30 persen aplikasi yang diajukan ke pengembang untuk beli rumah KPR Subsidi ditolak karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merah akibat pinjol

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan pinjaman daring (online) atau pinjol kerap menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi.

"30 persen aplikasi yang diajukan ke pengembang untuk beli rumah KPR Subsidi ditolak karena Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merah akibat pinjol," kata Nixon dalam Dialog Interaktif Seri Kedua: Program 3 Juta Rumah di Jakarta, Jumat.

Sementara dari sisi bank, ketentuan mengenai SLIK OJK bersifat mutlak sehingga harus dipatuhi oleh perbankan.

Maka, BTN menilai persoalan pinjol perlu didiskusikan agar muncul solusi yang dapat membantu masyarakat bisa mengakses KPR Subsidi.

Dialog Interaktif Seri Kedua oleh BTN menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan yang terkait dengan perumahan untuk mendiskusikan Program 3 Juta Rumah yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

SKB tersebut mengatur tiga hal penting yang akan membantu kelancaran Program Tiga Juta Rumah, yakni terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mempercepat perizinan PBG dari maksimal 28 hari menjadi 10 hari.

Dengan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk rumah MBR maka akan berpengaruh terhadap penurunan harga rumah MBR.

Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut regulasi terkait pembiayaan rumah dapat dimudahkan maka target Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud.

Erick mengatakan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah.

Dengan dukungan finansial yang cukup, kata Erick, BTN akan lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat.

"Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Nah kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa," katanya saat melakukan kunjungan ke Perumahan Rakyat di Margonda, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pangan, PT Perikanan Indonesia, member of ID FOOD, berkomitmen mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program itu masuk dalam visi misi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dukungan ini dilakukan melalui uji coba penyaluran MBG dengan menu ikan. Hal ini sejalan dengan misi Makan Bergizi Gratis sekaligus untuk menyemarakkan Hari Ikan Nasional yang bertema Ikan sebagai Sumber Protein Bangsa.

Direktur Utama PT Perikanan Indonesia, Sigit Muhartono mengatakan perusahaan menyalurkan bantuan Makan Bergizi Gratis kepada sekolah yang layak untuk dibantu dan belum tersentuh oleh program tersebut.

"Kami menyasar Sekolah Dasar yang membutuhkan Makan Bergizi Gratis untuk mencegah stunting yang dimulai dari kelas 1 hingga kelas 6 dan mengenalkan manfaat makan ikan sebagai sumber protein tertinggi," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (29/11/2024).

Penyaluran MBG dilaksanakan di Sekolah Dasar yang menampung ratusan murid yang berlokasi di area Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, wilayah operasional PT Perikanan Indonesia.

Adapun dalam satu kotak menu Makan Bergizi Gratis terdiri dari nasi putih, ikan kembung fillet tanpa duri, sayur, pisang dan susu UHT full cream.

Program Makan Bergizi Gratis yang bertepatan dengan rangkaian Hari Ikan Nasional ini merupakan momentum yang tepat untuk mengedukasi sejak dini tentang perubahan perilaku pola makan yang sehat dengan menu ikan.

Pasalnya, dengan Makan Bergizi Gratis yang dibagikan kepada anak sekolah ini diharapkan mampu memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian. Sigit berharap, aksi korporasi perusahaan ini mampu mencukupi gizi anak serta berkontribusi mencegah gangguan pertumbuhan atau stunting.

Selain itu, Makan Bergizi Gratis ini juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dalam pilar sosial, yakni membantu memberikan akses terhadap makanan bergizi, khususnya anak-anak.

PT Perikanan Indonesia juga menyambut baik program Makan Bergizi Gratis lantaran mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan banyak pihak. Mata rantai program ini dimulai dari petani, nelayan, peternak, pihak sekolah, distributor, ahli gizi hingga pemerintah daerah.

BUMN itu berkomitmen untuk turut serta dalam program Makanan Bergizi Gratis pada periode-periode selanjutnya, yang akan fokus dengan menu protein ikan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

IDXChannel - Perum Perumnas memastikan 50 persen program 3 juta rumah akan dialokasikan untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR) atau rumah subsidi. Sedangkan, 50 persen lainnya untuk segmen komersial.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan, pada program 3 juta rumah, alokasi hunian untuk segmen MBR naik dari ketentuan yang ada sebesar 20 persen.

"Saat ini perumahan untuk MBR hanya 20 persen, lebihnya bisa komersial. Tapi saat ini yang kita lakukan adalah 50 persen komersial, 50 persen untuk MBR,” ujar Budi, Kamis (28/11/2024).

Budi yakin, bisnis perusahaan tidak tertekan walaupun 50 persen proyek hunian dialokasikan bagi masyarakat kelas menengah bawah.

“Portofolionya yang kita atur, mana yang menjadi kewajiban Perumnas mendukung pemerintah, mana yang dijadikan oleh Perumnas sebagai faktor pendorong pertumbuhan perusahaan,” kata dia.

BUMN di sektor properti ini memang dipercaya pemerintah sebagai pengembang dalam program 3 juta rumah. Budi menegaskan kesiapan pihaknya mendukung target pembangunan proyek tersebut.

Di luar pulau Jawa, tahap awal pelaksanaan program 3 juta rumah mulai dilaksanakan pada 2025, menyusul ratusan hektare (ha) lahan sudah disiapkan Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero).

Rinciannya, 800 hektare di Kwala Bekala, Medan. Di kawasan ini kedua entitas pelat merah mulai menggodok 241 hektare dari total lahan yang dimiliki dan disediakan PTPN.

Lalu, 100 hektare lahan di Talang Keramat, Palembang, Sumatera Selatan, juga sudah disiapkan. Budi memastikan Perumnas selaku pengembang siap membangun hunian di bumi Sriwijaya ini.

“Kemudian di Palembang, Talang Keramat itu kurang lebih ada 100 hektare, itu siap untuk dibangun,” kata dia.

Kesiapan lahan juga sudah dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan luasan tanah mencapai 90 hektare.

Budi menyebut, proses konstruksi mulai dilakukan di tahun depan, jika sudah ada permintaan pasar. “Kita sesuaikan dengan pasar, kalau memang sana memerlukan ya kita ikut,” tuturnya.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengatakan banyak pihak yang tidak percaya dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, dia berjanji akan merealisasikan program MBG di hadapan semua guru.

Prabowo juga menekankan bahwa pemerintahannya telah memiliki strategi untuk merealisasi program makan bergizi gratis. Kepala Negara meminta dukungan para guru agar dapat memberikan kepercayaan terhadap program andalannya itu.

Hal ini disampaikannya dalam agenda puncak Perayaan Hari Guru Nasional di Velodrome Rawamangun, Universitas Negeri Jakarta Gedung B, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024).

"Saya mohon ketabahan para guru, saya mohon kesabaran para guru, saya mohon kepercayaan para guru kepada kami. Salah satu bentuk daripada strategi kami adalah memberikan makan bergizi untuk semua anak-anak Indonesia dan ibu-ibu hamil," katanya dalam forum itu.

Presiden Ke-8 RI itu pun turut bercerita bahwa dalam upaya menjadikan program itu, dia seringkali mendapat ejekan saat mencanangkan kebijakan andalannya itu.

Bahkan, kata Prabowo, dirinya acap kali dianggap sudah gila saat pertama kali meluncurkan program tersebut saat kampanye Pilpres 2024.

"Waktu saya canangkan program ini saya diejek, saya ditertawakan, saya dibilang, saya ini setengah gila atau mungkin sudah gila," ujarnya.

Menurutnya, bagi pihak yang tidak percaya pada program tersebut agar menunggu, sebab dia menegaskan program itu sangat mungkin dan akan terjadi.

"Mana mungkin kasih makan ke semua anak Indonesia, mana mungkin. Saya katakan mungkin dan akan," ujarnya.

Tak hanya itu, dia menekankan agar bagi yang pesimistis terhadap pemerintah, maka sudah sepatutnya agar Indonesia harus jadi bangsa yang berani dan tidak menyerah sebelum berjuang.

Apalagi, kata Prabowo, dirinya telah meminta jajaran kebinetnya sungguh-sungguh berjuang bekerja keras untuk kepentingan rakyat.

"Saya mengajak semua menteri, semua wakil menteri, semua dirjen, semua pemimpin. Saya mengajak mereka, sekarang sungguh-sungguh kita harus berjuang bekerja sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat kita," pungkas Prabowo.

Konten Premium

Strategi BUMN Karya WIKA dan PTPP Tekan Utang

Larangan Penjualan iPhone 16 dan Kenaikan PPN 12% Bayangi Erajaya (ERAA)

Alarm Menyala, Harga Kopi Tertinggi dalam Hampir Setengah Abad

Dapatkan konten-konten eksklusif dari Bisnis.com dengan cara bergabung di BisnisID.Masuk / DaftarLihat lainnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menyatakan kesiapannya mendukung Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini dibuktikan dengan tiga proyek Transit Oriented Development (TOD) yang dimiliki salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

Ketiganya adalah Samesta Mahata Margonda yang menempel dengan Stasiun Pondok Cina, Samesta Mahata Tanjung Barat yang menempel Stasiun Tanjung Barat, serta Samesta Mahata Serpong yang terhubung dengan Stasiun Rawa Buntu.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kita punya aset banyak, kita bisa berdayakan di mana itu memang di-support (didukung) oleh Perumnas, ya kita bisa bangun," ungkap Budi di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Budi menjabarkan, Apartemen Samesta Mahata Margonda memiliki 1.400 unit, Samesta Mahata Tanjung Barat sekitar 1.200 unit, dan Samesta Mahata Serping 940 unit.

"Rawa Buntu harapannya tower 1 ini pada akhir Desember selesai, satu tower ya. Semua kan ada tiga tower. Itu kurang lebih 600-700 unit," tambah Budi.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memberikan catatan penting di salah satu proyek milik Perumnas yakni Samesta Mahata Margonda.

Proyek apartemen ini dinilai Ara perlu perbaikan lift.

"Kalau ada beberapa hal yang menurut saya harus perbaiki, nomor satu, lift. Bapak terima tidak liftnya masalah ini? Saya cek langsung, saya naik sama Pak Erick enam kali, empat kali itu kita padahal cuma 4-5 orang, tidak bisa jalan. Akhirnya bisa turun," terang Ara di sela-sela kunjungannya tersebut pada hari yang sama.

Kedua, masih banyaknya area komersial yang kosong. Padahal, fasilitas ini sangat dibutuhkan ketika musim hujan seperti kondisi sekarang.

"Supaya nanti orang yang tinggal di sini, kalau mau makan atau mau apa, beli keperluan, tidak perlu keluar. Jadi, saya lihat ini sudah cukup lama, bisa ada terobosan, supaya ini fasilitas Pak," ungkap Ara.

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Pemerintah akan memulai program 3 juta rumah pada tahun 2025, dengan fokus pembangunan berada di luar Pulau Jawa.

Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyatakan bahwa pihaknya, bersama Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III, telah menyiapkan ratusan hektare lahan di Pulau Sumatera.

Rincian tersebut mencakup 800 hektare lahan di Kwala Bekala, Medan, di mana kedua entitas BUMN tersebut mulai mengembangkan 241 hektare dari total lahan yang disiapkan oleh PTPN.

"Kami bekerja sama dengan PTPN untuk mengelola tanah yang ada. Kawasan yang cukup luas di Medan, tepatnya di Kota Bekala, adalah tanah milik PTPN," ujar Budi ketika ditemui di Jakarta Selatan pada Kamis (28/11/2024).

Ia menambahkan, "Kita telah mendirikan perusahaan untuk mengelola tanah ini, dan saat ini kami telah mengolah 241 hektare dari total 800 hektare yang ada di Kota Bekala."

Selain itu, sekitar 100 hektare lahan di Talang Keramat, Palembang, Sumatera Selatan, juga telah siap untuk pembangunan. Budi memastikan bahwa Perumnas sebagai pengembang siap membangun hunian di daerah tersebut.

"Di Palembang, Talang Keramat, ada sekitar 100 hektare lahan yang siap untuk dibangun," ungkapnya.

Kesiapan lahan juga telah dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan luas tanah mencapai 90 hektare. Budi meyakinkan bahwa proses konstruksi akan dimulai tahun depan, tergantung pada permintaan pasar.

"Kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar; jika di sana ada permintaan, kami siap untuk melaksanakan pembangunan," tegasnya.

Program 3 juta rumah ini akan mencakup pembangunan dua juta rumah di kawasan perdesaan dan satu juta unit hunian di kawasan perkotaan. (*)

Editor : Syahrir Rasyid

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan siap berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menyusun perencanaan program penataan kawasan permukiman di sekitar Stasiun Manggarai.

Hal tersebut untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara yang ada di kawasan perkotaan sehingga dapat menjadi lokasi pembangunan hunian bagi rakyat sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

"Kami berharap PT KAI terlebih dulu bisa melakukan survei dan pendataan hunian yang ada di lahan negara yang ada di sekitar kawasan Stasiun Manggarai," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait lewat keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, lahan negara yang menjadi aset PT KAI bisa menjadi lokasi pembangunan rumah rakyat, terlebih berada di kawasan strategis di perkotaan sehingga bisa menjadi hunian yang layak bagi masyarakat.

Pada kunjungannya ke Stasiun Manggarai, Menteri PKP Maruarar bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan koordinasi untuk memperoleh data lahan disertai potensi pemanfaatan untuk perumahan.

Berdasarkan data yang ada, PT KAI saat ini juga telah bekerja sama dengan Perum Perumnas membangun 4 hunian berbasis TOD di sejumlah titik stasiun yang ada, antara lain di Semesta Mahata Serpong, Semesta Mahata Margonda, Semesta Mahata Tanjung Barat dan Semesta Parayasa.

Guna pengembangan TOD ke depan, PT. KAI juga telah menetapkan lima lahan prioritas seluas 17 hektar yang siap untuk hunian terintegrasi meliputi Kota Solo yakni di sekitar Stasiun Purwosari dan Stasiun Solo Balapan, Stasiun Surabaya Gubeng di Kota Surabaya, Stasiun Cicayur di BSD, Tangerang dan Stasiun Sudimara di Bintaro, Tangerang.

"Untuk pembangunan rumah di sekitar stasiun milik PT KAI bisa mengusung konsep Transit Oriented Development (TOD) atau kawasan hunian terintegrasi. Jadi hunian vertikal yang dekat dengan moda transportasi kereta api sehingga mempermudah mobilisasi masyarakat saat bekerja," kata Menteri Erick Thohir.