KOMPAS.com — Program makan bergizi gratis (MBG) yang dirancang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sudah mulai berjalan, tetapi belum diterima oleh seluruh pelajar di Indonesia.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memberikan penjelasan terkait kekecewaan sejumlah pelajar yang belum mendapatkan makan bergizi gratis.

Pratikno menjelaskan, program makan bergizi gratis memang belum dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara merata.

Menko PMK menegaskan, pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, bukan serentak.

“Ya memang, ya begitulah. Kita kan negara besar ya. Ini semua kan juga bagian dari prototyping untuk menentukan mana yang model yang tepat ya,” ujar Pratikno saat ditemui di kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Pelaksanaan Bertahap

Program makan bergizi gratis mulai diterapkan secara bertahap sejak 6 Januari 2025.

Namun, sejumlah daerah belum dapat memulai program ini, salah satunya Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hambatan tersebut disebabkan oleh perbaikan minor pada fasilitas Dapur Sehat yang akan digunakan untuk menyuplai makanan bergizi kepada siswa.

Pratikno tetap optimistis program ini akan terus berkembang dan menjangkau lebih banyak pelajar di berbagai wilayah.

“Tidak bisa dilakukan (serentak) semuanya lah. Jadi bertahap ya,” kata dia menegaskan.

Umpan Balik dari Penerima Makan Bergizi Gratis

Pratikno menjelaskan, Kemenko PMK bertugas merekomendasikan sekolah-sekolah yang layak menerima program makan bergizi gratis.

Adapun pelaksanaan program berada di bawah Badan Gizi Nasional yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

“Kami memastikan sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat sudah dipersiapkan dengan baik,” tuturnya.

Ia juga menyatakan komitmen Kemenko PMK dalam mendukung keberlangsungan program ini ke depannya.

Pratikno mengimbau agar sekolah-sekolah yang telah menerima manfaat memberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas program.

“Tentu saja dukungan dan masukan dari sekolah sangat penting untuk perbaikan program ini di masa depan,” tegasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tak Semua Pelajar Kebagian Makan Gratis, Menko PMK: Kita Negara Besar, Bertahap Ya...".

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK ) Pratikno mengungkapkan alasan belum semua pelajar mendapatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dia menegaskan bahwa Indonesia negara besar, sehingga program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaksanakan dengan bertahap.

Baca juga: Omzet Kantin Turun Akibat Program MBG, Pj Gubernur Jakarta Lakukan Evaluasi

?Ya memang, ya begitulah, kita kan negara besar ya. Ini semua kan juga bagian dari prototyping untuk menentukan mana yang model yang tepat ya. Tidak bisa dilakukan semuanya lah, tentu saja ini bertahap lah,? tegas Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Lebih lanjut, pada kesempatan itu Pratikno mengatakan Kemenko PMK menjadi pihak yang merekomendasikan sekolah-sekolah yang mendapatkan program makan bergizi gratis.

?Jadi kalau kami Makan Bergizi Gratis yang terkait dengan PMK adalah beneficier-nya, jadi penerima manfaatnya itu terutama adalah para siswa, sekolah. Nah itu adalah di bawah koordinasi Kemenko PMK," katanya.

Baca juga: Menu Makan Bergizi Gratis di Kota Malang Dipesan via Aplikasi Ojol

Sementara, kata Pratikno, pelaksanaan program makan bergizi gratis berada di Badan Gizi Nasional yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan. ?Tetapi pelaksananya sendiri adalah di Badan Gizi Nasional, dikoordinir oleh Menko Bidang Pangan.?



?Jadi kami menyiapkan sekolah sebagai penerima manfaat, dan tentu saja sekolah akan juga memberikan dukungan, memberikan masukan untuk perbaikan program ini ke depan,? ujarnya.

Pratikno pun mengungkapkan dia telah melakukan peninjauan program makan bergizi gratis ini di Sekolah Luar Biasa (SLB) Cahaya Jaya, Kelapa Gading, Jakarta Utara dengan sambutan yang antusias oleh siswa.

?Saya kemarin juga meninjau pelaksanaan Makan Beberisi Gratis di sekolah luar biasa di Jakarta Timur (Utara), dan sambutannya luar biasa,? pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali menyantap makanan bergizi gratis yang disediakan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) untuk siswa SMA 1 Hang Tuah, Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa.

Dari pengamatan di lokasi, Ali sebelumnya sempat memantau proses pembagian makanan bergizi gratis di beberapa kelas dan menanyakan pendapat beberapa siswa di dalam kelas tentang makanan itu.

"Gimana, enak ?" tanya Ali dengan ramah kepada salah satu siswa.

"Enak pak," jawab siswa dengan singkat sambil tersenyum.

Ali pun kemudian keluar dari kelas pertama yang dikunjungi dan lanjut memantau proses pembagian makan bergizi gratis di kelas lain.

Setelah masuk ke kelas, Ali langsung disambut siswa yang sudah berdiri di posisi bangku masing-masing. Ali pun mempersilakan para siswa untuk duduk.

Ali beserta beberapa pejabat tinggi TNI AL lalu mengambil posisi duduk di bangku depan bersama siswa. Di sanalah Ali beserta seluruh siswa dan pejabat TNI AL menyantap makanan bergizi tersebut.

Sambil makan bersama siswa, Ali pun sempat menjawab beberapa pertanyaan awak media di dalam kelas.

"Ini ada sayur kacang panjang, tahu, tempe, ayam, terus buahnya pisang," kata Ali ketika ditanya soal menu makan siang yang disantap hari ini.

Ali pun mengaku makanan yang disajikan untuknya enak dan berharap santap siswa yang lain juga terasa enak seperti yang dia miliki.

"Enak, kalau enggak enak saya protesnya sama Komandan Seskoal," kata Ali.

Tidak hanya soal enak, Ali memastikan makanan tersebut memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Dapur makanan bergizi yang disediakan Seskoal dapat memproduksi 3.000 porsi makan bergizi gratis. Dapur tersebut beroperasi setiap hari untuk memastikan seluruh pelajar mendapatkan makanan yang cukup.

Untuk dapur yang dimiliki Seskoal memproduksi makanan untuk delapan sekolah yang ada di sekitar wilayah Seskoal. Pihak Seskoal tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan jumlah sekolah pada kemudian hari.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang likuiditas perbankan masih memadai untuk mengantisipasi peningkatan penyaluran kredit seiring implementasi program 3 juta rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, per November 2024 rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) sebesar 112,94%, dibandingkan Oktober yaitu 113,64%. Berikutnya untuk Rasio Alat Likuid Terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK), per November 25,57%, sementara likuiditas perbankan sebesar 213,07%.

"Terkait dengan dukungan terhadap program 3 juta rumah ini dan bagaimana kaitannya dengan likuiditas perbankan. Kalau kita lihat, kondisi likuiditas perbankan sampai dengan posisi November 2024 yang lalu itu sebetulnya masih sangat ample (memadai)," kata Dian dalam Konferensi Pers Dewan Komisioner OJK lewat saluran telekonferensi, Selasa (14/1/2025).

Selain itu, Dian juga menilai, Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 87,34% masih memadai dalam mengantisipasi peningkatan penyaluran kredit untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Bank senantiasa diminta untuk tetap memenuhi manajemen resiko tentu saja dalam aktivitas operasional perkreditan ketika berpartisipasi pada program pemerintah yang dimaksud, sehingga kondisi likuiditas bank tetap juga terjaga," ujarnya.

Selanjutnya dalam sektor pasar modal, Dian mengatakan, salah satu peran industri perbankan ialah dalam menerbitkan produk pengelolaan investasi yang terkait pembiayaan perumahan yakni Efek Beragun Aset berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP).

EBA-SP merupakan surat berharga yang terdiri dari sekumpulan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang diterbitkan melalui proses sekuritisasi, sehingga menjadi instrumen investasi pendapatan tetap yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder. EBA-SP ini merupakan instrumen yang dapat dilengkapi sumber pendanaan dan menjamin stabilitas sekuritas bank.

"Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per 13 Januari 2025, terdapat 9 EBA-SP yang diperdagangkan dengan total nilai sebesar Rp 2,21 triliun," kata Dian.

OJK juga telah menyampaikan surat kepada perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk dapat mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). OJK memberikan ruang untuk memberikan kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan, berdasarkan penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan risk appetite serta pertimbangan bisnis.

Simak juga Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

(shc/ara)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau progres revitalisasi Rumah Susun (Rusun) Wisma Atlet Kemayoran. Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower.

Dirinya menekankan pentingnya perawatan fasilitas yang terdapat di Wisma Atlet usai direvitalisasi dan dimanfaatkan sebagai hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Tolong didukung informasi datanya, contoh seperti AC kalau rusak, berapa biayanya, berapa lama perbaikannya, supaya jelas ke depannya dalam perawatannya," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 Januari 2025.

Menurut Ara, dari hasil rapat ada beberapa fasilitas yang harus diselesaikan dan diperhatikan ke depannya, yakni perawatan AC, pemanasan air (water heater), sistem meteran listrik, perbaikan jaringan gas, dan CCTV.

Menteri Ara mengatakan, untuk perhitungan biaya sewa, saat ini masih tengah dihitung termasuk dengan melihat estimasi biaya perawatan rutin yang dibutuhkan.

"Sebagai perbandingan, saya usulkan kita bisa lihat pengelolaan rusun ASN di Pasar Jumat, agar objektif dalam penetapan harga sewanya," ujar dia.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP yang telah membantu renovasi Wisma Atlet dan rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian ASN dan MBR.


"Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Menteri, melalui Kementerian PKP yang telah merenovasi Wisma Atlet ini," kata Wamen Juri Ardiantoro.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO. Hingga saat ini progres fisik revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran Blok C2 di Pademangan sampai 8 Januari 2025 sudah terealisasi 83,33 persen dari rencana 81,58 persen.

Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.

Untuk jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit dan Tower 10 sebanyak 524 unit. Setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

(KIE)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meninjau progres revitalisasi Rumah Susun (Rusun) Wisma Atlet Kemayoran. Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower.

Dirinya menekankan pentingnya perawatan fasilitas yang terdapat di Wisma Atlet usai direvitalisasi dan dimanfaatkan sebagai hunian bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Tolong didukung informasi datanya, contoh seperti AC kalau rusak, berapa biayanya, berapa lama perbaikannya, supaya jelas ke depannya dalam perawatannya," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Selasa, 14 Januari 2025.

Menurut Ara, dari hasil rapat ada beberapa fasilitas yang harus diselesaikan dan diperhatikan ke depannya, yakni perawatan AC, pemanasan air (water heater), sistem meteran listrik, perbaikan jaringan gas, dan CCTV.

Menteri Ara mengatakan, untuk perhitungan biaya sewa, saat ini masih tengah dihitung termasuk dengan melihat estimasi biaya perawatan rutin yang dibutuhkan.

"Sebagai perbandingan, saya usulkan kita bisa lihat pengelolaan rusun ASN di Pasar Jumat, agar objektif dalam penetapan harga sewanya," ujar dia.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensetneg) Juri Ardiantoro menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP yang telah membantu renovasi Wisma Atlet dan rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian ASN dan MBR.


"Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Menteri, melalui Kementerian PKP yang telah merenovasi Wisma Atlet ini," kata Wamen Juri Ardiantoro.

Revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO. Hingga saat ini progres fisik revitalisasi Wisma Atlet Kemayoran Blok C2 di Pademangan sampai 8 Januari 2025 sudah terealisasi 83,33 persen dari rencana 81,58 persen.

Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.

Untuk jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit dan Tower 10 sebanyak 524 unit. Setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

(KIE)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan berbagai bentuk dukungan pasar modal untuk menyukseskan program pemerintah dalam pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dukungan tersebut mencakup sejumlah instrumen pendanaan yang dapat dimanfaatkan, baik oleh perusahaan sektor properti dan real estate, hingga lembaga keuangan yang membiayai pembangunan perumahan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, perusahaan sektor properti dapat melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO).

Menjadi perusahaan terbuka dinilai dapat menjadi alternatif dalam menggalang dana untuk modal korporasi membangun perumahan.

"Tentunya untuk perusahaan-perusahaan di sektor properti, itu dapat melakukan penerbitan efek bersifat ekuitas, atau melakukan penawaran umum, atau sering kita sebut dengan IPO,” kata Inarno dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Opsi yang kedua, perusahaan properti dapat memanfaatkan pendanaan melalui surat utang, seperti penerbitan obligasi, sukuk, atau medium-term notes (MTN), maupun long-term notes (LTN).

Hingga 10 Januari 2025, total nilai emisi surat utang (baik obligasi atau sukuk) telah mencapai Rp7 triliun, berasal dari lima emisi yang diterbitkan oleh empat emiten penerbit.

Instrumen lain yang potensial, ujar Inarno, adalah Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT), yang dirancang untuk mendukung pendanaan di sektor real estate dan perumahan.

RDPT dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendanaan sektor real estate dan perumahan di Indonesia.

“Melalui RDPT, perusahaan di sektor perumahan dapat memperoleh pendanaan pembangunan melalui efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, atau hybrid instrumen yang akan menjadi investasi dari RDPT," tutur Inarno.

OJK juga menyoroti Efek Beragun Aset (EBA) sebagai instrumen pendanaan potensial bagi sektor properti.

EBA dapat dimanfaatkan oleh perusahaan di sektor perumahan atau lembaga pembiayaan, atau bank penyalur kredit perumahan untuk memperoleh pendanaan.

“Caranya dengan melakukan sekuritisasi aset keuangan, termasuk piutang usaha, account receivable, future revenue, atau juga future income," tutur Inarno.

Instrumen lain yang juga mendapat perhatian adalah Dana Investasi Real Estate (DIRE), dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA).

DIRE merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate, aset yang berkaitan dengan real estate, dan/atau kas dan setara kas.

Sedangkan, DINFRA adalah wadah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh Manajer Investasi (MI)

Selain itu, terdapat Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) yang juga berpeluang besar mendukung pendanaan perumahan.

"Melalui produk ini, lembaga pembiayaan atau bank penyalur kredit perumahan dapat memperoleh pendanaan dengan cara melakukan sekuritisasi aset keuangan berupa KPR (Kredit Pemilikan Rumah), sehingga pendanaan perumahan dapat terus bergulir atau recycle terus,” kata Inarno.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan, potensi besar yang dimiliki EBA-SP untuk mendukung program ini.

"Potensi mengoptimalkan EBA-SP ini masih sangat besar. Dan karena itu, OJK bersama stakeholders terkait akan terus memperkuat dan merumuskan antara lain penyempurnaan, skema efek beragunan aset surat partisipasi atau EBA-SP di pasar modal," ujarnya.

(Fiki Ariyanti)

KULON PROGO, KOMPAS.com – Kasus anak pilih-pilih makanan ditemui dalam program makan bergizi gratis (MBG) hari pertama di kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (13/1/2025).

Kepala SD Semen di Kalurahan Sukoreno, Murtinah menceritakan, pada hari pertama, pihak sekolah menemukan ada anak yang tidak suka makan sayur, ada pula yang tidak suka daging.

“Temuannya berupa anak tidak suka sayur di kelas V dan ada anak tidak suka ayam di kelas lain. Tapi anak dimotivasi untuk harus tetap habis,” kata Murtinah usia gelar perdana MBG di sekolahnya, Senin (13/1/2025).

Karena program MBG, makan bersama di kelas, Murtinah meyakini, program ini dapat membantu anak tidak pilih-pilih makanan.

“Anak yang tidak suka sayur mudah-mudahan karena makan bersama sehingga terpancing anak senang. Anak disadarkan kalau makan itu bukan berdasar kesukaan tapi berdasar kebutuhan gizi dalam diri kita,” kata Murtinah.

Program strategis Presiden RI Prabowo Subianto tersebut berlangsung perdana di Kulon Progo Senin kemarin.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani MBG, mempunyai dapur operasional terpusat di kalurahan Sukoreno.

Menu hari perdana dalam nampan berisi satu potong daging ayam opor tanpa kuah, tempe goreng tepung, cah kembang kol dan wortel, nasi semangkuk, ditambah satu buah pisang.

Tidak ada susu atau minuman tambahan pada menu hari pertama MBG.

Setiap siswa sudah membawa sendok, garpu atau minum sendiri.

Banyak pelajar yang mengaku tidak sabar menunggu MBG dibagikan pada pukul 12.00 WIB.

Murtinah menyambut baik makan gratis yang digelar secara bersama. Pasalnya, tidak semua siswa membawa bekal padahal mereka belajar di sekolah sampai sore.

“Biasanya, untuk anak-anak membawa bekal sendiri, makan jam 09.00 WIB,” kata Murtinah.

Sebanyak 145 anak makan bersama di program MBG Guru kelas mengawasi perjalanan makan bersama. Ia mengharapkan, MBG bisa meningkatkan kesehatan anak dan mendorong anak lebih giat dalam belajar.

Sebanyak 2.268 pelajar di 41 satuan pendidikan jadi sasaran MBG di Kulon Progo. Mereka dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama (SMP).

MBG perdana menyasar sekolah di Kalurahan Sukoreno, Demangrejo dan Sentolo. Ketiganya berada di kecamatan Sentolo.

“Hari ini, kita sudah mulai (MBG) meski belum semua, tapi baru di kapanewon Sentolo pada wilayah (Kalurahan) Sukoreno, Sentolo dan Demangrejo. Jenjangnya PAUD, kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar dan SMP,” kata Nur Wahyudi, kepala dinas pendidikan, pemuda dan olahraga Kulon Progo saat meninjau SD Negeri Semen.

JAKARTA, investor.id – DPR RI mendesak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera membentuk dokumen peta jalan (road map) program tiga juta rumah sehingga pemanfaatannya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Anggota Komisi V DPR RI, Reni Astuti menyatakan sebagai anggota Komisi V yang bermitra kerja dengan Kementerian PKP, pihaknya siap selalu mendukung sekaligus mengawasi proses realisasi pembangunan rumah bagi masyarakat. Hal ini dilakukannya dalam upaya untuk memastikan agar program tiga juta rumah benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menjawab kekecewaan pelajar yang saat ini belum dapat menerima makanan bergizi gratis.

Dia bilang butuh waktu agar program makan bergizi gratis dapat menjangkau semua pelosok Indonesia.

“Ya memang, ya begitulah. Kita kan negara besar ya. Ini semua kan juga bagian dari prototyping untuk menentukan mana yang model yang tepat ya,” kata Pratikno di Kemenko PMK Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

“Tidak bisa dilakukan (serentak) semuanya lah. Jadi bertahap ya,” tambah dia.

Pratikno menjelaskan bahwa Kemenko PMK memiliki peran dalam merekomendasikan sekolah-sekolah yang layak menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis.

Ia menambahkan bahwa program tersebut berada di bawah koordinasi Kemenko PMK, sementara pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Gizi Nasional dengan koordinasi Menko Bidang Pangan.

“Kami menyiapkan sekolah sebagai penerima manfaat,” jelasnya.

Pratikno juga menegaskan komitmen Kemenko PMK untuk mendukung kelangsungan program tersebut.

Selain itu, ia mengimbau sekolah-sekolah yang telah menerima manfaat agar memberikan masukan guna meningkatkan kualitas program ke depannya.

“Tentu saja sekolah akan juga memberikan dukungan, memberikan masukan untuk perbaikan program ini ke depan,” tegas dia.

Program makan bergizi gratis mulai diterapkan secara bertahap sejak 6 Januari. Beberapa daerah belum mulai melaksanakan program ini, salah satunya Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal ini disebabkan oleh adanya proses perbaikan minor pada Dapur Sehat yang akan digunakan untuk menyediakan makanan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan Indonesia memperluas pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi bagian dari dukungan regulator terhadap program 3 juta rumah untuk pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat.

“Bentuk dukungan yang telah dilakukan termasuk menyampaikan surat kepada perbankan dan LJK [lembaga jasa keuangan] lainnya agar dapat mendukung perluasan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya dalam konferensi pers daring, Selasa (14/1/2025).

Menurutnya, OJK juga memberikan ruang bagi setiap lembaga jasa keuangan untuk mengambil kebijakan pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan penerapan manajemen risiko, yang sesuai dengan toleransi risiko (risk appetite) dan pertimbangan bisnis masing-masing.

Mahendra meyakini bahwa selain memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk memiliki hunian, program ini akan menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan di sektor perumahan dan konstruksi.

Hal ini dinilai berdampak penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi Tanah Air. Sebagaimana diketahui, Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto menargetkan laju pertumbuhan ekonomi mampu menembus 8%.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan telah bertemu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membahas rencana peningkatan porsi perbankan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ara, sapaan akrabnya, mengeklaim bahwa pihaknya sedang menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

“Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, saya ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (5/1/2025).

Lebih lanjut, rencana peningkatan porsi perbankan itu dilakukan untuk meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220.000 unit menjadi lebih dari 300.000 unit, tanpa penambahan alokasi APBN.

Dengan demikian, meskipun penyaluran kuota meningkat, dia mengeklaim bahwa pemerintah tetap dapat melakukan penghematan dan tidak membebani APBN.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), masih tertunda pelaksanaannya.

Hal ini disebabkan oleh adanya proses perbaikan minor pada Dapur Sehat yang akan digunakan untuk menyediakan makanan tersebut.

"Untuk saat ini, kami masih melakukan persiapan. Memang dapur kami belum bisa dioperasikan karena masih ada pembenahan minor," ujar Komandan Kodim 0730 Letkol Inf Roni Hermawan, saat ditemui usai peresmian unit pemadam kebakaran di Kantor BPBD Gunungkidul, Wonosari, Selasa (14/1/2025).

Roni menjelaskan bahwa beberapa perbaikan yang harus diselesaikan meliputi keretakan pada bangunan di sekitar Kantor Kodim 0730.

"Sampai dengan Januari, saat masa penghujan, tanah di Gunungkidul yang mengandung kapur membuat lantai terangkat ketika tersiram air," tambahnya.

Selain itu, Roni juga menyoroti perlunya perbaikan pada akses jalan masuk ke Dapur Sehat.

Minimnya armada untuk distribusi makanan

Ia menyebutkan bahwa akses jalan tersebut memerlukan pengerasan, dan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul untuk menyelesaikan masalah ini.

Kekurangan lainnya yang dihadapi adalah minimnya unit armada untuk distribusi makanan.

"Saat ini kami baru memiliki dua armada, yang mampu memuat 1000-1500 boks makanan," ungkap Roni.

Ketika Dapur Sehat sudah beroperasi, program ini akan melayani sekitar empat sekolah pilot project program MBG, yaitu:

1. SDN 1 Wonosari
2. SMP 1 Wonosari
3. SMA 1 Wonosari
4. SMK 3 Wonosari.

Selain itu, program ini juga ditujukan bagi ibu hamil, menyusui, serta balita yang berada di sekitar Dapur Sehat.

"Kami akan melayani dalam radius 3-5 kilometer, sehingga dibutuhkan armada tambahan," jelas Roni.

Pilot project program makan bergizi gratis

Terkait waktu pelaksanaan program, pihaknya belum dapat memberikan kepastian.

"Saya akan secepatnya melaksanakan program ini. Saya tidak mau menunda-nunda karena ini adalah program dari Presiden Prabowo Subianto, jadi saya tetap harus mendukung," tegasnya.

Sebelumnya, SMK N 3 Wonosari di Gunungkidul terpilih sebagai salah satu sekolah pilot project untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sekolah ini telah melakukan berbagai persiapan, termasuk menyerahkan data jumlah murid yang akan menerima program tersebut.