JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom sekaligus Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (EQUITAS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghadapi tantangan besar terutama dalam aspek distribusi dan pengadaan bahan makanan.

Ia menyebut program berskala nasional ini beresiko mengalami pemborosan karena sifatnya yang universal.

Di sisi lain, anak-anak dari keluarga mampu juga menerima manfaatnya meskipun sebenarnya tidak membutuhkan.

“Sulitnya pemantauan terhadap kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan,” kata Wisnu seperti dilansir dari lama UGM pada Selasa (11/3/2025).

Wisnu mengatakan, untuk mendukung keberhasilan program MBG, pemerintah perlu belajar dari negara lain yang telah menjalan program yang sama.

Seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat saat memberikan makan gratis bagi anak sekolah.

Di AS, disebutnya, program pemberian makan gratis sebagai bagian dari kebijakan nasional dengan skema Farm to Table, dan program ini didanai oleh Sustainable Agriculture Research and Education (SARE) dan melibatkan petani, peternak, pendidik, serta komunitas-komunitas di Amerika Serikat.

“Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem distribusi yang lebih inovatif, memberikan akses terhadap makanan lokal yang bergizi kepada anak sekolah, serta membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah sehingga ongkos logistik lebih murah dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih terjamin,” ungkap Wisnu.

Program lain yang dilakukan AS adalah National School Lunch Program (NSLP) yang menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di Amerika Serikat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah.

NSLP menetapkan standar gizi sesuai dengan Healthy, Hunger-Free Kids Act (HHFKA) 2010, antara lain menggunakan makanan lokal dan menyesuaikan menu agar lebih sesuai dengan Pedoman Diet Amerika Serikat.

“Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program ini, dengan melibatkan dapur dan pemasok makanan lokal yang terpercaya agar kualitas gizi tetap terjaga,” tambah Wisnu.

Wisnu mengingatkan untuk menjamin keberhasilan program semacam ini tentu menuntut pengelolaan yang baik agar tidak merugikan petani kecil dan pebisnis lokal.

Jika program ini terlalu sentralistik, menurutnya, hanya vendor besar yang akan mendapatkan keuntungan, sementara petani kecil dan UMKM lokal akan tersingkir.

Agar lebih efektif, ia pun, menyarankan agar pemerintah memprioritaskan daerah dan sekolah dengan tingkat food insecurity tertinggi.

Dengan anggaran yang terbatas, program ini sebaiknya difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu terlebih dahulu.

Ia berpandangan program MBG dapat saja memberikan manfaat signifikan asal dilaksanakan sesuai tepat sasaran seperti fokus pada kelompok rentan.

“Solusi lain yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan subsidi bahan pangan bagi keluarga miskin, voucher makanan, atau insentif bagi sekolah untuk menyediakan makanan bergizi dengan pendanaan yang lebih fleksibel,” ujar Wisnu.

Selain itu, untuk memastikan efektivitas anggaran adalah dengan melibatkan audit independen, dan masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang terkait program ini.

“Pendekatan desentralisasi bisa menjadi strategi yang efektif karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan wilayahnya dan dapat memberdayakan UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan,” terangnya.

Wisnu berpendapat sebagai bentuk efisiensi pemerintah sesungguhnya dapat menggunakan skala prioritas anggaran yang lebih baik. Alternatif pendanaan mencakup peningkatan efisiensi belanja pemerintah dengan pemangkasan anggaran sebaiknya dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan sektor penting.

Apabila harus melakukan efisiensi, pemangkasan dapat diberlakukan pada belanja birokrasi, perjalanan dinas, pajak progresif untuk kelompok kaya, dan proyek infrastruktur yang tidak mendesak.

“Kita harapkan program ini tidak hanya menjadi kebijakan populis dalam jangka pendek, tapi sungguh mampu menciptakan dampak nyata untuk banyak rakyat,” tutur Wisnu..

Kendati demikian, Wisnu menilai program MBG berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak.

Data Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2023 melaporkan bahwa anak-anak yang menerima makanan gratis berpeluang lebih tinggi memiliki ketahanan pangan dan kesehatan yang lebih baik.

Hal serupa dilaporkan Brookings Institution tahun 2021 yang menyatakan program makan gratis berdampak pada peningkatan kinerja siswa di sekolah.

“Dalam jangka panjang, program ini juga dapat berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja. Jika dalam konteks penanganan stunting, saya kira dampaknya masih perlu dikaji lebih lanjut. Pencegahan stunting harus dimulai sejak usia dini, yaitu sebelum usia lima tahun atau pada golden age of children,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak pengembang Perumahan The Arthera Hill 2 Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi meninggikan tanggul di titik-titik rawan banjir area sekitar perumahan.

Selain itu, pihak pengembang juga memperkuat struktur tanggul sesuai rekomendasi teknis terbaru, membangun posko pemantauan banjir, dan menerapkan sistem peringatan dini.

Langkah ini dilakukan menyusul banjir yang merendam perumahan tersebut pada Selasa (4/3/2025).

“Kami terus memperkuat upaya mitigasi seperti melanjutkan pembuatan sistem drainase dan infrastruktur di lingkungan perumahan guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang,” kata Manajer Perizinan dan Sertifikasi PT Prisma Inti Propertindo selaku pihak pengembang, Ratna Damayanti, di Bekasi, Selasa (11/3/2025), dikutip dari Warta Kota.

Pihak pengembang mengeklaim telah menurunkan tim untuk membantu warga dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempercepat proses pemulihan.

Warga yang terdampak juga mendapatkan bantuan berupa pembersihan rumah serta pengecatan ulang, baik untuk interior maupun eksterior.

Ratna mengatakan, saat ini kondisi The Arthera Hill 2 berangsur pulih. Katanya, jalan utama dan area permukiman sudah dibersihkan.

Dia juga mengeklaim, sejak dibangun pada 2021 hingga 2024, wilayah tersebut tidak pernah banjir, termasuk saat curah hujan tinggi.

Apalagi, perumahan ini memiliki sistem drainase, waterpond untuk menampung air hujan, serta tanggul buat mencegah luapan air sungai.

Namun, menurut Ratna, derasnya debit air dari hulu pada pekan lalu menyebabkan banjir di sejumlah wilayah, termasuk The Arthera Hill 2.

"Artinya kejadian ini diluar perkiraan dan prediksi, kami sebelumnya sudah lakukan upaya mitigasi. Adanya kejadian ini menjadi pelajaran kami untuk lebih meningkatkan mitigasi bencananya," imbuhnya.

Ratna menambahkan, pengembang perumahan subsidi ini memenuhi seluruh regulasi yang berlaku.

Beberapa izin telah dikantongi antara lain Persetujuan Kesesuaian Kegiatatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) meliputi Persetujuan Peil Banjir dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi.

Lalu, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan sejumlah izin lainnya.

“Sedikitnya terdapat 13 dokumen yang sudah kami kantongi sebagai pengembang,” klaim Ratna.

Seperti diketahui, banjir merendam berbagai wilayah Kabupaten Bekasi sejak Selasa (4/3/2025).

Di sejumlah wilayah, banjir menggenang selama berhari-hari, bahkan hingga Minggu (9/3/2025).

SERANG BARU, iNewsBekasi.id - Perumahan The Arthera Hill yang berlokasi di Desa Jayasampurna, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi dilanda banjir besar pada Selasa 4 Maret 2025, dengan ketinggian air hampir mencapai dua hingga tiga meter. 

Akibatnya, ratusan kepala keluarga terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam air. Banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi serta buruknya sistem drainase di kawasan permukiman tersebut.

Manajemen PT. Prisma Inti Propertindo selaku pengembang Perumahan The Arthera Hill 2 menyampaikan rasa empati kepada seluruh keluarga yang terdampak banjir. Sebagai bentuk kepedulian, pihak pengembang telah menurunkan tim untuk membantu warga serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna mempercepat proses pemulihan.

“Kami terus memperkuat upaya mitigasi seperti melanjutkan pembuatan sistem drainase dan infrastruktur di lingkungan perumahan, guna mencegah kejadian serupa,” ujar Manajer Perizinan dan Sertifikasi PT. Prisma Inti Propertindo, Ratna Damayanti, Selasa (11/3/2025).

Menurut dia, banjir besar pekan lalu itu berdampak bukan hanya di perumahannya saja. Akan tetapi terjadi sedikitnya 7 kecamatan dan 40 desa di Kabupaten Bekasi. Data ini belum digabungkan dengan wilayah-wilayah di Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi yang juga terdampak.

Secara keseluruhan, banjir melanda berbagai kompleks perumahan, kawasan permukiman, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan. Ratna menjelaskan, sejak dibangun pada 2021 hingga 2024, kawasan The Arthera Hill tidak pernah mengalami banjir, termasuk saat curah hujan tinggi.

Perumahan ini dilengkapi dengan sistem drainase, waterpond untuk menampung air hujan, serta tanggul guna mencegah luapan air sungai. Namun, derasnya debit air dari hulu pada pekan lalu menyebabkan banjir di banyak tempat di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.

“Artinya kejadian ini diluar perkiraan dan prediksi, kami sebelumnya sudah lakukan upaya mitigasi. Adanya kejadian ini menjadi pelajaran kami untuk lebih meningkatkan mitigasi bencananya,” imbuhnya.

Saat ini kondisi di The Arthera Hill 2 berangsur pulih. Dijelaskan, jalan utama dan area pemukiman telah dibersihkan. Sementara warga yang terdampak mendapatkan bantuan berupa pembersihan rumah serta pengecatan ulang, baik untuk interior maupun eksterior.

Sebagai upaya mitigasi jangka panjang, pengembang telah menyiapkan antisipasi dengan meninggikan tanggul di titik-titik rawan banjir, memperkuat struktur tanggul sesuai rekomendasi teknis terbaru dengan membangun posko pemantauan banjir.

Kemudian menerapkan sistem peringatan dini bagi warga untuk mengantisipasi kemungkinan bencana di masa mendatang.

“Kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam penanganan banjir ini. Kami siap bekerja sama mencari solusi terbaik demi keamanan dan kenyamanan warga,” tambahnya lagi.

Bantah Tak Punya Izin

Ratna menegaskan, pengembang perumahan subsidi ini memenuhi seluruh regulasi yang berlaku. Beberapa izin telah dikantongi antara lain Persetujuan Kesesuaian Kegiatatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR): Persetujuan Peil Banjir dari Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan sejumlah izin lainnya. “Sedikitnya terdapat 13 dokumen yang sudah kami kantongi sebagai pengembang,” papar Ratna.

Dia menambahkan, The Arthera Hill 2 merupakan proyek yang sepenuhnya dikembangkan sebagai program rumah subsidi pemerintah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Perumahan ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat dengan harga jual Rp185 juta per unit.  Meskipun terdampak banjir, The Arthera Hill 2 tetap menawarkan berbagai keunggulan, di antaranya sistem keamanan one gate system.

Lalu infrastruktur jalan yang memadai, serta desain rumah subsidi modern dengan bahan berkualitas seperti dinding hebel dan kusen aluminium tahan rayap. “Kami berharap dengan langkah mitigasi yang telah dirancang, kejadian serupa dapat diminimalisir,” tandasnya.

Editor : Abdullah M Surjaya

Jakarta: Kota Kediri yang terletak di Provinsi Jawa Timur memiliki peninggalan sejarahnya, seperti candi dari masa Kerajaan Majapahit. Kota ini juga memiliki potensi dalam wisata kuliner, wisata kuliner, alam, hingga seni budaya.

Sebagai salah satu pilihan destinasi wisata budaya bagi wisatawan, Kediri juga memiliki potensi pada bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Selain itu, kota ini juga memiliki berbagai tipe dan harga rumah yang bervariasi.

Bagi kamu yang mencari rumah, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah di Banjarbaru dengan harga mulai dari Rp140 juta untuk kamu yang dikutip dari Sikumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Kediri

Perumahan subsidi di Kediri. Foto: SiKumbang PUPR

1. Mawar Jingga

Perumahan ini berlokasi di Manisrenggo, Kota, Kota Kediri, Jawa Timur ini dibangun oleh Kembang Jawa Permai. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 37 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp150,5 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap galvalum, dinding batu bata finishing cat, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

2. Griya Citra Wardhani

Perumahan ini berlokasi di Manisrenggo, Kota, Kota Kediri, Jawa Timur. Perumahan ini dibangun oleh Sari Bumi Surya Buana yang menyediakan 4 unit tipe rumah subsidi.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi mulai dari Rp140 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain rangka atap galvalum/baja ringan, dinding bata merah diplester, lantai keramik ukuran 30 x 30 polos, serta pasangan pondasi batu kali.

3. Griya Manisrenggo Kota

Berlokasi di Manisrenggo, Kota, Kota Kediri, Jawa Timur. Dikelola oleh Bangun Jagad Sejahtera dengan jumlah unit tersedia sebanyak 12 subsidi.

Rumah seharga Rp162 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap genteng, dinding hebel, lantai keramik, dan pondasi batu gebal.

4. Grand Kalingga

Berlokasi di Betet, Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur. Dikelola oleh Persada Dhahana Pura dengan 14 tipe subsidi yang tersedia.

Rumah dengan harga Rp162 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain atap genteng beton, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Griya Ngronggo Permai 2

Perumahan yang berlokasi di Ngronggo, Kota, Kota Kediri, Jawa Timur ini dibangun oleh Bangun Jagad Sejahtera ini menawarkan 14 rumah subsidi.

Rumah mulai dari Rp162 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yang dimiliki rumah ini yaitu atap genteng, dinding hebel, lantai keramik, serta pondasi batu gebale.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah untuk Prajurit TNI AD dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Serang Banten.

Dari total sebanyak 5.760 unit yang dibangun, sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk Prajurit TNI AD, sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 1.009 unit untuk rumah komersial.

"Pertama, kami butuh data berapa anggota TNI AD yang butuh rumah. Agar kami bisa mengalokasikan kuota untuk membuat perencanaan. Tahun ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Menteri Ara. dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Maret 2025.

Menteri Ara juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab. "Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya," jelas dia.


Menteri Ara mengatakan, peletakan batu pertama ini adalah hasil proses pertemuan yang telah berlangsung beberapa kali.

"Mudah-mudahan dengan penyediaan hunian untuk prajurit ini dapat membantu para prajurit dalam bertugas. Selanjutnya agar rumah subsidi ini nantinya dapat tepat sasaran sesuai Presiden Prabowo," ujar dia.

Ara juga berpesan agar menindak tegas segala bentuk Pungutan Liar (Pungli) dalam pembangunan rumah. "Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen," tegasnya.

Terakhir Menteri Ara mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah untuk rakyat. "Selanjutnya kita juga terus kembangkan skema untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki slip gaji," ujarnya.

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, Menteri Ara menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. "Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp500 juta untuk taman bermain anak," ujarnya.

Irjenad Letjen TNI Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Menteri PKP terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Letjen TNI Erwin.

(KIE)

IDXChannel – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membangun rumah khusus untuk Prajurit TNI AD dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), di Serang, Banten.

Menteri KKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan proyek tersebut pada Minggu (9/3/2025).

Rencananya, ada 5.760 unit rumah yang dibangun dalam program khusus tersebut. Sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk Prajurit TNI AD, sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi MBR dan 1.009 unit untuk rumahkomersial.

"Pertama, kami butuh data berapa anggota TNI AD yang butuh rumah. Agar kami bisa mengalokasikan kuota untuk membuat perencanaan. Tahun 2025 ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Maruarar dalam pernyataan resmi, Minggu (9/3/2025).

Dia juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab. "Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya," ujarnya.

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, Maruarar menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. Secara pribadi, Maruarar Sirait akan menyumbang sebesar Rp500 juta.

"Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp500 juta untuk taman bermain anak," ujarnya.

Irjenad Letjen TNI Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Menteri PKP terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Letjen TNI Erwin.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang mengupayakan pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk mempercepat pembangunan perumahan. Upaya tersebut saat ini masih dalam tahap revisi peraturan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan terdapat revisi untuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan dan Keputusan Presiden (Keppres) 30/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pembina Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

"Sekarang itu kan ada revisi Perpres 9 dan Keppres 30, itu baru keluar dari persetujuan dari Presiden (Prabowo Subianto) Jumat kemarin. Itu baru kita proses dulu," ujar Fitrah saat ditemui di Serang, Banten.

Pihaknya sedang menyelesaikan peraturan yang mengatur badan tersebut. Setelah itu, baru akan dibentuk panelis dan mengundang peserta yang ingin bergabung dengan badan tersebut. Menurutnya, pembentukan BP3 dapat rampung pada semester II tahun ini.

"Kita bertahap dulu lah, kita selesaikan peraturannya dulu, kemudian kita bentuk panelis, lalu kita undang nanti panelisnya, kita undang peserta yang mau ikut di BP3," ucapnya.

"(Target rampung bisa semester II-2025?) Bisa, insyaallah bisa," tuturnya.

Sebagai informasi, hunian berimbang adalah regulasi pemerintah yang mewajibkan pengembang rumah mewah dan rumah menengah untuk membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, bagi pengembang yang tidak bisa langsung membangun, dapat memenuhi kewajiban dengan menyetor dana konversi.

Sebelumnya diberitakan pada Senin (17/2) lalu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk Hunian Berimbang dan Dana Konversi. Langkah ini sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR, menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama TNI Angkatan Darat (TNI AD) berkolaborasi membangun rumah untuk prajurit dan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Pertama, kami butuh data berapa anggota TNI AD yg butuh rumah. Agar kami bisa mengalokasikan kuota untuk membuat perencanaan. Tahun 2025 ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Jakarta, Senin.

Ara juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab.

"Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya," ujarnya.

Ara juga berpesan agar menindak tegas segala bentuk pungutan liar (Pungli) dalam pembangunan rumah.

"Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen," katanya.

Terakhir Ara mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah untuk rakyat. "Selanjutnya kita juga terus kembangkan skema untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki slip gaji," ujarnya.

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, Menteri Ara menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. "Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp500 juta untuk taman bermain anak," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri PKP bersama Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah untuk prajurit TNI AD dan MBR di Serang, Banten.

Ara mengatakan, peletakan batu pertama ini adalah hasil proses pertemuan yang telah berlangsung beberapa kali.

"Mudah-mudahan dengan penyediaan hunian untuk prajurit ini dapat membantu para prajurit dalam bertugas. Selanjutnya agar rumah subsidi ini nantinya dapat tepat sasaran sesuai Presiden Prabowo," ujar Ara.

Sementara itu, Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Ara terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Erwin.

Dari total sebanyak 5.760 unit yang dibangun, sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk prajurit TNI AD, sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi MBR dan 1.009 unit untuk rumah komersial.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyumbang Rp 500 juta untuk pembangunan taman bermain pada pembangunan rumahTNI AD.

"Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp 500 juta untuk taman bermain anak," ujar Ara, Minggu (9/3/2025).

Ara juga berpesan agar menindak tegas segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam pembangunan rumah.

“Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen," tegasnya.

Sementara Irjenad Letjen TNI Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Menteri PKP terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Erwin.

Dari total sebanyak 5.760 unit yang dibangun, sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk Prajurit TNI AD.

Sementara sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 1.009 unit untuk rumah komersial.

Jakarta: Banjarbaru merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Kota ini dijuluki sebagai Kota Seribu Taman berkat kondisi alam yang hijau dan potensinya sebagai sentral ekonomi regional.

Sebagai kota penghasil intan, kota ini menarik banyak peminat sebagai tempat tinggal. Kota ini juga menawarkan banyak pilihan rumah dengan tipe dan harga yang bervariasi.

Bagi kamu yang mencari rumah, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah di Banjarbaru dengan harga serba Rp164 juta untuk kamu yang dikutip dari Sikumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Banjarbaru

Perumahan subsidi di Banjarbaru. Foto: SiKumbang PUPR

1. Griya Ulin Makmur

Perumahan ini berlokasi di Landasan Ulin Tengah, Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ini dibangun oleh Abidaru Subur Makmur. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 2 unit yang tersedia.

Mulai dari harga Rp164 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 36meter persegi, luas lahan 160 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah rangka atap baja ringan atau sejenisnya, atap sakura roof atau sejenisnya. Dinding batako plester, lantai keramik 40 x 40, serta pondasi batu gunung dan tiang cor besi 10 x 8.

2. Pesona Multazam Abadi

Perumahan ini berlokasi di Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Perumahan ini dibangun oleh Multazam Berkah Mandiri yang menyediakan 9 unit tipe rumah subsidi.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp164 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 155 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain atap genteng metal, dinding batako berplester aci dan cat, lantai keramik, dan pondasi batu gunung.

3. Danau Seran Indah Permai 2 Tahap 1

Berlokasi di Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dikelola oleh Sinar Alam Angkasa Mandiri dengan jumlah unit tersedia sebanyak 19 subsidi.

Rumah mulai dari harga Rp164 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 160 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap metal, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi batu gunung.

4. Griya Idaman Trikora

Berlokasi di Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dikelola oleh Aldi Citra Persada dengan 6 tipe subsidi yang tersedia.

Rumah dengan harga Rp164 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 160 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain atapmultiroof, dinding baja ringan, lantai keramik, dan pondasi ulin dicor.

5. Komp. Perum Benawa Raya

Perumahan yang berlokasi di Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ini dibangun oleh Nadyatama Intan Nugraha ini menawarkan 12 rumah subsidi.

Rumah mulai dari Rp164 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 160 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yang dimiliki rumah ini yaitu atap baja ringan, dinding beton, lantai keramik, serta pondasi batu gunung.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama TNI Angkatan Darat (TNI AD) berkolaborasi membangun rumah untuk prajurit dan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Pertama, kami butuh data berapa anggota TNI AD yg butuh rumah. Agar kami bisa mengalokasikan kuota untuk membuat perencanaan. Tahun 2025 ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Jakarta, Senin.

Ara juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab.

"Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya," ujarnya.

Ara juga berpesan agar menindak tegas segala bentuk pungutan liar (Pungli) dalam pembangunan rumah.

"Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen," katanya.

Terakhir Ara mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah untuk rakyat. "Selanjutnya kita juga terus kembangkan skema untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki slip gaji," ujarnya.

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, Menteri Ara menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. "Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp500 juta untuk taman bermain anak," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri PKP bersama Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah untuk prajurit TNI AD dan MBR di Serang, Banten.

Ara mengatakan, peletakan batu pertama ini adalah hasil proses pertemuan yang telah berlangsung beberapa kali.

"Mudah-mudahan dengan penyediaan hunian untuk prajurit ini dapat membantu para prajurit dalam bertugas. Selanjutnya agar rumah subsidi ini nantinya dapat tepat sasaran sesuai Presiden Prabowo," ujar Ara.

Sementara itu, Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Ara terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Erwin.

Dari total sebanyak 5.760 unit yang dibangun, sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk prajurit TNI AD, sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi MBR dan 1.009 unit untuk rumah komersial.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama TNI Angkatan Darat (TNI AD) berkolaborasi membangun rumah untuk prajurit dan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Pertama, kami butuh data berapa anggota TNI AD yg butuh rumah. Agar kami bisa mengalokasikan kuota untuk membuat perencanaan. Tahun 2025 ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Jakarta, Senin.

Ara juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab.

"Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya," ujarnya.

Ara juga berpesan agar menindak tegas segala bentuk pungutan liar (Pungli) dalam pembangunan rumah.

"Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen," katanya.

Terakhir Ara mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah untuk rakyat. "Selanjutnya kita juga terus kembangkan skema untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki slip gaji," ujarnya.

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, Menteri Ara menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. "Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp500 juta untuk taman bermain anak," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri PKP bersama Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah untuk prajurit TNI AD dan MBR di Serang, Banten.

Ara mengatakan, peletakan batu pertama ini adalah hasil proses pertemuan yang telah berlangsung beberapa kali.

"Mudah-mudahan dengan penyediaan hunian untuk prajurit ini dapat membantu para prajurit dalam bertugas. Selanjutnya agar rumah subsidi ini nantinya dapat tepat sasaran sesuai Presiden Prabowo," ujar Ara.

Sementara itu, Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Ara terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Erwin.

Dari total sebanyak 5.760 unit yang dibangun, sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk prajurit TNI AD, sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi MBR dan 1.009 unit untuk rumah komersial.