Balikpapan (ANTARA) - Pihak pengembang perumahan di Kota Balikpapan PT Pahala Investama Energi, pengembang Perumahan Griya Rudina Asri (GRA) membantah melakukan tindak pidana penipuan seperti yang dilaporkan oleh puluhan konsumennya ke Polresta Balikpapan beberapa waktu lalu.

"Melapor itu adalah hak mereka, tapi apa yang dituduhkan selama ini sama sekali tidak benar, bahkan cenderung fitnah," tegas Komisaris PT Pahala Investama Energi, Pangeran Cani didampingi kuasa hukumnya, Ardiansyah, Minggu (12/1).

Dalam laporan tersebut, perumahan yang dikembangkan Cani dikatakan tidak memiliki wujud dan sebagainya, bahkan salah satu pelapor menyampaikan telah membayar rumah dan dijanjikan akan dibangunkan rumahnya dalam waktu satu bulan namun tidak terealisasi.

Menjawab hal itu, Cani menegaskan bahwa perumahan yang ia kembangkan yang terletak di Kilometer 10 Karang Joang, Balikpapan Utara sudah memiliki wujud, dan salah satu pelapor yang mengatakan sudah lunas namun belum ada wujud bangunannya tersebut katanya masih terkendala akses jalan.

Lokasi perumahan itu, akses jalannya terhambat, mengingat bersamaan dengan pembangunan jalan bebas hambatan atau tol dari Balikpapan menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) namun sejumlah unit rumah telah terbangun disana.

"Kalian bisa lihat sendiri bangunan sudah ada bahkan sudah ada yang menempati, dan pelapor bilang sudah lunas namun belum terbangun itu rumah komersil bukan subsidi," katanya.

Ia menjelaskan perumahan yang kembangkan dicampur antara rumah subsidi dan rumah komersil, namun untuk rumah komersil diletaknya di area pojok.

"Bahkan untuk rumah subsidi kami berbeda dari yang lain, kami menggunakan spesifikasi yang tinggi menggunakan bata merah," ungkapnya.

Cani menuturkan atas laporan tersebut, pihaknya merasa dirugikan mengingat nama baiknya tercemar dengan stigma negatif yang digiring ke berbagai media melalui kuasa hukum pelapor.

"Maka kami disini tidak tinggal diam, bila mereka ingin pengembalian kami lakukan, tapi tuduhan-tuduhan yang mencemarkan nama baik itu kami akan laporkan balik," ucapnya.

Sementara itu kuasa hukum pihak pengembang Ardiansyah mengatakan akan mendampingi kliennya untuk melaporkan balik pihak-pihak yang telah melaporkannya ke Polresta Balikpapan

Menurutnya dari laporan itu berbuntut panjang, dan yang sangat disayangkan saat tersebar di berbagai akun media sosial dimana hal tersebut menjadi bola liar dan memicu stigma negatif ke masyarakat.

“Untuk itu maka kami akan melakukan langkah hukum kepada mereka yang melakukan fitnah ini, kami akan laporkan ini adalah tindak pidana pencemaran nama baik, dengan dasar UU ITE ,” tegasnya.

Ardiansyah mengatakan, pelaporan ini akan dilakukan ke Siber Crime Ditkrimsus Polda Kaltim, paling cepat akan dilakukan Senin (13/1) dan paling lambat Jumat (17/1).

“Kami sudah deteksi akun – akun yang melakukan fitnah tersebut, termasuk yang menyampaikan penyataan fitnah tersebut di media konvensional,” ucapnya.

Diakuinya, dalam kasus ini terlihat ada proxy untuk menyudutkan dan menjatuhkan pengembang GRA karena pada kenyataan tidak seperti itu. Dan hal ini akan dibuktikan pada proses pelaporan.

“Proxy ini ada yang menggunakan berbagai platform media dan kawan-kawan pemuda, untuk saling menjatuhkan. Dan apa yang dituduhkan tidak benar, fitnah dan perbuatan ini sangat keji,” tegasnya.

Ardiansyah menambahkan perusahaan sangat terbuka untuk pengembalian uang konsumen yang memintanya.

"Tapi untuk konsumen-konsumen yang berkomentar negatif, pihaknya meminta untuk melakukan klarifikasi terlebih dahulu," tuntas dia.

Jakarta (ANTARA) - Menciptakan generasi gemilang lewat pemenuhan gizi yang seimbang bagi anak-anak sekolah, menjadi tujuan utama dilaksanakannya program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, MBG diharapkan juga dapat mendongkrak perekonomian lokal atau masyarakat setempat.

MBG dilaksanakan serentak di 26 provinsi pada 6 Januari 2025. Terdapat empat tujuan dari program ini, yakni menyiapkan sumber daya yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan dan menggerakkan ekonomi masyarakat agar cita-cita Indonesia Emas 2045 tercapai.

Pemerintah menargetkan program MBG dapat menyentuh tiga penerima manfaat selama Januari-Maret 2025. Penerima manfaat yang disasar terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil serta ibu menyusui.

Dana yang dianggarkan oleh pemerintah untuk program ini sebesar Rp71 triliun, dan kemungkinan akan ditambah sebanyak Rp140 triliun untuk periode selanjutnya.

Dengan besarnya anggaran yang dialokasikan, perekonomian masyarakat daerah diharapkan dapat terangkat apabila dapur-dapur masyarakat diserahkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) atau dikelola oleh koperasi-koperasi tempat dilaksanakannya MBG.

Tak hanya dari sisi penyiapan logistik dan distribusi makanan, sampah sisa makanan MBG pun berpotensi menjadi ekonomi sirkular seperti kompos dan industri maggot bila dikelola dengan baik oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di masing-masing wilayah.

Pembangkit ekonomi lokal

Dengan dana Rp71 triliun, program MBG diyakini dapat meningkatkan perekonomian daerah karena melibatkan warga lokal dalam penyediaan bahan baku lokal di setiap SPPG. Setidaknya akan ada 937 SPPG di 26 provinsi hingga akhir Januari 2025.

SPPG ini diharapkan dapat membeli bahan kebutuhan makanan pada pedagang-pedagang setempat, seperti buah, sayur, telur, susu, daging, ikan maupun beras. Sebisa mungkin memanfaatkan komoditas lokal yang dihasilkan di wilayah masing-masing.

Petugas dapur atau tukang masak pada SPPG yang berasal dari warga setempat dapat membawa lebih banyak keuntungan bagi masyarakat daerah tersebut. SPPG juga dapat memanfaatkan dapur yang sudah ada, seperti dapur UMKM atau dapur bersama milik masyarakat.

Pemanfaatan dapur ini dapat menghemat anggaran dan menekan biaya distribusi karena dapurnya dekat dengan sekolah. Dengan biaya yang hemat, maka dananya bisa digunakan untuk menambah menu yang lebih bervariasi.

Tak hanya menggerakkan perputaran uang di wilayah yang bersangkutan, MBG juga memberikan dampak berganda atau multiflier effect lainnya, yakni penyerapan tenaga kerja.

Permintaan pesanan makanan yang meningkat, dapat berimbas pada penambahan juru masak, pengantar makanan hingga orang-orang yang bertugas membantu penyiapan kemasan makanan.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian mengatakan MBG dapat mampu menciptakan efek berganda bagi masyarakat lokal, mulai dari kesejahteraan produsen hingga penyerapan tenaga kerja.

Penyerapan lapangan kerja baru ini, sangat mungkin terjadi, khususnya bagi para ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan. Masyarakat sekitar yang awalnya tidak memiliki pekerjaan akan memiliki peluang untuk bekerja di dapur ataupun membantu pendistribusian makanan dari dapur ke sekolah-sekolah.

"Saat UMKM kebanjiran order, maka ada penambahan tenaga kerja. Nah ini menciptakan multiflier effect, selain MBG membantu meningkatkan gizi, juga meningkatkan kesejahteraan para produsen lokal dan penyerapan tenaga kerja," kata Eliza.

Untuk memudahkan eksekusi perintah, distribusi logistik hingga sistem pembayaran, tentunya memang harus memiliki lembaga khusus yang dapat menaungi para UMKM ataupun warga lokal. Dalam hal ini, koperasi bisa mengambil perannya.

Peranan koperasi

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi beberapa waktu lalu mengatakan bahwa peran koperasi dalam MBG menjadi jembatan dalam mendukung petani, nelayan hingga peternak lokal dalam menyediakan bahan baku, hingga mengelola satuan pelayanan penyediaan gizi dan distribusi logistik.

Berdasarkan catatan Kementerian Koperasi, terdapat sebanyak 1.336 unit koperasi yang terlibat dalam MBG dan akan terus bertambah seiring berjalannya program.

Koperasi juga bisa mendampingi standardisasi dapur agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Namun demikian, pemerintah juga harus memberikan kepastian dan akses bagi para petani, peternak dan nelayan untuk bisa bergabung menjadi vendor dapur SPPG ataupun dapur sekolah dan UMKM.

Harus menjadi bahan pertimbangan juga, bagaimana jika petani, nelayan, dan peternak tersebut belum menjadi anggota koperasi, diperbolehkan menjual barangnya kepada koperasi.

Tentunya, kerja sama dan kolaborasi ini diharapkan dapat berjalan dengan baik agar program MBG dapat menggerakkan perekonomian masyarakat.

Pengawasan tender

Tidak dapat disangkal, untuk bisa masuk dalam ekosistem MBG, maka pasti akan ada persaingan, apalagi program strategis ini dengan anggaran yang besar.

Perlu ada pengawasan dari berbagai pihak mulai dari masyarakat setempat, pihak keamanan, pemerintah hingga lembaga lainnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah bersedia untuk mengawasi tender program makan bergizi gratis (MBG) guna menjaga persaingan usaha yang sehat.

Program MBG disebut masuk dalam pengawasan sektor ketahanan pangan yang perlu mendapat perhatian lebih lantaran melibatkan banyak bidang usaha. Pengawasan ini akan meliputi logistik, pendistribusian, serta UMKM mana saja yang terlibat.

Selain itu, KPPU juga akan memantau bagaimana mekanisme lelang, tender dan juga harga yang ditawarkan oleh vendor.

Pengawasan-pengawasan ini wajib dilakukan agar tidak ada pihak yang memonopoli penyediaan MBG dan terjadi persaingan usahanya benar-benar sehat.

Dengan demikian, diharapkan perekonomian lokal dapat bergerak secara merata dan mendapat kesempatan yang sama untuk bisa meningkatkan pendapatan dari MBG.

Pada akhirnya MBG bukan hanya sekadar meningkatkan gizi para calon pemimpin masa depan Indonesia, tetapi juga mampu menghidupkan perekonomian lokal dan membantu kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat juga menjadi lebih produktif dengan adanya kesempatan kerja baru, khususnya bagi yang selama ini tidak berpenghasilan.

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekelompok orang tak dikenal mengenakan penutup wajah saat menyerang permukiman warga di RT 10/03, Kramat Pulo, Jakarta Pusat.

"Mereka semua pakai penutup kepala semua, jadi enggak tahu wajahnya. Pokoknya rapi lah," kata Nedi (36), warga RT 10/03 saat ditemui di lokasi, Minggu (12/1/2025).

Gangster itu terdiri dari 30 hingga 40 orang. Mereka membawa senjata tajam berupa celurit.

Karena orang-orang itu mengenakan penutup wajah, Nedi tidak tahu siapa pelaku penyerangan itu.

Bahkan, Nedi juga tidak tahu mengapa perkampungannya menjadi target penyerangan.

"Ngasal aja (mereka) nyerangnya, membabi buta. Enggak tahu masalahnya apa, tiba-tiba diserang," tambah dia.

Hal serupa juga diungkap oleh Inan (55), warga RT 10 yang juga tak tahu siapa pelakunya.

"Ada yang pakai masker sebagian, ada yang enggak pakai. Saya juga bingung itu orang mana, tujuannya apa itu," kata Inan saat ditemui di kediamannya.

Saat berusaha membubarkan penyerangan tersebut, Inan kena sabetan celurit pada bagian dahi dan tangannya.

Warga lain membantu Inan dan membubarkan penyerangan tersebut.

"Udah banyak orangnya, anak-anak udah pada di sini, baru bubar udah itu," tambah dia.

Dalam video yang beredar melalui akun Instagram @info_jakartapusat, dinarasikan bahwa perkampungan tersebut diserang oleh kelompok orang.

"Tawuran terjadi diduga warga sekitar diserang oleh kelompok gangster yang datang dan langsung melakukan penyerangan ke area permukiman warga," bunyi keterangan yang diunggah akun Instagram tersebut.

Ketua RT 10/03 Kramat, Dian, menyebut penyerangan tersebut terjadi sekitar pukul 05.30 WIB, Minggu pagi.

Dian mengatakan, sudah dua kali kampungnya diserang orang tidak dikenal. Pertama, penyerangan terjadi pada Sabtu (11/1/2025).

"Enggak sering, cuma udah dua malam ini sering diserang. Cuma kita enggak tahu dari mana, anak mana," kata Dian saat ditemui di lokasi, Minggu (12/1/2025).

Baru pada penyerangan pagi tadi jumlah orang yang menyerang kampungnya lebih banyak. Mereka membawa sajam masing-masing.

Dian juga tidak tahu dengan pasti apa alasan kelompok itu menyerang perkampungannya.

Akibat penyerangan itu, dua orang menjadi korban. Keduanya terkena sabetan sajam yang dibawa oleh kelompok tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama dua hari berturut-turut, permukiman warga di RT 10/03, Kramat, Senen, Jakarta Pusat, diserang gangster bersenjata.

Ketua RT 10/03 Kramat Pulo, Dian, menyebut bahwa penyerangan terjadi pada Sabtu (11/1/2025) dan Minggu (12/1/2025).

"Enggak sering, cuma udah dua malam ini iya, sering diserang. Cuma kita enggak tahu dari mana, anak mana," kata dia saat ditemui di lokasi, Minggu.

Dian juga tidak mengetahui apa alasan kelompok tersebut menyerang kampung tersebut.

Penyerangan pertama, pada Sabtu, dilakukan sekitar pukul 03.30 WIB dinihari. Saat itu, 10 hingga 15 pemuda mendatangi permukiman dan melempar berbagai macam barang ke jalan.

"Iya bawa senjata tajam gede-gede. Ada sekitar 10 motor sampai 15 motor. Mereka lempar-lemparin botol ke jalan sini," kata dia.

Sementara penyerangan kedua terjadi pada Minggu pagi pukul 05.30 WIB. Anggota gangster yang datang lebih banyak, sekitar 30 motor.

Dari penyerangan pagi ini, dua warga terluka karena sabetan senjata tajam yang dibawa pelaku.

"Korban sih dua, pas mau berangkat kerja. Dia kesandung, kena kakinya," ujar Dian.

Dalam video yang beredar melalui akun Instagram @info_jakartapusat, dinarasikan bahwa perkampungan tersebut diserang oleh kelompok orang.

"Tawuran terjadi diduga warga sekitar diserang oleh kelompok gangster yang datang dan langsung melakukan penyerangan ke area permukiman warga," bunyi keterangan yang diunggah akun Instagram tersebut.

Mukomuko (ANTARA) - Pengamat Hukum dari Kantor Hukum M. CH dan Partners Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Muslim Chaniago mengatakan masuknya harimau ke permukiman penduduk mengancam keselamatan warga di wilayah ini.

Direktur Kantor Hukum M. CH dan Partners Kabupaten Mukomuko Muslim Chaniago saat dihubungi dari Mukomuko, Ahad, mengatakan masuknya harimau ke permukiman penduduk menyebabkan seorang warga dan seekor sapi dimangsa dan mengancam keselamatan warga lainnya.

"Hal ini harus jadi peringatan serius bagi Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dalam negara ini," katanya.

Seorang warga Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, bernama Ibnu Oktavianto (22) ditemukan meninggal dunia di kebun kelapa sawit milik Ari Cahyono pada Selasa (7/1) malam sekitar pukul 23:30 WIB.

Kemudian, seekor sapi milik Deden Nurjamil, warga Desa Mekar Jaya, Kecamatan Teras Terunjam yang berbatasan dengan Desa Tunggal Jaya ditemukan mati akibat dimangsa harimau.

Ia mengungkapkan, secara yuridis, hewan mengancam keselamatan manusia bisa dibunuh, dan yang membunuhnya pihak berwenang seperti BKSDA.

Menurutnya, pihak terkait tidak bisa membiarkan terus menerus orang dimakan binatang buas seperti buaya dan harimau.

Dia mengakui, secara hukum binatang seperti buaya dan harimau merupakan satwa dilindungi, tetapi binatang tersebut bisa dibunuh apabila mengancam keselamatan manusia.

Terkait dengan konflik harimau di daerah ini, katanya, BKSDA harus bertanggung jawab terhadap masalah ini dan mengatasinya.

Sementara itu, BKSDA telah memasang tiga perangkap untuk menangkap harimau yang memangsa seorang warga dan satu ekor sapi di wilayah Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko.

"Ya, ada tiga perangkap untuk mengevakuasi harimau yang dipasang di sejumlah tempat di wilayah Kabupaten Mukomuko, selanjutnya kami memantau pergerakannya," kata Kepala Resor BKSDA Kabupaten Mukomuko Damin.

Perangkap harimau itu dipasang di Desa Setia Budi, Kecamatan Teras Terunjam, sedangkan dua perangkap lainnya dipasang di Desa Tunggal Jaya dan Desa Mekar Jaya.*

JAKARTA, KOMPAS.com - Permukiman warga di Kramat Pulo, Jakarta Pusat, diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal, Minggu (12/1/2025) pagi.

Dalam video yang beredar melalui akun Instagram @info_jakartapusat, dinarasikan bahwa perkampungan tersebut diserang oleh gangster.

"Tawuran terjadi diduga warga sekitar diserang oleh kelompok gangster yang datang dan langsung melakukan penyerangan ke area permukiman warga," bunyi keterangan yang diunggah akun tersebut.

Ketua RT 10/03 Kramat Pulo, Dian, membenarkan hal itu. Penyerangan terjadi sekitar pukul 05.30 WIB.

Sudah dua kali kampungnya diserang orang tidak dikenal. Pertama, penyerangan terjadi pada Sabtu (11/1/2025).

"Enggak sering, cuma udah dua malam ini sering diserang. Cuma kita enggak tahu dari mana, anak mana," kata Dian saat ditemui di lokasi, Minggu.

Pagi tadi, orang yang menyerang kampungnya lebih banyak dari kemarin. Mereka membawa senjata tajam sambil mengejar warga.

Dian juga tidak tahu pasti apa alasan kelompok itu menyerang perkampungannya.

"(Alasan) enggak tahu. Tiba-tiba datang aja," tambah Dian.

Nedi (36), warga RT 10, juga tidak tahu alasan orang-orang tersebut menyerang perkampungannya.

Semula, kelompok tersebut menyerang warga yang sedang bersiap untuk berdagang. Mereka mengarahkan petasan ke arah warga.

Mereka juga disebut membawa celurit sepanjang dua meter. Senjata itu yang mereka gunakan untuk menyerang warga ketika mereka hendak dibubarkan.

"Tiba-tiba langsung aja petasan ke arah sini. Ini kan banyak ibu-ibu baru mau buka dagangan, tiba-tiba ngeluarin petasan aja. Enggak tahu masalahnya," kata Nedi saat ditemui di lokasi, Minggu.

Kelompok tersebut menyerang perkampungan secara sembarangan. Tidak ada gedung dan warga kampung tertentu yang menjadi target penyerangan.

"Enggak, ngasal aja nyerangnya. Membabi buta. Enggak tahu masalahnya apa, tiba-tiba diserang," tambah dia.

Akibat penyerangan itu, dua orang menjadi korban. Keduanya luka karena sabetan sajam yang dibawa oleh kelompok tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Permukiman warga di Jalan Kramat Pulo, Kramat, Jakarta Pusat, diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal, Minggu (12/1/2025) pagi.

Dalam video yang beredar melalui akun Instagram @info_jakartapusat, dinarasikan bahwa perkampungan tersebut diserang oleh gangster.

"Tawuran terjadi diduga warga sekitar diserang oleh kelompok gangster yang datang dan langsung melakukan penyerangan ke area permukiman warga," bunyi keterangan yang diunggah akun tersebut.

Ketua RT 10/03 Kramat Pulo, Dian, membenarkan hal itu. Penyerangan terjadi sekitar pukul 05.30 WIB.

Sudah dua kali kampungnya diserang orang tidak dikenal. Pertama, penyerangan terjadi pada Sabtu (11/1/2025).

"Enggak sering, cuma udah dua malam ini sering diserang. Cuma kita enggak tahu dari mana, anak mana," kata Dian saat ditemui di lokasi, Minggu.

Pagi tadi, orang yang menyerang kampungnya lebih banyak dari kemarin. Mereka membawa senjata tajam sambil mengejar warga.

Dian juga tidak tahu pasti apa alasan kelompok itu menyerang perkampungannya.

"(Alasan) enggak tahu. Tiba-tiba datang aja," tambah Dian.

Nedi (36), warga RT 10, juga tidak tahu alasan orang-orang tersebut menyerang perkampungannya.

Semula, kelompok tersebut menyerang warga yang sedang bersiap untuk berdagang. Mereka mengarahkan petasan ke arah warga.

Mereka juga disebut membawa celurit sepanjang dua meter. Senjata itu yang mereka gunakan untuk menyerang warga ketika mereka hendak dibubarkan.

"Tiba-tiba langsung aja petasan ke arah sini. Ini kan banyak ibu-ibu baru mau buka dagangan, tiba-tiba ngeluarin petasan aja. Enggak tahu masalahnya," kata Nedi saat ditemui di lokasi, Minggu.

Kelompok tersebut menyerang perkampungan secara sembarangan. Tidak ada gedung dan warga kampung tertentu yang menjadi target penyerangan.

"Enggak, ngasal aja nyerangnya. Membabi buta. Enggak tahu masalahnya apa, tiba-tiba diserang," tambah dia.

Akibat penyerangan itu, dua orang menjadi korban. Keduanya luka karena sabetan sajam yang dibawa oleh kelompok tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa anggaran program makan bergizi gratis akan ditingkatkan.

Hal ini dikatakan Budi Arie dalam sambutannya pada acara Launching Induk Koperasi Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Bersatu di Auditorium Kementerian Koperasi (KemenKop), Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Budi Arie menyebutkan, pemerintah menganggarkan dana Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis hingga akhir tahun 2025 dengan menyasar 19,47 juta penerima manfaat. Namun, anggaran itu rencananya akan ditambah.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tang menyebut anggaran Rp 71 triliun hanya sampai Juni 2025. Anggaran makan bergizi gratis disebut Zulhas bisa naik hingga tembus Rp 410 triliun untuk tahun ini.

Di sisi lain, Budi Arie mengatakan, program makan bergizi gratis akan memfasilitasi konsolidasi dan agregasi bagi petani, nelayan, serta peternak untuk meningkatkan usahanya.

“Baik sebagai penyedia bahan baku bagi makan bergizi gratis maupun menjadi bagian dari pengelola SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," ujar Budi Arie.

Budi Arie juga menyebutkan, koperasi yang dapat menjadi bagian dari program makan bergizi gratis atau MBG secara otomatis akan mengalami peningkatan skala usaha.

DOK. Tim Media Presiden Prabowo Warga Semarang mendapatkan pekerjaan dalam pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Di sisi lain naiknya kapasitas usaha akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan anggota terutama para petani, peternak, nelayan lokal dan pelaku usaha kecil,” kata Budi Arie.

Saat ini, terdapat 1.332 koperasi sektor produksi di seluruh Indonesia yang siap untuk mensuplai kebutuhan dapur MBG dengan berbagai komoditas seperti ikan, telur, ayam, sayur, daging, dan buah.

Kemenkop telah mengusulkan beberapa koperasi ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi rantai pasok dalam SPPG dan telah mendampingi koperasi-koperasi tersebut standarisasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kami mendorong minimal 200 koperasi yang berperan sebagai hub dalam program MBG untuk mengkonsolidasikan produk suplai dapur MBG dari koperasi lainnya. Harapannya koperasi tersebut dapat memasok kebutuhan bahan baku sesuai kebutuhan SPPG," kata Budi Arie.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa anggaran program makan bergizi gratis akan ditingkatkan.

Hal ini dikatakan Budi Arie dalam sambutannya pada acara Launching Induk Koperasi Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Bersatu di Auditorium Kementerian Koperasi (KemenKop), Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Budi Arie menyebutkan, pemerintah menganggarkan dana Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis hingga akhir tahun 2025 dengan menyasar 19,47 juta penerima manfaat. Namun, anggaran itu rencananya akan ditambah.

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tang menyebut anggaran Rp 71 triliun hanya sampai Juni 2025. Anggaran makan bergizi gratis disebut Zulhas bisa naik hingga tembus Rp 410 triliun untuk tahun ini.

Di sisi lain, Budi Arie mengatakan, program makan bergizi gratis akan memfasilitasi konsolidasi dan agregasi bagi petani, nelayan, serta peternak untuk meningkatkan usahanya.

“Baik sebagai penyedia bahan baku bagi makan bergizi gratis maupun menjadi bagian dari pengelola SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," ujar Budi Arie.

Budi Arie juga menyebutkan, koperasi yang dapat menjadi bagian dari program makan bergizi gratis atau MBG secara otomatis akan mengalami peningkatan skala usaha.

DOK. Tim Media Presiden Prabowo Warga Semarang mendapatkan pekerjaan dalam pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto.

“Di sisi lain naiknya kapasitas usaha akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan anggota terutama para petani, peternak, nelayan lokal dan pelaku usaha kecil,” kata Budi Arie.

Saat ini, terdapat 1.332 koperasi sektor produksi di seluruh Indonesia yang siap untuk mensuplai kebutuhan dapur MBG dengan berbagai komoditas seperti ikan, telur, ayam, sayur, daging, dan buah.

Kemenkop telah mengusulkan beberapa koperasi ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi rantai pasok dalam SPPG dan telah mendampingi koperasi-koperasi tersebut standarisasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Kami mendorong minimal 200 koperasi yang berperan sebagai hub dalam program MBG untuk mengkonsolidasikan produk suplai dapur MBG dari koperasi lainnya. Harapannya koperasi tersebut dapat memasok kebutuhan bahan baku sesuai kebutuhan SPPG," kata Budi Arie.

SURABAYA, iNewsSurabaya.id – Usulan Ketua DPD RI, Sultan Najamuddin, untuk menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dalam membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu perdebatan.  Pertanyaan kunci yang mengemuka, bolehkah zakat digunakan untuk program yang juga menjangkau non-Muslim?

Ulul Albab, Ketua ICMI Jawa Timur, memberikan pandangannya terkait hal ini. "Dalam fiqih klasik, zakat memang hanya diperuntukkan bagi delapan golongan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surah At-Tawbah ayat 60," jelasnya.  

Delapan golongan tersebut meliputi fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, gharim, fii sabilillah, dan ibnu sabil.  

"Mayoritas ulama konservatif berpegang teguh pada pandangan ini, bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada Muslim," tambah Ulul Albab.

Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya seragam.  Ulama kontemporer memiliki interpretasi yang lebih luas.  

"Dr. Yusuf al-Qaradawi misalnya, berpendapat bahwa zakat dapat digunakan untuk tujuan kemanusiaan yang lebih besar, termasuk membantu non-Muslim," ungkap Ulul Albab.  

Al-Qaradawi menafsirkan 'fii sabilillah' secara lebih inklusif, meliputi berbagai aktivitas kemanusiaan yang bertujuan memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan, tanpa memandang agama.

Terkait infak dan sedekah, Ulul Albab menjelaskan, bahwa infaq dan sedekah lebih fleksibel.  Kedua sumbangan ini bersifat sukarela dan dapat diberikan kepada siapa saja tanpa terikat ketentuan agama yang ketat seperti zakat.

Oleh karena itu, jika zakat dipertanyakan penggunaannya untuk MBG yang menjangkau non-Muslim, infak dan sedekah dapat menjadi alternatif pendanaan.

"Pemerintah dan lembaga zakat dapat berkolaborasi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan mengalokasikannya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di sekolah, baik Muslim maupun non-Muslim," saran Ulul Albab.

Ia menekankan pentingnya menyeimbangkan kepedulian sosial dengan prinsip zakat.  

"Meskipun fiqih klasik membatasi penerima zakat, prinsip kemanusiaan dalam Islam membuka ruang bagi infak dan sedekah yang lebih inklusif," tegasnya.  

Program MBG, menurutnya, merupakan langkah positif untuk mencapai keadilan sosial dan mempersempit kesenjangan.  

"Zakat, infak, dan sedekah memiliki potensi besar dalam mewujudkan keadilan sosial yang lebih luas," tutup Ulul Albab.  

Program MBG bukan sekadar program makan siang, tetapi upaya untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya untuk hidup sehat dan berkembang.

Editor : Ali Masduki

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terjadi di Jawa Timur tidak mengganggu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan Imron Suandy mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan program vaksinasi untuk mengendalikan kasus PMK.

Imron menyampaikan pemerintah bekerja sama dengan pelaku usaha peternakan, asosiasi, dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lain untuk mengendalikan wabah PMK.

“Diharapkan kasus segera terkendali terjadi penurunan kasus [PMK], sehingga tidak mengganggu program MBG,” kata Imron kepadaBisnis, dikutip pada Minggu (12/1/2025).

Secara nasional, pada 28 Desember 2024–8 Januari 2025, terdapat 13.287 ekor ternak sakit dilaporkan akibat PMK. Data ini sebagaimana mengacu pelaporan harian Satuan Tugas (Satgas) Kesiapsiagaan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku serta Penyakit Hewan Menular Strategis Lainnya.

Kementan juga mengakui bahwa kasus wabah PMK terbanyak memang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Data menunjukkan total 496 kasus terjadi dalam satu bulan terakhir.Kendati demikian, Imron menjelaskan bahwa tingkat kematian PMK sangat kecil, yakni kurang dari 2%.

“PMK bukan penyakit menular dan berbahaya bagi manusia, ternak yang terinfeksi aman untuk dikonsumsi, yang harus diperhatikan penanganannya tidak mencemari lingkungan dan berpotensi menjadi sumber penular bagi ternak hidup di sekitarnya,” terangnya.

Selain vaksinasi, Imron menyampaikan bahwa pengendalian PMK dilakukan dengan strategi pembentukan Satgas agar pekerjaan lebih terkoordinasi dari pusat hingga daerah, investigasi dan respons cepat terhadap laporan dugaan kasus PMK. Serta, vaksinasi pada hewan sehat di sekitar wilayah kasus.

Di samping itu, pengendalian PMK juga dilakukan dengan pengobatan pada ternak sakit, peningkatan daya tahan tubuh ternak dengan pemberian vitamin, pembersihan dan disinfeksi kandang, peternakan, pasar hewan, dan edukasi kepada peternak dan masyarakat.

Selain itu, Kementan melalui Ditjen PKH juga menyediakan layanan hotline pelaporan masyarakat dan pengaturan lalu lintas ternak. Di samping itu, Imron menuturkan bahwa kewaspadaan kejadian PMK juga sudah dilakukan oleh wilayah yang masih bebas dari wabah ini.

Dalam catatan Bisnis, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa di hari pertama penyelenggaraan program MBG, tepatnya pada Senin (6/1/2025), sebanyak 600.000 penerima manfaat telah menerima program ini.

Dadan menjelaskan bahwa penerima MBG bukan hanya untuk siswa di sekolah, melainkan juga untuk santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Secara bertahap, Dadan menyampaikan bahwa penerima manfaat MBG akan terus bertambah, yakni sampai 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk minimal 3 juta penerima manfaat sampai April 2025.“[Target sampai akhir 2025] 15-17 juta penerima manfaat,” kata Dadan kepadaBisnis.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini untuk menyikapi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyoroti program tersebut.

Menurut Hasto program yang dicanangkan Prabowo untuk mengatasi kemiskinan telah senapas dengan PDIP.

"Jadi memang di dalam program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan, itu senapas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan," kata Hasto di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1) mengutip detik.

Ia menjelaskan seluruh kepala daerah dari PDIP telah berkomitmen menyediakan rumah untuk rakyat tidak mampu. Program ini juga dilakukan anggota legislatif dari PDIP.

"Maka untuk mengatasi kemiskinan ekstrem, menyediakan rumah rakyat miskin itu menjadi komitmen bagi seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan. Juga anggota legislatif dari PDI Perjuangan," ucapnya.

"Nah tentu saja target-target itu akan terus ditingkatkan karena PDI Perjuangan melalui HUT ke-52, diingatkan untuk jati dirinya yang berasal dari wong cilik, di mana Pancasila sebagai ideologi pembebasan bagi rakyat Marhaen," imbuh Hasto.

Sementara itu, Hasto enggan mengomentari program makan bergizi gratis, karena pemerintah baru belum genap 100 hari.

Kendati demikian Hasto sangat mendukung sepenuhnya program tersebut ditujukan untuk rakyat.

"Ya karena program 100 hari itu masih in progress. Tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya," tukas Hasto.

Terlepas dari posisi PDIP di pemerintahan saat ini, Hasto membeberkan bahwa PDIP menyetujui program-program Prabowo melalui DPR.

"Karena melalui HUT ini, napas partai menjadikan rakyat sebagai cakrawati partai itu ditunjukkan. Termasuk berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Itu senapas, mengapa? Karena di situ juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR RI, di mana PDI Perjuangan berada di dalamnya," ujar Hasto.

Seperti diketahui, program 3 juta rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Diprediksi bisa ada 15 juta rumah terbangun dalam masa jabatan Prabowo selama 5 tahun.