggir sungai atau kawasan pesisir.

"Kenapa demikian? Karena para ahli mengatakan kalau kawasannya diperbaiki, apalagi kalau diperbaiki dengan gotong-royong, mudah-mudahan orang juga bisa bergotong royong untuk memperbaiki rumahnya," kata Fahri lagi.