Balikpapan (ANTARA) - Aparat kepolisian dari Polres Balikpapan dalami kasus dugaan penipuan salah satu pengembang perumahan subsidi yang terjadi di kawasan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Laporan sudah masuk dan sudah kami tindak lanjuti," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Balikpapan, Komisaris Polisi Beny Ariyanto setelah menerima laporan dan menggelar diskusi dengan kuasa hukum serta para korban di Polresta Balikpapan, Jumat (10/1).

Dalam laporan tersebut, warga yang merasa menjadi korban dugaan penipuan perumahan juga membawa sejumlah barang bukti, salah satunya adalah kuitansi pembayaran.

"Barang bukti tersebut akan kami dalami dan lakukan penyelidikan, ketika telah memenuhi syarat akan kita naikkan statusnya," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Beny juga meminta para korban agar koperatif memberikan data-data pendukung ke pihak kepolisian.

"Sehingga kami bisa segera memberikan kepastian hukum terhadap laporan yang masuk," ujar Beny.

Dia menyampaikan saat ini sudah ada lima laporan yang sudah diproses oleh pihak kepolisian, namun demikian korban terus bertambah.

"Untuk jumlahnya masih menunggu, namun pastinya lebih dari 10 orang," sebut Beny.

Sementara itu, penasihat hukum dari korban dugaan penipuan perumahan Sultan Akbar Fahlevi menyampaikan telah terdapat 72 orang yang meminta pendampingan terhadap dugaan tersebut.

"Untuk kerugian yang dialami korban berbeda-beda, begitu pun dengan pola modus kejahatan yang dijalankan terkait pembelian rumah yang bermasalah ini," ungkapnya.

Dia mengemukakan, dalam dugaan kasus ini, korban telah membayar rata-rata Rp 8 hingga 9 juta bahkan ada yang sudah lunas 100 persen yakni Rp 260 juta untuk membeli

Akbar menyampaikan warga itu telah melakukan pembelian sejak 2022 hingga 2023, namun hingga saat ini rumah yang diharapkan warga tersebut belum jua terealisasi.

"Inikan rumah subsidi, artinya mereka yang membeli bukan kalangan atas, maka kami harap segera ditindaklanjuti," pintanya.

Bahkan, lanjut Akbar ia juga menerima permintaan untuk pendampingan hukum dengan modus serupa dengan terduga yang sama namun di tempat berbeda.

"Mereka turut hadir dalam pelaporan ini, untuk yang pertama itu di Balikpapan Utara, namun mencuat di kawasan lain seperti di Balikpapan Timur, Selatan hingga Tengah," ungkap dia.

Akbar menerangkan untuk korban tempat berbeda ini, mereka yang membeli tanah kavling di luar dari pada kasus perumahan subsidi ini.

"Disini kita bisa melihat, dari terduga pelaku memang modus operasinya seperti itu, mereka melakukan pengumpulan dana dari masyarakat yang tertarik untuk membeli properti dengan harga murah," ujar dia

“Apalagi dengan iming-iming subsidi hingga kavling murah di Balikpapan. sedangkan harganya tidak masuk akal. Contohnya ada yang membeli kavling Rp30 juta dan sudah membayar Rp29 juta,” sambungnya.

Dia berujar untuk kasus lainnya sedang didalami Lebih lanjut apakah ini menguatkan tindak Pidana secara berulang yang dilakukan terduga pelaku atau hanya dikatakan perkara perdata.

"Namun pada intinya di sini ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, karena tidak mungkin terduga pelaku bisa melakukan suatu tindakan seperti ini apabila mereka tidak memiliki suatu skema," tuturnya.

Akbar juga menjelaskan dalam pendampingan laporan ke Polresta Balikpapan pihaknya melampirkan bukti-bukti yang kesesuaian dengan fakta hukum yang terjadi, seperti kwitansi, resi pembayaran, dan lainnya.

"Yang pasti alat bukti yang kami siapkan ada berhubungan dan sesuai dengan hukum yang terjadi," kata Akbar

BANYUMAS, KOMPAS.com - Sejumlah pedagang keliling di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mengeluh sepi pembeli sejak dimulainya program makan bergizi gratis bagi siswa di tiga sekolah di wilayah tersebut, pada Senin (6/1/2025).

Narso, seorang pedagang pentol yang biasa berjualan di sekitar SD Negeri 1 Kranji, menyampaikan bahwa ia kini harus pulang lebih sore dibandingkan sebelumnya.

"Biasanya jualan mulai pukul 09.00 WIB, biasanya pukul 14.00 WIB lebih, pas anak-anak pulang sekolah, mereka jajan dan dagangan saya habis," kata Narso kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).

Menurut Narso, sejak program makan bergizi gratis dimulai, jumlah siswa yang membeli jajanan di tempatnya berkurang.

"Sekarang harus sampai pukul 16.00 WIB. Itu juga mengandalkan pembeli umum, bukan anak sekolah seperti biasanya," ujar Narso yang berjualan menggunakan motor.

Hal serupa dialami oleh Sobirin, pedagang cilung, yang merasakan penurunan pembeli saat jam istirahat dan pulang sekolah.

"Biasanya ramai waktu anak-anak pulang sekolah atau jam istirahat siang. Sekarang enggak, sampai siang dagangan masih, saya jajakan keliling," kata Sobirin.

Sobirin biasanya cukup mangkal di sekitar SD yang berada di Jalan Adyaksa, tetapi kini harus berkeliling untuk menjual dagangannya.

"Biasanya cukup mangkal di sini (jalan Adyaksa) sudah laris, sekarang harus berkeliling untuk menghabiskan dagangan," kata Sobirin.

Sebelumnya diberitakan, program makan bergizi gratis di Banyumas diluncurkan pada tahap awal untuk 2.740 siswa, yang meliputi TK Pamardi Siwi, SD Negeri 1 Kranji, dan SMK Negeri 2 Purwokerto.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini meluas tak hanya untuk anak sekolah, tetapi juga mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi bawah lima tahun (balita).

Pemenuhan kebutuhan gizi dimulai sejak masa golden age, yaitu 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) anak yang dimulai sejak masa kehamilan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia (RI) Prita Laura saat mengunjungi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Khusus Yayasan Rumah Aksi Inspirasi, Ciracas, Jakarta Timur (Jaktim), Jumat (10/1/2025).

Pada kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa MBG kini diberikan satu kali per pekan.

"Kami akan meningkatkan frekuensi MBG menjadi harian bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita melalui pos pelayanan terpadu (posyandu). Lewat posyandu ini, kami ingin memastikan anak-anak dalam masa golden age mendapatkan gizi yang cukup sehingga terhindar dari stunting, obesitas, dan malnutrisi lainnya," ucap Prita.

SPPG Ciracas melayani sejumlah posyandu, di antaranya Posyandu Anyelir dan Dahlia. Di Posyandu Anyelir, empat ibu hamil, tiga ibu menyusui, dan 23 balita menerima total 30 paket MBG.

Sementara di Posyandu Dahlia, 10 ibu hamil, sembilan ibu menyusui, dan 26 balita menerima total 45 paket. Secara keseluruhan, SPPG Ciracas mendistribusikan 300 paket MBG ke tujuh posyandu.

Menu yang disiapkan para juru masak di dapur MBG Ciracas meliputi nasi putih, telur mentega, tumis labu siam dengan bakso, dan buah jeruk. Untuk memenuhi kebutuhan gizi yang optimal, juga disediakan susu UHT.

Ahli gizi di SPPG memastikan bahwa menu tersebut mengandung karbohidrat minimal 200 gram per porsi untuk ibu hamil dan menyusui, serta 100 sampai 120 gram untuk balita.

Program MBG berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia dan pemberdayaan ekonomi.

"Program MBG adalah langkah strategis Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan SDM unggul. Pemenuhan gizi yang baik merupakan kunci utama untuk menciptakan SDM yang unggul," tutur Prita.

Pemberian MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita memiliki peran krusial, terutama karena periode golden age anak terjadi dalam 1.000 HPK, sejak masih dalam kandungan hingga usia sekitar dua tahun.

Masa golden age merupakan tahapan pertumbuhan dan perkembangan paling signifikan, di mana otak dan fisik anak berkembang secara optimal. Kepribadian, sikap, serta emosi anak juga mulai terbentuk di fase ini. Jika kebutuhan gizi tidak terpenuhi, dikhawatirkan perkembangan anak akan kurang maksimal.

“Kalau kita mengutip School Meals Coalition, melalui Program MBG ini, pemerintah memastikan akses cepat dan langsung terhadap makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Prita.

Program MBG sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang bertujuan menciptakan generasi emas yang siap membawa Indonesia menjadi negara maju.

Mengingat Indonesia diproyeksikan akan memiliki populasi muda yang besar pada 2045, MBG menjadi pilar penting dalam mendukung generasi muda yang sehat, produktif, dan kompetitif pada masa depan.

Sebagai informasi, dalam acara pembagian MBG kali ini, juga hadir Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.

Hadir pula anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Putri Komarudin, serta Deputi Diseminasi Komunikasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan kritik keras pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun 3 juta rumah untuk masyarakat di Indonesia. Menurutnya, program ini kurang realistis.

Dia menilai kritik bukan berarti bertentangan dengan pemerintah. Megawati menyebutkan sejauh ini kritik yang disampaikannya juga logis dan objektif.

Nah, soal target 3 juta rumah, Megawati mempertanyakan tanah siapa yang mau digunakan untuk membangun jutaan rumah. Cicilan rumahnya juga jadi pertanyaan bagi Megawati, apakah cicilannya bisa sesuai dengan kantong masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.

"Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah saya ingin tahu cara bangunnya gimana? Tanahe, tanahe sopo? Cicilane piro? Dengan korelasinya apa, perekonomian kita bagaimana sekarang? Kan gitu," sebut Megawati dalam pidatonya di acara HUT ke-52 PDI Perjuangan yang disiarkan virtual, Jumat (10/1/2025).

Dia juga mengungkit perannya sebagai Presiden ke-5, saat itu dia berhasil menyelesaikan banyak masalah juga di Indonesia. Artinya, bila dia mengrkitik kebijakan bukan tanpa alasan.

"Jangan lupa saya kan pernah Presiden, semua urusannya selesai kok. Saya dapat award lho, karena bisa selesaikan utang IMF," sebut Megawati.

Dalam catatan detikcom, Prabowo Subianto memiliki rencana membangun 3 juta rumah apabila berhasil terpilih dalam Pemilu 2024. Sebaran pembangunan 3 juta tersebut meliputi di daerah desa 1 juta rumah, perkotaan 1 juta rumah, dan pesisir 1 juta rumah. Program ini dilakukan untuk menekan backlog perumahan di Indonesia.

Pemerintah juga telah menggandeng pemerintah Qatar untuk membantu realisasi target tersebut. Beberapa hari lalu, komitmen investasi Qatar untuk membiayai dan membangun 1 juta rumah di Indonesia baru saja diteken di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu meminta masyarakat untuk tidak hanya nyinyir terhadap program makan bergizi gratis

"Netizen atau yang lain jangan hanya melihat dari sudut pandang negatif, tapi coba sisi positifnya," kata Kevin Wu di SLB 5 Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (10/1/2025).

Pernyataan itu disampaikan untuk menjawab komentar masyarakat yang menilai wadah makan bergizi gratis yang digunakan mirip wadah makan tahanan.

Menu makan bergizi gratis sendiri disajikan kepada para siswa memakai wadah berbahan stainless steel.

"Saya rasa seluruh sudut pandangnya enggak seperti itu ya. Justru kami melihat dari semua pilihan-pilihan, mau itu plastik, sterofoam, dan lain sebagainya, saya rasa stainless yang paling terbaik," kata dia.

Wadah makanan berbahan stainless steel dinilai lebih higienis dan ramah lingkungan dibandingkan dengan plastik atau styrofoam.

Oleh karenanya, kader dari PSI itu mengingatkan agar masyarakat tidak hanya fokus pada sisi negatifnya saja, melainkanharus dilihar dari sisi positifnya.

"Tantangan pelaksanaan ini tentu banyak hambatan dan masalah. Bagaimana kita berpikir untuk maju ke depan dan positif?" tambah dia.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menuturkan, wadah program makan bergizi gratis didesain menggunakan stainless steel untuk mengurangi limbah.

Wadah ini dianggap lebih higienis dan bisa digunakan ulang.

"BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," jelas Hasan dalam siaran pers, dikutip pada Senin (6/1/2025).

Hasan menjelaskan, setiap Dapur makan bergizi gratis dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum mendapatkan perintah detail dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, Pemda DIY siap kapanpun jika digerakkan untuk pelaksanaan program MBG.

"Kami digerakkan kapan pun siap," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Beny Suharsono, Jumat (10/1/2025).

Pemerintah DIY diketahui telah menganggarkan Rp 42 miliar untuk program MBG sebagai bentuk dukungan dari pemerintah daerah.

"Ketika pemerintah pusat mengamanatkan daerah menyiapkan 2,5 persen dari PAD (pendapatan asli daerah) kita siapkan," ucap Beny.

Beny menyampaikan Pemerintah DIY berkomunikasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan diketahui bahwa MBG langsung dilakukan satuan tugas.

Namun, pemerintah daerah menurut dia tak boleh lengah. Jika sewaktu-waktu diminta menjalankan, harus sudah siap.

"Daerah tidak boleh lena harus mengantisipasi kalau diminta kerjasama atau bahkan sebaliknya menangani," katanya.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto menyebut, hingga saat ini pihaknya belum mendapat jadwal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Memang jadwalnya dari pusat belum. Kita sudah siap untuk menanggapi atau menerima kebijakan dari pusat," ucap Sugeng saat ditemui seusai penetapan Wali Kota Yogyakarta terpilih, Kamis (9/1/2025).

Sampai saat ini, lanjut Sugeng, jadwal makan bergizi gratis untuk Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta dari pemerintah pusat belum diterima.

Dari informasi yang didapat, kata Sugeng, MBG di Kabupaten Sleman rencananya dimulai pada 13 Januari mendatang.

"Kota Jogja belum berjalan, belum didawuhi (diminta) berjalan. Tapi, kita sudah siap. Saya belum tahu itu (jadwal di Yogyakarta)," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia, Prita Laura, mengatakan bahwa makan bergizi gratis (MBG) diutamakan untuk diberikan kepada anak-anak sekolah.

Karena itu, pemberian makan bergizi gratis untuk ibu hamil (bumil) dan ibu menyusui (busui) baru bisa dilaksanakan seminggu sekali dan diterapkan di beberapa titik.

"Saat ini dilakukan makan bergizi gratis kepada ibu hamil dan ibu menyusui seminggu sekali. Karena memang kompleksitasnya juga cukup tinggi untuk menyediakan makan bergizi gratis," jelas Prita di Posyandu Anyelir 1, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

Prita menuturkan pendistribusian makan bergizi gratis di sekolah dinilai lebih mudah diberikan.

"Diutamakan memang anak-anak yang ada di sekolah terlebih dahulu karena jauh lebih mudah untuk diberikan," tuturnya.

Namun, kata Prita, tidak menutup kemungkinan ibu hamil dan ibu menyusui mendapat makanan bergizi gratis dari pemerintah setiap hari.

Prita menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan pemberian makan bergizi gratis untuk bumil dan busui diberikan setiap hari.

"Ke depan, Presiden Prabowo menginginkan (MBG) dilakukan setiap hari. Intervensi makan bergizi gratis dilakukan setiap hari," ucapnya.

Saat ini, pemerintah pusat masih terus menggodok hal-hal teknis terkait program makan bergizi gratis untuk bumil dan busui ini agar pendistribusiannya merata.

"Kami ingin memastikan MBG diterima anak sejak mereka berada di masa golden age, agar terhindar dari ancaman stunting, obesitas, dan dampak malanutrisi lainnya," ucapnya.

Bisnis.com, CIREBON - Pemerintah Kota Cirebon memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Cirebon, Jawa Barat berlangsung mulai Senin (10/1/2025). Sebanyak 3.000 paket makanan disediakan pada tahap awal pelaksanaan program tersebut.

Penjabat Wali Kota Cirebon Agus Mulyadi mengatakan, sasaran dalam program tersebut adalah sekolah yang berada di sekitar Komando Distrik Militer (Kodim) 0614 Kota Cirebon.

"Ini sesuai dengan arahan dan kesiapan teknis dari Dinas Kesehatan,” kata Agus, Jumat (10/1/2025).

Agus menyebutkan, Kota Cirebon berkomitmen untuk menjalankan program ini dengan fokus pada pemerataan distribusi makanan bergizi di sekolah-sekolah, khususnya bagi anak-anak yang membutuhkan.

Ia juga berharap, peluncuran Program MBG dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi siswa di wilayah ini. Dengan dukungan Badan Gizi Nasional, Dinas Kesehatan, dan TNI, program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mendukung generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

“Semua pihak harus berkolaborasi agar pelaksanaan program ini berjalan optimal. Kami juga akan terus memantau dan mengevaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” tutup Agus.

Program Makan Bergizi Gratis bertujuan menyediakan makanan bergizi seimbang secara gratis bagi kelompok sasaran, khususnya siswa sekolah dasar hingga menengah, sebagai upaya menekan angka stunting dan kekurangan gizi.

Dalam pelaksanaannya, program ini memastikan makanan yang disediakan mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral yang sesuai standar.

Selain itu, bahan pangan lokal seperti sayuran, buah-buahan, dan ikan menjadi prioritas dalam penyusunan menu sehingga program ini tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung perekonomian lokal.

Pelaksanaan MBG dilakukan secara terjadwal dan diawasi oleh pihak terkait untuk menjamin kualitas dan keberlanjutannya, khususnya di wilayah rentan gizi. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita resmi dimulai di sejumlah wilayah di Indonesia pada hari ini, Jumat (10/1/2025).

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Prita Laura mengatakan pendistribusian MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita dimulai per hari ini.

Dia menuturkan, sumber biaya program MBG dari APBN dengan skema kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha.

Hal tersebut dia sampaikan saat meninjau pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di SPPG Ciracas bersama Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (WamenPPPA) Veronica Tan, tepatnya di Posyandu Anyelir dan Dahlia.

"Jadi ini bisa dikatakan bagian dari APBN tentunya. Namun skemanya adalah perjanjian kerja sama, di mana skema perjanjian kerja sama ini adalah satu skema yang wajar dan umum dilakukan antara pemerintah dengan badan usaha," kata Prita saat meninjau pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (10/1/2025).

Prita menjelaskan penggunaan APBN dengan skema perjanjian kerja sama dibayarkan sesuai dengan tenggat waktu dari masing-masing perjanjian kerja sama.

"Misalnya UMKM, tentu perjanjian kerja sama dan tenggat waktunya tidak bisa serentak karena ada kemampuan ekonomi dari masing-masing UMKM sendiri, jadi itu menjadi bahan pertimbangannya," ujar dia.

Prita juga menjelaskan masyarakat dapat memberikan masukan terkait MBG di aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor, dan apabila ada keluhan, utamanya terkait menu makan bergizi gratis, dapat langsung menuju Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdekat masing-masing.

"Kita juga terus menerima masukan-masukan dari masyarakat, misalnya, masukan masyarakat bisa diberikan di mana? Di SP4N Lapor, atau paling mudah diberikan masukan kepada SPPG-nya langsung karena SPPG-nya ini memang didesain untuk erat dan dekat dengan para penerima manfaat, jadi bisa memberikan masukan, oh ini begini, begitu, silakan," paparnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Ciracas Agung Riyano Riyadita menjelaskan makan bergizi gratis untuk ibu hamil, menyusui, dan balita diberikan setiap Jumat.

Untuk ibu hamil, dia menyebutkan Program MBG di Ciracas diberikan sebanyak 28 porsi, menyusui 38 porsi, dan balita 236 porsi, sehingga total diberikan sebanyak 302 porsi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri sempat mempertanyakan sejumlah program pemerintah. Di antaranya adalah program pembangunan tiga juta rumah dan membangun sekolah untuk rakyat miskin.

Dalam pidatonya di acara hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDI-P pada Jumat (10/1/2025), Megawati mempertanyakan masalah sejumlah program tersebut karena menimbulkan pertanyaan terkait dengan pelaksanannya.

“Ini dengar saya mau buat sekolah untuk rakyat miskin, bagus ya. Persoalannya yang sama mikirin duitnya ono opo ora yo. Nanti dibilang, 'oh Bu Mega tidak sejalan dengan pemerintahan'. Loh kok enak wae, orang gosok kok enak banget. Coba kamu rasain kalau dipecah belah,” kata Megawati di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Jumat.

“Makanya saya diam saja. Loh masa saya enggak boleh memberi sumbangsih. Pertanyaan saya sangat logis, objektif,” ujarnya lagi.

Presiden ke-5 RI ini pun secara khusus mempertanyakan mengenai program pembangunan tiga juta rumah, terkait dengan kesediaan tanah hingga cara membangunnya.

“Kalau seperti mau bikin tiga juta rumah, saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahnya tanah siapa, kan gitu. Cicilannya piro dengan korelasinya apa? Perekonmian kita bagaimana,” katanya.

Menurut Megawati, pernyataan itu muncul karena dirinya pernah menjabat sebagai Presiden RI, sehingga mengetahui kondisi perekonomian negara.

“Jangan lupa loh saya kan pernah Presiden,” ujarnya menegaskan.

Sebagaimana diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait memang memiliki program membangun tiga juta rumah untuk rakyat.

Namun, untuk mewujudkannya, Maruarar mengatakan butuh kerja sama dari berbagai pihak dari pusat sampai daerah. Sebab, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak akan cukup untuk mewujudukan program tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Maruarar membeberkan bahwa anggaran Kementerian Perumahan tahun 2024 sebesar Rp 14,6 triliun.

Menurut dia, dengan anggaran sebesar itu hanya cukup untuk membangun 145.000 unit rumah untuk rakyat. Namun, bukannya ditambah, anggaran Kementerian Perumahan tahun 2025 justru turun menjadi Rp 5,078 triliun.

Maruarar lantas berterima kasih kepada instansi Kejaksaan Agung karena berkomitmen menyiapkan 1.000 hektar tanah yang merupakan sitaan dari koruptor untuk mewujudkan program perumahan rakyat.

“Saya berterima kasih, ada jaksa enggak di sini? Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektar tanah dari koruptor di Banten saja, untuk perumahan-perumahan rakyat. Terima kasih jaksa,” ujarnya.

Selain itu, Maruarar berterima kasih kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid yang menyumbangkan tanahnya di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Saya juga sudah mendapatkan tanah dari Pak Nusron. Terima kasih Pak Nusron ya 151 hektar di Mojokerto dan 6,7 hektar di tangerang, Terima kasih Pak Nusron,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar lantas meminta kesediaan para kepala daerah untuk membuat tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi nol persen dari lima persen yang berlaku saat ini.

Dia juga meminta kerja sama dari para kepala daerah untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan perizinan terkait tanah sehingga proses pembangunan perumahan untuk rakyat cepat terlaksana.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berbicara soal program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Megawati mempertanyakan cara pembangunan proyek 3 juta rumah tersebut hingga cicilannya.

Hal itu diungkap Megawati dalam pidatonya di acara HUT PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025). Megawati mempertanyakan dasar program tersebut mulai lahan hingga anggaran.

"Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahe tanahe sopo (tanahnya-tanah siapa) kan gitu, cicilane piro (cicilannya berapa) dengan korelasinya apa, perekonomian kita gimana," kata Megawati.

Megawati mengungkit dirinya yang pernah menjabat presiden sehingga ingin tahu dasar program tersebut. Ia lalu menyatakan pernah mendapat penghargaan semasa menjabat presiden karena bisa menyelesaikan utang Dana Moneter Internasional (IMF).

"Jangan lupa loh, saya kan pernah presiden, semua urusannya saya itu selesai, saya dapat award loh, kenapa, loh ga tau loh? Karena bisa menyelesaikan utang IMF," ujarnya.

Diketahui, program 3 juta rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebutkan bahwa program 3 juta rumah merupakan target dalam setahun. Dengan begitu, selama masa jabatan Prabowo selama 5 tahun bisa ada 15 juta rumah terbangun.

"Ini saya mau sampaikan, saya luruskan, bukan 3 juta (1 periode). Kita mau bikin 3 juta setiap tahun, (5 tahun) 15 juta. Saya harap pembangunan 3 juta (rumah) setiap tahun," katanya dalam acara Propertinomic Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Hashim mengatakan banyak yang menganggap program tersebut sangat ambisius. Namun, menurut dia, penting untuk memasang target yang tinggi agar tidak cepat puas dan program bisa tercapai.

"Kita harus betul-betul ambisius. Kita harus pasang target tinggi. Yang kita tahu orang Indonesia, kalau targetnya 15 juta (rumah) sudah capai 11 juta sudah puas, kalau bisa harus 16 juta. Let's exceed expectation," tuturnya.

Simak juga video: RI-Qatar Jalin Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan pembahasan pertama tekait program makan bergizi gratis.

Implementasi di wilayah Balikpapan Selatan menjadi target awal, usai digelarnya rapat koordinasi lintas sektoral yang melibatkan sejumlah pucuk pimpinan daerah dan perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).

Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin menyatakan fokus utama pembahasan berkisar pada detail teknis, mulai dari penentuan lokasi dapur catering, proyeksi jumlah penyedia jasa boga yang akan ditunjuk, keterlibatan tenaga ahli gizi, standarisasi metode pengolahan makanan, hingga skema distribusi makanan yang efisien dan tepat waktu.

“Dari hasil rapat, disepakati bahwa pihak catering bersama Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan semua persiapan, termasuk lokasi dapur, menu standar, dan sertifikasi higienitas,” ujarnya belum lama ini.

Dia menambahkan, pihak catering harus melakukan checklist mendetail guna mengakomodasi kebutuhan spesifik siswa, terutama mereka yang memiliki riwayat alergi terhadap jenis makanan tertentu seperti telur, ikan, atau ayam.

“Jika semua persiapan telah selesai, program ini akan segera dilaksanakan. Kami berharap ini dapat memberikan manfaat besar bagi anak-anak kita,” katanya.

Muhaimin menyebutkan BGN telah menunjuk tiga penyedia jasa catering untuk mengemban amanah ini.

Adapun, dia menuturkan koordinasi ketat dengan Dinas Kesehatan Kota akan memastikan aspek perizinan dan standar pelaksanaan tetap berada dalam koridor ketentuan yang berlaku.