kami mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat ini adalah tentunya yang kondisinya baik, kondisinya sehat

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyarankan bahwa berbagai layanan perasuransian yang nantinya diterapkan dalam program 3 juta rumah dapat menjadi bagian dari subsidi pemerintah.

“Ya tentunya (asuransi-asuransi) ini harus di-bundling (dibuat satu paket) dengan program yang sudah ada, jadi bagian dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk proyek (pembangunan 3 juta rumah) ini,” ucap Ogi Prastomiyono di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, beberapa produk industri perasuransian yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut adalah Asuransi Jiwa Kredit (AJK), asuransi umum properti, serta suretyship dan surety bond.

“Ada bagian (dari subsidi) untuk pembayaran IJP (Imbal Jasa Penjaminan) atau premi untuk Asuransi Jiwa Kredit yang jumlahnya itu tidak terlalu besar, tapi kalau itu dilakukan dengan 3 juta rumah itu feasible (mungkin) untuk dilakukan pertanggungan asuransi jiwa kreditnya,” ujarnya.

Ogi menuturkan bahwa hanya perusahaan asuransi yang sehat dan baik kondisinya yang dapat bergabung dalam konsorsium pengelolaan perasuransian program 3 juta rumah tersebut.

“Lead (ketua konsorsium)-nya seperti apa kami belum tetapkan, tapi tentunya kami mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat ini adalah tentunya yang kondisinya baik, kondisinya sehat, bisa ikut serta dalam program untuk konsorsium program 3 juta rumah ini,” katanya.

Meskipun sudah terlihat adanya potensi pengembangan industri perasuransian dari program prioritas pemerintahan tersebut, tapi pihaknya belum dapat memberikan proyeksi kontribusi program tersebut terhadap pertumbuhan industri asuransi nasional.

Ia berharap bahwa program pembangunan tersebut dapat memperdalam pasar industri perasuransian serta meningkatkan inklusi produk asuransi di Indonesia, mengingat skala proyek tersebut yang cukup besar dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah.

Terkait penggunaan dana yang dikelola oleh BPJS, Taspen dan Asabri untuk program pembangunan 3 juta rumah, Ogi menyatakan bahwa masing-masing perseroan memiliki kebijakannya tersendiri untuk berinvestasi dan menempatkan aset mereka dalam industri jasa keuangan.

Menurut dia, jika terdapat instrumen keuangan yang sesuai dengan arah investasi mereka dan memiliki return yang baik, maka perusahaan dengan sendirinya akan melakukan investasi.

“Jadi, sifatnya itu adalah melihat instrumen-instrumen yang ada, dan tentunya kalau itu sesuai dengan arah investasinya maka dengan sendirinya dana-dana itu juga akan diinvestasikan kepada instrumen-instrumen yang memberikan suatu return yang baik, yang sudah aman,” imbuhnya.

Pembangunan 3 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah per tahunnya hingga 2029 merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa program pembangunan 3 juta rumah per tahun tersebut terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di daerah perkotaan dan 2 juta unit rumah di wilayah pedesaan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAYAPURA, KOMPAS.com - Menu makan bergizi gratis (MBG) di Provinsi Papua Pegunugan seharga Rp 20.000 hingga Rp 30.000 per porsi.

Angka ini lebih mahal dari ketetapan pemerintah yang menetapkan program makan bergizi gratis dengan harga Rp 10.000 sampai dengan Rp 15.000 per porsi.

Selisih harga di Papua Pegunungan disebabkan oleh harga bahan pokok di wilayah itu lebih tinggi dari daerah lain.

Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wanggai mengatakan, karena ada selisih harga itu, pihaknya masih merumuskan program tersebut supaya bisa dilaksanakan di setiap sekolah yang ada di Provinsi Papua Pegunungan.

“Ada selisih harga antara yang ditentukan secara nasional, yaitu Rp 10.000 sampai Rp 15.000 per porsi dengan harga di Papua Pegunungan, yakni Rp 20.000 sampai Rp 30.000 per porsi,” kata Velix dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (14/1/2025).

Untuk menentukan harga ini, Velix menyampaikan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan masih merumuskannya bersama dengan Badan Gizi Nasional.

“Apakah tambahan pendanaan akan diberikan oleh Pemerintah Papua Pegunungan. Inilah yang harus disesuaikan,” ujarnya.

Dia mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah menyiapkan anggaran pada tahun 2025, untuk membiayai program makan bergizi gratis ini.

“Kami telah siapkan pendanaan di tahun 2025 untuk hal ini,” ujarnya.

Velix berharap, semua pihak di Provinsi Papua Pegunungan bisa duduk bersama guna memutuskan harga secara bersama-sama.

“Kami harapkan program MBG ini bisa berjalan dengan baik dan membawa masyarakat bagi seluruh masyarakat di Papua Pegunungan,” harapnya.

Bandung (ANTARA) - Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jawa Barat (Jabar) Indra Maha mengatakan pihaknya segera mengkoordinasikan ketersediaan Tempat Pembuangan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di berbagai kompleks perumahan.

Hal tersebut menindaklanjuti instruksi Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin yang berkeinginan agar setiap perumahan memiliki TPS3R di komplek perumahan menyelesaikan masalah sampahnya sendiri dan tidak membebani kapasitas Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Sarimukti.

"Maksudnya perumahan-perumahan besar itu khususnya, apalagi (yang) baru harusnya penanganannya itu harus sudah termasuk dengan penanganan sampah. Jadi tidak banyak lagi membebani TPA Sarimukti. Nanti kita akan koordinasi dengan perumahan-perumahan, misalnya Summarecon, Podomoro, Kota Baru Parahyangan," ujar Indra di Bandung, Selasa.

Indra mengatakan koordinasi ini untuk memastikan pengelolaan sampah di berbagai kompleks perumahan, apakah sudah baik dan mencukupi untuk mengelola warganya atau belum. "Karena kan kota juga sudah membuat TPS, TPST, TPA, kita ingin pastikan lagi kondisinya," ucap Indra.

Dari sana, lanjutnya, akan dilakukan pemetaan dan diharapkan kompleks perumahan, terutama yang elit dan baru, memiliki TPS3R sehingga persoalan sampah, terutama di Bandung Raya dapat terurai.

"Dalam kondisi gini, kita harus segera tapi juga melihat, dipetakan dulu semuanya," ucap Indra.

Sebelumnya Pj Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin meminta TPS3R dimiliki oleh berbagai perumahan dan pemukiman warga.

Pasalnya, katanya, setelah TPA Sarimukti mengalami penurunan kuantitas ritase sampah dari Bandung Raya, namun dari laporan yang didapatkan saat ini banyak sampah di sungai-sungai.

"Saya minta juga perumahan-perumahan, permukiman harusnya sudah punya TPS3R," katanya di Bandung, Senin.

Dengan demikian, katanya, sampah dari kawasan perumahan dan permukiman sebagian besar dikelola di tempat itu dan tidak dikirim ke TPA Sarimukti.

"Saya berharap dilakukan penyuluhan kepada mereka (pengembang) untuk bikin TPS3R. Jadi misalnya Summarecon, Kota Baru Parahyangan, harusnya sudah bisa mengolah sampah sendiri," ujarnya.

Kita tentu berharap program ini dapat segera berjalan dalam rangka mendukung gizi siswa

Simpang Empat,- (ANTARA) - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat siap mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis dengan menyiapkan sarana pendukungnya.

"Kita siap menyediakan sarana penunjang seperti sendok dan air minum. Namun, kita masih menunggu regulasi tentang pelaksanaan program itu," kata Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pasaman Hayatul Muna di Simpang Empat, Selasa.

Menurut Hayatul Muna, pihaknya telah didatangi oleh pihak dari Badan Gizi Nasional yang berkoordinasi tentang jumlah siswa dan kesiapan sekolah.

"Sebanyak 893 data siswa telah kami berikan ke Badan Gizi Nasional. Kita siap menyukseskan program dari Presiden Prabowo Subianto," katanya.

Dia mengatakan pula, meskipun siswa di SMP N1 Pasaman heterogen namun tidak ada permintaan khusus tentang makanan atau rasanya nanti.

"Kita tentu berharap program ini dapat segera berjalan dalam rangka mendukung gizi siswa," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pasaman Barat Adrianto mengatakan, pihaknya juga masih menunggu petunjuk teknis tentang pelaksanaan makan bergizi gratis di daerah itu.

"Program makan bergizi gratis di Pasaman Barat belum dimulai karena kita masih menunggu arahan dari Badan Gizi Nasional," katanya.

Dia menjelaskan, terkait data sekolah dan jumlah siswa yang ada telah didata dan diserahkan beberapa bulan yang lalu.

"Kita telah melakukan pendataan siswa yang diharapkan memperoleh program makan bergizi gratis ini. Besar harapan kita program ini berjalan secepatnya di Pasaman Barat," katanya.

Menurutnya, data sementara yang diserahkan adalah 72 unit SMP, 286 Sekolah Dasar, dan puluhan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Dia menilai basis data siswa dan sekolah itu sangat penting untuk mengetahui jumlah penerima.

"Kita berharap program makan bergizi gratis ini nantinya bisa membantu pemenuhan gizi pelajar," katanya.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Pertama yang kita tekankan adalah program ini tidak boleh gagal di Sumbar. Kita bersama Forkopimda dan instansi vertikal berkomitmen untuk menyukseskannya

Padang (ANTARA) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi mengingatkan semua pihak bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh gagal dilaksanakan di provinsi itu.

“Pertama yang kita tekankan adalah program ini tidak boleh gagal di Sumbar. Kita bersama Forkopimda dan instansi vertikal berkomitmen untuk menyukseskannya. Secara khusus, saya minta OPD di Sumbar serius untuk ini,” katanya di Padang, Selasa.

Ia mengatakan hal itu dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Forkopimda Sumbar terkait program MBG di Padang.

Hadir dalam kegiatan itu Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo; Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta; jajaran Forkopimda Sumbar, jajaran asisten Setdaprov dan kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar, dan dimoderatori oleh Pj Sekda Sumbar, Yozarwardi Usama Putra.

Mahyeldi mengatakan, Pemprov Sumbar memiliki pengalaman untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari bagi pelajar pada 14 sekolah berasrama di Sumbar. Hal itu bisa disinkronkan dengan pelaksanaan program MBG.

Menurutnya, langkah terdekat yang akan dilakukan adalah membentuk tim khusus yang akan melibatkan seluruh unsur, untuk fokus menyukseskan program MBG di Sumbar.

Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Provinsi juga ditugaskan untuk segera menyiapkan data dan peta sasaran pemberian MBG, sebagai pedoman bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumbar.

“Kita coba jajaki juga untuk melibatkan sekolah dengan kejuruan tata boga serta pesantren-pesantren untuk mendukung pelaksanaannya. Selain itu untuk lokasi SPPG atau dapurnya nanti, kita siap memfungsikan sarana-sarana milik provinsi yang tidak terpakai. Ini bukti komitmen kita,” katanya.

Sementara itu dalam paparannya, Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN, Nyoto Suwignyo menyebutkan bahwa Sumbar menjadi provinsi pertama yang mendapatkan informasi teknis pelaksanaan MBG yang lebih rinci dari BGN. Salah satunya terkait peran sentral Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) sebagai pelaksana teknis program di lapangan.

“Jadi, boleh dibilang rekan-rekan SPPI yang akan bergerak ke kiri dan kanan dalam pelaksanaan program ini. Sementara itu kepada daerah, kita minta fokus pada ketersediaan bahan baku, dan harganya jangan terpengaruh oleh harga pasar. Untuk pendanaan program MBG ini, sepenuhnya di BGN. Jadi, tidak ada tumpang tindih pendanaan nantinya,” ujar Nyoto.

Oleh karena itu, BGN berharap dinas-dinas terkait di provinsi terus menjalin koordinasi dan komunikasi intensif dengan Kementerian terkait masing-masing di pusat. Sebab, Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa seluruh kementerian sudah "dikondisikan" untuk menyukseskan pelaksanaan program MBG tersebut.

“Berdasarkan petunjuk Bapak Presiden, maka pelaksanaan program ini juga menjadi bagian dari upaya kita menuju fase kemandirian pangan,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Sumbar Irjen Pol Gatot menekankan pentingnya koordinasi antarpihak demi mengatasi berbagai kendala yang mungkin akan ditemui. Ia pun berharap, agar rapat-rapat terkait pelaksanaan MBG segera direspons dengan eksekusi dan tindakan langsung di lapangan.

“Tentu saja dengan melibatkan seluruh pihak. Perlu diingat juga, banyak unit pelaksana teknis (UPT) pemerintah pusat di daerah. Semuanya perlu dikoordinir untuk masuk dan bergerak bersama dalam tim yang akan menyukseskan program ini di Sumbar. Kita harus kerja bareng,” kata Irjen Gatot.

Komitmen senada juga disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, yang menegaskan bahwa pihaknya akan fokus menyukseskan pelaksanaan Program MBG, sesuai dengan pelaksanaan fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan.

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa mengusulkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ikut membiayai program makan bergizi gratis.

Usulan tersebut disampaikan Khofifah kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sebab, anggaran program MBG sejauh ini hanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Yang termasuk tadi saya matur ke Pak Presiden, di luar dari Muslimat, ada Juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting," kata Khofifah, Selasa.

Ia menuturkan, tambahan biaya dari APBD untuk program unggulan itu setidaknya bisa meningkatkan standar menu.

Adapun saat ini, anggaran makan bergizi ditetapkan rata-rata sebesar Rp 10.000 per porsi per anak.

"Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu. Saya sederhananya itu ditambah telur separuh lebih bagus, kira-kira seperti itu," kata Khofifah.

Ia mengungkapkan, Jawa Timur sudah memiliki alokasi anggaran untuk program pangan.

Alokasi itu bisa digunakan jika pemerintah pusat menyetujui penggunaan APBD.

Di sisi lain, ia pun menyampaikan kepada kabupaten/kota di Jawa Timur mengenai pentingnya penggunaan APBD untuk makan bergizi gratis.

"Kabupaten/kota juga saya sampaikan, itu kalau ada sharing penting, lho, untuk meluaskan sapaan, meluaskan cakupan. Mungkin menambahkan gitu ya, kembali-kembali harus konsultan gizinya diajak diskusi," tutur Khofifah.

Rata-rata kepala daerah di wilayahnya, lanjut dia, menyambut baik keputusan tersebut.

Pembiayaan pun bisa dilakukan sesuai kemampuan dan kapasitas fiskal di daerah masing-masing.

"Ya tentu, sesuai kemampuan. Pemprov kan juga bisa, oh di sana kemampuan fiskalnya sangat terbatas, oh ya itu disuplai dari pemprov misalnya," ujar Khofifah.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mengambil kebijakan untuk mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membentuk Tim Khusus MBG.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pembentukan Tim Khusus MBG itu melalui rapat bersama Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), dengan adanya tim tersebut, pelaksanaan program MBG di Sumbar berjalan baik dan lancar.

“Pertama yang kami tekankan adalah, program ini tidak boleh gagal di Sumbar. Jadi kami bersama Forkopimda dan instansi vertikal di Sumbar berkomitmen untuk menyukseskannya," kata Mahyeldi, Selasa (14/1/2025).

Gubernur menyampaikan program serupa dengan MBG tersebut sebenarnya telah dilaksanakan Pemprov Sumbar, berupa memberikan kebutuhan makan sehari-hari bagi pelajar pada 14 sekolah berasrama di Sumbar.

"Sekarang tinggal kami sinkronkan dengan pelaksanaan program MBG. Pengalaman ini, semakin menguatkan keyakinan kami untuk menyukseskan program MBG di Sumbar," ujarnya.

Mahyeldi menyampaikan ada pun langkah terdekat yang akan dilakukan adalah membentuk tim khusus yang akan melibatkan seluruh unsur, untuk fokus menyukseskan program MBG di Sumbar.

Bisnis.com, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan saat ini sedang dilakukan pembahasan pembentukan konsorsium asuransi umum dan asuransi jiwa untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pembahasan konsorsium dilakukan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

"Kami sudah diskusikan dengan para aosiasi, AAJI maupun AAUI. Jadi memang akan lebih baik kalau itu dilakukan secara konsorsium. Tidak dilakukan satu per satu, tapi sebuah konsorsium pertanggungan asuransi jiwa kredit maupun asuransi [umum] untuk perlindungan properti," kata Ogi dalam konferensi pers OJK, Selasa (14/1/2025).

Ogi merinci produk asuransi umum yang bisa mendukung program pembangunan tiga juta rumah antara lain seperti asuransi properti yang memberikan perlindungan terhadap risiko kebakaran, banjir dan gempa bumi. Selain itu, asuransi umum juga bisa memberikan perlindungan kepada proyek-proyek ketika dalam masa pembangunan melalui produk suretyship.

Sementara untuk asuransi jiwa, Ogi mencontohkan produk asuransi jiwa kredit dapat memberi perlindungan bagi debitur apabila tidak dapat meneruskan pembayaran kewajiban atas rumah yang dimiliki.

"Tentu ini harus dibundling dengan program yang sudah ada. Jadi bagian dari subsidi yang diberikan pemerintah untuk proyek ini ada bagian untuk pembayaran IJP [imbal jasa penjaminan] atau premi," ujarnya.

Ogi mengatakan saat ini ada beberapa perusahaan asuransi anggora asosiasi telah menyatakan minatnya untuk terlibat dalam perlindungan di proyek pembangunan 3 juta rumah.

"Nanti akan ada lead [pemimpin konsorsium], tapi belum kita tetapkan. Tapi tentu kita mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat tentu yang kondisinya baik, kondisinya sehat," tegas Ogi.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Badan Gizi Nasional (BGN) membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk bergabung sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3. Program ini bertujuan meningkatkan distribusi makanan bergizi di seluruh Indonesia.

Melalui program SPPI, peserta yang berhasil lolos seleksi akan mendapatkan pelatihan khusus sebagai persiapan sebelum menjalankan tugas yang diamanahkan.

Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan peserta dalam menghadapi peran yang menantang dan penuh tanggung jawab.

Peran yang ditawarkan dalam program ini tidak hanya memiliki posisi strategis, tetapi juga berperan langsung dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan visi Badan Gizi Nasional untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dengan memastikan akses gizi yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Bagi Anda yang berminat, terdapat sejumlah persyaratan dan dokumen yang perlu dipenuhi sebelum mendaftar. Untuk bergabung dengan Badan Gizi Nasional melalui program SPPI, Anda harus memenuhi beberapa kriteria utama. Berikut adalah rincian persyaratan yang harus dipenuhi.

Syarat pendaftaran ASN SPPI Badan Gizi Nasional

1. Kewarganegaraan dan usia

Calon pelamar harus Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia maksimal 30 tahun pada saat pendaftaran.

2. Pendidikan

Pelamar minimal memiliki gelar Sarjana (S1) atau Magister (S2) dari berbagai jurusan yang relevan. Sertifikat pendidikan harus disiapkan dalam bentuk dokumen asli dan salinan.

3. Kesehatan dan integritas

Pelamar wajib sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan melalui surat keterangan dari dokter. Pelamar juga tidak boleh memiliki catatan kriminal atau pernah diberhentikan tidak hormat dari instansi sebelumnya.

4. Penempatan kerja

Pelamar harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia sebagai syarat mutlak. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mendukung pemerataan distribusi makanan bergizi.

Persyaratan dokumen

1. Scan dokumen penting

Pastikan Anda memiliki salinan digital dari KTP, Kartu Keluarga, pas foto berlatar putih, ijazah terakhir, dan transkrip nilai.

2. Sertifikat pendukung

Jika Anda memiliki sertifikat kursus atau pelatihan, lampirkan sebagai dokumen pendukung untuk memperkuat aplikasi Anda.

3. Surat keterangan sehat

Sertakan surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang diterbitkan oleh dokter resmi.

4. Dokumen pelengkap lainnya

Jangan lupa untuk menyertakan dokumen tambahan seperti kartu BPJS (jika ada), surat bebas narkoba, dan surat izin dari atasan jika Anda sedang bekerja.

Jadwal dan seleksi pendaftaran

1. Pembukaan pendaftaran

Pendaftaran akan dibuka mulai 27 Desember 2024 dan ditutup pada 15 Maret 2025. Pastikan seluruh dokumen sudah lengkap sebelum batas waktu penutupan.

2. Seleksi administrasi

Hasil seleksi administrasi akan diumumkan pada 20 Maret 2025. Peserta yang lolos akan menerima undangan untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya.

3. Pelatihan dasar

Peserta yang lolos seleksi akan mengikuti pelatihan dasar yang berlangsung dari 5 Mei hingga 3 Juli 2025.

4. Pelatihan manajerial

Pelatihan manajerial akan dilaksanakan mulai 4 Juli hingga 4 Agustus 2025 sebagai persiapan untuk penempatan di Badan Gizi Nasional.

Bagi yang berminat, pastikan untuk memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan dan mengikuti prosedur pendaftaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran dalam proses pendaftaran.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi situs resmi di https://spp-indonesia.com. Situs tersebut menyediakan detail lengkap mengenai pendaftaran dan program yang ditawarkan.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan 160 perusahaan berencana mengimpor 200 ribu sapi demi memenuhi menu susu untuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Ini kan PP-nya baru beres, kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia dan negara lain yang teregister. Kita tambah di negara lain. Kita harap di 2025 ini masuk 200 ribu [sapi] sampai akhir tahun," kata Sudaryono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1).

"Ada 160 [perusahaan] berapa ya yang sudah komitmen," katanya.

Ia mengatakan perusahaan itu ada yang dari Indonesia dan luar negeri. Untuk mengakomodasi impor itu, pemerintah akan memfasilitasi penyediaan lahan  peternakannya.

"Yang jelas ini bukan negara impor, tapi orang berinvestasi. Orang boleh dong bikin pabrik apa di Indonesia,  bikin pabrik susu dengan sapinya didatangkan," kaya dia.

Sudaryono menjelaskan Presiden Prabowo sebenarnya ingin semua anak menerima susu lewat Program Makan Bergizi Gratis. Namun, keinginan itu belum bisa terwujud semua karena  saat ini Indonesia masih melakukan impor susu.

"Kalau masih impor kita substitusi dulu sumber protein lain dulu sembari kita datangkan sapi hidup supaya bisa produksi dalam negeri," kata dia.

Program makan bergizi gratis merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran saat pemilihan presiden 2024. Program ini awalnya bernama 'makan siang gratis', namun kini berubah menjadi makan bergizi gratis.

Program MBG ini menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp71 triliun di tahun 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Calon Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto juga turut mendorong peran APBD dalam pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menilai bahwa sejauh ini program andalan orang nomor satu di Indonesia itu lebih berkutat dalam mengorek kantung APBN yang diturunkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

"Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya juga penting," ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/1/2025).

Ketua Umum Muslimat NU ini pun menilai bahwa APBD sebenarnya memiliki kemampuan fiskal yang sehat dalam menyokong program dengan anggaran Rp71 triliun dari APBN ini.

Termasuk, kata Khofifah, Pemprov Jawa Timur yang memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program yang dimulai pada Senin (6/1/2025) lalu itu.

Bahkan, dia melanjutkan dengan bantuan APBD dari Jawa Timur saja penerima manfaat berpeluang untuk mendapatkan satu menu tambahan sebagai komposisi. Misalnya, menambahkan telur melalui pembiayaan APBD.

"Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu. Pemprov Jawa Timur ini sudah punya semacam alokasi anggaran, jikalau nanti misalnya ada sharing dari APBD," ucapnya.

Dia optimistis apabila pemerintah daerah tingkat Kabupaten atau Kota juga diajak turut menyumbangkan sebagian APBD mereka demi kelangsungan agenda pemerintah itu, maka mampu memperluas cakupan penerima manfaat MBG.

"Nah Kabupaten Kota juga saya sampaikan, itu kalau ada sharing penting lho untuk meluaskan cakupan. Mungkin menambahkan gitu ya, kembali-kembali harus konsultan gizinya diajak diskusi gitu. Rata-rata, mereka welcome sih pengambil keputusan di daerah seandainya mereka diajak sharing bersama-sama," pungkas Khofifah.

Ketum Pengurus Pusat (PP) Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa berbicara soal program makan bergizi gratis saat bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana. Khofifah mengusulkan agar Raudhatul Athfal (RA), sekolah islam setingkat TK, juga masuk cakupan program tersebut.

"Kami tadi juga menyampaikan soal makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ini belum masuk secara eksplisit adalah RA, Raudhatul Athfal. Jadi sebetulnya antara TK dan RA cuma beda bahasa, RA ini bahasa Arab kalau diterjemahkan ya taman kanak-kanak. Nah ini dalam koordinasi Kemenag," kata Khofifah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Khofifah mengaku sudah berkeliling ke berbagai daerah untuk memantau program tersebut. Ia mendapatkan aspirasi keinginan agar Raudhatul Athfal juga mendapatkan makan bergizi gratis.

"Jadi sejauh yang saya keliling ke berbagai daerah, mereka juga merasakan pentingnya sapaan yang sama, jadi kemungkinan kalau belum tersapa, karena perluasan aja yang harus dilakukan," ujarnya.

"Kami menyampaikan bahwa RA juga sebaiknya masuk coverage dalam program makan bergizi gratis," lanjut Khofifah.

Khofifah menyarankan agar para guru Raudhatul Athfal untuk mengusulkannya ke Kanwil Kemenag. Menurut dia, hal itu perlu dibicarakan agar menjadi keputusan nasional nantinya.

"Maka ikatan guru RA Jawa Timur itu akhirnya melakukan raker di kantor Kemenag Jatim, saya menyampaikan minta aja untuk direkomendasikan oleh Kanwil Kemenag Jatim ke Kementerian Agama sehingga bisa menjadi keputusan nasional," ujarnya.

Simak video: Menerka Masa Depan Program Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]