acuannya sesuai dengan kandungan gizi yang distandarkan Badan Gizi Nasional

Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyiapkan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk mendukung program 'Makan Bergizi Gratis'.

"Pada prinsipnya program tersebut mendapat dukungan penuh pemerintah daerah," kata Kepala Dinas Pangan, dr Jemmy Lampus di Manado, Kamis.

Pola implementasi program 'Makan Bergizi Gratis' tersebut ada dua yaitu yang sudah diluncurkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN), serta program BGN yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Untuk skema yang kedua yang bersumber dari APBD, jadi ada yang dialokasikan pemerintah kota, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi," ujarnya.

Untuk APBD kabupaten dan kota, menurut Jemmy itu diplot untuk sekolah-sekolah sesuai dengan kewenangan, sementara provinsi menyasar Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan.

"Kita sudah mengalokasikan sebesar Rp7 miliar untuk pendampingan program tersebut," ujarnya.

Dia mengatakan, dengan anggaran sebesar Rp7 miliar tersebut, belum semua siswa SMA/SMK yang akan terlayani dengan program 'Makan Bergizi Gratis'.

Akan tetapi, secara bertahap akan menjangkau semua siswa SMA/SMK di Sulawesi Utara yang menjadi kewenangan provinsi sambil didukung kabupaten dan kota sesuai kewenangan.

"Kami sementara mempersiapkannya, yang pasti acuannya sesuai dengan kandungan gizi yang distandarkan Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum percaya diri untuk mengungkapan target piutang pembiayaan multifinance pada tahun 2025. Namun demikian, salah satu program Prabowo Subianto yakni pembangunan 3 juta rumah dipercaya bisa mengangkat kinerja pembiayaan multifinance.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan, piutang pembiayaan multifinance sampai dengan November 2024 tumbuh sebesar 7,27% year on year (yoy) menjadi Rp 501,37 triliun.

Jika dirinci, porsi pembiayaan masih didominasi oleh jenis pembiayaan multiguna sebesar 50,42%. Diikuti pembiayaan investasi dan modal kerja yang masing-masing sebesar 34,11% dan 9,79%.

Namun jika menengok ke belakang, kinerja piutang pembiayaan multifinance itu cenderung bergerak melambat selama 5 bulan berturut-turut, sehingga level pertumbuhan 7,27% menjadi yang terendah sepanjang tahun 2024. Realisasi kinerja pembiayaan semakin jauh dari target yang sempat dicanangkan OJK dalam kisaran pertumbuhan 10-12%.

“OJK akan terus melakukan monitoring terhadap pertumbuhan piutang pembiayaan multifinance di tahun 2025. Diharapkan industri multifinance akan tetap tumbuh di tahun 2025,” ungkap Agusman kepada wartawan, pada Kamis (1/9/2025).

Meski belum mengungkapkan proyeksi pembiayaan tahun 2025, Agusman mengatakan ada sejumlah peluang bagi multifinance memacu pertumbuhan pembiayaan. Salah satunya berasal dari program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo Subianto.

“Pembiayaan sektor perumahan juga menjadi salah satu segmen pembiayaan yang potensial dengan adanya program 3 juta rumah oleh pemerintah,” kata Agusman.

Dua Bisnis Potensial Lain

Selain pembiayaan ke sektor perumahan, lini pembiayaan lain yang dipercaya OJK dapat terus mendorong pertumbuhan multifinance adalah buy now pay later (BNPL). Seperti yang diketahui, produk BNPL memang tengah digemari dalam beberapa waktu belakangan ini.

Per November 2024, pembiayaan BNPL melesat 61,90 (yoy) menjadi Rp 8,59 triliun. Dari sisi kualitas, rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) secara gross sebesar masih relatif terjaga sebesar 2,92%, kendati dalam tren naik.

Di samping itu, OJK memandang pembiayaan syariah sebagai ceruk potensial untuk digarap lebih masif. Piutang pembiayaan syariah pada November 2024 mengalami peningkatan sebesar 11,97% (yoy) menjadi sebesar Rp 26,52 triliun, didukung dengan peningkatan pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa.

“Pembiayaan syariah diperkirakan masih akan terus tumbuh positif pada tahun 2025, antara lain didorong oleh diversifikasi dan penambahan produk pembiayaan syariah baru yang saat ini diajukan oleh beberapa perusahaan pembiayaan,” pungkas Agusman.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, iNEWSSURABAYA.ID - Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan perumahan rakyat. Pada hari rabu (08/01/2025), Indonesia resmi menjalin kerja sama MOU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar. 

Selain disaksikan langung oleh Presiden Prabowo Subianto, penandatanganan tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting, diantaranya Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, dan Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Reni Astuti, S.Si., M.PSDM., menyambut positif penandatanganan MoU tersebut. Reni yang merupakan legislator asal Surabaya-Sidoarjo menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kementerian terkait atas langkah strategis ini.

“Program pembangunan 3 juta rumah merupakan agenda besar yang membutuhkan strategi matang dan pembiayaan besar. Saya mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo dan Kementerian PKP dalam merealisasikan program ini, terutama melalui kerja sama dengan Qatar,” ujar Reni.

Sebagai anggota komisi V yang bermitra kerja dengan kementrian PKP, Reni menyatakan akan selalu mendukung dan turut mengawasi agar program yang dibutuhkan rakyat ini benar-benar tepat sasaran.

“sebagai Anggota Komisi V DPR RI yang merupakan mitra Kementerian PKP, saya sangat siap untuk mendukung langkah pemerintah dalam mensukseskan program tersebut,” tambah Reni.

Reni berharap MoU ini dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh Kementerian PKP dan kementerian terkait. Ia menekankan pentingnya kesiapan teknis agar pembangunan 1 juta rumah ini dapat segera terealisasi sesuai target.

"saya mendorong agar pemerintah segera melakukan Langkah teknis untuk dapat merealisasi MOU tersebut. Sehingga rakyat akan segera menikmati pembangunan tersebut," ungkap Reni

Di sisi lain, Reni meminta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera merilis peta biru program pembangunan 3 juta rumah. Sehingga proses pengawalan dapat berjalan lebih optimal. 

“Kementerian PKP perlu segera merilis blueprint perencanaan untuk program 3 juta rumah sebagai panduan utama. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan terarah dan tepat sasaran,” tegasnya.

Reni juga mengingatkan bahwa program ini harus dirancang dengan strategi khusus agar benar-benar bisa menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. 

“Rumah yang layak huni adalah kebutuhan mendasar, dan program ini dapat memberikan dampak besar jika eksekusinya dirancang dengan baik,” tambahnya.

Kerja sama dengan Qatar merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan program 3 juta rumah yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan kerja sama internasional ini, diharapkan pembiayaan dan realisasi pembangunan perumahan dapat lebih efektif dan cepat terlaksana.

Reni Astuti menutup dengan harapan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional dapat terus terjalin untuk mewujudkan hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Editor : Arif Ardliyanto

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyambut baik kerja sama Indonesia-Qatar membangun 1 juta rumah susun di Jakarta. Namun, dia mengingatkan dibutuhkan kesesuaian data kebutuhan perumahan di Jakarta untuk mengantisipasi suplai berlebih.

"Masuknya investor Qatar untuk terlibat dalam program 3 juta rumah tentu kita sambut baik. Hanya saja perlu dipastikan jumlah kebutuhan rumah di lokasi sasaran sehingga tidak terjadi over supply rumah yang mengganggu likuiditas dari pengembang perumahan," ujar Syaiful Huda, Kamis (9/1/2025).

Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) investasi kerja sama pembangunan rumah antara Qatar dan Indonesia diteken Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dengan perwakilan Qatar Syekh Abdul Aziz al-Thani di Istana Merdeka, Jakarta Pusat disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Rencananya, Qatar membangun 1 juta rumah murah dalam bentuk rumah susun di Kemayoran hingga Senayan.

Huda mengatakan, rencana pembangunan rumah susun jutaan unit di Jakarta harus mengkaji potensi supply dan permintaan. Ini penting agar pasokan rumah tidak melebihi kebutuhan pasar.

"Kalau nanti pasokan banyak tetapi tidak terserap pasar karena melebihi permintaan maka akan banyak terjadi rusun-rusun kosong yang tidak berpenghuni. Hal itu juga jadi masalah besar," ucapnya.

Masuknya investor Qatar sangat membantu realisasi program 3 juta/tahun. Apalagi investor Qatar akan membangun penuh 1 juta rumah tersebut termasuk dalam hal penyediaan dana hingga kontraktor. Sedangkan pemerintah Indonesia hanya menyediakan lahan.

"Tentu ini sangat membantu karena dukungan APBN untuk sektor perumahan hanya di kisaran Rp40,2 triliun saja, terdiri dari alokasi Kementerian PKP Rp5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun. Hitungan ini di atas kertas tidak cukup untuk membiayai pembangunan 3 juta rumah/tahun," ujarnya.

Politikus PKB ini mewanti-wanti agar keikutsertaan investor benar-benar dioptimalkan dalam program 3 juta rumah. Optimalisasi tersebut hanya bisa dilakukan jika program ini didukung data solid.

"Termasuk data status lahan untuk lokasi perumahan, data masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program, hingga data regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com– Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) meningkatkan perputaran uang di pedesaan.

Program yang mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 ini dinilai mampu mendorong perekonomian daerah.

"Uangnya berputar di desa itu jadi banyak. Ada kegiatan ekonomi. Orang jadi bikin sayur lah, bikin ini lah. Ini kan baru satu minggu," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Luhut menjelaskan, program MBG ditambah dengan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat diperkirakan menghasilkan perputaran uang sekitar Rp 9 miliar per desa.

Ia optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen bisa tercapai.

"8 persen growth yang dicanangkan itu bukan hal yang impossible. Kenapa? Rp 1 miliar per desa kurang lebih untuk dari dana desa plus dengan MBG tadi itu, itu kira-kira hampir Rp 9 miliar itu berputar di desa. Itu akan mengenerate ekonomi di sana," jelasnya.

Anggota DEN Arief Anshory Yusuf menambahkan, redistribusi dari program MBG bersifat sangat progresif.

Program dengan anggaran sebesar Rp 71 triliun ini juga membantu keluarga miskin menghemat pengeluaran untuk makan.

"Satu anak dapat Rp 10.000. Kalau satu keluarga punya dua anak Rp 20.000, dikali 20 hari Rp 400.000, itu hampir satu kali garis kemiskinan," ungkap Arief.

"Jadi walaupun ini sifatnya langsam, semua orang dapat universal, tapi sangat progresif. Itu directly income distribution improved. Belum kalau kita melihat dampak medium termnya satu tahun ke depan bagaimana," tambahnya.

Palembang -

Penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kecamatan Ilir Barat (IB) 1 Palembang, Muhammad Dicky Alghaffar memastikan di setiap menu MBG akan ada lauk khas Palembang. Hal ini dikarenakan Palembang dikenal dengan penghasil makanan yang terbuat dari olahan ikan.

"Palembang merupakan daerah perairan penghasil ikan sehingga banyak makanan yang terbuat dari olahan ikan seperti pempek dan lainnya," ujar Dicky Kamis (9/1/2025).

Seperti pantauan detikSumbagsel pada Kamis (7/1/2025), ada menu nasi putih, ikan patin saus, sayur capcay, tempe goreng, dan semangka. Palembang banyak menghasilkan ikan patin dan diolah menjadi berbagai masakan seperti pindang patin, pepes ikan patin, dan brengkes ikan patin.

Menurut Dicky, makanan khas daerah dari olahan ikan sudah dikenalkan sejak hari pertama MBG, Senin (6/1/2025) lalu. Sayangnya, banyak yang mengira makanan olahan dari ikan gabus tersebut adalah tahu biasa.

"Senin lalu ada olahan ikan gabus seperti nugget untuk TK-SD dan sate pentol ikan untuk SMP. Tapi banyak mengira itu tahu dan telur gulung," katanya.

Dicky menyebut menu yang disajikan pada MBG ini adalah menu seimbang dengan kalori yang mencukupi. Di dalam wadah makan harus mencakup karbohidrat seperti nasi putih. Untuk protein ada protein hewani dan nabati seperti ikan atau ayam, lalu protein nabati didapat dari tahu atau tempe. Serat didapat dari sayur dan buah.

"Menu yang disajikan merupakan menu yang seimbang dan nilai porsinya sesuai dengan perintah Badan Gizi Nasional ," terangnya.

Selain itu, di dalam menu makanan untuk peserta didik setiap daerah di wajibkan untuk menghadirkan menu daerah. Dicky menuturkan tujuan dari MBG ini untuk memberikan siswa makanan yang bergizi seimbang dan sehat, tapi juga untuk memperkenalkan makanan daerah asal ke peserta didik.

"Jadi kami penyedia MBG ini akan berupaya setiap hari ini bisa menyediakan makanan daerah untuk peserta didik," ujarnya.

Dicky mengungkapkan ada penambahan anggaran sebesar Rp 2.000 per porsi untuk siswa TK-SD kelas 3 pada MBG hari ketiga. Anggaran sebelumnya Rp 6.000 per porsi, kini menjadi Rp 8.000 per porsi.

"Dengan ditambahnya anggaran ini menu MBG bisa lebih bervariasi lagi," pungkasnya.

(des/des)

Kemarin dari pihak Qatar tertarik untuk membangun 1 juta rumah untuk rumah rakyat ya, jadi bukan rumah kelas atas ya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa 1 juta rumah yang akan dibangun oleh Qatar merupakan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Erick menjelaskan, pembangunan 1 juta rumah ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin dari pihak Qatar tertarik untuk membangun 1 juta rumah untuk rumah rakyat ya, jadi bukan rumah kelas atas ya," ujar Erick, di Jakarta, Kamis.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, kata Erick lagi, tentu dibutuhkan lahan yang memadai. Menurutnya lagi, Kementerian BUMN memiliki lahan yang berada di area kereta api.

Pembangunan perumahan di wilayah tersebut, memiliki konsep hunian transit oriented development (TOD), yang terintegrasi dengan stasiun.

"Kita terbuka apakah dengan konsep TOD di samping-samping kereta api yang kita punya, kita hampir menjadikan delapan TOD. Nah ini kan bisa, silakan digarap gitu, lalu juga beberapa mungkin tanah BUMN yang memang lokasinya sudah di tengah kota," katanya pula.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani, di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/1).

Pendanaan itu dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

Menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan soal rencana Qatar membangun 1 juta rumah di Indonesia. Proyek tersebut merupakan bagian dari Program Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah.

Erick menjelaskan, rumah yang akan dibangun merupakan rumah kelas atas melainkan rumah rakyat. Adapun BUMN menjadi salah satu pihak yang bertugas menyiapkan lahannya.

"Kemarin kan sudah jelas, sesuai dengan program rumahan yang didorong oleh Bapak Presiden Pak Prabowo, yaitu 3 juta rumah. Nah kemarin dari pihak Qatar tertarik untuk membangun 1 juta rumah untuk rumah rakyat, jadi bukan rumah kelas atas, rumah rakyat," katanya di Soehanna Hall, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Menurut Erick, pemerintah terbuka dengan berbagai konsep, termasuk membangun hunian nempel stasiun alias pengembangan hunian dengan basis Transit Oriented Development (TOD). Terlebih BUMN sudah mengimplementasikan konsep tersebut.

"Tentu diperlukan lahan. Kita terbuka, apakah dengan konsep TOD di samping-samping kereta api yang kita sudah punya, kita hampir menjadikan 8 TOD, nah ini kan bisa, silahkan digarap gitu," jelas Erick.

Erick menyebut ada lahan-lahan BUMN yang lokasinya di tengah kota namun kurang bisa dimanfaatkan. Lahan itulah yang kemudian akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian.

Adapun tiga BUMN yang akan menyiapkan lahan adalah PT PP (Persero) Tbk, Perum Perumnas, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Hal ini diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram @erickthohir.

"BUMN melalui PT PP, Perumnas, dan PT KAI siap berkolaborasi dengan investor dari Qatar dan seluruh stakeholder termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk mewujudkan visi Bapak Presiden," ungkap Erick dikutip Kamis (9/1/2025).

(acd/acd)

Menteri BUMN Erick Thohir buka-bukaan soal konsep 1 juta rumah buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dibangun atas kerja sama pemerintah dengan Qatar.

Erick mengatakan rencana Qatar itu sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah untuk kelompok MBR. Rumah yang akan dibangun menyasar kelas menengah bawah.

"Jadi bukan rumah kelas atas ya, rumah rakyat. Nah, tentu diperlukan lahan. Kita terbuka, apakah dengan konsep TOD (transit oriented development) di samping-samping kereta api," kata Erick di The Energy Building, Jakarta, Kamis (9/1).

Erick mengatakan ada beberapa opsi yang mungkin dipakai. Salah satunya, konsep TOD, yaitu membangun perumahan di dekat stasiun seperti yang sudah dilakukan BUMN selama ini.

Ia juga membuka peluang rumah-rumah itu dibangun di tanah milik BUMN. Menurut Erick, Kementerian BUMN memiliki sejumlah lahan yang siap dipakai untuk perumahan.

"Mungkin tanah BUMN yang memang lokasinya sudah di tengah kota, tetapi kurang feasible untuk industri sendiri atau bisnis sendiri, ya kita bisa manfaatkan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima perwakilan Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di istana. Pertemuan itu membahas rencana Qatar terlibat membangun 1 juta rumah untuk rakyat Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait ditugasi untuk menindaklanjuti kerja sama itu. Ia berkata akan segera mencari lahan untuk pembangunan perumahan.

"Seusai arahan presiden bahwa Ini kerja sama antarpemerintah. Kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick akan siapkan dari KAI, Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan sekitar Senayan. Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata," ungkap Maruarar di istana kemarin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, ada 864.662 tanah telantar yang bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan program strategis Kabinet Merah Putih.

"Kami memiliki 854.662 hektar cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektar tanah hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang," kata Nusron, dikutip dari keterangan resmi.

Rinciannya, seluas 77.297 hektar lahan ditambah 10.000 hektar hasil konversi bisa dialokasikan untuk pembangunan permukiman dan mendukung program 3 juta rumah.

"Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar," jelasnya.

Kemudian sebanyak 209.780 hektar lahan bisa dimanfaatkan untuk mencetak sawah baru dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional.

Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan.

Selain itu, 567.585 hektar tanah telah dialokasikan untuk program transmigrasi.

Lahan itu akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah sudah mulai melancarkan program Makan Bergizi Gratis meski baru di beberapa kota. Makanan dibagikan untuk anak sekolah dari PAUD hingga SMA, serta untuk ibu hamil dan menyusui.

Tak sedikit pula para penerima program ini membagikan foto makanan yang didapatkan, di antaranya ada nasi, sayur, protein hewani dan nabati, dan buah.

Banyak masyarakat yang menyoroti tidak adanya susu dalam menu makan tersebut. Pasalnya, jika merujuk pda 4 sehat 5 sempurna, ada menu susu untuk menyempurnakan gizi.

Namun, Ahli gizi Tan Shot Yen mengatakan bahwa menu makanan bergizi lengkap seperti yang beredar sebenarnya sudah cukup tanpa perlu ada susu.

"Karena kita sekarang sudah pakai konsep gizi seimbang. Jadi tolong kalau di luar sana masih ada orang-orang yang masih menuntut, mesti ada susu segala macam, justru kita harus klarifikasi bahwa kita sudah tidak menganut 4 sehat 5 sempurna," jelasnya dalam media briefing, Rabu (8/1/2025).

Tan menjelaskan, sebelumnya 4 sehat 5 sempurna mengandalkan susu sebagai sumber protein hewani. Sementara, jika dalam piring gizi seimbang sudah terdapat komponen protein hewani yang lebih baik dan lebih berkualitas, tidak masalah.

Adapun, yang disoroti PB IDI dan ahli gizi adalah agar makan bergizi gratis tidak kemudian menyajikan menu gorengan, dan makanan ultra proses yang penuh pengawet seperti sosis atau frozen food lainnya.

"Jadi kalau mau dibilang makanan yang sehat dan bergizi itu adalah yang semakin dekat dengan bentuk aslinya di alam. Jadi kalau memang mau makan bayam, ya kelihatan bayamnya, bukan bakmi warnanya hijau. Mau makan ayam, kelihatan ayamnya, bukan daging olahan jadi sosis yang sudah dicampur tepung, pengawet dan sebagainya," terangnya.

Dalam makanan bergizi, syarat mutlaknya harus ada sayur, buah dan protein diutamakan dari sumber hewani, dan disesuaikan dengan daerah masing-masing.

"Jadi kaya masyarakat Jawa, nasi ayam bakar pakai lalapan dan melon juga bisa. Orang Indonesia Timur sajikan pakai ikan roa, pakai singkong, kemudian sayur apa saja, dan buahnya pepaya saja juga sudah cukup," terangnya.

Selain itu, menurut Tan, yang lebih penting dari makan bergizi gratisnya sendiri adalah bagaimana mengedukasi anak dan ibu yang menjadi sasaran program tersebut untuk menyediakan menu bergizi lengkap setiap hari di rumah.

"Jadi program ini seharusnya hanya menjadi benchmark, gurunya atau kader posyandu bisa beritahu ke murid dan ibu-ibu kalau makan, tuh, yang lengkap ada sayur, buah, dan daging atau protein nabati," tegasnya.

Selain itu, pelaksana program juga perlu memperhatikan porsi makan yang dibagikan, harus berbeda untuk anak-anak dan untuk ibu-ibu.

"Jangan sampai karena mau makan gratis, anak-anak malah melewatkan sarapan karena takut kekenyangan saat sampai di sekolah. Lalu malam harinya juga melewatkan makan karena masih kenyang dari siang. Ini justru tidak akan menyelesaian masalah pengurangan stunting dan malah membuang anggaran," katanya.

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyambangi sejumlah sekolah dasar di sekitar Kota Bogor, Jawa Barat. Kunjungannya dalam rangka meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Begitu tiba di kita Bogor, pimpinan MPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini langsung mendatangi SDN Kedungbadak 1 dan dilanjutkan dengan SDN Kedung Jaya 1, Kecamatan Tanah Sareal.

Di kedua sekolah ini, Eddy melihat langsung pelaksanaan pembagian makan bergizi gratis ke seluruh pelajar. Dalam dialog interaktifnya dengan para pelajar, Eddy memastikan menu makanan yang disajikan disukai anak.

"Alhamdulillah, saya melihat langsung proses pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolah dasar di kota Bogor. Prosesnya berjalan lancar, antusiasme anak-anak yang menerima makanan juga sangat tinggi. Mereka lahap sekali artinya mereka suka," ungkap Eddy dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

Selain menyambangi proses pelaksanaan makan bergizi gratis, anggota Komisi XII DPR RI ini juga berkesempatan mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional lokasi dapur masak Program Makan Bergizi Gratis di Kota Bogor .

"Kita sudah tinjau juga dapur operasionalnya. Alhamdulillah, kami apresiasi segala sesuatunya itu sudah berjalan dan sistemnya sudah berjalan lancar, sebab sudah diuji coba sebelumnya dan sudah berjalan beroperasi penuh sejak tanggal 6 Januari. Dapurnya bersih, beroperasi maksimal bahkan sampai 24 jam melayani kebutuhan makan 3.000 siswa dari 15 sekolah," terang Eddy.

Eddy berharap seluruh kegiatan makan bergizi gratis ini bisa menjadi lebih lancar lagi, karena ini akan menambah semangat anak-anak generasi muda Indonesia .

"Saya tekankan sekali kali, program ini sangat penting dilaksanakan, sebab tujuan besar dalam program ini adalah, untuk menciptakan generasi emas menjelang Indonesia Emas 2045. Momen program ini adalah tonggak yang sangat penting untuk memberikan asupan bergizi, agar anak-anak kita berkembang baik dari sisi intelektualitasnya, fisiknya, daya tahannya. Kami dari MPR sangat mengapresiasi dan mendukung penuh program pemerintah itu," tegasnya.

Ke depan, lanjut Eddy, pelaksanaan program ini akan dilakukan penyempurnaan terus menerus, sehingga ujungnya program ini akan sesuai dengan harapan semua.

"Yang mesti kita jaga bersama adalah kualitas terjaga dan terus meningkat dari berbagai aspek," pungkasnya.

(prf/ega)