Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengharapkan kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia dapat meningkatkan kualitas investasi.

"Apa yang kita lakukan transformasi-transparansi ini kita harus lebih dorong lagi. Apalagi ke depan antara investasi dan juga operasional, dengan ada Danantara, ini juga ada peningkatan kualitas investasi," ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara maka akan ada yang namanya komite investasi.

"Dengan lahirnya undang-undang, nanti semua investasi itu ada komite investasinya, ini sebuah langkah yang maju. Artinya dengan ada komite investasi nanti seluruh usulan investasi atau pengembangan yang menggunakan dana besar itu ada komitenya, ini peningkatan (improve). Lalu juga masalah operasional, korporasi dan penugasan, dengan adanya undang-undang yang baru penugasan tetap saya cek dan bahkan periksa. Tapi operasional kita bisa pantau sekarang. Jadi ini saya rasa solusi yang bagus. ini peningkatan-peningkatan yang harus kita lihat secara optimis," katanya.

Erick juga menyampaikan bahwa Kementerian BUMN masih melakukan pengawasan operasional. Fungsi Kementerian BUMN dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 tersebut yakni salah satunya adalah mengawasi.

"Ya, memang salah satunya di undang-undang itu fungsi kami mengawasi, menindak kalau ada kasus korupsi, meng-approve rencana kerja, memastikan antara dividen dan suntikan modal. Seperti itu perannya. Apakah kita mengawasi operasional? Masih. Contoh untuk apa? Yang public service obligation. Apalagi misalnya, subsidi kompensasi. Proyek strategis nasional? Masih. Nanti secara operasionalnya masih," katanya.

Terkait peralihan saham dari perusahaan-perusahaan BUMN milik pemerintah ke Danantara, dirinya menyampaikan bahwa hal tersebut masih dalam proses.

"Ini masih proses. Nanti, habis ini ada kita mendorong peraturan pemerintah (PP) Inbreng. Sama kalau ditanya, Pak Erick kenapa nggak tujuh? Kenapa semuanya? Ya, kalau saya melihatnya begini, kalau kita mau transformasi total bersih-bersih BUMN, jangan tujuh, semuanya menjadi satu asset management," kata Erick.

Transformasi BUMN yang didorong selama lima tahun ini telah membuahkan hasil di mana BUMN berhasil mencatatkan profit Rp310 triliun.

"Jadi, tadi sama. Dijawab, ya semuanya akan langsung dijadikan satu di bawah Danantara. Di bawah satu payung besar semua asetnya. Nanti angkanya 900 miliar dolar AS atau berapa transisinya kan itu bertahap. Dan kita sekarang, saya dengan Group CEO Danantara Pak Rosan Roeslani itu benar-benar baik hubungannya. Jadi, ini saya rasa positif. Visinya Pak Presiden RI positif," kata Erick.

KOMPAS.com - Kota Payakumbuh di Sumatera Barat kini tengah menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Sebagai pusat perhatian, daerah ini menawarkan beragam pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang bisa diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga yang berkisar di bawah Rp 200 juta.

Berikut ini adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kota Payakumbuh.

1. Green Mubarak: Tipe 36

Berlokasi di Payakumbuh Timur, proyek ini merupakan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Dikembangkan oleh PT Jos Mubarak Anugerah, proyek ini menawarkan 16 rumah, dengan harga per unit Rp 130 juta.

Saat ini, 14 rumah telah terjual dan 2 unit masih tersedia.

2. Perumahan Padi Regency: Tipe 36/90

Dikembangkan oleh PT Benson Bumi Persada, perumahan ini terletak di Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh.

Dengan total 23 unit, rumah-rumah di sini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 140 juta, telah terjual 20 rumah, dan masih tersisa 3 unit lagi.

3. Villa Mustika: Tipe 36

Proyek ini terletak di Payakumbuh Timur dan dikembangkan oleh PT Bonai.

Menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total luas tanah 84 meter persegi.

Dengan harga Rp 140 juta per unit, hingga saat ini masih dipasarkan 5 rumah lagi..

4. Shavilla Tiakar Tahap II: Tipe 36

Juga berlokasi di Payakumbuh Timur, perumahan yang dikembangkan oleh {PT Mandevilla ini menawarkan 14 unit rumah.

Dengan harga per unit Rp 150 juta, hingga kini, 5 rumah telah terjual dan masih tersisa 9 unit yang tersedia.

Bangunan rumah tapak ini dirancang dengan luas 36 meter persegi dan luas lahan mencapai 96 meter persegi.

5. Kedoya Green Tiakar Tahap IV: Tipe 36 (Subsidi)

Perumahan ini juga terletak di Payakumbuh Timur dan dikembangkan oleh PT Mandevilla.

Dengan harga Rp 150 juta per unit, proyek ini telah menjual 72 rumah, menyisakan 4 unit yang masih tersedia.

Bangunan rumah tapak dirancang dengan luas 36 meter persegi dan lahan 96 meter persegi.

Apa Alasan Memilih Kota Payakumbuh?

Rumah subsidi di Kota Payakumbuh menarik minat karena harganya yang terjangkau dan lokasinya yang strategis.

Dengan berbagai pilihan yang ditawarkan, calon pemilik rumah dapat memilih sesuai kebutuhan dan anggaran.

Proyek-proyek perumahan ini tidak hanya memberikan akses ke hunian yang nyaman, tetapi juga merupakan investasi yang baik untuk masa depan.

KOMPAS.com -Kota Solok, yang terletak di Sumatera Barat, kini tengah menjadi sorotan bagi para calon pemilik rumah.

Dengan beragam pilihan rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga terjangkau, kota ini semakin diminati.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), masyarakat dapat menemukan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang tersedia di Kota Solok:

1. Griya Taman Belibis Vi Suku: Tipe 36/120

Terletak di Lubuk Sikarah, proyek ini dikembangkan oleh PT Bydara Jaya Develindo.

Griya Taman Belibis Vi Suku menawarkan 73 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi.

Harga per unit Rp 140 juta, dengan 70 rumah sudah terjual dan 3 unit masih tersedia.

2. Griya Taman Belibis: Tipe 36/120

Juga dikembangkan oleh PT Bydara Jaya Develindo, perumahan ini berlokasi di Tanjung Harapan.

Proyek ini menawarkan 132 rumah tapak dengan harga per unit yang sama, yaitu Rp 140 juta.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi, sudah terjual 100 rumah.

3. Perumahan Mutiara Sandi: Tipe 36

Berlokasi di Lubuk Sikarah, proyek ini dikembangkan oleh PT Pilar Sandi Utama.

Mutiara Sandi menawarkan 39 rumah, di mana 2 unit telah terjual dengan harga per unit sebesar Rp 150 juta.

Luas bangunan mencapai 36 meter persegi dan total luas tanah adalah 84 meter persegi. Saat ini, masih ada 37 rumah yang tersedia.

4. Graha Palm Asri Ii: Tipe 36

Terletak di Tanjung Harapan, perumahan ini menawarkan 15 unit rumah yang dikembangkan oleh PT Rahmat Kurnia Sentosa.

Harga per unit adalah Rp 151 juta, dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 90 meter persegi.

Dari total 15 rumah, 5 unit telah terjual dan masih ada 10 unit yang tersedia.

5. Griya Devin Mandiri: Tipe 36

Griya Devin Mandiri menawarkan total 148 unit di Lubuk Sikarah.

menjual unit dengan harga Rp 151 juta, di mana 77 unit telah terjual.

Dengan luas bangunan 35 meter persegi dan total lahan 96 meter persegi,masih tersedia 71 unit.

Mengapa Kota Solok?

Kota Solok menawarkan berbagai keuntungan bagi calon pemilik rumah, terutama dengan harga yang terjangkau dan kemudahan akses informasi melalui sistem yang ada.

Dengan pilihan yang beragam, calon pembeli memiliki kesempatan untuk memilih hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka.

IDXChannel - Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan, peran pengembang swasta terutama lima asosiasi dalam program 3 juta rumah sangat strategis. Sebab, pemerintah hanya berperan sebagai regulator.

Maka dari itu, pemerintah terus menjaga hubungan baik dengan para pengembang. Hal ini bertujuan agar program 3 juta rumah tidak mengalami banyak kendala.

“Pemerintah itu berperan sebagai regulator. Jika pemerintah mengambil peran sebagai pengembang, maka akan muncul banyak kendala,” ujarnya dalam acara diskusi media bertajuk 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Fahri mengakui kapasitas asosiasi pengembang jauh lebih besar dibandingkan kapasitas pemerintah dalam membangun rumah. Oleh karena itu, kementerian sangat bergantung kepada pengembang untuk merealisasikan program 3 juta rumah.

“Tugas pemerintah itu bikin kebijakan, dan membimbing aparatnya dan ekosistem yang ada. Itu saja yang kita jaga, anggaran tidak masalah karena pemerintah enggak perlu belanja (untuk pembangunan rumah),” kata dia.

Hal senada ditegaskan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang. Dia mengajak semua pihak untuk duduk bersama. Kementerian PKP perlu merangkul pengembang.

“Rangkul, tanya, kemampuannya berapa? Kalau sudah ketemu angkanya, nah itu saja yang diusahakan sehingga bisa diimplementasikan dengan baik,” katanya.

Masih dalam kesempatan yang sama, Pengamat Kebijakan Perumahan Muhammad Joni menilai perumahan tidak hanya soal fisik bangunan tetapi merupakan amanat konstitusi dan cita-cita kemerdekaan.

Untuk itu, perumahan harus menjadi pilar negara yang kuat sehingga kita bersama harus mendukung program 3 juta rumah.

“Kementerian PKP harus bekerja keras agar program 3 juta rumah bisa berjalan dan tercapai. Saat ini ada kegamangan dalam menentukan arah kebijakan, sehingga arah kebijakan belum ada,” ujar dia.

Menurutnya, pelaku pembangunan maupun Bank Tanah harus diperkuat dalam ekosistem perumahan karena menjadi bagian penting dalam program 3 juta rumah. Terpentingnya lagi adalah diperlukan rencana induk Bank Tanah.

Saat ini, kata dia, rintangan urusan perumahan rakyat masih banyak. Dalam hal ini, Kementerian PKP harus bisa membuat regulasi yang selama ini menjadi penghambat bisa menjadi pendorong.

Selain itu juga perlu gerakan bersama yang lebih masif dengan kecepatan yang tinggi agar program 3 juta rumah bisa sukses.

“Program 3 juta rumah tidak boleh gagal. Dibutuhkan kebijakan yang pasti, tepat, cepat, dan happy sehingga menjadi kebijakan yang tangguh,” katanya.

(Dhera Arizona)

KOMPAS.com -Kota Langsa di Aceh kini sedang menjadi primadona di kalangan calon pemilik rumah.

Daerah ini menawarkan beragam pilihan rumah subsidi dengan harga terjangkau, semuanya melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang) dengan kisaran harga di bawah Rp 200 juta.

Di bawah ini adalah beberapa opsi rumah terjangkau yang dapat dipilih di Kota Langsa:

1. Griya Pondok Kelapa: Tipe 36

Berlokasi di Langsa Lama, rumah ini merupakan proyek dari PT Chopi Putra Karya.

Griya Pondok Kelapa menawarkan 93 rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 130 juta, sebanyak 56 rumah di antaranya telah terjual dan menyisakan 37 unit lagi.

2. Griya Bumoe Meutuah: Tipe 36

Dikembangkan oleh PT Dua Dara Meutuah, perumahan ini terletak di Langsa Baro.

Griya Bumoe Meutuah menawarkan 184 rumah dengan harga per unit sebesar Rp 140 juta.

Masing-masing rumah dirancang dengan luas bangunan mencapai 35 meter persegi dan luas lahan 105 meter persegi.

Saat ini, 93 rumah telah terjual dan masih tersisa 91 unit.

3. Griya Bukit Indah: Tipe Bukit Indah

Proyek perumahan ini terletak di Langsa Baro dan dikembangkan oleh PT Kana Barokah Karya.

Griya Bukit Indah menawarkan 149 rumah dengan harga per unit Rp 140 juta.

masing-masing rumah dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 112 meter persegi.

Hingga saat ini masih tersedia 21 unit lagi.

4. Aqsha Residence 2: Tipe 36

Terletak di Langsa Barat, proyek ini dikembangkan oleh PT Aqsha Indah Lestari.

Aqsha Residence 2 menawarkan 17 rumah dengan harga per unit Rp 140 juta.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas total lahan 116 meter persegi, saat ini masih menyisakan 9 unit lagi.

5. Griya Rafi Permai: Tipe 36

Berada di Langsa Lama, Griya Rafi Permai dikembangkan oleh PT Rafikasha Pratama Mandiri.

Proyek ini menawarkan total 36 rumah, dengan harga per unit Rp 140 juta.

Rumah ini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan total lahan 120 meter persegi.

Mengapa Langsa Menarik?

Dengan harga yang terjangkau dan berbagai pilihan unit yang masih tersedia, Kota Langsa menjadi pilihan yang sangat menarik bagi para calon pemilik rumah.

Program subsidi yang ditawarkan memberikan peluang bagi masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni tanpa membebani keuangan mereka secara berlebihan.

Bagi yang sedang mencari rumah, Kota Langsa bisa menjadi destinasi yang tepat dengan beragam pilihan yang ditawarkan.

KOMPAS.com - Kota Lhokseumawe di Aceh saat ini menarik perhatian banyak calon pemilik rumah.

Hal ini tidak terlepas dari berbagai pilihan rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga terjangkau.

Melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), calon pemilik dapat menemukan rumah dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah yang tersedia di kota ini.

1. Griya Indah: Tipe 36

Terletak di Blang Mangat, Griya Indah merupakan proyek yang dikembangkan oleh PT Asrafi Sulfaz Beujaya.

Proyek ini menawarkan 58 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 100 meter persegi.

Harga per unit rumah adalah Rp 120 juta. Hingga kini, 36 rumah telah terjual, sementara 22 unit lainnya masih tersedia.

2. Perumahan Aman Sentausa (Permata): Tipe 36B

Dikembangkan oleh PT Lembah Thamar Perdana, perumahan ini berlokasi di Muara Dua, Lhokseumawe.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 130 meter persegi, masing-masing rumah eibanderol dengan harga Rp 140 juta.

Saat ini, 32 rumah telah terjual, dan masih tersisa 7 unit.

3. An Nisa Mansion-Lhokseumawe: Tipe 30

Proyek perumahan ini berlokasi di Blang Mangat dan dikembangkan oleh PT Karya Adhi Putra.

Masing-masing rumah tapak dirancang dengan luas bangunan 30 meter persegi dan luas tanah 98 meter persegi.

Dengan harga per unit Rp 142 juta, sudah terjual 42 rumah dari total 161 unit yang tersedia.

4. Villa Buket Rata: Tipe 36/112

Terletak di Muara Dua, proyek perumahan ini dikembangkan oleh PT Cipta Karya Beurata.

Villa Buket Rata menawarkan 19 rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 112 meter persegi.

Dengan harga Rp 145 juta, saat ini telah terjual 14 rumah, dan menyisakan 5 unit.

5. Firya Lientas Residance: Tipe 36

Berada di Muara Dua, Firya Lientas Residance menawarkan total 19 rumah.

Dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi, harga per unit juga ditawarkan hanya Rp 145 juta.

Dari total jumlah penawaran, 16 rumah telah terjual, menyisakan 3 unit saja.

Mengapa Lhokseumawe?

Pemilihan rumah subsidi di Kota Lhokseumawe bukan hanya soal harga yang terjangkau, tetapi juga berbagai pilihan lokasi dan tipe rumah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan berbagai proyek yang tersedia, calon pemilik rumah dapat menemukan tempat tinggal yang sesuai dengan anggaran dan preferensi mereka.

IDXChannel – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait alias Ara telah melewati masa 100 hari kerja. Namun, pengembang menilai hingga saat ini belum terlihat adanya satu gebrakan yang terbukti mampu mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhammad menegaskan, kelima asosiasi pengembang perumahan dengan anggota sekitar 14 ribu perusahaan properti merasa tidak senang terhadap kebijakan gaduh yang dilakukan Kementerian PKP.

“Setelah 10 tahun mendorong-dorong adanya Kementerian Perumahan, dengan harapan sektor perumahan untuk MBR bergerak lebih cepat untuk mengatasi backlog (kekurangan pasokan), justru sebaliknya kementerian justru sibuk dengan urusan yang tidak substansial. Kalau ditanya, ya pengembang tidak happy,” ujarnya dalam acara diskusi media bertajuk 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Menurutnya, dengan banyaknya isu 'liar' yang dilontarkan Kementerian PKP, pengembang juga merasa rugi terutama karena menurunnya minat MBR untuk membeli rumah. Salah satunya dengan pernyataan adanya bantuan rumah gratis dan pengembang nakal.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pengembang, khususnya anggota Appernas Jaya yang mayoritas adalah pengusaha UMKM dengan lahan yang kecil atau terbatas.

Kemudian, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menegaskan, pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Demikian pula asosiasi pengembang yang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian.

“Kami ini pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah selama bertahun-tahunn menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” katanya.

Namun, kata dia, Kementerian PKP malah memilih membuat kebijakan yang tidak bersahabat dengan pengembang, bahkan tega melakukan persekusi terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM.

“Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas, atau ada motif lain?” kata Joko.

Menurut Joko, industri properti termasuk perumahan di dalamnya merupakan salah satu cara paling mudah bagi pemerintah untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen seperti yang ditargetkan.

Selain itu, salah satu indikator kesejahteraan rakyat adalah rumah yang layak. Sebab, pengembang adalah pelaku yang mampu meng-drive dan menyediakan rumah hingga tolak ukur kesejahteraan bisa dicapai.

“Tanggal 16 Agustus nanti, Presiden Prabowo Subianto nanti akan membacakan pidato kenegaraan di depan Sidang Tahunan MPR RI. Rakyat tentu ingin mendengar dari kepala negara apa saja yang sudah dilakukan dalam merealisasikan program perumahan sebagai bagian dari misi Asta Cita,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengaku pesimistis dengan program pembangunan 3 juta rumah yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto jika cara kerja Menteri PKP masih seperti sekarang.

“Banyak hal receh diurusin, tidak visioner. Sektor perumahan memerlukan regulasi yang berpihak kepada masyarakat dan semua ekosistem perumahan. Seharusnya jauhi kegaduhan, kami ini semua mendukung program 3 juta rumah dari Presiden Prabowo kok,” ujarnya.

Menurutnya, kementerian termasuk menterinya seharusnya membimbing pengembang. Sehingga, dirinya menilai kinerja Kementerian PKP masih jauh dari kata bagus.

“Tapi kalau menterinya baru, mungkin bisa jadi happy,” ujarnya.

Masih dalam acara yang sama, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasaran Perumahan Nasional (Asprumnas) M Syawali Priatna juga sependapat dengan asosiasi lainnya. Pengembang asosiasi tersebut juga tidak nyaman dengan kondisi saat ini terutama cara kerja Menteri PKP.

“Kami berharap ada perubahan dari situasi saat ini. Harapan kami, siapa pun menterinya, baik yang sekarang atau siapa pun nanti agar bisa mengeluarkan kebijakan yang mendorong bergeraknya program 3 juta rumah termasuk berjalannya FLPP,” katanya.

Syawali menambahkan, program 3 juta rumah adalah misi mulia, terutama untuk MBR dan masyarakat miskin. Menurutnya, program ini membutuhkan kerjasama yang solid antar ekosistem perumahan, termasuk pengembang swasta yang sudah berkontribusi besar kepada Pembangunan rumah MBR juga perlu dilindungi.

(Dhera Arizona)

DEPOK, KOMPAS.com - Aspek lingkungan kerap tidak menjadi pertimbangan oleh pengembang. Akibatnya, hadirnya proyek hunian membuat persoalan di lingkungan sekitarnya.

Hal ini sebagaimana yang terlihat dalam pembangunan sebuah klaster perumahan di wilayah Cepit, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok yang diduga belum mendapatkan izin lingkungan hingga menyebabkan banjir.

Hal itu lantaran klaster perumahan tersebut berdiri di lokasi rawa yang menjadi serapan air. Kegiatan pembangunan menyebabkan rawa tersebut ditimbun lokasi perumahan.

Salah seorang warga, Teguh Wiguna yang juga menjadi ketua RT 04 RW 08 Jatimulya mengungkapkan sejak awal, tidak ada satu pun perwakilan pengembang yang meminta izin atau persetujuan warga atas pembangunan yang dilaksanakan.

"Sampai saat ini, kami di RT 4 yang berbatasan langsung dengan perumahan tersebut, belum pernah meneken surat izin lingkungan yang diajukan oleh pengembang. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa jual rumah?" ujarnya saat dihubungi, Kamis (27/2/2025).

Teguh mengungkapkan bahwa menurut pengakuan konsumen yang sudah membeli unit, mereka sudah melihat izin mendirikan bangunan (IMB) dari pengembang.

"Dapat info dari customer perumahan baru, ternyata mereka sudah melihat IMB sehingga mereka mengajukan KPR. Padahal untuk memperoleh IMB setahu saya adalah ada izin lingkungan. Sampai saat ini, kami belum menandatanganinya," jelas Teguh.

Sementara itu warga lainnya, Ibra, juga mengatakan hal yang sama, bahwa hingga saat ini belum ada izin yang diajukan oleh pengembang tersebut kepada warga sekitar perumahan.

Ibra yang juga menjadi Ketua RT 5 RW 2 mengungkapkan selain persoalan izin, hadirnya perumahan juga menyebabkan banjir di sekitar wilayah pembangunan.

"Gara-gara tanah ditimbun dan saluran pembuangan air tidak memadai, akhirnya perumahan baru menyebabkan banjir dan berdampak ke Perumahan Griya Melati Mas. Bahkan, air sampai membuat jebol arkon," jelas Ibra.

Adapun Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Jatimulya, Amsori menjelaskan sejak awal, pihak pengembang belum mengajukan izin ke warga sebagai syarat administrasi. Tak hanya itu, perumahan yang dibangun juga tidak ada namanya.

"Sampai saat ini tidak ada plang di perumahan tersebut. IMB juga tidak ada. Setiap hujan, pasti perumahan tersebut dan perumahan warga sekitarnya terdampak banjir," jelas Amsori.

Atas persoalan yang muncul tersebut, warga berencana menempuh jalur hukum terhadap pengembang.

Penjelasan Pengembang

Perwakilan pengembang, Mohammad, saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya sudah memiliki izin yang diperlukan, termasuk IMB. Tanpa dokumen tersebut, perusahaan tidak akan mendapatkan approval dari bank untuk KPR.

"Kami sudah menjual enam unit rumah, dan bos saya sudah memperoleh izin IMB, dan kami pastikan perumahan kami sudah punya IMB," kata dia saat dihubungi Jumat (28/2/2025).

Sementara itu terkait dengan persoalan banjir yang disebabkan oleh hadirnya cluster baru, Mohammad menyatakan pihaknya terbuka untuk berdiskusi dengan warga yang terdampak banjir.

"Kami akan bertemu dengan Lurah Jatimulya, serta perwakilan warga untuk membahas persoalan bajir yang muncul," terangnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Purinusa Jayakusuma meluncurkan rumah berkonsep 2 lantai, Viona Karawaci.

Lokasi Viona Karawaci berdekatan dengan Aryana Karawaci yang sudah dikembangkan sejak tahun 2017.

Lokasinya dapat dijangkau hanya 10 menit dari Kawasan Lippo Karawaci, Tangerang, Banten.

Direktur Utama PT Purinusa Jayakusuma Sianna Sutinah Rustanto menegaskan, Viona dipasarkan karena dua produk sebelumnya yaitu Safira dan Kristal di Aryana Karawaci terjual habis.

"Viona Karawaci menyasar segmen menengah dengan harga Rp 800 jutaan. Kita meyakini Viona Karawaci akan diminati karena saat ini produk dengan harga di bawah Rp 1 miliar paling cepat terjual. Segmen menengah di kawasan Tangerang Raya potensinya besar," jelas Sianna dalam acara Produk Knowledge Viona Karawaci, Rabu (27/02/2025).

Ia menambahkan, saat ini potensi pasar perumahan di Tangerang Raya, seperti di kawasan Karawaci, Legok dan sekitarnya didominasi proyek rumah menengah.

Sianna menambahkan, Viona Karawaci disiapkan untuk ikut dalam program pemerintah yaitu Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

"Konsumen bisa menikmati program free PPN DTP 50 persen karena dipastikan akan di serah terima kunci sebelum akhir tahun 2025 ini," terangnya.

Sementara itu, Project Consultant Property Lounge Rita Megawati yang memasarkan perumahan Aryana Karawaci dan Viona Karawaci menegaskan Purinusa Jayakusuma selaku pengembang berkomitmen mengembangkan produk ready stock dalam setiap proyeknya.

"Merespon program pemerintah terkait PPN DTP, untuk itu produk ready stock harus ada karena pasar Viona Karawaci adalah segmen end user yang butuh hunian untuk langsung ditempati," tegas Rita.

Viona Karawaci dikembangkan dengan konsep private cluster yang terdiri dari 102 unit rumah dengan luas lahan 1,2 hektar.

Tipe yang ditawarkan terdiri dari bangunan 2 lantai mulai dari ukuran 5x12 type Basic (LB 47/60) dan tipe pengembangan (LB60/60.)

"Unit rumah Viona Karawaci sudah mulai dibangun karena kita targetkan di bulan Desember 2025 sudah selesai dan bisa ikut program PPN DTP 50 persen," tandas Rita.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mempersilahkan masyarakat untuk mengadukan masalah perumahan dengannya.

Hal ini merupakan tindak lanjut Kementerian PKP dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk memperoleh data permasalahan masyarakat terkait perumahan.

"Silakan laporkan kepada saya masalah perumahan yang paling berat dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto Kementerian PKP siap menindaklanjuti di setiap pengaduan perumahan dari masyarakat," tegasnya dikutip dari rilis, Jumat (28/2/2025).

Ara berharap, dengan kerja sama tersebut maka akan memberikan keuntungan bagi konsumen di sektor perumahan.

"Jadi, lebih kuat, lebih kredibel, lebih bermanfaat dalam membela kepentingan konsumen," tambah dia.

Sebelumnya, Ara bertemu dengan Ketua YLKI Tulus Abadi soal potensi pembentukan asosiasi atau forum konsumen perumahan di Indonesia.

Pembentukan asosiasi tersebut diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi, pendataan serta penanganan masalah hunian di Indonesia. Sehingga, masyarakat mendapatkan perlindungan terbaik dari pemerintah.

Adapun berdasarkan data YLKI, pengaduan terpopuler dan berada dalam ranking 3 besar selama 10 tahun terakhir adalah masalah perumahan, baik rumah tapak maupun rumah susun.

Permasalahan yang ditemui bukan hanya terkait layanan, tetapi juga serah terima Akta Jual Beli (AJB) hingga pengembang yang tidak memenuhi janjinya dalam membangun perumahan.

JAKARTA, Investor.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara telah melewati masa 100 hari kerja.  Hingga saat ini, belum terlihat gebrakan yang terbukti mampu mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Kegaduhan dan stigma negatif kepada pengembang rumah subsidi yang selama ini menjadi garda terdepan justru membuat ketidaknyamanan.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhammad menegaskan, kelima asosiasi pengembang perumahan dengan anggota sekitar 14 ribu perusahaan properti yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan rumah bagi MBR dengan menyuplai sekitar 90% rumah bersubsidi di Indonesia merasa tidak happy terhadap kebijakan gaduh yang dilakukan Kementerian PKP.

“Setelah 10 tahun mendorong adanya Kementerian Perumahan, dengan harapan sektor perumahan untuk MBR bergerak lebih cepat untuk mengatasi backlog (kekurangan pasokan), justru sebaliknya kementerian justru sibuk dengan urusan yang tidak substansial. Kalau ditanya, ya pengembang tidak happy,” tegas Andre Bangsawan, demikian dia akrab disapa, di acara diskusi media bertajuk “Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP” yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2).

Menurut dia, dengan banyaknya isu “liar” yang dikeluarkan kementerian, pengembang juga merasa rugi, terutama karena menurunnya minat MBR untuk membeli rumah. Salah satunya pernyataan adanya bantuan rumah gratis dan pengembang nakal. 

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pengembang, khususnya anggota Appernas Jaya yang mayoritas adalah pengusaha UMKM dengan lahan yang kecil atau terbatas.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menegaskan pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Demikian pula asosiasi pengembang yang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian. 

“Kami ini pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah selama bertahun-tahunn menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” kata dia.

Tetapi, kementerian baru tersebut malah memilih membuat kebijakan yang tidak friendly, bahkan tega melakukan persekusi terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM. Dia pun mengkritik cara-cara kurang elegan, di mana kementerian lebih memilih mengaungkan hal negatif dan menutupi sisi positif pengembang.

“Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas atau ada motif lain?,” kata Joko Suranto.

 

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Perumukiman (PKP) bersama Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi melakukan pembahasan bersama mengenai potensi pembentukan asosiasi atau forum konsumen perumahan di Indonesia.

Pembentukan asosiasi tersebut diperlukan guna mempermudah pelaksanaan koordinasi, pendataan serta penanganan masalah hunian di Indonesia sehingga masyarakat mendapatkan perlindungan terbaik dari pemerintah.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan YLKI untuk memperoleh data permasalahan yang sudah ada," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Jumat, 28 Februari 2025.

Menurut Ara, datanya sudah ada, siapa yang melaporkan dan tindak lanjutnya seperti apa. Silakan dilaporkan masalah perumahan yang paling berat dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Kementerian PKP siap menindaklanjuti di setiap pengaduan perumahan dari masyarakat.

Menteri Ara berharap dengan kerja sama tersebut maka akan memberikan keuntungan bagi konsumen di sektor perumahan. "Jadi lebih kuat, lebih kredibel, lebih bermanfaat dalam membela kepentingan konsumen," ujar dia.

Berdasarkan data YLKI, pengaduan yang paling populer dan berada dalam ranking 3 besar selama 10 tahun terakhir adalah masalah perumahan baik itu perumahan tapak maupun rumah susun.

Permasalahan yang ditemui bukan hanya terkait layanan, serah terima Akta Jual Beli (AJB) hingga pengembang yang tidak memenuhi janjinya dalam membangun perumahan.

(KIE)