IDXChannel - Bank Indonesia (BI) bakal meningkatkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung realisasi program 3 juta rumah. Adapun KLM diberikan BI kepada lembaga perbankan yang dipercaya menyalurkan kredit untuk perumahaan.

"Kami menyediakan (KLM) dari Rp23,19 triliun, kemudian dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Selasa (11/2/2025).

Kebijakan tersebut telah dibahas pemerintah bersama dengan DPR pada Selasa (11/2/2025). Adapun perwakilan dari yaitu Menteri Permukiman dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Lalu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan perwakilan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Sementara itu, DPR diwakili Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun.

"Dari pertemuan ini semangatnya satu, bagaimana kami sebagai Menteri Perumahan menjalankan arahan Presiden Prabowo untuk membangun dan merenovasi rumah, 3 juta rumah setahun," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait.

Senada, Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menjelaskan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial BI diperlukan untuk bisa merealisasikan program unggulan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di bidang properti tersebut.

KLM memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Dasar undang-undangnya yaitu undang-undang P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana Komisi XI pada saat itu sudah memberikan peran pertumbuhan kepada Bank Indonesia," ucap Misbakhun.

Dari sisi hukum, lanjut dia, peran Bank Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat ditempuh lewat insentif kebijakan likuiditas makroprudensial.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami menyediakan [KLM] sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” katanya dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025) malam.

Kendati demikian, dia tidak memerinci jangka waktu kenaikan bertahap itu.

Dia menyebut bahwa kebijakan tersebut telah disepakati dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun. Pandu Sjahrir, yang digadang-gadang menjadi bos BPI Danantara, juga hadir dalam pertemuan yang sama.

Lebih lanjut, Perry menyebut bahwa kebijakan ini merupakan wujud komitmen BI terhadap visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, fokus terhadap sektor perumahan akan mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi serta penciptaan lapangan kerja, bahkan menarik pertumbuhan sektor lainnya.

“Kami berikan insentif likuiditas makroprudensial kepada bank-bank yang menyalurkan kredit untuk program 3 Juta Rumah,” pungkasnya.

JAKARTA, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta untuk menghentikan kerja sama dengan pengembang perumahan subsidi yang tidak memenuhi standar. Dia menilai pengembang nakal tersebut telah mencederai kepercayaan masyarakat kepada negara.

“Saya sudah minta kepada bank penyalur, kepada Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), jangan-jangan pernah lagi ngasih kesempatan kepada pengembang yang terbukti tidak bertanggung jawab. Tidak sesuai dengan janjinya,” kata Menteri yang akrab disapa Ara di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Dia menilai blacklist bukan hanya ancaman atau akan dilakukan, namun perintah yang harus dilakukan oleh semua bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara). Hal itu sesuai arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat.

“Presiden Prabowo sampaikan sama saya, tidak, harus benar-benar berkualitas. Jangan buat subsidi asal-asalan. Kita, apa mau kasih kesempatan lagi kepada pengusaha yang tidak tanggung jawab? Saya enggak. Saya buat kepentingan rakyat, saya lakukan, saya berani melakukan itu,” ujar Ara.

Untuk menindak hal tersebut, ia telah meminta pejabatnya untuk melakukan audit pada pengembang yang tidak bertanggung jawab. Hal itu perlu dilakukan karena para pengembang telah menggunakan uang negara melalui perumahan subsidi.

“Saya perintahkan Irjan saya berkoordinasi untuk melakukan audit bersama BPK. Untuk melakukan audit bersama BPK. Kenapa? Rumah subsidi itu dibiayai 75% oleh APBN,” ucap Ara.

Salah satu yang menjadi contoh adalah pengembang perumahan bersubsidi Grand Permata Residence di Kelurahan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dia menilai pengembang di perumahan tersebut harus ditindak, usai diketahui lokasi perumahan yang mengalami banjir meski tidak ada hujan.

“Saya baru meninjau ke Bekasi. Saya menemukan rumah subsidi, perumahan yang nggak hujan banjir. Nggak hujan, banjir. 8 bulan baru dibangun, dia punya lantai sudah retak-retak,” jelas Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku bakal melakukan pertemuan dengan Pandu Sjahrir di Kantor Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara pada malam ini, Selasa (11/2/2025).

Ara menjelaskan, pertemuan itu bakal dilakukan sekitar pukul 19.00 WIB. Usai dari Danantara, keduanya disebut bakal mulai melakukan rapat bersama dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

“Kita doakan kan boleh, namanya doa boleh lah namanya doa masa tidak boleh, ini baru mau dibicarakan [Pandu Sjahrir jadi Bos Danantara],” kata Maruarar saat ditemui di sela-sela agenda Mandiri Investment Forum (MIF) di Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Sebelumnya, Ara memang sempat menyebut bahwa Pandu Sjahrir selaku Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) bakal menjadi Bos Danantara.

Nama Pandu yang masuk bursa calon petinggi Danantara itu mencuat usai Ara mengunggah gambar dirinya bersama Pandu di akun instagram miliknya. Salah satunya yakni foto yang memperlihatkan keduanya saling berjabat tangan.

Berdasarkan keterangan foto yang diunggah pada Senin (3/2/2025) tersebut, Ara menyebut Pandu Sjahrir dengan label ‘Bos’ Danantara.

“Diskusi dengan Pak Pandu Bos Danantara untuk pembiayaan perumahaan. Semoga bermanfaat untuk Rakyat Indonesia sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo,” tulis unggahan akun @maruararsirait dikutip pada Selasa (4/2/2025).

Pada kesempatan berbeda, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara/BUMN Kartika Wirjoatmodjo justru enggan berkomentar soal isu Pandu Sjahrir sebagai ‘Bos’ BP Danantara.

Tiko, sapaannya, hanya menegaskan bahwa pemerintah masih merancang fokus BPI Danantara, termasuk rincian lembaga yang baru dibentuk Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Adapun rencananya, setelah mengelami penundaan berkali-kali sejak November 2024, BPI Danantara akan meluncur bulan depan, atau Maret 2025.

“No comment, no comment,” ujarnya sambil tertawa.

Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan Program Tiga Juta Rumah, yakni 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan, untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hadirnya program ini mendapat respons baik dari berbagai pihak. Mengingat selama 10 tahun terakhir, Indonesia masih memiliki defisit atau backlog hunian 10 juta rumah, terutama untuk keluarga dengan pendapatan menengah dan rendah.

Meski demikian, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro menyampaikan untuk merealisasikan program ini, pemerintah tentunya akan dihadapkan dengan berbagai tantangan. Salah satunya akses kredit untuk kepemilikan rumah.

"Salah satu tantangan dalam mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan adalah kesenjangan dalam hal keuangan. Banyak sekali keluarga yang berpendapatan rendah, atau kesulitan akses terhadap kredit untuk mendapatkan rumah," ujar Andry dalam sesi diskusi 'Housing Sector Outlook: Providing Shelter' di Mandiri Investment Forum 2025, Selasa (11/2/2025).

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan hadirnya Program Tiga Juta Rumah menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan akan perumahan sehingga semua masyarakat bisa menjangkau perumahan.

"Kita masih menghadapi terhadap terkait backlog perumahan. Masih ada 9,9 juta backlog kepemilikan rumah. Kemudian ada 26,9 juta rumah tangga yang tinggal di rumah tidak layak. Dan 4,5 juta rumah tangga yang tidak memiliki rumah dan tinggal di rumah yang tidak layak huni," bebernya.

Namun, lanjut Heru, adanya kesenjangan pembiayaan bagi pekerja di sektor informal menjadi tantangan yang harus diselesaikan pemerintah. Menurutnya, diperlukan skema pembiayaan bagi sektor ini sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik.

"Para pekerja yang non-fixed income juga menjadi tantangan. Dan ini tantangannya terkait bank ability dari sektor informal," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Chairman, Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menilai untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah, diperlukan data riil terkait sektor perumahan.

"Di Indonesia, saat ini belum ada big data terkait perusahaan itu sendiri. Kalau data belum final dan reliabel maka step kedua akan kesulitan membuat roadmap itu sendiri," ucapnya.

Kemudian, Joko mengatakan sektor perizinan juga masih kerap menjadi persoalan bagi developer. Selanjutnya, ia menilai pembiayaan terhadap sektor informal juga perlu ditingkatkan.

"Yang harus kita tahu adalah sektor informal jumlahnya sangat besar, namun belum mendapati akomodasi yang proper dari sektor perbankan. Kemarin kita mendorong FLPP minimal ada 10% dari sektor informal," paparnya.

"Kami selalu mendorong Tim Satgas agar mendapatkan placing kepada bank yang ada di Indonesia sehingga bisa mendorong kesulitan likuiditas dalam pembiayaan," imbuhnya.

Senada, Program Leader Indonesia & Timor Leste dari World Bank Claudia Ines Vasquez Suarez mengungkapkan Program Tiga Juta Rumah dapat menjadi solusi terkait kurangnya kebutuhan perumahan di Indonesia. Namun, kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah juga perlu menjadi perhatian.

"Tantangannya adalah kita harus dapat menangani golongan yang berpendapatan rendah, dan ada beberapa hal yang harus ditingkatkan," katanya.

"Saya rasa (pemerintah) penting mengimbangi untuk meningkatkan (program) sudah berjalan dan mengembangkan instrumen baru," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyiapkan tiga skema agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dan efektif.

Hal ini disampaikan Maman saat menghadiri groundbreaking pembangunan center of excellence program MBG di kampus Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor, Selasa (11/2/2025).

Pertama, kementerian akan memperkuat manajemen dan kualitas produksi bagi pelaku UMKM yang terlibat dalam program MBG.

"Ini akan menjadi objek monitoring dan evaluasi dari Kementerian UMKM untuk menjaga keorganisasian dan manajemen operasionalnya," kata Maman dalam keterangan tertulis, Selasa.

Kedua, kementerian menyiapkan skema pembiayaan untuk mengantisipasi tantangan dalam realisasi anggaran yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kami memahami ada tahapan administratif, termasuk audit, yang bisa mempengaruhi kelancaran modal kerja UMKM. Karena itu, kami sudah berkoordinasi dengan bank Himbara untuk menyiapkan skema pembiayaan bridging bagi UMKM," ujar Maman.

Ketiga, kementerian akan membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan.

Maman menilai program MBG bukan hanya menciptakan peluang ekonomi jangka pendek, tetapi juga bisa melahirkan salah satu ekosistem usaha terbesar di sektor UMKM.

"Selain industri, kerajinan tangan, dan fesyen, subsektor makanan kini menjadi salah satu unggulan yang berpotensi membangun ekosistem usaha yang luas dan berkelanjutan," kata dia.

Sebelumnya, Maman menyampaikan UMKM yang terlibat dalam program MBG bisa mendapatkan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta.

Untuk mendapatkannya, UMKM harus mengantongi surat penunjukan dari BGN sebagai penyelenggara program MBG.

"Bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," ujar Maman dalam keterangan tertulis, Kamis (30/1/2025).

Ada 46 bank mitra yang dapat menyalurkan pembiayaan ini, termasuk empat bank Himbara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bertemu dengan perwakilan Asian Development Bank (ADB) pada Senin (10/12). Pertemuan itu membahas peluang kerja sama untuk pembiayaan serta pemanfaatan Program 3 Juta Rumah.

Saat melakukan pertemuan itu Fahri didampingi Dirjen Perumahan Perkotaan Sri Haryati. Fahri menjelaskan, saat ini backlog perumahan di Indonesia cukup tinggi. Untuk itu, intervensi pemerintah dalam penyediaan hunian diharapkan mampu mendorong masyarakat bisa tinggal di hunian yang layak.

"Adanya ADB diharapkan juga menambah dukungan pembiayaan perumahan dimana sebelumnya pemerintah Qatar juga telah memberikan bantuan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah," ujar Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (11/2/2025).

Fahri mengungkapkan bawha pihak ADB menilai program pembangunan perumahan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Selain itu, pihak ADB juga menyatakan minat untuk mendukung pembiayaan perumahan sebagaimana yang telah dilakukan selama ini di Indonesia maupun negara-negara lainnya," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, kedua belah pihak juga mendiskusikan tentang Indonesia Green and Affordable Housing Program (IGHAP).

"IGHAP adalah program yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB) untuk membiayai pembangunan perumahan hijau, tahan terhadap perubahan iklim, dan terjangkau bagi rumah tangga berpenghasilan rendah di Indonesia," jelasnya.

Sebagai informasi, tujuh orang delegasi dari ADB yang hadir pada pertemuan tersebut adalah Senior Director of Finance Sector Group Christine Engstorm, Director of Water and Urban Sector Group Srinivas Sampath, Country Director Indonesia Resident Mission Jiro Tominaga, Country Operations Head Indonesia Resident Mission Joris van Etten, Principal Finance Sector Specialist Vivek Rao, Senior Urban Development Specialist Hong Soo Lee, dan National Coordinator for Nusantara/ Loan Preparation Expert Indonesia Resident Mission Yulia.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta agar bank swasta turut serta mengucurkan dukungan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mendukung realisasi program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto.

Erick menjelaskan butuh pembiayaan yang masif untuk mendukung realisasi 3 Juta Rumah. Dia menyebut pemerintah juga mengharapkan kolaborasi bank swasta.

“Karena ini masif 3 juta [rumah], kita harapkan juga peran dari Bank-Bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini,” tuturnya dalam Konferensi Pers di Bank Indonesia, Selasa (11/2/2025) malam.

Erick menyebut Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) perlu didukung pembiayaan yang kuat. Mengingat, kebutuhan penyaluran rumah untuk mengentaskan backlog saja masih tinggi di level 9,9 juta.

Tak hanya bakal menggeber laju penyaluran KPR Subsidi di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) saja, Erick memastikan Himbara lain seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) hingga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) bakal turut serta memperluas portofolio pembiayaan perumahannya.

Bahkan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) juga dipastikan bakal diikutsertakan.

“Kami siap melaksanakan, toh selama ini juga Bank-Bank Himbara seperti BBTN yang memang 80% market daripada pendanaan rumah-rumah subsidi itu ada di kami,” tegas Erick.

Untuk diketahui sebelumnya, pada hari ini Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Pandu Sjahrir sebagai perwakilan Danantara hingga Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun melakukan rapat koordinasi dukungan pembiayaan program 3 juta rumah.

Mendukung laju penyaluran itu, Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk mengguyur insentif sebesar Rp23,2 triliun dan bakal ditingkatkan hingga Rp80 trililun pada bank-bank yang menyalurkan KPR 3 juta rumah.

Perry menyebut, kebijakan ini diyakini bakal merangsang meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi RI. Mengingat, sektor perumahan sendiri memiliki 185 sektor turunan yang bakal terdampak.

“Kami berkeyakinan bahwa perumahan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Dan yang ketiga, dukungan konkret Bank Indonesia yakni pemberian kebijakan insentif likuiditas yang sekarang Rp23,2 triliun akan secara bertahap kami naikkan menjadi Rp80 triliun,” pungkasnya.

Kami menyediakan sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dan dari hasil diskusi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa BI akan menyediakan insentif likuiditas makropudensial secara bertahap senilai Rp80 triliun untuk program 3 juta rumah.

Sebelumnya, insentif likuiditas makropudensial yang disediakan oleh BI untuk program pembangunan perumahan senilai Rp23,19 triliun.

"Kami menyediakan sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dan dari hasil diskusi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan," ujar Perry di Gedung BI, Jakarta, Selasa.

Perry menyampaikan insentif likuiditas makropudensial akan diberikan kepada bank- bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan.

"Semua bank. Jadi, kami berikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan," ujar Perry.

Ia menyampaikan langkah ini merupakan wujud komitmen BI untuk memberikan dukungan penuh terhadap program- program Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dalam Astacita.

"Ini adalah wujud sinergi. Dengan sinergi erat, berbagai program bisa dicapai dan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi," ujar Perry.

Ia memandang bahwa sektor perumahan akan memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pencetakan lapangan pekerjaan di Tanah Air.

"Kalau perumahannya maju, tentu saja tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang maju, tapi juga bisa mendorong dan menarik sektor- sektor lain. Membangun perumahan jelas butuh semen, jelas butuh bata, jelas butuh besi, dan menciptakan lapangan kerja," ujar Perry.

Pemerintahan Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka melalui Astacita mencanangkan Program 3 Juta Rumah, sebagai upaya membantu masyarakat memiliki rumah secara mudah dan terjangkau.

Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah menargetkan pencapaian 3 juta rumah per tahun di seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri atas 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bakal menggandeng Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara hingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung likuiditas pembiayaan perumahan.

Ara menjelaskan, hal itu dilakukan guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah di tengah adanya efisiensi anggaran.

“Perlu ada solusi dari pembiayaan perumahan karena kita tuh ditargetkan 3 juta membangun dan renovasi rumah di tahun ini oleh Presiden Prabowo, dan kita berusaha keras ya, kita tidak menjadikan efisiensi anggaran kementerian menjadi alasan untuk tidak semangat,” jelasnya usai melakukan rapat koordinasi (Rakor) di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

Untuk itu, Ara mengaku bakal segera bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan sejumlah petinggi Himbara untuk merumuskan solusi pembiayaan pada sektor perumahan tersebut.

Pasalnya, tambah Ara, sektor perumahan dinilai menjadi salah satu pengerek pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Mengingat terdapat hingga 185 industri yang terdampak efek turunan.

“Saya biasa terbuka semuanya, bagaimana nanti peran serta BI dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan oleh presiden, Bapak Prabowo Subianto. Nah, besok kami akan bertemu dengan Pak Erick [Menteri BUMN], Danantara, dirut perbankan, utamanya dari Himbara untuk mencari solusi,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Ara memang sempat mengonfirmasi bahwa anggaran kementeriannya yang ditugaskan untuk membangun 3 juta rumah turut terdampak efisiensi.

Semula, Kementerian PKP mengantongi pagu Dipa TA 2025 sebesar Rp5,2 triliun. Namun, dipangkas hingga Rp3,66 triliun untuk efisiensi dan hanya tersisa Rp1,6 triliun.

“Saya pikir sudah terbuka bahwa ada efisiensi, kami dari Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun,” jelasnya.

Sejalan dengan hal itu, Ara mengaku bakal merumuskan berbagai skema pembiayaan kreatif untuk memastikan agar target pembangunan itu bisa tercapai.

Selain mendorong penguatan likuiditas dengan menggandeng Danantara hingga Himbara, Ara juga menyebut bakal terus mendorong implementasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) hingga memperluas cakupan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kemudian juga soal FLPP paling tidak Rp220.000 itu tetap kita jalankan tahun ini FLPP ya dan itu minimal karena kami sudah berusaha menstimulasi mencari jalan untuk bagaimana meningkatkan jumlahnya, tapi setidaknya kita punya titik awal itu minimal Rp220.000 yang tetap kita bangun,” tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tetap optimis dengan pagu anggaran yang hanya sebesar Rp 1,61 triliun.

Ada pun pagu Kementerian PKP yang awalnya sebesar Rp 5,27 triliun dipangkas Rp 3,66 triliun karena efisiensi anggaran kementerian.

"Kita tidak menjadikan efisiensi anggaran kementerian menjadi alasan untuk tidak semangat," kata Ara dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Senin (10/02/2025).

Karenanya, Kementerian PKP akan menggandeng Badan Pengelola Investasi (BIP) Danantara sebagai solusi pembiayaan perumahan.

"Kami akan bertemu dengan Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir), Danantara, Dirut Perbankan utamanya Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) untuk mencari solusi pembiayaan seperti apa," ucap Ara.

Pada kesempatan yang sama, Erick Thohir mengungkapkan ada seluas 792 hektar aset BUMN yang siap digunakan untuk program 3 juta rumah.

Lahan tersebut bisa digunakan untuk membangun 123.000 unit rumah, baik untuk segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) maupun komersil dengan bentuk rumah tapak maupun rumah susun (rusun).

"Ada 5 lokasi (pilot project) yang kita clean and clear, saya sudah tunjuk PMO (Project Management Officer)-nya dari Perumnas untuk satu-dua hari ke depan," ungkap Erick Thohir.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menjelaskan bahwa dari 792 hektar lahan tersebut, mayoritas lahan adalah milik Perumnas dan sebagian lainnya milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI.

"Milik KAI ini semuanya ada di stasiun. Ini nanti dikembangkan menjadi Transit Oriented Development (TOD)," tutur Budi Saddewa.

5 lokasi pilot project itu tersebar di Pulo Gebang Blok K, Stasiun Cicayur, Stasiun Jurangmangu, Revitalisasi Rusun Klender, dan Jonggol untuk rumah tapak.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan perlu ada solusi untuk memperkuat likuiditas perbankan untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah. Ia akan bertemu dengan sejumlah instansi untuk mencari solusi pembiayaan program tersebut.

Ia mengungkapkan diskusi akan dilaksanakan pada Selasa (11/2). Ia mengajak pimpinan dari Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara hingga Himpunan Bank Milik Negara.

"Kita tuh ditargetkan 3 juta membangun dan merenovasi rumah di tahun di oleh Presiden Prabowo (Subianto) dan kita berusaha keras ya. Kita tidak menjadikan efisiensi anggaran kementerian menjadi alasan untuk tidak semangat, justru kita harus makin kreatif dan optimis seperti Bapak Presiden Prabowo. Nah jadi kami juga akan bertemu besok (11/2/2025)," ujar Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

Selain itu, pertemuan tersebut akan membahas peran BI dalam mencapai target pertumbuhan perekonomian Indonesia sebesar 8 persen seperti yang dicanangkan Prabowo. Lalu, ia juga mempersilakan Menteri BUMN Erick Thohir untuk membagi gagasan terkait faktor likuiditas.

Ara menegaskan upaya menguatkan likuiditas perbankan harus legal, bisa bersaing, serta bisa menggerakkan sektor perumahan. Pasalnya, terdapat ratusan industri yang terkait dengan sektor perumahan. Ara menyebutkan industri tersebut di antaranya semen, kaca, cat, pasir, batu, kayu, aluminium, dan baja ringan.

"Jadi kalau ini didorong, saya yakin akan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan yang mau dicapai sejumlah 8 persen itu secara signifikan," katanya.

Di sisi lain, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prabowo atas kebijakan yang pro rakyat. Kebijakan tersebut membebaskan pungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), persetujuan bangunan gedung (PBG) pengganti izin mendirikan bangunan (IMB), dan pajak pertambahan nilai (PPN).

"PPN-nya (untuk rumah) di bawah Rp 2 miliar (gratis sejak) 1 (Januari) sampai bulan Juni ini gratis. Jadi ini waktunya buat rumah," tuturnya.

Kemudian, waktu pengurusan PBG yang memakan waktu 2-3 bulan, kini dipercepat. Bahkan, Ara menyebutkan sudah ada sejumlah daerah hanya dalam hitungan menit, bahkan ada yang sekitar 15 menit. Daerah itu antara lain Sumedang, Subang, Bali, dan Jakarta.

Menurutnya, hal ini menunjukkan birokrasi di bawah kepemimpinan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dapat melayani dengan cepat. Kondisi tersebut dinilai memberi pengaruh signifikan pada pelayanan publik.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini