Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan siap berkoordinasi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menyusun perencanaan program penataan kawasan permukiman di sekitar Stasiun Manggarai.

Hal tersebut untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara yang ada di kawasan perkotaan sehingga dapat menjadi lokasi pembangunan hunian bagi rakyat sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.

"Kami berharap PT KAI terlebih dulu bisa melakukan survei dan pendataan hunian yang ada di lahan negara yang ada di sekitar kawasan Stasiun Manggarai," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait lewat keterangan di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, lahan negara yang menjadi aset PT KAI bisa menjadi lokasi pembangunan rumah rakyat, terlebih berada di kawasan strategis di perkotaan sehingga bisa menjadi hunian yang layak bagi masyarakat.

Pada kunjungannya ke Stasiun Manggarai, Menteri PKP Maruarar bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melakukan koordinasi untuk memperoleh data lahan disertai potensi pemanfaatan untuk perumahan.

Berdasarkan data yang ada, PT KAI saat ini juga telah bekerja sama dengan Perum Perumnas membangun 4 hunian berbasis TOD di sejumlah titik stasiun yang ada, antara lain di Semesta Mahata Serpong, Semesta Mahata Margonda, Semesta Mahata Tanjung Barat dan Semesta Parayasa.

Guna pengembangan TOD ke depan, PT. KAI juga telah menetapkan lima lahan prioritas seluas 17 hektar yang siap untuk hunian terintegrasi meliputi Kota Solo yakni di sekitar Stasiun Purwosari dan Stasiun Solo Balapan, Stasiun Surabaya Gubeng di Kota Surabaya, Stasiun Cicayur di BSD, Tangerang dan Stasiun Sudimara di Bintaro, Tangerang.

"Untuk pembangunan rumah di sekitar stasiun milik PT KAI bisa mengusung konsep Transit Oriented Development (TOD) atau kawasan hunian terintegrasi. Jadi hunian vertikal yang dekat dengan moda transportasi kereta api sehingga mempermudah mobilisasi masyarakat saat bekerja," kata Menteri Erick Thohir.

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) Budi Saddewa Soediro menyatakan kesiapannya untuk mendukung berjalannya program pembangunan3 juta rumah setahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, terdapat perumahan yang diperuntukkan sebagai rumah bersubsidi sebanyak 20 persen dari total pembangunan, serta juga perumahan komersial milik Perumnas.

Hunian tersebut akan dibangun di atas tanah atau rumah tapak bagi daerah-daerah yang lahannya masih luas, serta rumah vertikal seperti rumah susun atau apartemen untuk wilayah perkotaan.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan di mana itu memang di-support oleh Perumnas, ya kami bisa bangun," ujarnya usai melakukan kunjungan ke apartemen kelolaannya bersama Menteri PKP dan Menteri BUMN di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa pembangunan 3 juta rumah dari Perumnas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa.

Beberapa di antaranya berada di Kota Bekala, Medan, Talang Keramat, Palembang, serta Bontoa, Makassar.

"Di Kota Bekala kami bekerja sama dengan PTPN, tanahnya PTPN, tapi kami buat tanah perusahaan dengan PTPN, yang sudah kami olah 241 hektar dari 800 hektar. Talang Keramat kurang lebih 100 hektar, di Bontoa kurang lebih sekitar 90 hektar," jelas Budi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan memetakan seluruh aset BUMN yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan rumah dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Hal itu disampaikan Erick usai pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Kamis (7/11/2024).

"Jadi kami tadi punya kesepakatan (dengan Menteri PKP) akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) Budi Saddewa Soediro menyatakan kesiapannya untuk mendukung berjalannya program pembangunan3 juta rumah setahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, terdapat perumahan yang diperuntukkan sebagai rumah bersubsidi sebanyak 20 persen dari total pembangunan, serta juga perumahan komersial milik Perumnas.

Hunian tersebut akan dibangun di atas tanah atau rumah tapak bagi daerah-daerah yang lahannya masih luas, serta rumah vertikal seperti rumah susun atau apartemen untuk wilayah perkotaan.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan di mana itu memang di-support oleh Perumnas, ya kami bisa bangun," ujarnya usai melakukan kunjungan ke apartemen kelolaannya bersama Menteri PKP dan Menteri BUMN di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa pembangunan 3 juta rumah dari Perumnas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa.

Beberapa di antaranya berada di Kota Bekala, Medan, Talang Keramat, Palembang, serta Bontoa, Makassar.

"Di Kota Bekala kami bekerja sama dengan PTPN, tanahnya PTPN, tapi kami buat tanah perusahaan dengan PTPN, yang sudah kami olah 241 hektar dari 800 hektar. Talang Keramat kurang lebih 100 hektar, di Bontoa kurang lebih sekitar 90 hektar," jelas Budi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan memetakan seluruh aset BUMN yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan rumah dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Hal itu disampaikan Erick usai pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Kamis (7/11/2024).

"Jadi kami tadi punya kesepakatan (dengan Menteri PKP) akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) Budi Saddewa Soediro menyatakan kesiapannya untuk mendukung berjalannya program pembangunan3 juta rumah setahun yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan, terdapat perumahan yang diperuntukkan sebagai rumah bersubsidi sebanyak 20 persen dari total pembangunan, serta juga perumahan komersial milik Perumnas.

Hunian tersebut akan dibangun di atas tanah atau rumah tapak bagi daerah-daerah yang lahannya masih luas, serta rumah vertikal seperti rumah susun atau apartemen untuk wilayah perkotaan.

"Kalau bicara siap, Perumnas ini sebagai developer-nya pemerintah, ya harus siap. Kami punya aset banyak, kami bisa berdayakan di mana itu memang di-support oleh Perumnas, ya kami bisa bangun," ujarnya usai melakukan kunjungan ke apartemen kelolaannya bersama Menteri PKP dan Menteri BUMN di Jakarta, Rabu (27/11/2024).

Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa pembangunan 3 juta rumah dari Perumnas tidak hanya dilakukan di Pulau Jawa.

Beberapa di antaranya berada di Kota Bekala, Medan, Talang Keramat, Palembang, serta Bontoa, Makassar.

"Di Kota Bekala kami bekerja sama dengan PTPN, tanahnya PTPN, tapi kami buat tanah perusahaan dengan PTPN, yang sudah kami olah 241 hektar dari 800 hektar. Talang Keramat kurang lebih 100 hektar, di Bontoa kurang lebih sekitar 90 hektar," jelas Budi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir akan memetakan seluruh aset BUMN yang nantinya dapat digunakan untuk pembangunan rumah dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Hal itu disampaikan Erick usai pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, pada Kamis (7/11/2024).

"Jadi kami tadi punya kesepakatan (dengan Menteri PKP) akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya," ujarnya.

Bisnis, JAKARTA— Dalam mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan mengoptimalisasi aset lahan negara untuk dapat dibangun hunian vertikal di wilayah perkotaan.

Untuk diketahui, program 3 juta rumah terdiri dari 2 juta unit di perdesaan dan pesisir, serta 1 juta unit di perkotaan. Simak ulasan lengkap lima berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id dalam Top 5 News, Kamis (28/11/2024).

Langkah Mengoptimalkan Aset Negara Demi Program Hunian Murah Prabowo

Untuk membangun hunian di perkotaan, salah satunya dengan memanfaatkan aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk dibangunkan hunian berkonsep transit-oriented development (TOD)

Kendati demikian, tingkat hunian apartemen berorientasi transit atau TOD yang dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) cenderung belum optimal. Sebagai contoh, proyek yang dikembangkan oleh Perum Perumnas, yakni Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta Selatan memiliki tingkat keterisian 70%, Samesta Mahata Margonda Depok sebesar 88%, dan Samesta Mahata Serpong memiliki okupansi sebesar 68%. Hal ini berbeda dengan apartemen yang dibangun pengembang besar yang cepat laku terjual.

Bagaimana siasat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk memenuhi target penyediaan hunian? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

Peluang Besar Industri Lokal Ikut Tender Proyek Migas

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus melakukan terobosan untuk memperkuat kedaulatan energi nasional, salah satunya dengan cara merevisi kebijakan pengadaan barang dan jasa. SKK Migas mengubah Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (Juklak).

Tak hanya mempercepat proyek hulu migas serta mendorong peningkatan investasi, revisi kebijakan pengadaan barang dan jasa tersebut diharapkan dapat mendukung keterlibatan industri lokal di daerah. Dengan demikian, SKK Migas menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sekaligus memperkuat kontribusi sektor migas dalam perekonomian nasional. Selain itu, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan guna mendukung aktivitas pengeboran guna memenuhi target lifting migas nasional.

Bagaimana ulasan detail aturan itu? Simak penjelasannya melalui tautan berita yang terlampir.

Kala Pemerintah Kaji Kembali Iuran Wajib dan Pemanfaatan Tapera

Akibat polemik terkait iuran wajib pekerja dalam Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang berlaku tahun depan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka opsi revisi aturan.

Adapun, Ketentuan Tapera diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21/2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat yang ditetapkan pada 20 Mei 2024. Regulasi ini merupakan turunan dari Undang-Undang No. 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

Adapun besaran simpanan peserta yakni sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk pekerja mandiri. Besaran simpanan untuk peserta pekerja swasta baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) tersebut ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%.

Poin apa saja yang kemungkinan akan diubah dalam aturan itu? Bagaimana dampaknya terhadap kepesertaan Tapera nantinya? Berita selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

Pasar Mobil Hidrogen Dunia Mulai Membaik

Meski masih melambat, penjualan mobil hidrogen membaik sepanjang tiga kuartal pertama 2024 berkat bertumbuhnya pasar China dan Jepang.

Melansir laporan SNE Research, penjualan mobil listrik sel bahan bakar (fuel cell electric vehicle/FCEV) pada Januari-September 2024 melambat 17,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi 9.946 unit.

Meski melambat, pergerakannya lebih moderat dibandingkan dengan performa sepanjang tahun lalu minus 34,1% akibat rontoknya pasar Korea Selatan, Eropa, dan Jepang. Sepanjang tiga kuartal tahun ini, Jepang dan Eropa membalik kondisi pasarnya menjadi lebih baik. Pada saat yang sama, China mencatatkan pertumbuhan pasar yang berkelanjutan.

Bagaimana kinerja penjualan mobil hidrogen berdasarkan jenamanya? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.

Tancap Gas BP di Proyek Tangguh Perkuat Bisnis CCUS RI

Keputusan perusahaan raksasa migas asal Inggris, British Petroleum (BP) mengunci investasi akhir di Proyek Tangguh Ubadari, CCUS, dan compression (UCC) senilai US$7 miliar akan memperkuat langkah Indonesia untuk menjadi pusat penyimpanan karbon.

Terlebih, dengan investasi bernilai jumbo setara Rp111,37 triliun (kurs Jisdor Rp15.911 per US$) tersebut, BP berkomitmen melakukan pengembangan lapangan gas Ubadari, peningkatan perolehan gas (EGR) melalui penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (carbon capture utilization and storage/CCUS), serta kompresi di darat.

Sejalan dengan itu, BP juga menandatangani kontrak engineering, procurement, construction, and installation (EPCI) onshore dan offshore dengan dua kontraktor senilai US$3,6 miliar atau sekitar Rp56,5 triliun (asumsi kurs Rp15.700 per dolar AS) untuk proyek Tangguh UCC, Selasa (26/11/2024).

Dengan langkah BP pada segmen CCUS, bagaimana prospek pengembangan segmen ini di Tanah Air? Berita selengkapnya bisa diakses melalui tautan yang tersedia.

Jakarta (ANTARA) - PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD, Holding BUMN Pangan, bersama peternak siap memasok telur ayam dan daging ayam guna disalurkan kepada masyarakat melalui program makan sehat bergizi dan bantuan pangan penanganan stunting 2025.

“Kami pastikan menggandeng peternak mandiri kecil, mikro, dan UMKM, sebagai bentuk apresiasi atas kepercayaan yang telah diberikan oleh ribuan peternak kepada kami. Ini juga bentuk komitmen perusahaan dalam membangun inklusivitas dan keberlanjutan ekosistem perunggasan nasional sesuai arahan Kementerian BUMN,” kata Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sis Apik menyampaikan pengalaman ID FOOD berkolaborasi dengan peternak rakyat mandiri kecil, mikro, dan UMKM saat dipercaya melaksanakan program bantuan pangan penanganan stunting di tahun 2023 dan 2024.

Pada program tersebut di tahun 2024, ID FOOD bekerja sama dengan 6.895 peternak ayam petelur dan 1.883 peternak ayam boiler. Sehingga tidak kurang ada 8.778 peternak yang telah bermitra dengan ID FOOD dalam periode satu tahun.

“Program penyaluran bantuan pangan stunting sendiri telah terlaksana di tahun 2023 dan 2024 sesuai penugasan Badan Pangan Nasional. Pada 2024, ID FOOD telah menyalurkan 8,6 juta paket bantuan telur dan daging ayam kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) di 7 provinsi,” kata Sis Apik.

Kemudian dalam persiapan mendukung pelaksanaan program makan sehat bergizi, Sis Apik mengatakan bahwa ID FOOD telah melaksanakan MoU dengan Badan Gizi Nasional pada 15 November 2024. Selain itu, pihaknya telah mendata sejumlah aset berupa tanah dan bangunan yang akan dipersiapkan sebagai dapur makan sehat bergizi.

Sementara itu, Koordinator dan Pengurus Rumah Kebersamaan Peternak Layer Mandiri Blitar Kediri Tulungagung Malang Trenggalek (BKT NT) Eti Marlina menyampaikan, para peternak layer akan sangat terbantu dengan keberadaan program pemenuhan gizi nasional yang dijalankan pemerintah di tahun 2025.

“Keberadaan program pemerintah sangat membantu, terutama dalam memastikan hasil ternak terserap dengan harga yang wajar. Seperti pada tahun 2023 dan 2024, kami perhimpunan peternak kecil, mikro, dan UMKM yang beranggotakan lebih dari 2.000 peternak di 5 kabupaten merasa terbantu dengan adanya program bantuan pangan telur dan daging ayam untuk penanganan stunting,” kata Eti.

Eti mengatakan, pada 2023 dan 2024 ribuan peternak anggota BKT NT menjadi supplier telur ayam untuk memenuhi kebutuhan paket bantuan pangan stunting yang disalurkan Holding Pangan ID FOOD.

“ID FOOD bertindak sebagai off taker yang menyerap telur yang dihasilkan peternak secara berkala. Melalui kerja sama yang baik ini peternak mendapatkan kepastian pasar dan harga, sehingga bisa berproduksi dengan tenang,” kata dia.

Pada 2024, jelas Eti, BKT NT menuntaskan tugas menyuplai 1 juta paket telur untuk bantuan pangan stunting. Ia mengatakan, semua paket telur itu diserap oleh ID FOOD sesuai perjanjian kerja sama dengan pembayaran (payment)tepat waktu sehingga memudahkan peternak.

Berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki, Eti memastikan para peternak mandiri kecil, mikro, dan UMKM siap untuk dilibatkan dalam memenuhi kebutuhan telur pada program makan sehat bergizi dan bantuan pangan stunting di tahun 2025.

“Berdasarkan pengalaman kerja sama yang berjalan baik di tahun 2024, kami juga mendukung ID FOOD sebagai BUMN Pangan kembali hadir dan dipercaya sebagai operator program pangan pemerintah di tahun 2025,” kata Eti.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA - Tahap awal pelaksanaan program 3 juta rumah di luar Pulau Jawa ditargetkan dilaksanakan pada 2025, menyusul ratusan hektare (ha) lahan sudah disiapkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Direktur Utama Perum Perumnas , Budi Saddewa Soediro mengatakan, pihaknya bersama Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) telah menyiapkan ratusan hektare lahan di Pulau Sumatera.

Rinciannya 800 hektare di Kwala Bekala, Medan. Di kawasan ini kedua entitas pelat merah mulai menggodok 241 hektare dari total lahan yang dimiliki dan disedialan oleh PTPN.

?Yang kawasan cukup luas itu di Medan ada, di kota Bekala, itu kami bekerjasama dengan PTPN, itu tanahnya PTPN,? ujar Budi saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan.

?Tapi kita buat perusahaan, kita buat tanah perusahaan dan PTPN. Sekarang yang sudah kita olah 241 hektare dari 800 hektare itu di kota Bekala,? paparnya.

Lalu kurang lebih 100 hektare lahan di Talang Keramat, Palembang, Sumatera Selatan, juga sudah disiapkan. Budi memastikan, Perumnas selaku pengembang siap membangun hunian di bumi Sriwijaya ini.

?Kemudian di Palembang, Talang Keramat itu kurang lebih ada 100 hektare, itu siap untuk dibangun,? beber dia.

Kesiapan lahan juga sudah dilakukan di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan luasan tanah mencapai 90 hektare. Budi memastikan proses konstruksi mulai dilakukan di tahun depan, jika sudah ada permintaan pasar.

?Kita sesuaikan dengan pasar, kalau memang sana memerlukan ya kita ikut,? tuturnya.

Dalam program 3 juta rumah terdiri atas pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta hunian di perkotaan.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintahan Prabowo-Gibran menggalakkan Program 3 Juta Rumah per tahun, yang salah satunya mendorong pembangunan satu juta apartemen di wilayah perkotaan.

Apartemen, rumah susun atau hunian vertikal dapat menjadi solusi untuk mengatasi backlog perumahan nasional yang mencapai 12,7 juta unit. Artinya masih banyak warga masyarakat Indonesia yang belum memiliki hunian permanen.

Sebagian masyarakat yang belum memiliki hunian tersebut kebanyakan tinggal di daerah perkotaan yang pertumbuhan penduduknya makin pesat akibat laju urbanisasi yang kian tinggi.

Memang betul hunian vertikal dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan hunian di perkotaan. Walaupun hunian vertikal sangat dibutuhkan, tempat tinggal jenis ini kurang diminati, baik oleh konsumen maupun pengembangan perumahan.

Keterbatasan lahan menjadi salah satu tantangan utama bagi pengembang untuk membangun hunian vertikal, terutama bagi rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah perkotaan. Tantangan makin berat ketika pengembang perumahan dihadapkan pada proses perizinan pembangunan hunian vertikal yang lebih rumit dibandingkan dengan perizinan pembangunan rumah tapak.

Kedua faktor ini berdampak pada tingginya harga penjualan unit hunian vertikal yang juga mendorong harga sewa yang tinggi bagi masyarakat. Ini tentunya juga membuat masyarakat sebagai konsumen kurang meminati hunian vertikal dan lebih banyak memilih untuk membeli rumah tapak, walaupun lokasinya jauh dari tempat kerja mereka di kota.

Sepanjang semester pertama tahun ini, angka penjualan kumulatif atau cumulative sales rate untuk hunian vertikal mencapai sekitar 59,1 persen dengan proyeksi pasar untuk jenis hunian ini pada tahun 2024 cenderung landai (soft). Hal ini berbanding terbalik dengan cumulative sales rate untuk rumah tapak pada semester I tahun ini yang tembus sekitar 88 persen, dengan proyeksi pasar rumah tapak cenderung stabil namun aktif karena makin banyaknya kolaborasi antara pengembang asing dan lokal guna memenuhi tingginya permintaan konsumen akan rumah tapak.

Dari data tersebut, pasar rumah tapak lebih menguntungkan baik secara profit dan mungkin bisa menjadi solusi untuk mengatasi backlog perumahan dari sisi ekonomi secara umum.

Namun ketika berbicara dari sisi keberlanjutan secara jangka panjang, hal tersebut bisa dibilang cukup mengkhawatirkan akibat keterbatasan lahan sehingga pembangunan rumah tapak yang makin masif dapat menyebabkan peralihan fungsi lahan sawah produktif yang berperan penting bagi swasembada pangan di wilayah nonperkotaan.

Melihat kondisi demikian, pemerintahan Prabowo-Gibran bergerak cepat dengan menyusun strategi agar pembangunan satu juta apartemen di perkotaan dapat tercapai

Lalu bagaimana strategi Pemerintah mewujudkan hunian vertikal yang terjangkau dan diminati oleh rakyat?

TOD dan transportasi umum

Strategi pertama Pemerintah mewujudkan hunian vertikal terjangkau di wilayah perkotaan, salah satunya dengan memanfaatkan sejumlah lahan yang tidak terpakai (idle) milik perusahaan BUMN seperti PT KAI.

Pemanfaatan lahan idle BUMN yang berada di kawasan strategis dan dekat dengan sarana transportasi seperti stasiun kereta tentunya akan membuat mobilisasi masyarakat yang tinggal lebih mudah. Dengan demikian hunian vertikal yang dibangun pun akan diarahkan pada konsep transit oriented development (TOD)

Secara keunggulan, konsep TOD mendorong penataan permukiman agar tidak menjadi padat, kumuh, dan tidak terkendali. Selain itu, hunian TOD akan mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi ke pemanfaatan transportasi umum sehingga hal ini juga dapat mengurangi kemacetan di wilayah perkotaan.

Sebagai langkah awal, Pemerintah tengah melakukan pemetaan dan pendataan lahan - lahan menganggur milik BUMN. Hal ini bertujuan agar pembangunan hunian TOD cenderung terarah dan memiliki nilai strategis dalam membantu masyarakat.

Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Perumusan dan penetapan kebijakan Tapera dilakukan oleh Komite Tapera. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo, meminta Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) dapat berperan di dalam Komite Tapera.

Hal ini ia sampaikan oleh Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Ini kan komitenya masih Menteri PUPR. Ini kita usulkan ke Presiden buat ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Iwan kepada detikProperti.

Nantinya, Komite Tapera ini yang akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," jelasnya.

Ara Ingin Tapera Tidak Diwajibkan

Seperti yang diketahui, iuran Tapera telah menuai polemik. Menurut Ara seharusnya, Tapera seharusnya bukan kewajibkan, melainkan iuran sukarela.

"Kalau bagi saya ya, tabungan itu adalah sukarela. Kalau menurut saya, saya nih orang yang mengerti bahasa Indonesia, ya kan begitu, tabungan itu sukarela. Kalau kewajiban lain," ujar Ara kepada awak media.

Ia merasa masyarakat juga merasakan hal yang sama, bahwa seharusnya Tapera ini tidak diwajibkan.

"Nah makanya itu pendapat saya ya. Dan saya rasa pendapat mayoritas rakyat Indonesia seperti itu," lanjutnya.

Ara dan Erick Thohir Tengok Apartemen Nempel Stasiun di Margonda dan Tanjung Barat

Proyek Perum Perumnas yang dikunjungi Ara dan Menteri BUMN, Erick Thohir berada di Apartemen Mahata yang berlokasi di Margonda dan Tanjung Barat.

Ara menyebut unit Apartemen Mahata Margonda yang paling diminati saat ini adalah untuk kalangan bawah. Sementara apartemen untuk kalangan menengah dan atas ada yang belum terisi.

"Di sini kita mengecek, dari Perumnas ini ada satu projek yang berhasil. Di sini ada (unit) untuk masyarakat ke bawah, menengah, dan atas. Yang masih kosong justru yang (unit untuk masyarakat) atas masih ada yang kosong," ungkapnya.

Serah Terima Rusun Pasar Rumput

Menteri Ara dijadwalkan akan kembali mengunjungi Rusun Pasar Rumput pada esok hari. Kali ini, ia akan melakukan serah terima kunci kepada calon penghuni yang telah lolos verifikasi data.

Rencananya, Ara tidak akan datang sendirian, ia akan didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

"Besok pagi, jam 10 pagi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, PJ Gubernur Jakarta, kita akan menyerahkan kunci di rumah susun pasar rumput. Ada ratusan yang kita serahkan. Kita juga akan melakukan pengecekan di lapangan," tuturnya.

(aqi/das)

Jakarta -

Perumusan dan penetapan kebijakan Tapera dilakukan oleh Komite Tapera. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengirim surat kepada Presiden Prabowo atas permintaan Komisioner BP Tapera terkait perubahan anggota Komite Tapera. Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) diharapkan dapat bergabung di dalam Komite Tapera nantinya.

Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Ini kan komitenya masih Menteri PUPR. Ini kita usulkan ke Presiden buat ditata ulang. Nanti Pak Menteri PKP akan duduk di komite (Tapera) itu," kata Iwan kepada detikProperti.

Nantinya, Komite Tapera ini yang akan berperan dalam pembahasan dan skema Tapera ke depannya.

"Komite itu nanti menurunkan arah pembicaraan dan sebagainya," jelasnya.

Ara Ingin Tapera Tidak Diwajibkan

Seperti yang diketahui, iuran Tapera telah menuai polemik. Menurut Ara seharusnya, Tapera seharusnya bukan kewajibkan, melainkan iuran sukarela.

"Kalau bagi saya ya, tabungan itu adalah sukarela. Kalau menurut saya, saya nih orang yang mengerti bahasa Indonesia, ya kan begitu, tabungan itu sukarela. Kalau kewajiban lain," ujar Ara kepada awak media.

Ia merasa masyarakat juga merasakan hal yang sama, bahwa seharusnya Tapera ini tidak diwajibkan.

"Nah makanya itu pendapat saya ya. Dan saya rasa pendapat mayoritas rakyat Indonesia seperti itu," lanjutnya.

Ara dan Erick Thohir Tengok Apartemen Nempel Stasiun di Margonda dan Tanjung Barat

Proyek Perum Perumnas yang dikunjungi Ara dan Menteri BUMN, Erick Thohir berada di Apartemen Mahata yang berlokasi di Margonda dan Tanjung Barat.

Ara menyebut unit Apartemen Mahata Margonda yang paling diminati saat ini adalah untuk kalangan bawah. Sementara apartemen untuk kalangan menengah dan atas ada yang belum terisi.

"Di sini kita mengecek, dari Perumnas ini ada satu projek yang berhasil. Di sini ada (unit) untuk masyarakat ke bawah, menengah, dan atas. Yang masih kosong justru yang (unit untuk masyarakat) atas masih ada yang kosong," ungkapnya.

Serah Terima Rusun Pasar Rumput

Menteri Ara dijadwalkan akan kembali mengunjungi Rusun Pasar Rumput pada esok hari. Kali ini, ia akan melakukan serah terima kunci kepada calon penghuni yang telah lolos verifikasi data.

Rencananya, Ara tidak akan datang sendirian, ia akan didampingi oleh PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

"Besok pagi, jam 10 pagi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, PJ Gubernur Jakarta, kita akan menyerahkan kunci di rumah susun pasar rumput. Ada ratusan yang kita serahkan. Kita juga akan melakukan pengecekan di lapangan," tuturnya.

(aqi/das)

Jakarta -

Asosiasi peternak dan petelur siap mendukung program Makan Sehat Bergizi dan bantuan pangan penanganan stunting 2025. Dukungan ini diwujudkan melalui suplai telur ayam kepada BUMN Pangan ID FOOD.

Komitmen tersebut disampaikan Koordinator dan Pengurus Rumah Kebersamaan Peternak Layer Mandiri Blitar Kediri Tulungagung Malang Trenggalek (BKT NT) Eti Marlina. Menurutnya, para peternak layer akan sangat terbantu dengan keberadaan program pemenuhan gizi nasional yang dijalankan pemerintah di tahun 2025.

"Keberadaan program pemerintah sangat membantu, terutama dalam memastikan hasil ternak terserap dengan harga yang wajar," kata Eti dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Eti mencontohkan, program bantuan pangan telur dan daging ayam untuk penanganan stunting pada tahun 2023 dan 2024. Pada kala itu, perhimpunan peternak kecil, mikro, dan UMKM yang beranggotakan lebih dari 2.000 peternak di 5 kabupaten merasa terbantu.

Kemudian pada 2023 dan 2024, ribuan peternak anggota BKT NT menjadi supplier telur ayam untuk memenuhi kebutuhan paket bantuan pangan stunting yang disalurkan Holding Pangan ID FOOD.

"ID FOOD bertindak sebagai off taker yang menyerap telur yang dihasilkan peternak secara berkala. Melalui kerja sama yang baik ini peternak mendapatkan kepastian pasar dan harga, sehingga bisa berproduksi dengan tenang," ujar Eti.

Ia berharap, di tahun 2025 pihaknya dapat kembali melanjutkan kerja sama dengan pemerintah melalui ID FOOD. Terlebih, pemerintah akan mulai menjalankan program Makan Sehat Bergizi sekaligus berencana melanjutkan program bantuan pangan stunting bagi Keluarga Risiko Stunting (KRS).

"Kami sudah memiliki pengalaman mendukung program pemerintah di tahun 2023 dan 2024. Pada 2024 BKT NT menuntaskan tugas menyuplai 1 juta paket telur untuk bantuan pangan stunting. Semuanya diserap oleh ID FOOD sesuai perjanjian kerja sama dengan payment tepat waktu sehingga memudahkan peternak," terangnya.

Selaras dengan pengalaman kerja sama itu, pihaknya juga mendukung ID FOOD sebagai BUMN Pangan kembali hadir dan dipercaya sebagai operator program pangan pemerintah pada 2025.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto mengatakan, ID FOOD telah mempersiapkan diri untuk menjalankan program strategis pemerintah di sektor pangan tahun 2025, seperti Makan Sehat Bergizi dan bantuan pangan stunting apabila kembali dilaksanakan di tahun depan.

"Sebagai BUMN yang bergerak di sektor pangan kami siap menjadi operator bagi program ketahanan pangan dan gizi. Tentunya dalam proses tersebut kami akan melibatkan para mitra peternak lokal," ujar Sis Apik.

Sis Apik mengatakan, dalam menjalankan program pangan pemerintah berskala besar, ID FOOD tentu tidak bisa berjalan sendiri. Ia kemudian menceritakan pengalaman ID FOOD berkolaborasi dengan peternak rakyat mandiri kecil, mikro, dan UMKM saat dipercaya melaksanakan program bantuan pangan penanganan stunting di tahun 2023 dan 2024.

Pada program tersebut di tahun 2024, lanjut Sis Apik, ID FOOD bekerja sama dengan 6.895 peternak ayam petelur dan 1.883 peternak ayam boiler. Sehingga apabila dijumlahkan, tidak kurang ada 8.778 peternak yang telah bermitra dengan ID FOOD dalam periode satu tahun.

"Pada 2024, ID FOOD telah menyalurkan 8,6 juta paket bantuan telur dan daging ayam kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) di 7 provinsi," imbuhnya.

Menurutnya, mitra peternak merupakan aset penting perusahaan yang relasinya harus terus dijaga. Ia memastikan akan tetap bersama peternak apabila mendapat penugasan untuk memasok telur dan daging ayam untuk program MBG dan bantuan pangan stunting di tahun depan.

Dalam persiapan mendukung pelaksanaan program MBG, Sis Apik mengatakan, ID FOOD juga telah melaksanakan MoU dengan Badan Gizi Nasional pada 15 November 2024 lalu. Selain itu, pihaknya telah mendata sejumlah aset berupa tanah dan bangunan yang akan dipersiapkan sebagai dapur Makan Sehat Bergizi.

(shc/ara)

DEPOK, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memberikan dua catatan penting untuk hunian yang dikelola Perum Perumnas di Depok yakni Apartemen Samesta Mahata Margonda saat melakukan peninjauan pada Rabu (27/11/2024) bersama Menteri BUMN, Erick Thohir.

Ara menyampaikan dua hal yang perlu diperbaiki pada apartemen itu kepada Direktur Utama (Dirut) Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, yang juga ikut menemani peninjauan tersebut. Persoalan pertama yang menjadi perhatian Ara adalah lift.

“Kalau ada beberapa hal yang menurut saya harus diperbaiki, nomor satu, lift. Saya cek langsung, saya naik sama Pak Erick, enam kali, empat kali itu kita padahal cuma 4-5 orang, tidak bisa jalan. Akhirnya bisa turun. Lift masih harus diperbaiki,” ungkapnya kepada wartawan usai melakukan peninjauan di Margonda, Depok.

Menurutnya akses Apartemen Samesta Mahata Margonda harus dibenahi. Sebab Ara merasakan langsung kesulitan menggunakan lift hunian tersebut.

Kemudian catatan kedua, Ara juga meminta agar area komersial dimaksimalkan. Hal itu didorong agar kebutuhan penghuni terpenuhi. “Kedua, menurut saya area komersial ini masih banyak yang kosong. Sehingga, ini kan fasilitas, apalagi musim hujan,” kata dia.

Ara berharap agar masyarakat yang tinggal di apartemen tersebut dimudahkan dalam segala kebutuhan. Dia meminta agar Perum Perumnas bisa memberikan terobosan.

“Supaya nanti orang yang tinggal di sini, kalau mau makan atau mau apa, beli keperluan, tidak perlu keluar. Jadi saya lihat ini sudah cukup lama, bisa ada terobosan, supaya ini fasilitas Pak. Fasilitas supaya penghuni di sini juga, kalau mau belanja ke Indomaret, ke Alfamart, bisa cepat dan tidak usah putar-putar keluar,” pungkas Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News