Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri, kepala lembaga, wakil menteri, dan anggota Kabinet Merah Putih lainnya dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Sejumlah pejabat yang sudah tiba di Istana, antara lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i.

"[Rapat] paripurna, ... paripurna," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat tiba di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Selain itu, hadir pula Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini adalah Amalia Adininggar Widyasanti.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto juga tampak hadir.

Sidang Kabinet Paripurna pada hari Selasa ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan Pemerintah menghadapi Idulfitri 1446 Hijriah.

Cianjur (ANTARA) - Hasil uji laboratorium sampel makanan dan muntahan puluhan siswa korban keracunan makan bergizi gratis (MBG) ditemukan dua bakteri, staphylococcus sp dan escherichia coli, kata Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto di Cianjur, Jawa Barat, Senin.

Kedua bakteri tersebut, kata AKP Tono Listianto, ditemukan pada bawang goreng dan muntahan siswa. Bakteri yang sama juga ditemukan pada tempat makan atau ompreng berbahan plastik.

"Dua jenis bakteri ditemukan dalam hasil uji laboratorium sampel makanan dan muntahan siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur serta tempat makan berbahan plastik," katanya.

Dengan hasil uji laboratorium tersebut, pihaknya meminta keterangan lebih lanjut terkait dengan hasil uji laboratorium kepada ahli di bidang kesehatan sebelum memastikan apakah bakteri penyebab terjadinya keracunan atau faktor lain.

Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yonky Dilatha mengatakan bahwa pihaknya belum dapat menyimpulkan penyebab pasti keracunan yang menimpa puluhan siswa dari dua sekolah di Cianjur usai menyantap MBG karena menunggu penyelidikan lebih lanjut.

Bahkan, pihaknya akan melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan terhadap ahli dan pihak yang melakukan uji laboratorium agar dapat memastikan penyebab keracunan yang menimpa siswa MAN 1 dan PGRI 1 Cianjur.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur menetapkan kejadian luar biasa (KLB) keracunan yang menimpa puluhan siswa dari dua sekolah di Cianjur usai menyantap MBG yang sebagian besar mendapat perawatan di rumah sakit.

Kepala Dinkes Cianjur Yusman Faisal mengungkapkan tidak hanya puluhan siswa, sekitar 98 warga Kecamatan Mande juga mengalami keracunan setelah menyantap hidangan dalam acara hajatan salah seorang warga.

Yusman lantas menyebutkan total warga yang mengalami keracunan selama 2 hari terakhir sekitar 176 orang dengan perincian 23 siswa SMP PGRI 1 dan 55 siswa MAN I Cianjur, dan 98 warga Kecamatan Mande.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Siswa keracunan, hasil uji lab temukan dua bakteri pada sampel makanan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Karyawan SMKN 4 Yogyakarta mengungkapkan bahwa beban kerja mereka semakin bertambah akibat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Widiatmoko Herbimo, mengatakan bahwa pihak sekolah telah mengajukan permohonan kepada penyelenggara MBG untuk menghentikan program tersebut pada tahun ajaran baru mendatang.

"Program ini membuat karyawan harus bekerja lebih keras. Mereka harus menunggu kedatangan makanan untuk MBG, dan baru bisa menyusun laporan keuangan setelah itu, yang mengganggu kegiatan lainnya," ungkap Widiatmoko saat dihubungi pada Senin (5/5/2025).

Ia menambahkan bahwa karyawan juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan siswa-siswa saat makanan tiba di sekolah.

Setelah distribusi makanan selesai, mereka harus memastikan semua tempat makanan MBG telah dikumpulkan.

Widiatmoko juga menyatakan bahwa SMKN 4 Yogyakarta saat ini sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang menyebabkan penurunan omzet.

"Kami sudah berstatus BLUD, dan banyak keluhan mengenai penurunan omzet," kata dia.

Dana program MBG dialihkan untuk sarana prasarana sekolah

Widiatmoko menyarankan agar program MBG dialihkan ke sekolah-sekolah yang memiliki fokus pada jurusan teknik, bukan yang berfokus pada tata boga seperti di SMKN 4 Yogyakarta.

"Jika memungkinkan, program ini sebaiknya diberikan kepada sekolah-sekolah teknik, karena fokus kami adalah pada makanan, sementara jurusan teknik memiliki kebutuhan yang berbeda," jelasnya.

Ia juga mengusulkan agar dana dari program MBG digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah.

"Dengan jumlah murid yang mencapai ribuan, kami memerlukan ruang kelas yang nyaman, termasuk AC. Dengan anggaran yang ada, misalnya Rp 12 juta untuk satu kali makan, seharusnya bisa dialokasikan untuk pembelian AC agar proses belajar mengajar lebih nyaman," tambah Widiatmoko.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Suhirman, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi dari SMKN 4 Yogyakarta terkait permohonan penghentian program MBG.

Menurutnya, keputusan mengenai kelanjutan program tersebut tidak sepenuhnya ada di tangan mereka.

"Kami akan melakukan klarifikasi ke sekolah. Kami menyediakan sekolah, dan keputusan akhir ada pada SPPG," ujarnya.

Suhirman juga menjelaskan bahwa penggantian sekolah untuk program MBG tidak bisa dilakukan secara langsung, melainkan harus berdasarkan kesepakatan dengan SPPG.

"Itu tergantung dari SPPG, apakah pengganti berada lebih dari 3 km atau tidak. Jika kurang dari 3 km, itu memungkinkan, tetapi kami akan koordinasikan terlebih dahulu," tutupnya.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Yogyakarta mendapat sorotan serius dari SMKN 4 Yogyakarta.

Beberapa makanan yang disajikan kepada siswa dilaporkan dalam keadaan basi dan terkontaminasi ulat.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Yogyakarta, Widiatmoko Herbimo, mengungkapkan, sejumlah kendala telah ditemukan sejak pelaksanaannya.

"Baru aja ada kok itu (makanan basi), ulat itu 2 hari yang lalu," katanya pada Senin (5/5/2025).

Meskipun jumlah makanan yang tidak layak konsumsi tidak banyak, terdapat juga masalah terkait ketidaklengkapan menu.

"Terus ada yang tidak lengkap misalnya ada tempe, tapi ada porsi lainnya tempenya ga ada," ujarnya.

"Hanya satu dua (makanan basi) tapi beda-beda ada nasinya, yang satu buahnya (busuk)," ujarnya menambahkan.

Ulat yang ditemukan tidak hanya ada di sayuran, tetapi juga di nasi, dan kasus serupa telah terjadi lebih dari sekali.

Sebagai respons terhadap temuan tersebut, pihak sekolah mengambil langkah untuk mengganti makanan yang bermasalah dan melaporkan kejadian ini kepada penyedia makanan.

Namun, penyedia makanan berkilah bahwa keberadaan ulat menunjukkan bahwa bahan makanan yang digunakan adalah organik dan bebas pestisida.

"Katanya bagus enggak pakai pestisida. Tapi masak sayur ada ulatnya kita makan. Kalau ada ulatnya katanya enggak pakai pestisida," tandasnya.

Widiatmoko juga mengungkapkan dampak psikologis dari temuan ulat di menu MBG terhadap siswa.

"Kalau siswanya, ada yang senang ada juga enggak senang, kelihatannya ada yang enggak dimakan sama sekali enggak mau. Karena trauma, dia makan ada ulatnya terus enggak mau makan MBG sampai sekarang," ucapnya.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah berkunjung ke Kota Palembang dan makan malam bersama Wali Kota Palembang, Ratu Dewa.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur perkotaan, terutama di bidang perumahan dan transportasi publik.

Salah satu fokus utama dalam pertemuan itu adalah percepatan revitalisasi rumah susun yang berada di pusat Kota Palembang. Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, menegaskan komitmennya untuk segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi rumah susun yang dimaksud.

Dia menyampaikan bahwa pihak kementerian akan segera mengambil langkah-langkah konkret untuk merevitalisasi bangunan tersebut agar lebih layak huni dan mendukung kualitas hidup masyarakat.

"Ya baru malam ini saya dengar ada rumah susun di tengah Kota Palembang dekat dengan Mal dan sebagainya namun tidak layak huni, saya akan turun langsung ke lokasi untuk mengecek kondisi rumah susun itu, kami juga akan segera menyusun rencana revitalisasi agar bisa segera dilaksanakan," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia, Fahri Hamzah kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Fahri menjelaskan ada beberapa strategi akan dilakukan untuk merevitalisasi rumah susun di kawasan Bukit Kecil Palembang tersebut.

"Revitalisasi ini sangat potensial jadi kita tawarkan ke pihak swasta namun kita harus desain dulu bentuk dan bangunan seperti apa nanti. Kemudian kedua jika pihak swastanya tidak bisa, saya akan dorong ke BUMN atau BUMD untuk bekerja sama merevitalisasi rumah susun ini, terkait saya minta minta Perumnas untuk menuntaskan revitalisasi rumah susun," ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa menyambut baik rencana revitalisasi rumah susun di tengah kota Palembang dia mengatakan akan siap membantu.

"Alhamdulillah kita senang jika rumah susun di kawasan kota Palembang diperhatikan Wamen PKP kita siap membantu apapun juga untuk merevitalisasi rumah susun tersebut,"jelasnya.

Selain itu, kedua pejabat tersebut juga membahas upaya menjadikan Sungai Musi sebagai destinasi wisata baru yang dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Sungai legendaris yang menjadi ikon Kota Palembang ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai wisata sungai dengan konsep yang pas.

Kemudian pembahasan terakhir yang dibahas adalah integrasi antara moda transportasi LRT Palembang dengan sistem feeder atau angkutan pengumpan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan memudahkan mobilitas warga kota, terutama dalam menjangkau stasiun-stasiun LRT dari permukiman dan pusat kegiatan masyarakat.

Video: SMPN 41 Palembang Beri Bantahan soal Siswanya Disebut Duel

Video: SMPN 41 Palembang Beri Bantahan soal Siswanya Disebut Duel

Palembang (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebutkan sepanjang pinggir atau tepian Sungai Musi, Kota Palembang, Sumatera Selatan bisa dibangun rumah susun.

"Bersihkan pinggir sungai nya ditarik mundur yang tinggal di pinggir sungai, sehingga enggak ada lagi pembuangan ke sungai kita bikin rumah susun sepanjang Sungai Musi secara masif, ada tanahnya itu ada dari situ dan mahal begitu sehingga sungai nya di masa depan tetap bersih dan orang akan berwisata untuk melihat sungai yang bersih namanya Sungai Musi," kata Fahri Hamzah di Palembang, Senin.

Ia menyebutkan Palembang salah satu kota tertua di Indonesia, yakni Kota Sriwijaya harus mendapat prioritas tidak saja renovasi rumah nya tetapi seluruh sejarah nya karena menjadi bagian penting dari sejarah Republik Indonesia.

Menurut dia, Indonesia ini data nya dalam 10 tahun ke depan itu jumlah urbanisasi mencapai 70 persen lebih kurang artinya semua orang akan pindah ke kota sehingga kapasitas kota itu akan makin berat.

Jadi orang akan makin banyak, karena orang makin banyak jumlah rumah diperlukan sama banyak kalau rumah tidak dibangun orang akan tinggal di tempat-tempat yang tidak formal.

"Di Palembang sendiri pinggiran Sungai Musi itu bisa dimanfaatkan untuk dibangun rumah susun," katanya.

Ia menambah kan sekarang kita harus membuat tradisi kan rumah tinggal di rumah vertikal karena kapasitas tanah kota semakin mahal maka pemerintah saat ini adalah gerakannya adalah menggunakan seluruh sumber daya.

Semua tanah-tanahnya disiapkan untuk dibangun secara vertikal untuk menata kembali perumahan di perkotaan supaya kota menjadi bersih, cantik, indah tidak lagi ada apapun yang kotor.

"Dalam APBN 2026 nanti kami akan mengusulkan secara masif perubahan-perubahan kota kita supaya betul-betul bisa lebih cantik dan untuk target pembangunan nya ini masih dalam perencanaan," katanya.

Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah meninjau rumah susun di kawasan Jalan Srijaya Km 7, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dia ingin menjadikan rusun itu sebagai rumah bagi pegawai RSUD Siti Fatimah dan rumah singgah keluarga pasien dari luar kota.

Pemprov Sumsel diminta berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk pelimpahan aset dan rancangan rencana agar mengalihfungsikan bangunan itu. Peralihan ini karena gedung tersebut terbengkalai dan memprihatinkan.

"Saya minta pemprov dan direktur rumah sakit berkirim surat terkait peralihan fungsi rumah susun ini, kalau nanti ingin difungsikan rumah sakit silakan tapi betul-betul mau fungsional sesuai dengan kapasitas keuangan dan berlanjut jangan sampai mangkrak lagi," ujar Fahri Hamzah, Senin (5/5/2025).

Terlihat kondisi gedung rusun yang terbengkalai dan kurang terawat. Padahal akses dengan jalan utama sangat dekat dan tidak berjauhan dengan RSUD Siti Fatimah.

Diketahui, rusun itu berdiri di atas lahan Pemprov Sumsel dan dikelola Kementerian PUPR. Rusun memiliki 75 kamar dengan 4 lantai. Fasilitas yang dimiliki lengkap, di antaranya instalasi listrik dan air.

Fahri berharap peralihan fungsi rusun itu dapat digunakan sesuai peruntukannya. Untuk renovasi dia berharap bisa secepatnya dilakukan.

"Paling tidak renovasi bisa dilakukan per 1 juni 2025," katanya.

Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang menyampaikan akan segera membuat surat ke Kementerian PKP untuk serah terima penyerahan aset serta proposal pengajuan renovasi aset rusun.

"Kita akan ajukan surat dulu ke Kementerian barulah nanti seperti apa keputusannya sehingga dapat kita jalankan," ujarnya.

Video: Heboh Pria Aniaya Mantan dan Ancam Warga Pakai Pistol di Palembang

Video: Heboh Pria Aniaya Mantan dan Ancam Warga Pakai Pistol di Palembang

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyatakan sektor pertanian dan program makan bergizi gratis (MBG) menjadi kunci untuk menjaga ekonomi Indonesia di tengah pelambatan ekonomi dunia akibat dinamika perang tarif.

"Kekuatan sektor ini sangat penting untuk Indonesia di tengah gejolak global yang terjadi. Ke depannya, kebijakan seperti makan bergizi gratis akan menjadi pendorong penting untuk sektor pertanian," kata dia di Jakarta, Senin.

Menurutnya, pemerintah harus lebih lincah dalam melihat dinamika ekonomi global, serta memanfaatkan kesempatan dan potensi yang ada untuk penguatan ekonomi domestik.

Dirinya berargumen, pada kuartal kedua nanti akan menjadi momen penting untuk mengakselerasi belanja negara melalui program penguatan pertanian, dan MBG agar dapat menjadi bantalan dari gejolak ekonomi global.

Lebih lanjut, selain menyebut sektor pertanian dan program MBG yang bisa menjadi bantalan ekonomi di tengah dinamika perang tarif, dirinya turut menyoroti beberapa sektor yang mengalami kemajuan, seperti manufaktur yang tumbuh 4,55 persen, sektor perdagangan 5,03 persen, dan sektor informasi, serta komunikasi yang tumbuh tinggi sebesar 7,72 persen secara tahunan.

Menurutnya, dengan tumbuhnya berbagai sektor di tanah air, menjadi sinyal pemulihan ekonomi, sehingga perlu diperkuat melalui berbagai program strategis.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 4,87 persen year-on-year (yoy) pada triwulan I 2025.

"Besaran produk domestik bruto atau PDB pada triwulan I 2025 atas dasar harga berlaku (ADHB) adalah sebesar Rp5.665,9 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) adalah Rp3.264,5 triliun," ujar Amalia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dua jenis bakteri ditemukan dalam hasil uji laboratorium sampel makanan dan muntahan siswa MAN 1 serta SMP PGRI 1 Cianjur yang alami keracunan usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan kedua bakteri tersebut sama dengan yang ditemukan dalam uji laboratorium wadah makanan atau ompreng MBG.

Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Tono Listianto, mengatakan pihaknya sudah menerima hasil uji laboratorium dari provinsi Jawa Barat untuk sampel makanan dan muntahan para korban.

Menurutnya pada bawang goreng di paket MBG ditemukan bakteri Staphylococcus sp, sedangkan pada sampel muntahan ditemukan bakteri Eschericia coli.

"Kami sudah menerima hasilnya, ditemukan dua jenis bakteri pada sampel makanan dan muntahan yakni bakteri Staphylococcus sp serta Eschericia coli," kata dia, Senin (5/5/2025).

Menurut dia, kedua bakteri tersebut juga ditemukan dalam hasil uji laboratorium pada wadah makanan atau ompreng plastik untuk paket MBG bagi siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur.

"Di hasil uji lab ompreng juga ditemukan Staphylococcus sp serta Eschericia coli. Selain itu juga ada bakteri salmonella pada ompreng," kata dia.

Escherichia coli (E. coli) adalah bakteri yang secara alami hidup di usus manusia dan hewan, namun beberapa strain berbahaya seperti E. coli O157:H7 dapat menyebabkan keracunan makanan dengan gejala diare, muntah, dan kram perut, terutama jika tertelan dari makanan atau minuman yang terkontaminasi.

Sementara itu, Staphylococcus sp, terutama Staphylococcus aureus, adalah bakteri yang hidup di kulit dan saluran pernapasan atas manusia, dan bisa mencemari makanan melalui kontak langsung, terutama jika ditangani dengan tidak higienis; bakteri ini dapat menghasilkan racun yang tahan panas dan menyebabkan keracunan makanan dengan gejala cepat seperti mual dan muntah.

Kedua bakteri ini umum ditemukan dalam kasus keracunan akibat makanan yang tidak disimpan atau disiapkan dengan benar.

Tono menyebut pihaknya akan meminta keterangan lebih lanjut terkait hasil uji laboratorium tersebut ke ahli di bidang kesehatan.

"Kita akan minta keterangan dari ahli untuk memastikan apakah bakteri ini yang menyebabkan terjadinya keracunan atau ada faktor lain," kata dia.

Senada, Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yonky Dilatha, mengatakan pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab terjadinya keracunan. Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk mendapatkan kepastian penyebabnya.

"Masih perlu pendalaman, nanti ada pemeriksaan terhadap ahli dan pihak yang melakukan uji laboratoriumnya. Supaya bisa dipastikan apakah penyebab keracunan tersebut," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, puluhan siswa MAN 1 dan SMP PGRI 1 Cianjur alami keracunan usai santap makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tangerang (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga), Wihaji menginstruksikan 6.000 kader pendamping keluarga (TPK) di seluruh provinsi untuk melakukan pemantauan guna memastikan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada ibu hamil, menyusui dan anak non-PAUD.

"Jangan saat seremonial saja dipantau. Lakukan pemantauan rutin. Saya akan cek secara acak di setiap provinsi," kata Menteri Wihaji di sela kegiatan pemberian MBG kepada ibu menyusui di Tigaraksa Tangerang, Senin.

Ia mengatakan TPK adalah garda terdepan dalam menyukseskan program MBG bagi ibu hamil dan menyusui. Sebab, sesuai arahan Presiden Prabowo, MBG bagi ibu hamil dan menyusui menjadi solusi utama mengatasi stunting.

Sistem distribusi dan ketepatan sasaran sangat penting, dan ditekankan untuk dilakukan pendataan secara cermat. Tak hanya itu, MBG juga dikonsumsi oleh ibu hamil maupun menyusui.

"Jangan sampai makanan diberikan, tetapi yang makan bukan ibu hamil maupun menyusui. Inilah tugas kader yang penting, melakukan pemantauan," ujarnya.

Mengingat program itu sangat penting, Mendukbangga yang menjadi koordinator dalam kegiatan ini terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendistribusikan MBG tepat sasaran.

"Kita juga pastikan makanan yang diberikan kepada ibu hamil dan menyusui berbeda. Oleh karena itu, jangan sampai ada kesalahan dan kita buat pemantauan," katanya.

Sementara itu, Bupati Tangerang Rudy Maesyal Rasyid mengaku telah memerintahkan jajaran terkait dalam mendata penerima manfaat program ini sebagai upaya mengatasi stunting.

"Kita mendukung dan memastikan program ini terlaksana dengan baik. Dari tiga ribuan penerima manfaat, sekitar sepuluh persen sudah kita sampaikan," kata dia.

Tangerang (ANTARA) - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga), Wihaji menginstruksikan 6.000 kader pendamping keluarga (TPK) di seluruh provinsi untuk melakukan pemantauan guna memastikan distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada ibu hamil, menyusui dan anak non-PAUD.

"Jangan saat seremonial saja dipantau. Lakukan pemantauan rutin. Saya akan cek secara acak di setiap provinsi," kata Menteri Wihaji di sela kegiatan pemberian MBG kepada ibu menyusui di Tigaraksa Tangerang, Senin.

Ia mengatakan TPK adalah garda terdepan dalam menyukseskan program MBG bagi ibu hamil dan menyusui. Sebab, sesuai arahan Presiden Prabowo, MBG bagi ibu hamil dan menyusui menjadi solusi utama mengatasi stunting.

Sistem distribusi dan ketepatan sasaran sangat penting, dan ditekankan untuk dilakukan pendataan secara cermat. Tak hanya itu, MBG juga dikonsumsi oleh ibu hamil maupun menyusui.

"Jangan sampai makanan diberikan, tetapi yang makan bukan ibu hamil maupun menyusui. Inilah tugas kader yang penting, melakukan pemantauan," ujarnya.

Mengingat program itu sangat penting, Mendukbangga yang menjadi koordinator dalam kegiatan ini terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendistribusikan MBG tepat sasaran.

"Kita juga pastikan makanan yang diberikan kepada ibu hamil dan menyusui berbeda. Oleh karena itu, jangan sampai ada kesalahan dan kita buat pemantauan," katanya.

Sementara itu, Bupati Tangerang Rudy Maesyal Rasyid mengaku telah memerintahkan jajaran terkait dalam mendata penerima manfaat program ini sebagai upaya mengatasi stunting.

"Kita mendukung dan memastikan program ini terlaksana dengan baik. Dari tiga ribuan penerima manfaat, sekitar sepuluh persen sudah kita sampaikan," kata dia.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

PALEMBANG, iNEWSpalembang.id - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamza menyebut, dalam waktu dekat akan merevitalisasi Rumah Susun Pekerja Palembang untuk dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

“Ya sebelum 1 Juni, mudah-mudahan kita sudah bisa mulai renovasinya, sebelum 17 Agustus, kita sudah bisa fungsikan. Sekarang masih aset milik pemerintah pusat, kami sedang nunggu proposalnya. Kalau mau dialihkan, pokoknya sebelum 1 Juni, kita sudah mulai renovasi karena sudah dialihkan,” ujar dia, saat meninjau Rumah Susun untuk Pekerja di Jalan Srijaya Palembang, Senin (5/5/2025).

Fahri mengatakan, Kementerian PKP masih menunggu surat dari Pemprov Sumsel bersama Balai Perumahan dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Fatimah yang berisikan status dan usulan terkait rumah susun pekerja tersebut.

“Kita lagi matangkan peruntukannya ya, termasuk kemungkinan untuk memberikan dukungan kepada RSUD Siti Fatimah. Karena keluarganya kalau datang membesuk, itu tidur di lantai, nah nanti kita siapkan tempat ini untuk disewa oleh keluarga, sehingga Rumah Sakit juga punya sistem pendukung,” kata dia.

“Kalau perawat-perawatnya perlu tempat tinggal sementara atau apa, pegawai baru dan sebagainya, bisa juga difungsikan di tempat ini,” imbuh dia. 

Sementara, Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Cik Ujang mengungkapkan, dalam waktu dekat Pemprov Sumsel segera bersurat ke Kementerian PKP, kemudian keputusannya ditetapkan oleh Kementerian PKP terkait pengelolaannya. Karena rusunawa pekerja ini asetnya masih milik kementerian.

“Setelah bersurat, perencanaan kedepannya kita menunggu keputusan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, karena kita ketahui bersama ini memang aset milik Kementerian,” ungkap dia.

Rusunawa pekerja tersebut dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang berdiri di atas lahan milik Pemprov Sumsel. Rusunawa tersebut memiliki 75 kamar terbagi dalam 4 lantai dan telah terpasang instalasi listrik maupun air.

Editor : Sidratul Muntaha