Bisnis.com,JAKARTA-- Pengembang perumahan rakyat menantikan kepastian skema pebiayaan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo.

Perwakilan Himpunan Pengembangan Perumahan Rakyat (Himperra) Aviv Mustaghfirin mengatakan awalnya, pemerintah berencana menyiapkan anggaran subsidi perumahan yang akan diberikan pada 2025 sebesar Rp28,2 triliun.

Jumlah itu untuk subsidi 220.000 unit rumah dengan pola perbandingan pembiayaan 75 persen itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kemudian 25 persen dari fasilitas kredit perbankan.

“Kemarin memang mau ditingkatkan. Awal-awal ketika Pemerintahan Pak Prabowo itu sempat digaungkan akan dinaikkan subsidinya sampai dengan 500.000 unit. Jadi naik dari 220 yang dulu, yang terakhir di tahun 2024 bahkan belum sampai tercapai di 220 karena mungkin perhitungan anggaranya dihentikan karena ada pergantian kepemimpinan,” ujarnya dalam obrolan Broadcash di kanal Youtube Bisniscom.

Dia melanjutkan, dalam perjalanan, setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto, ada inovasi mengenai pembiayaan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatkaan besaran APBN yang dialokasikan untuk menyubsidi pemerintahan tidak bertambah.

“Jadi kalau misalnya dulu pernah ditetapkan Rp28,2 triliun misalnya untuk pembiayaannya, maka angka itu tetap seperti itu, tetapi perbandingan yang membiayai yang dibedakan. Jadi tidak 75-25 tetapi 50-50. 50 APBN dan 50 perbankan itu pun setelah dihitung ternyata tidak sampai menyubsidi 500.000 rumah tapi mentok angkanya di 330.000 unit,” jelasnya.

Selain itu, ada sekma alternatif lainnya dengna harapan agar tidak terlalu membebani perbankan di mana sempat digulirkan persentase di 60-40. Artinya 60 persen akan dibiayai dengan APBN dan sisanya oleh perbankan.

Jika mneggunakan skema ini, tuturnya, makan jumlah rumah yang diguyur subsidi akan meningkat dari 220.000 unit menjadi 270.000 unit atau meningkat 50.000 unit.

“Ini yang kita tunggu-tunggu sampai saat ini pun itu masih belum ada keputusan skema mana yang akan dipakai. Jadi masih tarik ulur terus ini, entah ini di sisi anggaran pemerintahnya, kita tahu sekarang lagi banyak efisiensi,” paparnya.

Dia mengaku belum mengetahui dampak efisiensi anggaran pemerintah terhadap realisasi rencana subsidi 3 juta rumah.

“Karena tentu operasional yang dikurangi di Kementerian PKP dari Rp5 triliunan menjadi Rp1,6 triliun itu berefek terhadap kinerja Kementerian dan timnya. Ini yang kita masih belum mengetahui ya,” pungkasnya.

Jakarta: Rancaekek merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung. Daerah ini berjarak 37 kilometer dari Soreang, yakni ibu kota kabupaten.

Padi merupakan salah satu produksi pangan terbesar di Rancaekek. Selain itu, ada perkebunan, hutan, perikanan, hingga peternakan.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Rancaekek, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah mulai dari harga Rp140 jutaan dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Rancaekek

Perumahan subsidi di Rancaekek. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Rancaekek Permai 2

Perumahan ini berlokasi di Jelegong, Rancaekek, Kab Bandung, Jawa Barat ini dibangun oleh Sentrad Naluri Kreasi. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 1.118 unit yang tersedia.

Mulai dari harga Rp150 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 22 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap genteng, dinding conblock, lantai keramik, serta pondasi pasangan batu kali.

2. Griya Pindad Asri 3

Perumahan ini berlokasi di Jelegong, Rancaekek, Kab Bandung, Jawa Barat yang dibangun oleh Asatu Realty Asri. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 3 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp150,5 juta dengan luas bangunan 28 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain atap rangka baja dan genteng beton, dindingconblok plester aci, lantai keramik, serta pondasibatu kali.

3. Pesona Linggar Residence

Berlokasi di Linggar, Rancaekek, Kab Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Agung Mulya Grup dengan jumlah unit tersedia sebanyak 45 subsidi.

Rumah mulai dari harga Rp150,5 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap genteng beton, dinding hebel/Bata ringan, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

4. Puteraco Gading Timur Rancaekek

Berlokasi di Jelegong, Rancaekek, Kab Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Puteraco Indah dengan jumlah 68 subsidi yang tersedia.

Rumah dengan harga Rp150 juta dengan luas bangunan 22 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain ataprangka baja dan genteng beton, dinding konclok diplester, diaci. Lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali.

5. Puteraco Gading Timur

Perumahan yang berlokasi di Jelegong, Rancaekek, Kab Bandung, Jawa Barat ini dibangun oleh Puteraco Indah ini menawarkan 11 rumah subsidi.

Rumah mulai dari Rp140 juta dengan luas bangunan 22 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yang dimiliki rumah ini yaitu rangka atap ringan Dan genteng beton, dinding conblok diaci, plester, cat. Lantai Putih polos 30x30, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyetujui dukungannya terhadap program perumahan terjangkau yang dicanangkan oleh pemerintah dengan menyediakan likuiditas sebesar Rp 130 triliun.

Ekonom KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji menuturkan, BI menegaskan bahwa dukungan ini sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.

Menurut Arfian, BI juga menegaskan tiga bentuk dukungan terhadap program perumahan yakni memastikan program Asta Cita berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BI juga mendukung penyediaan insentif likuiditas bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk perumahan.

Selain itu, BI juga mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan mampu mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap berbagai industri seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi," ujar dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/3/2025).

Namun demikian, ia berpandangan kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai independensi BI.

"Beberapa investor menilai bahwa keterlibatan BI yang terlalu dalam dalam kebijakan pemerintah dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai otoritas moneter yang independen," imbuh dia.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Ketika kekhawatiran ini berlanjut, ia menuturkan, terdapat potensi arus modal asing keluar bisa meningkat.

"Yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas sektor keuangan Indonesia," tutup dia.

Sebagai informasi, BI menyiapkan Rp 130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan hal itu dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Namun, ia tidak merinci apakah dana itu akan disalurkan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) atau untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia menjajakkan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyetujui dukungannya terhadap program perumahan terjangkau yang dicanangkan oleh pemerintah dengan menyediakan likuiditas sebesar Rp 130 triliun.

Ekonom KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji menuturkan, BI menegaskan bahwa dukungan ini sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.

Menurut Arfian, BI juga menegaskan tiga bentuk dukungan terhadap program perumahan yakni memastikan program Asta Cita berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BI juga mendukung penyediaan insentif likuiditas bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk perumahan.

Selain itu, BI juga mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan mampu mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap berbagai industri seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi," ujar dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/3/2025).

Namun demikian, ia berpandangan kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai independensi BI.

"Beberapa investor menilai bahwa keterlibatan BI yang terlalu dalam dalam kebijakan pemerintah dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai otoritas moneter yang independen," imbuh dia.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi.

Ketika kekhawatiran ini berlanjut, ia menuturkan, terdapat potensi arus modal asing keluar bisa meningkat.

"Yang pada akhirnya dapat berdampak pada stabilitas sektor keuangan Indonesia," tutup dia.

Sebagai informasi, BI menyiapkan Rp 130 triliun untuk mendukung program 3 juta rumah.

Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan hal itu dalam acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Namun, ia tidak merinci apakah dana itu akan disalurkan melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) atau untuk pembelian Surat Berharga Negara (SBN) perumahan.

"Saya dengar Bank Indonesia bersedia menjajakkan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan. Itu keputusan Pak Perry Warjiyo (Gubernur BI) minggu lalu. Dananya semua dari dalam negeri," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyetujui dukungannya terhadap program perumahan terjangkau yang dicanangkan oleh pemerintah dengan menyediakan likuiditas sebesar Rp 130 triliun.

Ekonom KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji menuturkan, BI menegaskan bahwa dukungan ini sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.

Menurut Arfian, BI juga menegaskan tiga bentuk dukungan terhadap program perumahan yakni memastikan program Asta Cita berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BI juga mendukung penyediaan insentif likuiditas bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk perumahan.

Selain itu, BI juga mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan mampu mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap berbagai industri seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi," ujar dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/3/2025).

Namun demikian, ia berpandangan kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai independensi BI.

"Beberapa investor menilai bahwa keterlibatan BI yang terlalu dalam dalam kebijakan pemerintah dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai otoritas moneter yang independen," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyetujui dukungannya terhadap program perumahan terjangkau yang dicanangkan oleh pemerintah dengan menyediakan likuiditas sebesar Rp 130 triliun.

Ekonom KISI Asset Management Arfian Prasetya Aji menuturkan, BI menegaskan bahwa dukungan ini sejalan dengan kebijakan makroekonomi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat melalui sektor perumahan.

Menurut Arfian, BI juga menegaskan tiga bentuk dukungan terhadap program perumahan yakni memastikan program Asta Cita berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil.

Dok. BP Tapera Ilustrasi rumah subsidi yang dapat dibeli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

BI juga mendukung penyediaan insentif likuiditas bagi bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk perumahan.

Selain itu, BI juga mendukung pendanaan program perumahan dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

"Peningkatan likuiditas di sektor perbankan diharapkan mampu mempercepat penyaluran kredit ke sektor perumahan, yang memiliki efek berantai terhadap berbagai industri seperti semen, baja, bahan bangunan, serta tenaga kerja konstruksi," ujar dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/3/2025).

Namun demikian, ia berpandangan kebijakan ini juga memunculkan perdebatan mengenai independensi BI.

"Beberapa investor menilai bahwa keterlibatan BI yang terlalu dalam dalam kebijakan pemerintah dapat mengurangi kredibilitasnya sebagai otoritas moneter yang independen," imbuh dia.

Jakarta: Kudus merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah. Daerah ini terkenal sebagai kota santri, kota kretek, dan kota wisata.

Selain itu, Kudus juga memiliki kuliner khas yang beragam dan kaya rasa, seperti soto Kudus. Daerah ini juga memiliki pilihan rumah murah yang bervariasi.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Kudus, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah mulai dari harga Rp150 jutaan dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Kudus

1. Demangan Residence 2

Perumahan ini berlokasi di Papringan, Kaliwungu, Kab Kudus, Jawa Tengah ini dibangun oleh Delima Mas Sun. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 75 unit yang tersedia.

Mulai dari harga Rp166 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap baja ringan dan genteng, dinding hebel, lantai keramik, serta pondasi batu kumbung.

2. Muria Utama Residence 1

Perumahan ini berlokasi di Kaliwungu, Kaliwungu, Kab Kudus, Jawa Tengah yang dibangun oleh Saka Ashta Manunggal. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 2 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp166 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain atap baja ringan genteng mantili, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

3. Cemara Sae 2 Residence

Berlokasi di Terban, Jekulo, Kab Kudus, Jawa Tengah. Dikelola oleh Sanghyang Gung Jagat Persada dengan jumlah unit tersedia sebanyak 29 subsidi.

Rumah mulai dari harga Rp162 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap galvalum pasir, dinding hebel plester aci cat, lantai keramik, serta pondasibatu kumbung dan sloof.

4. Kayuapu Raya

Berlokasi di Gondangmanis, Bae, Kab Kudus, Jawa Tengah. Dikelola oleh Ruyan Raya Properti dengan jumlah hanya 1 subsidi yang tersedia.

Rumah dengan harga Rp150,5 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lainrangka atap baja ringan, serta penutup atap genteng multiroof. Dinding herbel, plester, aci, dan cat. Lantai keramik 40x40 dan bata kumbung putih khusus, serta pondasi 60x30x30.

5. Muria Indah 03

Perumahan yang berlokasi di Gondangmanis, Bae, Kab Kudus, Jawa Tengah ini dibangun oleh Kurnia Alam Perista Perumahan ini menawarkan hanya 1 rumah komersil.

Rumah mulai dari Rp200 juta dengan luas bangunan 29 meter persegi serta luas lahan 66 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yang dimiliki rumah ini yaitu atap multiroof, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi mengungkap banyaknya perumahan di Jawa Barat yang sebelumnya tidak terkena banjir, namun kini mencapai ketinggian dua meter.

Oleh karena itu, dirinya ingin mengaudit dari sisi apek lingkungan seluruh perumahan di Jawa Barat banjir.

"Faktornya adalah apa? Kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang? Itu saja, terima kasih," tegas Dedi usai menghadiri groundbreaking (peletakan batu pertama) rumah Polri di Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Dedy juga mengungkapkan fakta warga Jawa Barat tertipu oleh pengembang. Salah satu contoh kasusnya adalah mereka telah membayar untuk membeli rumah subsidi, namun tak kunjung dibangun.

"Saya sudah telpon beberapa menteri untuk segera mengevaluasi, karena di Jawa Barat ini banyak masyarakat yang tertipu oleh pengembang. Duitnya sudah bayar, kemudian rumahnya tidak didapat," tegas Dedi.

Kemudian, ada kasus warga membeli rumah subsidi lebih dari satu unit maupun hook lalu dibongkar dan dibangun kembali, kemudian dikontrakkan.

"Akhirnya, masyarakat tidak menikmati rumah subsidi itu. Dan yang paling harap dikenal oleh masyarakat adalah, rumah subsidi itu adalah ada uang negara yang diberikan kepada masyarakat, bisa jadi hanya dinikmati oleh pengembang," tutup dia.

Kuota rumah subsidi rencananya akan ditambah. Pengumuman penambahan kuota untuk rumah subsidi itu rencananya akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3) malam. Namun, Ara tidak merinci jumlah dan waktu pengumuman penambahan kuota rumah subsidi akan disampaikan.

"Mohon doanya karena kami diminta untuk kreatif oleh Presiden, mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit macetnya rendah," ujar Ara di lokasi.

Ara mengungkapkan, dalam penyediaan rumah subsidi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah penyalurannya harus tepat sasaran.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ara mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Nah untuk itu kami sudah berkoordinasi dengan BPS karena yang diminta untuk memberikan data adalah BPS. Kita juga sudah meminta data MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu nanti by name by address dari BPS, supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran," paparnya.

Selain harus tepat sasaran, pihaknya juga diminta oleh Presiden Prabowo untuk memastikan kualitas rumah subsidi bagus.

"Tentunya kita diminta untuk memastikan, jangan sampai kuotanya meningkat tapi kualitasnya berkurang. Jadi rumah subsidi perintah Presiden Prabowo harus tetap berkualitas," tutupnya.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang pernah mengungkapkan akan ada penambahan kuota rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 2025 sebanyak 200.000 unit rumah atau bertambah menjadi 420.000 unit rumah.

"Kami dengar, saya minggu lalu rapat dengan Pak Rio Silaban (Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan). Pak Rio bilang sudah ditetapkan 420.000 (unit), penambahan dari 200.000 (unit). Dan akan diturunkan Rp 6 triliun dulu supaya bisa jalan nih (FLPP)," katanya dalam acara Diskusi Media 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' di Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Meski kuota FLPP ditambah, menurut Bonny tidak semuanya akan terserap sempurna. Sebab, waktunya sudah mepet ke akhir tahun ini.

"Dan kami dari saat itu juga memberitahu kepada Pak Rio bahwa kita tinggal berapa lama lagi sampai Desember? Mau kita usahakan 500.000-600.000 (unit)? Tidak mungkin, bener gak? Waktu tinggal mepet. Dikasih 420.000 (unit), paling pengembang bisa sampai 300.000 (unit)," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan rumah subsidi untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) akan segera dilakukan. Groundbreaking tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Minggu (9/3/2025) mendatang.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3) malam. Ia mengungkapkan akan ada sekitar 5.400 rumah subsidi yang akan dibangun untuk TNI AD.

"Hari Minggu, 4 hari lagi, nanti bersama Bapak KSAD Jenderal Maruli, saya akan groundbreaking perumahan buat TNI Angkatan Darat di Serang, sekitar 5.400 rumah," katanya di lokasi.

Pembangunan rumah subsidi tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero). Tak hanya TNI AD saja, nantinya juga akan pembangunan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Laut (AL) dan juga TNI Angkatan Udara (AU).

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), TNI AD, dan juga PT Bank Mandiri (Persero) untuk membangun rumah subsidi. Kerja sama tersebut ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman antara BP Tapera dengan TNI AD dan PT Bank Mandiri (Persero).

Ara menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," ungkap Ara dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (7/2/2025).

Video: Kala Rudal Canggih Arhanud TNI AD Hancurkan 'Pesawat Musuh'

Video: Kala Rudal Canggih Arhanud TNI AD Hancurkan 'Pesawat Musuh'

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota. Karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit pajaknya rendah," kata Maruarar.

Dalam hal penyediaan hunian MBR, sejak Kabinet Merah Putih bekerja di 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025 atau selama 130 hari Presiden Prabowo memimpin, sudah ada sebanyak 110.000 hunian MBR yang telah dikerjakan bahkan sudah dilakukan serah terima.

Maruarar menyebutkan pihaknya berupaya untuk terus meningkatkan jumlah hunian MBR yang tersedia bagi masyarakat sesuai dengan dana yang telah disiapkan pemerintah di 2024 yaitu untuk 220.000 hunian MBR.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyatakan, sejauh ini ditemukan dua tantangan yang coba ditangani Kementerian PKP dalam penyediaan hunian MBR. Pertama adalah terkait dengan memastikan pemberian subsidi hunian MBR diterima tepat sasaran dan kedua terkait dengan kualitas hunian.

Untuk tantangan pertama, Ara menyebutkan pihaknya berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar bisa memastikan data masyarakat penerima subsidi hunian MBR sesuai dengan kebutuhan.

"(Hunian) MBR itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah itu masyarakat berpenghasilan rendah itu ditentukan nanti by name by address dari BPS. Supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran. Jadi semuanya tepat sasaran," katanya.

Sementara untuk tantangan kedua dalam penyediaan hunian MBR adalah terkait dengan hasil kualitas bangunan yang dibangun, karena menurutnya ada saja pengembang properti yang kurang teliti sehingga membuat hasil akhir hunian kurang berkualitas.

Menangani tantangan kedua ini, Ara secara khusus membentuk tim kurator yang terdiri dari eselon I Kementerian PKP termasuk dirinya sendiri untuk memeriksa kualitas hunian subsidi.

"Kami diminta untuk terus memastikan, jangan nanti kuotanya (hunian MBR) meningkat tapi kualitasnya berkurang. Jadi walaupun rumah subsidi, perintah Presiden Prabowo juga harus tetap berkualitas," ujar Menteri PKP itu.

Sejauh ini, dalam temuan tim kurator hunian MBR sebenarnya sudah cukup banyak hunian MBR yang berkualitas namun memang ditemukan adanya kualitas bangunan yang kurang baik karena kelalaian pengembang hunian.

Ara mencontohkan salah satu temuannya terkait hunian subsidi yang kurang berkualitas terdapat di Bekasi, yang ternyata baru satu tahun disahkan, namun hunian tersebut sudah mengalami kendala pada bagian lantai yang tidak rata dan bergelembung.

Ada juga temuan hunian tersebut kesulitan akses setelah diterpa hujan dan mengakibatkan hunian terendam banjir.

Menurut Ara, hal-hal seperti ini harus diantisipasi dalam pembangunan hunian MBR selanjutnya di era Presiden Prabowo Subianto, sehingga nantinya masyarakat bisa merasakan secara optimal hunian layak meski disubsidi oleh pemerintah.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden bakal umumkan tambahan kuota untuk hunian MBR

Banjir melanda berbagai daerah di Indonesia, salah satunya Jawa Barat. Di sana, banyak perumahan yang mengalami kebanjiran dengan ketinggian air mencapai beberapa meter.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebutkan, banyak perumahan di Jawa Barat yang mengklaim bebas banjir namun nyatanya justru kebanjiran. Bahkan, ketinggian airnya ada yang mencapai dua meter.

Untuk itu, dirinya mengatakan akan melakukan audit para perumahan-perumahan tersebut. Namun, dirinya tidak merinci perumahan mana saja yang akan diaudit.

"Saya juga akan mengaudit dari sisi aspek lingkungan seluruh perumahan di Jawa Barat yang banjir. Faktornya oleh apa? Kesalahan tata ruang atau kesalahan pengembang?" katanya usai acara peletakan batu pertama pembangunan rumah subsidi untuk pegawai negeri pada Polri di Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang Timur, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Selain terkait banjir, dirinya juga mengungkapkan banyak pembeli rumah, khususnya rumah subsidi, yang tertipu oleh pengembang nakal. Para pembeli sudah membayar rumah subsidi namun tak kunjung mendapatkannya.

"Duitnya sudah bayar, kemudian rumahnya tidak didapat," tuturnya.

Mendengar hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Dedi untuk menyampaikan data-data terkait hal tersebut kepadanya pada pertemuan selanjutnya.

"Itu banyak kejadian di Jawa Barat?" kata Ara.

"Banyak," jawab Dedi.

"Saya langsung saja, saya minta datanya, segera saya minta datanya. Bapak mau ketemu saya hari Rabu? Tolong by name, by address, pengembangnya di mana ya, dan kalau bisa ada laporan dari masyarakatnya Pak," ujar Ara.

Kembali ke Dedi, ia menambahkan permasalahan yang terjadi pada rumah subsidi yaitu pembelian rumah lebih dari satu. Ada juga yang membeli rumah subsidi di area hook kemudian membongkar dan membangun baru kemudian disewakan. Padahal, rumah subsidi tidak boleh disewa.

Maka dari itu, menurutnya sangat pas untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit rumah subsidi yang bermasalah tersebut.

"Dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari kecarut-marutan para pengembang yang nakal di perumahan subsidi," ungkapnya.