Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Ari Tri Priyono mengatakan perlu ada cara dapat yang mempermudah calon konsumen untuk mengajukan KPR terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kerap menjadi hambatan bagi calon debitur terutama MBR untuk mengajukan KPR.

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang tengah berjuang agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non-lancar pada SLIK.

"Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu," kata Ari disela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMPERRA 2025, Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, seperti yang dikutip detikcom dari keterangan tertulis, Sabtu (19/4/2025).

Di kesempatan yang sama, Tri juga menyambut antusias kebijakan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) yang telah menaikkan batas maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek menjadi Rp 14 juta per bulan bagi yang sudah menikah. Sebelumnya, batas maksimal penghasilan MBR adalah Rp 7-8 juta. Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan ingin membeli rumah subsidi di Jabodetabek batasnya tetap Rp 12 juta per bulan.

Menurutnya, kebijakan ini membuka kesempatan untuk masyarakat mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

"Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp 3-14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan," kata Ari.

Ari mengatakan perlu adanya skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp 8-14 juta untuk menarik minat konsumen terutama milenial.

"Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp 185 juta sampai dengan Rp 400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3 persen di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik," jelasnya.

Lebih lanjut, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, selain memperluas batas penghasilan penerima subsidi, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025.

Lalu, pemerintah juga akan menyediakan pendanaan khusus rumah komersil (harga rumah Rp 400 juta) dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

"Untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (Bunga KPR 5 persen dan harga rumah Rp 175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 triliun, dan SMF Rp 7,9 triliun," jelas Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengungkapkan penambahan kuota FLPP ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

"BTN menyambut baik, (kenaikan kuota). Tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Ari Tri Priyono mengatakan perlu ada cara dapat yang mempermudah calon konsumen untuk mengajukan KPR terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kerap menjadi hambatan bagi calon debitur terutama MBR untuk mengajukan KPR.

Ia mengapresiasi upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang tengah berjuang agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non-lancar pada SLIK.

"Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit atau pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu," kata Ari disela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) HIMPERRA 2025, Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, seperti yang dikutip detikcom dari keterangan tertulis, Sabtu (19/4/2025).

Di kesempatan yang sama, Tri juga menyambut antusias kebijakan Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) yang telah menaikkan batas maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa membeli rumah subsidi di Jabodetabek menjadi Rp 14 juta per bulan bagi yang sudah menikah. Sebelumnya, batas maksimal penghasilan MBR adalah Rp 7-8 juta. Sementara itu, untuk MBR yang belum menikah dan ingin membeli rumah subsidi di Jabodetabek batasnya tetap Rp 12 juta per bulan.

Menurutnya, kebijakan ini membuka kesempatan untuk masyarakat mendapatkan rumah dengan harga terjangkau.

"Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp 3-14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan," kata Ari.

Ari mengatakan perlu adanya skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp 8-14 juta untuk menarik minat konsumen terutama milenial.

"Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp 185 juta sampai dengan Rp 400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3 persen di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik," jelasnya.

Lebih lanjut, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, selain memperluas batas penghasilan penerima subsidi, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025.

Lalu, pemerintah juga akan menyediakan pendanaan khusus rumah komersil (harga rumah Rp 400 juta) dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

"Untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (Bunga KPR 5 persen dan harga rumah Rp 175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 triliun, dan SMF Rp 7,9 triliun," jelas Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengungkapkan penambahan kuota FLPP ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

"BTN menyambut baik, (kenaikan kuota). Tetapi teman teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

Pengumuman! Syarat Gaji MBR Penerima Rumah Subsidi Jadi Rp 13 Juta

KOMPAS.com - Puluhan kawasan perumahan di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek) sudah terlayani transportasi umum.

Hal itu dipaparkan Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Sabtu (19/4/2025).

Merujuk data dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pada April 2025, saat ini ada 65 rute Jabodetabek Residence (JR) Connexion yang dilayani 213 bus, 153 rute Transjabodetabek pengumpan (742 unit), dan 114 rute Transjabodetabek (1.125 bus).

Tercatat 29 kawasan perumahan di Bodetabek sudah terlayani angkutan umum, seperti:

1. Lippo Cikarang
2. Pemukiman Legenda Wisata Cibubur
3. Mall Ciputra Cibubur
4. BSD City
5. Lippo Village Karawaci
6. Summarecon Mal Serpong
7. Kota Wisata
8. Grand Wisata
9. Harvest City
10. Villa Mutiara Cikarang Bekasi
11. Perumahan Grand Residence City
12. BTC Bintaro
13. Perumahan Taman Bajar Wijaya
14. Kawasan Permukiman South City Cinere
15. Perumahan Citra Raya
16. Perumahan Citra Indah
17. Perumahan Kemang Pratama
18. Mega City Bekasi
19. LRT City Bekasi
20. Cibinong City Mall
21. Grand Dhika Jatiwarna
22. Podomoro Golf View
23. Grand Central Bogor
24. Permukiman Tamansari Persada Bogor
25. Permukiman Garden At Candi Sawangan
26. Permukiman Scientia Square Park
27. Permukiman Sentul City
28. Tangcity Mall
29. Pantai Indah Kapuk 1 dan 2.

Khusus untuk JR Connexion, terdapat delapan operator yang mengoperasikan, meliputi PT Alfaomega Sehati Mitra (3 rute), PT Eka Sari Lorena Transport, Tbk (5 rute), PT Royal Wisata Nusantara (9 rute), PT Sinar Jaya Megah Langgeng (8 rute), PT Transportasi Jakarta (4 rute), PT Wifend Darma Persada (9 rute), Perum Damri (26 rute), dan PT Higer Maju Indonesia (1 rute).

Transjabodetabek Kota Wisata-Cawang Jangan Ditolak

Djoko mengatakan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana membuka sejumlah rute baru untuk Transjabodetabek. Salah satunya rute Kota Wisata-Cawang yang masih tertunda pengoperasiannya.

Sebab, Pengelola Kawasan Perumahan Kota Wisata belum dapat mengeluarkan surat dukungan sesuai permintaan dari PT Transportasi Jakarta yang nanti akan menjadi operator.

Meskipun selama ini Kawasan Perumahan Kota Wisata memang sudah dilayani JR Connexion, keberadaan Transjabodetabek sebagai transportasi umum murah juga tetap diperlukan.

Hal itu mengingat pengoperasian Bus Transjabodetabek mendapat bantuan subsidi operasional APBD Provinsi DKI Jakarta.

"Pengelola Kawasan Perumahan Kota Wisata hendaknya menyambut baik rencana ini," ujar Djoko.

Menurut dia, adanya Transjabodetabek di Kota Wisata pasti akan membantu warga yang bekerja di Kota Wisata mendapatkan layanan transportasi umum yang murah. Khususnya kelompok masyarakat dengan penghasilan setara UMR.

"Kelompok ini tidak perlu membeli sepeda motor untuk digunakan ke tempat kerja. Cukup dengan layanan Transjabodetabek bertarif murah, bila perlu masuk kategori bebas membayar menggunakan Transjabodetabek," tuturnya.

Untuk itu, Djoko meminta Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi dan Bupati Bogor Rudy Susmanto agar memberikan perhatian khusus bagi pengembang perumahan yang menolak kehadiran Transjabodetabek di daerahnya.

"Keberadaan angkutan umum di kawasan perumahan sangat membantu penghuni untuk bermobilitas dengan tarif murah," pungkasnya.

Disebut hidden gem, beberapa warung nasi goreng ini berlokasi di dalam pemukiman dan komplek perumahan. Harganya terjangkau, mulai Rp 14.000.

Meskipun lokasinya terbilang 'nyempil' tetapi tidak membuat beberapa warung nasi goreng ini sepi pelanggan. Warungnya justru selalu ramai diantre setiap hari.

Apalagi dengan harga terjangkau sudah bisa dapat nasi goreng porsi royal. Ada yang menawarkan nasi goreng tek tek, nasi goreng merah khas Makassar, hingga gaya Chinese.

Berikut ini 5 tempat makan nasi goreng di dalam perumahan.

1. Nasi Goreng Cak Moo

Nasi Goreng Cak Moo Foto: Instagram @amazingindonesiafood

Nasi Goreng Cak Moo dikenal sebagai nasi goreng terenak di Surabaya. Lokasinya agak nyempil karena berada di dalam gang pemukiman. Nasi gorengnya smokey karena digoreng lama.

Karenanya tekstur nasinya pun menjadi kering. Rasanya gurih, pedas, dan warnanya kemerahan. Seporsi nasi goreng di sini dibanderol sekitar Rp 14.000 sudah lengkap dengan telur mata sapi.

Selain itu, juga dilengkapi dengan ayam suwir dan sawi sebagai pelengkap. Bahkan YouTuber traveling asal Amerika, Mark Wiens pernah mencicipi nasi goreng ini.

Nasi Goreng Cak Moo
Jl. Kertajaya Indah Timur V Gang V blok O, Manyar Sabrangan, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60116
Telepon: 0812-1354-2544
Jam buka: 15.30-20.00

2. Nasi Goreng Bang Boim

Nasi Goreng Bang Boim Foto: Instagram @graciia_cia

Nasi Goreng Bang Boim berlokasi di dalam perumahan Pluit Karang, tepatnya di lapangan basket Pluit Murni. Nasi gorengnya diracik dengan bumbu bawang putih.

Ini menghasilkan rasa yang gurih dan aroma khas, ditambah lagi ada aroma smokeynya. Seporsi nasi goreng di sini harganya Rp 15.000 dengan porsi yang royal.

Seporsinya dilengkapi dengan telur mata sapi, bakso, ayam suwir, dan sawi. Selain nasi goreng, di sini ada menu mie tek tek yang tak kalah enak.

Nasi Goreng Bang Boim
Lap. Basket Pluit Murni, Jl. Pluit Karang Elok IV, Pluit, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450
Telepon: 0815-8436-9750
Jam buka: 17.30-22.30

Tempat makan nasi goreng enak ada di halaman selanjutnya.

3. Afuk Vegetarian

Nasi goreng ilustrasi. Foto: Google Review / Pergi Kuliner

Di dalam perumahan kawasan Pluit, Jakarta Utara juga ada tempat makan nasi goreng hidden gem. Nama tempatnya adalah Afuk Vegetarian yang buka di teras rumah.

Ada banyak varian nasi goreng, salah satu yang menarik ada nasi goreng petai. Harga seporsinya sekitar Rp 20.000. Rasanya gurih, smokey, dan semakin enak dicampur sambal ijo.

Selain nasi goreng, Afuk Vegetarian juga menawarkan menu lainnya yang tak kalah enak. Mulai dari kwetiau hingga bihun goreng yang disajikan dengan kondimen komplet.

Afuk Vegetarian
X Jl. Pluit Karang Elok No.10 5, RT.5/RW.17, Pluit, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450
Telepon: 085163078931
Jam buka: 08.00-19.00

4. Nasi Goreng Semarang Tjap Toegoe Moeda

Nasi Goreng Semarang Tjap Toegoe Moeda Foto: Instagram

Di perumahan Kompleks PWI, Jatinegara, Jakarta Timur ada tempat makan nasi goreng Semarang hidden gem. Nama tempatnya adalah Nasi Goreng Semarang Tjap Toegoe Moeda.

Variannya terbilang lengkap, salah satu yang menarik bisa pesan nasi goreng babat paru pete yang spesial. Seporsinya dibanderol sekitar Rp 42.000.

Nasi goreng yang manis dan smokey, enak dimakan dengan babat dan paru yang digoreng kering. Tambahan petenya juga menambah tekstur dan aroma tersendiri. Selain itu, di sini juga ada menu babat gongso seharga Rp 41.000.

Nasi Goreng Semarang Tjap Toegoe Moeda
Jl. Majalah A No.5 1, RT.1/RW.9, Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13420

5. Chinese Food Pak Eno

Chinese Food Pak Eno Foto: Instagram @warjokaraya

Nasi goreng Chinese di Surabaya ini juga tak kalah jadi favorit. Lokasinya nyempil, karena berada di dalam perumahan Galaxy Bumi Permai blok g6 no 1, Araya tahap 1, Sukolilo.

Seporsi nasi goreng di sini dibanderol sekitar Rp 22.000. Nasi gorengnya tipe nasi goreng Makassar yang berwarna merah terang dan dimasak dengan gaya Chinese.

Nasi gorengnya juga dilengkapi dengan daging ayam yang dipotong kecil-kecil dan telur orak-arik. Tak hanya nasi goreng, di sini juga ada menu mie goreng yang smokey.

Chinese Food Pak Eno
Galaxy Bumi Permai blok g6 no 1, Araya tahap 1, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur

Nasi Goreng Rawon, Berani Beda di Hari Raya

Nasi Goreng Rawon, Berani Beda di Hari Raya

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Aksi protes warga atas pembangunan perumahan mewah The Emeralda Resort di Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, berbuah janji manis.

Aksi massa dengan memblokade akses masuk ke perumahan yang berdiri di puncak Gunung Kacapi itu selesai setelah pihak perumahan duduk bersama dengan puluhan warga.

Pertemuan massa aksi dan pengembang perumahan dimediasi oleh polisi dan pemerintah desa.

Adu argumen pada pertemuan itu cukup alot dengan memakan waktu tiga jam di dalam aula.

Warga menuntut agar The Emeralda Resort bertanggung jawab atas bencana banjir lumpur yang melanda permukiman setiap hujan deras turun.

"Kami akan kooperatif agar pembangunan daerah berkembang. Kami bukan bicara siapa atau siapa," ujar perwakilan The Emeralda Resort, Heru, saat ditemui seusai mediasi, Sabtu (19/4/2025).

Banjir yang terjadi setiap hujan itu diduga diakibatkan oleh hilangnya resapan air dan buruknya sistem pengairan yang dibangun di perumahan mewah tersebut.

Karena itu, air hujan mengalir deras dan limpasan yang membawa material tanah membanjiri permukiman hingga masuk ke dalam rumah.

Atas hal itu, The Emeralda Resort menjanjikan akan memperbaiki saluran irigasi agar tidak lagi menyebabkan banjir yang merugikan warga.

"Target kami untuk melakukan perbaikan. Nanti kami akan buat grup untuk sering-sering mendengar keluhan masyarakat," kata Heru.

KOMPAS.com/BAGUS PUJI PANUNTUN Puluahan warga menggelar aksi blokade jalan utama masuk perumahan mewah The Emeralda Resort di Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Sabtu (19/4/2025).

Sebelumnya, puluhan warga menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokade gerbang masuk perumahan mewah The Emeralda Resort sejak Sabtu (19/4/2025) pagi.

Aksi massa itu dipicu atas dugaan pelanggaran lingkungan proyek perumahan mewah yang mengakibatkan bencana banjir ke permukiman warga di sejumlah RW sekitar proyek tersebut.

"Yang terdampak banjir ada 12 RW. Setiap hujan, air dari atas (perumahan) limpas ke warga dan masuk rumah," ujar Hidayat (60), seorang warga yang ditokohkan masyarakat setempat.

Proyek perumahan mewah yang berdiri di puncak Gunung Kacapi itu menggunduli lahan dan menyulapnya menjadi beton yang mengakibatkan hilangnya daerah resapan air.

Pada pembangunannya, pengembang dinilai tak maksimal dalam membangun saluran pengairan atau irigasi sehingga debit air yang tinggi masuk ke permukiman warga yang berada di bawahnya.

"Kendalanya ini saluran air. Ini sebenarnya sudah beberapa kali demo ke The Emeralda ini. Cuma tidak digubris, tidak ditanggapi," ucap Hidayat.

KOMPAS.com - Puluhan warga Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, menggelar aksi blokade jalan utama menuju perumahan mewah The Emeralda Resort pada Sabtu (19/4/2025).

Aksi ini dipicu oleh dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh pengembang proyek perumahan tersebut, yang diduga mengakibatkan banjir di permukiman warga sekitar.

Banjir Setiap Hujan, Air Meluap dari Perumahan Mewah

Dilansir Kompas.com (19/04/2025), Hidayat (60), salah seorang warga setempat, menjelaskan bahwa banjir sering kali terjadi setiap hujan, dengan air meluap dari perumahan mewah dan masuk ke rumah-rumah warga.

“Yang terdampak banjir ada 12 RW. Setiap hujan, air dari atas (perumahan) limpas ke warga dan masuk rumah,” ujarnya.

Proyek perumahan yang dibangun di puncak Gunung Kacapi itu memicu kerusakan lingkungan, terutama karena penggundulan lahan yang mengurangi daerah resapan air.

Para pengembang juga dianggap tidak maksimal dalam membangun saluran pengairan yang memadai, sehingga debit air tinggi mengalir ke permukiman warga yang berada di bawahnya.

Hidayat menambahkan bahwa masyarakat setempat sudah beberapa kali melakukan aksi protes terhadap pengembang The Emeralda Resort. Namun, hingga kini, tuntutan mereka tidak digubris.

"Kendalanya ini saluran air. Ini sebenarnya sudah beberapa kali demo ke The Emeralda ini. Cuma tidak digubris, tidak ditanggapi," katanya.

Banjir Lumpur Jadi Ancaman bagi Warga

Kemarahan juga dirasakan Hendar (41), warga Kampung Gantungan RT 01 RW 14 Desa Jayamekar.

Ia mengungkapkan bahwa banjir lumpur yang terjadi setiap kali hujan deras sangat mengganggu kehidupannya.

"Rumah saya berada paling ujung di permukiman. Jadi kalau banjir, sangat terasa. Selain arus air yang deras, pasca-banjir juga menyisakan lumpur," ujar Hendar.

Menurutnya, sudah dua tahun lamanya Kampung Gantungan selalu terendam banjir setiap hujan sejak pembangunan proyek perumahan mewah tersebut.

"Sudah dua tahun setiap hujan selalu sama. Sekarang mungkin kesabaran kami sudah habis," tambahnya.

Dampak Jangka Panjang, Khawatir Tanah Longsor

Yang paling dikhawatirkan Hendar adalah dampak jangka panjang dari banjir yang terus menerus terjadi, yakni ancaman longsor.

"Rumah saya berada di ujung, di atas tebing. Seandainya banjir ini terus menerus terjadi, saya khawatir terjadi longsor," ucap Hendar dengan cemas. Ia menjelaskan, jika longsor terjadi, rumahnya bisa hancur dan tenggelam ke dalam danau galian pasir yang ada di sekitar lokasi.

Hendar menegaskan, jika kondisi ini terus berlanjut, nyawa keluarganya bisa terancam. "Kalau sampai longsor, rumah saya kemungkinan masuk ke danau belas galian pasir. Kecil kemungkinan bisa selamat," tuturnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Puluhan Warga Blokade Perumahan Mewah di Bandung Barat, Diduga Penyebab Banjir, Klik untuk baca: https://bandung.kompas.com

Komisi V DPR akan rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah. Rencananya, rapat tersebut dilakukan pada Mei mendatang alias bulan depan.

Beberapa hari lalu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah telah diserahkan kepada DPR sejak awal tahun ini. Dihubungi secara terpisah, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengonfirmasi sudah menerima peta jalan tersebut dan akan segera mempelajarinya.

"Ya saya lihat berkasnya ada sih. Saya tadi dikirimnya dari sekretariat, sudah nyampe, tapi kami masih pelajari dulu," kata Lasarus saat dihubungi detikcom, Sabtu (19/4/2025).

Ia mengatakan akan ada pertemuan dengan Kementerian PKP untuk membahas Program 3 Juta Rumah. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada bulan Mei mendatang.

"Pasti ada dong, kita ada rapat. Masa persidangnya ada, mungkin lebih jelasnya di situ aja nanti. Saya lupa tanggalnya, kayaknya minggu kedua Mei sih," sebutnya.

Lasarus belum bisa memberikan bocoran mengenai peta jalan tersebut. Namun, ia mengatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah tersebut masih bersifat umum.

"Belum bisa menggambarkan secara umum. Saya lihat sih masih umum sifatnya. Tentu itu kan harus diterjemahkan lagi (saat rapat). Saya masih belum bisa komen terlalu jauh dulu. Kami perlu pelajari secara mendetail," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara mengatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah telah diserahkan kepada DPR dan siap untuk disampaikan di hadapan anggota Komisi V.

"Tanya deh, aku sudah kirim itu ke DPR dari awal tahun tentu kan aku jelaskan di DPR. kita harus hormati DPR dong ya," kata Ara ketika ditemui wartawan usai acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025) lalu.

Ara enggan memberi bocoran sedikit pun terkait peta jalan tersebut. Ia menegaskan, jika diminta untuk menjelaskan terkait peta jalan Program 3 Juta Rumah dirinya siap untuk melakukannya.

"Kita sudah siap kok untuk menjelaskan ya dan sudah kita kasih ke DPR," tegasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Seorang pria berseragam Satgas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) viral melakukan pencurian. Pemkot Surabaya membantah tegas pria tersebut pegawai atau anggota satgas DPRKPCKTR.

Plt Dinkominfo Surabaya M Fikser menjelaskan seragam Satgas DPRKPCKTR yang terlihat dalam video adalah seragam lama dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP).

"DPRKPCKTR merupakan nama lama dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DPRKPP, dimana satgas tersebut telah tersebar ke DPRKPP, Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Pendidikan (Dispendik)," kata Fikser, Jumat (18/4/2025).

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya, Fikser menduga kuat bahwa seragam yang dikenakan oleh terduga pelaku ialah seragam lama. Seragam itu sudah tidak digunakan, bahkan dibuang, dan disalahgunakan untuk melakukan kriminalitas.

"Hasil penelusuran oleh DPRKPP, Dinkes, Dispendik hingga Inspektorat Kota Surabaya tidak menemukan adanya personel dengan ciri-ciri seperti orang pada video dalam daftar pegawai PD Pemkot Surabaya," jelasnya.

Pihaknya telah menyerahkan kasus ini kepada pihak berwajib untuk penyelidikan lebih lanjut. Ia memastikan terduga pelaku bukanlah personel DPRKPP atau sebelumnya DPRKPCKTR.

"Seragam yang digunakan orang pada video adalah seragam lama, besar kemungkinan pakaian tersebut sudah berpindah tangan atau dibuang. Kemungkinan lain, seragam lama tersebut dibuang dan disalahgunakan oleh terduga pelaku pencurian," ujarnya.

Menyikapi kejadian ini, Fikser mengimbau seluruh petugas atau satgas Pemkot Surabaya untuk lebih berhati-hati dalam menyimpan, menjemur, atau membuang pakaian seragam dari instansi manapun.

"Sebab, ketika diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seragam tersebut bisa disalahgunakan," pungkasnya.

Video: Pemkot Surabaya Segel Gudang CV Sentoso Seal yang Viral Tahan Ijazah Karyawan

Video: Pemkot Surabaya Segel Gudang CV Sentoso Seal yang Viral Tahan Ijazah Karyawan

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Puluhan warga menggelar aksi blokade jalan utama masuk perumahan mewah The Emeralda Resort, di Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Sabtu (19/4/2025).

Aksi massa itu dipicu oleh dugaan pelanggaran lingkunganproyek perumahan mewah yang mengakibatkan bencana banjir ke permukiman warga di sejumlah RW sekitar proyek tersebut.

"Yang terdampak banjir ada 12 RW. Setiap hujan, air dari atas (perumahan) limpas ke warga dan masuk rumah," ujar Hidayat (60), seorang warga yang ditokohkan masyarakat setempat.

Proyek perumahan mewah yang berdiri di puncak Gunung Kacapi itu menggunduli lahan dan "menyulapnya" menjadi beton, yang mengakibatkan hilangnya daerah resapan air.

Pada pembangunannya, pengembang dinilai tak maksimal dalam membangun saluran pengairan atau irigasi sehingga debit air yang tinggi masuk ke permukiman warga yang berada di bawahnya.

"Kendalanya ini saluran air. Ini sebenarnya sudah beberapa kali demo ke The Emeralda ini. Cuma tidak digubris, tidak ditanggapi," sebut Hidayat.

Kemarahan warga juga dirasakan Hendar (41), warga Kampung Gantungan RT 01 RW 14 Desa Jayamekar, yang merasakan betul banjir lumpur setiap hujan deras melanda.

"Rumah saya berada paling ujung di permukiman. Jadi kalau banjir, sangat terasa. Selain arus air yang deras, pasca-banjir juga menyisakan lumpur," kata Hendar.

Masyarakat Kampung Gantungan setidaknya sudah cukup sabar menghadapi banjir dari limpasan air imbas kehadiran perumahan mewah.

Hendar bersaksi, setiap hujan, warga di kampungnya selalu kena banjir selama dua tahun terakhir sejak proyek berjalan.

"Sudah dua tahun setiap hujan selalu sama. Sekarang mungkin kesabaran kami sudah habis," sebutnya.

Yang ia takutkan, dengan kondisi banjir setiap kali dilanda hujan ini bisa berdampak pada bencana yang mengancam nyawa keluarganya.

"Rumah saya berada di ujung, di atas tebing. Seandainya banjir ini terus menerus terjadi, saya khawatir terjadi longsor," ucapnya.

"Kalau sampai longsor, rumah saya kemungkinan masuk ke danau belas galian pasir. Kecil kemungkinan bisa selamat," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut masih ada sebanyak 27 juta keluarga di pedesaan yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Dia menuturkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto fokus untuk meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan hidup masyarakat. Program pembangunan 3 juta rumah per tahun di desa dan kota ditargetkan dapat menyediakan 30 juta hunian dalam 10 tahun mendatang.

"Terdapat 15 juta keluarga masih menunggu secara resmi rumah yang layak huni. Sisi lain, terdapat 27 juta keluarga di pedesaan yang tinggal di RTLH," kata Hashim dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Dia menambahkan kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis, termasuk merumuskan kebijakan struktural yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Salah satu fokus utamanya adalah penyediaan rumah tinggal yang layak huni guna meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat fondasi pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Secara terpisah, pendiri Agung Podomoro Land (APL) Trihatma Kusuma Haliman menyambut baik program pemerintah di sektor perumahan untuk menyelesaikan masalah kebutuhan hunian yang berkualitas dan terjangkau.

"Agung Podomoro ikut menjaga perekonomian Indonesia dari sektor properti, salah satunya dengan membangun dan mengembangkan segmen kelas menengah dengan harga terjangkau seperti Kota Podomoro Tenjo," katanya.

Sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah mengunjungi kawasan Kota Podomoro Tenjo dan menyampaikan apresiasinya terhadap pembangunan hunian yang terbuka dan terjangkau bagi masyarakat kelas menengah bawah.

Kota Podomoro Tenjo menargetkan segmen menengah bawah dengan harga jual mulai Rp250 juta dan didukung dengan kualitas infrastruktur premium khas Agung Podomoro. Hingga saat ini lebih dari 6.600 unit rumah telah terjual di Kota Podomoro Tenjo.

KOMPAS.com– Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono, menilai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menjadi salah satu kendala utama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengakses pembiayaanperumahan melalui perbankan.

Oleh karena itu, dia menyambut baik upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen dengan kredit non-lancar.

Pernyataan ini disampaikan Ari di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himperra 2025 di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Jumat (18/4/2025).

“Banyak calon pembeli ditolak bank karena status rendah di SLIK, padahal aturan OJK tidak melarang pemberian kredit untuk debitur dengan kredit non-lancar. Kami harap ada solusi untuk masalah ini,” ujar Ari.

Selain itu, Ari mengapresiasi rencana Kementerian PKP untuk memperluas batas pendapatan MBR hingga Rp 12 juta untuk lajang dan Rp 14 juta untuk yang sudah menikah.

“Kebijakan ini memperluas peluang MBR dengan pendapatan Rp3 juta hingga Rp14 juta untuk memiliki rumah. Ini langkah yang sangat baik,” tambahnya.

Ia juga menegaskan pentingnya edukasi agar masyarakat tidak salah paham bahwa hanya mereka yang berpenghasilan Rp 14 juta yang bisa membeli rumah subsidi.

Himperra mengusulkan skema baru untuk kelompok berpenghasilan Rp 8 juta hingga Rp 14 juta, yang memungkinkan mereka membeli rumah komersial seharga Rp 185 juta hingga Rp 400 juta dengan insentif bunga KPR 2-3 persen di atas bunga KPR subsidi.

“Skema ini akan menarik minat milenial, dengan cicilan terjangkau, flat, dan rumah berkualitas lebih baik dari segi lokasi dan desain,” jelas Ari.

Untuk mendukung program 3 juta rumah pemerintah, Himperra membentuk sekolah guna meningkatkan keterampilan anggota dalam membangun perumahan MBR berkualitas.

Selain itu, dibentuk bidang khusus untuk menangani penjaminan mutu dan kualitas pembangunan.

“Ini komitmen kami untuk mendukung program pembangunan rumah berkualitas sesuai visi Presiden Prabowo,” tegas Ari.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa pemerintah akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 440.000 unit pada 2025, dua kali lipat dari sebelumnya, dengan bunga KPR 5 persen untuk rumah seharga Rp 175 juta.

Selain itu, tersedia kuota 100.000 unit untuk rumah komersial (Rp 400 juta) melalui mekanisme pasar.

“Kebutuhan pendanaan program ini mencapai Rp 56,6 triliun, terdiri dari SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 triliun, dan SMF Rp 7,9 triliun,” jelas Heru.

BEKASI, KOMPAS.com - Sebanyak 38 kepala keluarga (KK) penghuni Perumahan Bintang Sriamur Residence, RT 8/RW 3, Desa Sriamur, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terancam terisolir.

Penyebabnya, jembatan yang menjadi akses utama keluar-masuk warga bakal dibongkar Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat pada Sabtu (19/4/2025).

Pembongkaran dalam rangka normalisasi saluran air depan perumahan.

Ketua RT 08/RW 03 Sriamur, Dedi Beben mengatakan bahwa warga dilema lantaran pihak developer lepas tangan.

"Di perumahan ini developer sudah lepas tangan dengan alasan unit sudah terjual semua," ujar Beben kepada Kompas.com di Perumahan Bintang Sriamur Residence, Jumat (18/4/2025).

Beben mengatakan, mobilitas warga dipastikan sangat terganggu apabila jembatan dibongkar.

Karena itu, warga meminta SDA Jawa Barat membongkar jembatan sepanjang di jalur saluran air Jalan Kong Isah secara bertahap.

Tujuannya tak lain agar warga bisa mengakses jembatan perumahan terdekat seraya menunggu proses pembangunan.

"Kita berharap pembongkaran jembatan dilakukan secara bertahap agar tidak mengganggu mobilitas, kita bisa ke perumahan sebelah, jangan serempak," jelasnya.

Beben juga berharap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mempertimbangkan lagi waktu pembongkaran jembatan.

Hal ini menyusul warga masih kesulitan mengumpulkan dana swadaya untuk pembangunan jembatan baru.

Sebaliknya, warga mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa apabila jembatan tetap dibongkar besok.

"Kami akan menggelar demo, kami bukan tidak mendukung normalisasi, itu bagus. Tapi, mohon kebijakannya untuk mengulur waktu," tegas dia.

Koordinator Lapangan Normalisasi Tambun Utara dari Dinas SDA Jawa Barat, Nurman mengungkapkan, terdapat enam jembatan yang segera dibongkar di sepanjang jalur saluran air Jalan Kong Isah.

Pembongkaran dilakukan karena jembatan perumahan melanggar spesifikasi.

"Diameter sungai itu lebarnya 15 meter, sementara gorong-gorongnya cuma berapa meter, kami hanya melaksanakan tugas," kata Nurman.