Kebakaran melahap sekitar 80 hektare hutan dan mengancam permukiman di kawasan elite Los Angeles, Amerika Serikat, Selasa (7/1).

Pihak berwenang pun mengeluarkan perintah evakuasi wajib dari perbukitan Topanga Canyon hingga garis pantai.

Kepulan asap tebal terlihat dari kejauhan, sementara api terus mendekati rumah-rumah di sekitarnya.

Kebakaran ini diperparah oleh angin Santa Ana yang membawa udara hangat dan kering dari gurun pedalaman menuju pesisir.

Angin dengan kecepatan hingga 160 kph serta kelembapan rendah menyebabkan api menjalar dengan cepat.

Palembang -

Ketua Asosiasi Dietisien Indonesia (AsDI) Sumsel Yenita menilai menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Palembang, Sumatera Selatan sudah mencukupi untuk pemenuhan gizi anak. Pemenuhan kebutuhan gizi ini tercapai setelah anggaran per porsi dinaikkan dari Rp 6.000 ke Rp 8.000 untuk siswa TK-SD.

"Dalam susunan menu seimbang harus ada unsur zat gizi penghasil tenaga (karbohidrat), zat gizi pembangun (protein hewani dan nabati), vitamin dan mineral (sayur dan buah). Kalau yang sudah berjalan saat ini gizinya sudah seimbang," ujar Yenita, Rabu (8/1/2025).

Dia menyebut varian susu ditiadakan karena minuman itu bisa digantikan dengan protein hewani lain. Namun, jika ditambahkan susu maka akan lebih komplit. "Untuk susu bisa digantikan dari protein hewani," katanya.

Meski menu dinilai sudah mencukupi dari segi nilai gizi, Yenita mewanti-wanti agar porsi MBG yang diberikan kepada siswa setidaknya harus memenuhi 30 persen dari kebutuhan harian siswa.

Dia merincikan kebutuhan makan ideal dalam sehari adalah makan pagi 30 persen, snack pukul 10.00 WIB 5 persen, makan siang 30 persen, snack pukul 16.00 WIB 5 persen, dan makan malam 30 persen.

"MBG bisa untuk memenuhi kebutuhan gizi makan siang sebesar 30 persen dari kebutuhan satu hari," terang ahli gizi dari RSUP dr Mohammad Hoesin Palembangini.

Untuk berat dalam porsi MBG, dia menyebut berbeda-beda antar tiap siswa sekolah. Seperti porsi antarsiswa TK, SD, SMP, maupun SMA.

"Porsi anak TK, SD, SMP, dan SMA tentu berbeda-beda. Tapi menghitungnya berdasarkan kebutuhan sesuai usia. Jadi untuk MBG makan siang harus 30 persen dari kebutuhan," jelasnya.

Terkait nilai dalam menu MBG sebesar Rp 8.000 untuk siswa TK-Kelas 3 SD dan kelas 4 SD-SMP Rp 10.000 dalam program MBG ini, dia menyebut variasi menu untuk lauk hewan terbatas. Pembuat harus memutar otak agar nilai gizi per porsi tercukupi dengan anggaran yang ada.

(des/des)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah secara serentak memulai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 190 titik di 26 provinsi di Indonesia untuk para siswa dari TK hingga sekolah menengah pada Senin 6 Januari 2025.

Sejumlah daerah lain ada yang baru memulai program tersebut kemarin atau hari ini, dan sebagian daerah lain baru akan memulai pada pekan depan.

Program MBG ini ternyata memiliki dampak atau efek domino di tengah masyarakat.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian menyebut program MBG yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dapat berefek pada masyarakat terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Multipplier effect dari program makan bergizi gratis ini adalah akan terciptanya lapangan pekerjaan baru dan pangsa pasar baru bagi masyarakat sekitar lokasi di mana makan bergizi gratis berlangsung.

Pembentukan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mengangkat perekonomian daerah karena bahan-bahan yang digunakan dari produk lokal.

Selain itu, petugas dapur SPPG juga berasal dari masyarakat setempat. Konsep dapur seperti itu dapat membawa lebih banyak keuntungan untuk masyarakat setempat meski memiliki beberapa kekurangan, seperti kesulitan eksekusi perintah hingga sistem pembayaran.

Bisa dengan memanfaatkan dapur yang ada, misal dapur yang sudah eksis di sekolah atau dapurnya UMKM atau dapur milik masyarakat lokal.

Ia melanjutkan pemanfaatan dapur lokal atau UMKM dapat menghemat anggaran dan menekan biaya distribusi karena dapurnya dekat dengan sekolah. Adapun tenaga kerja lokal akan lebih banyak terserap.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Pecahkan rekor

Dari sekian banyak pemerintah daerah yang menyelenggarakan MBG, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas kegiatan pemberian makan bergizi gratis kepada 22 ribu pelajar di daerah itu.

Senior Customer Relations Manager MURI Andri Purwandono di Kolaka Utara, Selasa, mengatakan bahwa kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara patut diberikan apresiasi, yang bisa memberikan makan bergizi gratis kepada 22 ribu pelajar di daerah tersebut.

Penjabat Bupati Kolaka Utara Yusmin menyampaikan kegiatan MBG itu diikuti sebanyak 22 ribu pelajar dan terbagi di beberapa lokasi, antara lain 10 ribu pelajar di Alun-alun Kota Lasusua, dan 12 ribu tersebar di 15 kecamatan se-Kabupaten Kolaka Utara.

Kegiatan ini bukan hanya soal pencapaian rekor, tetapi juga bentuk nyata implementasi dari program nasional untuk menciptakan generasi sehat dan berprestasi.

Bukan sekadar kebanggaan, melainkan pemicu bagi pemreintah untuk terus berkolaborasi demi mensukseskan program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pemkab olaka Utara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20 miliar dalam APBD untuk mendukung program ini secara berkelanjutan.

Rekor MURI tersebut berhasil memecahkan rekor yang sebelumnya dilaksanakan di Magelang pada 2022 dengan melibatkan sebanyak 14 ribu pelajar.

Dinantikan

Dari sekian banyak program yang dijanjikan Pemerintahan Prabowo-Gibran, barangkali Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu yang terpopuler dan paling dinantikan implementasinya.

Program ini menjadi diskursus yang menarik, sempat menuai pro dan kontra, berikut pelaksanaan yang dianggap rumit dan dikhawatirkan gagal di tengah jalan.

Program MBG hadir sebagai solusi yang tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menciptakan efek domino positif terhadap perekonomian.

Program MBG bisa menjadi katalisator bagi sektor UMKM, rantai pasok pangan, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, yang semuanya saling terkait dalam jejaring sosial dan ekonomi masyarakat.

Melalui lensa sosiologi dan ekonomi, bangsa ini dapat memahami dampak berlapis dari program, yang melampaui sekadar pemberian makanan bergizi kepada anak-anak sekolah di Tanah Air.

Dari perspektif yang positif, efek berganda dari program MBG dapat diibaratkan sebagai daya ungkit yang signifikan dalam menggerakkan roda ekonomi lokal.

Ketika makanan bergizi didistribusikan kepada masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam golongan rentan, kebutuhan logistik dan bahan baku meningkat secara eksponensial.

Efeknya, sektor pertanian sebagai pemasok utama bahan pangan mengalami lonjakan permintaan.

Petani lokal, yang sebelumnya kesulitan menjual hasil panennya dengan harga layak, kini memiliki akses pasar yang lebih stabil.

Di tingkat ini, program tersebut bukan hanya soal distribusi makanan, tetapi juga soal pemberdayaan petani sebagai pilar utama rantai pasok pangan.

Efek positif ini tidak berhenti hanya di sektor pertanian. Ketika permintaan bahan pangan meningkat, jaringan UMKM yang bergerak di bidang pengolahan makanan turut diuntungkan.

Banyak pelaku usaha kecil, mulai dari produsen keripik singkong hingga katering rumahan terlibat dalam proses penyediaan makanan bergizi.

Mereka mendapatkan peluang untuk memperluas skala usaha mereka, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya beli masyarakat di sekitarnya.

Dalam konteks ini, program MBG menjadi lebih dari sekadar bantuan sosial. Ia adalah motor penggerak ekonomi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Keterlibatan UMKM dalam program MBG juga menciptakan siklus ekonomi yang sehat. Para pelaku usaha ini, yang sebagian besar adalah perempuan, mendapatkan penghasilan tambahan yang membantu mereka memenuhi kebutuhan keluarga.

Tidak sedikit dari mereka yang kemudian memanfaatkan pendapatan tersebut untuk memperbaiki pendidikan anak-anak mereka atau berinvestasi dalam pengembangan usaha.

Efek berganda ini, meskipun terlihat kecil di permukaan, sebenarnya memiliki implikasi besar dalam mengurangi ketimpangan sosial.

Ekosistem ekonomi

Dari perspektif sosiologis, program MBG adalah alat pemberdayaan yang memperkuat kohesi sosial, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif dalam ekosistem ekonomi.

Rantai pasok pangan yang terbangun melalui program MBG juga menunjukkan dinamika yang menarik.

Dalam skema ini, bahan pangan segar, seperti sayur, buah, daging, dan ikan didistribusikan langsung dari petani atau nelayan kepada penyedia layanan makanan.

Model ini memotong rantai distribusi yang sebelumnya panjang dan berbiaya tinggi. Selain menekan harga, skema ini juga mengurangi pemborosan pangan, meningkatkan kualitas gizi, dan memperkuat hubungan langsung antara produsen dan konsumen.

Selain itu para pemasok juga didorong untuk kreatif mencari sumber-sumber pangan lokal yang berkualitas, yang sebelumnya tidak dilirik. Contohnya rebung, umbi-umbian, paku-pakuan, hingga jamur lokal.

Di sisi lain, keterlibatan pemerintah sebagai fasilitator memastikan stabilitas harga dan kelancaran distribusi, menciptakan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat.

Dari sudut pandang ekonomi makro, program ini berkontribusi pada peningkatan produk domestik bruto (PDB) melalui aktivitas konsumsi yang lebih tinggi.

Ketika masyarakat mendapatkan makanan bergizi secara gratis, pengeluaran mereka untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan dan kesehatan, cenderung meningkat.

Hal ini menciptakan siklus konsumsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, peningkatan gizi masyarakat juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang menjadi salah satu indikator utama daya saing ekonomi suatu negara.

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa Program MBG menghadapi tantangan dalam implementasinya, salah satunya adalah memastikan keberlanjutan program ini tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah.

Dalam hal ini, kemitraan dengan sektor swasta, koperasi, dan organisasi masyarakat menjadi kunci. Dengan melibatkan lebih banyak pihak, program ini dapat menjadi model kolaborasi publik-swasta yang efektif, di mana semua pihak berbagi peran dan tanggung jawab untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Program ini diharapkan melibatkan para petani sayur yang sebelumnya bergantung pada tengkulak, kini dapat menjual langsung hasil panen mereka ke dapur umum yang dikelola oleh kelompok UMKM lokal.

Dampaknya, pendapatan petani meningkat signifikan, sementara kelompok UMKM mampu mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja dari desa yang sama.

Lebih dari itu, masyarakat penerima manfaat merasa lebih dihargai karena mereka tidak hanya menerima makanan, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan sosial yang lebih besar.

Pada akhirnya, program MBG bisa menjadi bukti nyata bagaimana sebuah kebijakan sederhana dapat memiliki dampak yang kompleks dan mendalam.

Program ini menghubungkan berbagai sektor dalam perekonomian, mulai dari pertanian, UMKM, hingga logistik dengan cara yang saling memperkuat.

Dalam kerangka sosiologis, program ini membangun solidaritas sosial yang menjadi dasar bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan efek berganda, program serupa dapat dikembangkan untuk sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan.

Hal ini menunjukkan bahwa di balik setiap kebijakan yang dirancang dengan baik, ada peluang untuk menciptakan perubahan yang melampaui tujuan awalnya.

Program MBG adalah cerminan dari bagaimana ekonomi dan sosiologi dapat bersinergi untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Dengan keberlanjutan sebagai tantangan utama, program ini tetap menjadi seberkas harapan bagi banyak pihak.

Program ini mengingatkan semua bahwa solusi untuk masalah besar sering kali tersembunyi dalam langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsistensi dan kesungguhan.

Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, program MBG mengajarkan bangsa ini untuk percaya bahwa perubahan yang nyata selalu dimulai dari dasar, memberi makan tubuh, sekaligus menghela dan menggerakkan rantai pasok ekonomi sebuah bangsa.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Indonesia dengan Qatar untuk menggarap proyek 1 juta unit rumah.

Penandatanganan itu dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Dalam keterangannya usai penandatanganan MoU, Maruarar Sirait memastikan bahwa pembangunan 1 juta unit rumah akan dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk wilayah Jakarta.

“Tadi rencananya diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat di daerah padat penduduk. Kan kita juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup ini untuk membangun kota kelihatannya. Kami akan bicarakan, ini bukan satu-satunya nanti ada lagi,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Maruarar juga menuturkan bahwa pemerintah menargetkan dari pembangunan 3 juta unit hunian dalam dua bulan ini sudah menujukkan hasil yang signifikan. Selain itu, dia menjelaskan bahwa terdapat banyak investor di bidang perumahan yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

"Karena arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja dengan cepat, aturannya seperti ini, kemudian lapangannya langsung dicek. Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang sangat tinggi, dan ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," tuturnya.

Lebih lanjut, Maruarar juga menyampaikan bahwa komitmen tersebut merupakan hasil kerja sama antar pemerintah yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat pencapaian program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sesuai arahan Presiden bahwa ini kerja sama antar pemerintah, kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan, kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," tandas Maruarar.

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, yang bertugas dalam menyusun kebijakan pemerintah dalam hal ini, turut mengungkapkan apresiasinya terhadap penandatanganan MoU tersebut. Hashim berharap proyek tersebut dapat selesai dalam tepat waktu.

"Alhamdulillah pada hari ini kita menyaksikan penandatanganan antara pihak dari Qatar dan pihak Indonesia, pihak Indonesia diwakili Pak Ara Sirait dan kita berharap bahwa dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa mulai dengan proyek pertama yang akan dilaksanakan oleh Sheikh Abdulaziz Al Thani," ujar Hashim.

Sementara itu, Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani menyampaikan optimismenya terhadap proyek tersebut.

Dia turut mengapresiasi hubungan kuat yang telah terjalin dengan baik antara Qatar dan Indonesia.

"Saya sebagai investor dan kelompok saya akan berinvestasi di Indonesia. Ini adalah perumahan sosial untuk rakyat, jadi kami dapat mengerjakannya secara profesional dengan dukungan dari semua kelompok saya. Jadi saya berharap dengan dukungan Presiden dan semua orang di sini, Tuan Hashim, para menteri, kami dapat berhasil dalam hal ini," ucapnya.

Untuk diketahui, MoU tersebut menerangkan bahwa Kementerian PKP akan menyediakan pemenuhan kebutuhan hunian di Indonesia dan bertujuan untuk menyelenggarakan pengembangan perumahan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Komitmen tersebut juga menerangkan bahwa Yang Mulia Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani memiliki keahlian dalam konstruksi, pengembangan infrastruktur, dan manajemen proyek, serta bekerja sama dengan Kementerian PKP dalam pengembangan proyek hunian sebanyak 1 juta unit.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, dan Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu.

Jakarta: Pemerintah Indonesia bersama Qatar sepakat melakukan kerjasama pengembangan proyek hunian perumahan sebanyak satu juta unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.

Adanya dukungan investasi dari pemerintah Qatar ini diharapkan mampu mendorong capaian Program 3 Juta Rumah yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Jadi sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa ini merupakan kerjasama antar pemerintah guna pembangunan proyek hunian sebanyak satu juta unit untuk masyarakat,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 Januari 2025.

Menteri Maruarar Sirait menjelaskan sebagai tindak lanjut dari penandatanganan perjanjian kerjasama ini Kementerian PKP akan terus berkoordinasi dengan sejumlah Kementerian terkait. Hal itu dilakukan guna mempersiapkan lahan negara yang ada sebagai lokasi pembangunan proyek hunian untuk masyarakat.

“Tugas kami selanjutnya adalah mempersiapkan lahan yang dimiliki negara untuk lokasi pembangunan. Pak Erick (Menteri BUMN) nantinya akan menyiapkan dari PTP, KAI dan Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan di sekitar Senayan dan Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata,” jelas dia.

Maruarar juga menambahkan, pihaknya juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan yang ada di Indonesia. Selain itu juga bisa melakukan survei ke lapangan guna melihat langsung kondisi yang ada.

Hal itu juga sebagai tindak lanjut arahan dari Presiden agar semua pihak mampu bekerja dengan cepat sesuai aturan yang ada dan kondisi lapangannya bisa langsung di cek.

“Adanya Kerjasama ini dapat terjadi berkat kepercayaan publik kepada Presiden yang sangat tinggi. Ini juga bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan. Presiden mendapatkan begitu banyak dukungan dan saya juga berterimakasih karena dibantu secara penuh oleh Satgas perumahan yang dipimpin oleh Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dan Bonny Z. Minang serta kawan-kawan,” jelas dia.

Kementerian PKP diberikan target untuk membangun 3 juta unit rumah per tahun untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang ada, dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah ada sekitar 40 ribu rumah yang dibangun di lapangan.

Dirinya juga berharap dari Kerjasama pengembangan proyek hunian satu juta unit ini secara tidak langsung mendorong Program 3 Juta Rumah di Indonesia.

“Saya juga tugaskan Wamen PKP Fahri Hamzah yang sudah bertemu dengan para investor bidang perumahan di luar negeri. Kami harap lebih banyak investor yang akan datang ke Indonesia,” ujar dia.

Yang Mulia Sheikh Abdulazis bin Abdulrahman Al Thani yang juga merupakan Investor Perumahan/SHK serta anggota dari keluarga berkuasa Kerajaan Qatar mengaku siap mendukung proyek Pembangunan perumahan di Indonesia. Adanya hubungan erat antar pemerintah ini tentunya dapat mendorong investasi di Indonesia.

“Investor dari Qatar melalui grup yang saya miliki siap datang ke Indonesia untuk membantu sektor sosial khususnya perumahan untuk masyarakat dan akan bekerja secara professional. Kami juga berharap dukungan Presiden dan masyarakat bisa mendorong pelaksanaan pembangunan sukses di lapangan,” ungkap dia.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyatakan sangat senang dengan adanya Kerjasama antar pemerintah ini.

“Saya sebagai Ketua Satgas Perumahan ikut susun kebijakan pemerintah. Hari ini kita saksikan penandatanganan kerjasama Indonesia dan Qatar dan Indonesia yang diwakili Menteri PKP dan kita harap dalam waktu singkat bisa mulai proyek pertama,” jelasnya.

(KIE)

KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun per hari untuk menjalankan program makan bergizi gratis.

Dengan kalkulasi ini, total anggaran tahunan yang diperlukan jauh melampaui alokasi awal, yakni Rp 71 triliun.

Program ini resmi dimulai pada Senin (6/1/2025), sebagai bagian dari inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kalangan buruh.

Dalam konferensi pers pada akhir November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tujuan program tersebut.

“Kita ingin Rp 15.000, tapi kondisi anggaran memungkinkan Rp 10.000. Itu sudah cukup bermutu dan bergizi,” ujar Prabowo saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan, Jumat (29/11/2024).

Penyesuaian ini membuat biaya per porsi makanan bergizi turun dari Rp 15.000 menjadi Rp 10.000.

Presiden menyebut angka Rp 10.000 sudah memadai untuk memenuhi standar gizi masyarakat, terutama di daerah tertentu.

Anggaran Meningkat Drastis

Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, memproyeksikan bahwa total anggaran yang dibutuhkan hingga Desember 2025 bisa mencapai Rp 420 triliun.

Namun, pemerintah baru menyiapkan Rp 71 triliun untuk mendanai program ini hingga Juni 2025.

“Bayangkan, kalau seluruhnya dilaksanakan, anggarannya lebih dari Rp 400 triliun. Sekarang anggarannya Rp 71 triliun sampai Juni 2025,” kata Zulkifli dalam rapat koordinasi di Surabaya, Selasa (7/1/2025).

Ia juga menjelaskan bahwa Kepala BGN, Dadan Hindayana, sedang berupaya mendapatkan tambahan anggaran mulai Juli 2025.

Jika tambahan sebesar Rp 140 triliun disetujui, maka anggaran total hingga akhir 2025 akan mencapai sekitar Rp 210 triliun.

Pentingnya Kolaborasi Semua Pihak

Zulkifli menekankan perlunya kerja keras dari semua pihak untuk memastikan keberhasilan program ini.

Ia juga mengingatkan pentingnya mempersiapkan produksi bahan pangan seperti telur, beras, dan ikan.

“Kalau kita tidak kerja keras sekarang, bagaimana soal telur, beras, ikan? Kita ini sebetulnya malu, sudah tertinggal jauh dari Thailand dan Vietnam,” ungkap Zulkifli, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional.

Dengan skala anggaran yang sangat besar, program makan bergizi gratis menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, keberhasilannya masih bergantung pada dukungan anggaran tambahan serta koordinasi yang baik di tingkat nasional.

Sumber: Kompas.com (Nirmala Maulana Achmad, Teuku Muhammad Valdy Arief)

Palembang -

Nilai untuk satu porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Palembang direncanakan bertambah. Dari semula Rp 6.000 untuk satu porsi makan siswa TK hingga kelas 3 SD menjadi Rp 8.000. Sementara untuk siswa kelas 4 SD hingga SMP naik menjadi Rp 10.000.

Penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kecamatan Ilir Barat (IB) I Palembang, Muhammad Dicky Alghaffar menyebut nilai per porsi makan gizi gratis di Palembang mengalami perubahan atau naik Rp 2.000.

"Untuk peserta didik TK hingga kelas 3 SD sebelumnya Rp 6.000 menjadi Rp 8.000. Sedangkan untuk anak kelas 4 SD hingga SMP Rp 10.000 per porsi," kata Dicky ditemui di SDN 25 Palembang, Rabu (8/1/2025).

Menurut Dicky, untuk standar harga penerima manfaat MBG ini sudah diatur oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dicky mengatakan, nilai untuk sayur mayur ataupun lauk pauk ini tidak sama dengan biaya operasional. Porsi makan untuk siswa SMP lebih banyak dari TK dan SD.

"Untuk biaya operasional saya tidak tahu ya. Saya hanya tahu untuk biaya sayur mayur dan lauk pauk Rp 8.000 dan Rp 10.000. Biaya ini yang mengatur adalah pusat kita penyedia hanya menyajikan menu apa saja untuk Senin hingga Jumat kepada peserta didik," ujarnya.

Saat ini, kata dia, penerima MBG masih 5 sekolah di kawasan IB I Palembang yakni TK Panca Bhakti I, SDN 24, SDN 25, SMPN 33 dan SMPN 19. Pihaknya terus mengevaluasi dan menyempurnakan makanan yang diberikan ke peserta didik dengan melihat menu yang disukai mereka.

"Kita terus belajar untuk mengevaluasi makanan apa saja yang disukai dan tidak sukai dari banyak atau tidaknya sisa makanan yang kembali ke penyedia. Jadi kami terus belajar agar anak-anak menyukai makanan yang disajikan," ujarnya.

Dicky menyebut seluruh proses pembuatan makanan telah melalui proses masak yang steril dan higienis dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas.

"Sejauh ini kita masih menggunakan kotak makan bento food grade. Karena kemarin kita sudah memesan ompreng tapi belum datang. Ke depan, akan disempurnakan dengan digantikan dengan ompreng stainless," ungkapnya.

Penyedia juga terus berupaya menyesuaikan menu daerah agar peserta didik ini tahu di MBG mereka ada makanan khas daerahnya.

"Seperti hari Senin, kami membuat pentol ikan dan nugget ikan gabus," tukasnya.

(dai/dai)

Jakarta -

Qatar telah resmi menjadi investor untuk pembangunan satu juta rumah di Indonesia setelah menandatangani MoU investasi di Istana Merdeka. MoU itu ditandatangani oleh pihak investor Qatar yaitu Sheikh Abdul Aziz Al Thani sementara dari pihak Indonesia oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara).

Pembangunan satu juta rumah itu masih termasuk ke dalam Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk lokasi pembangunannya masih disiapkan oleh pemerintah, seperti di kawasan Kemayoran, Senayan, dan Kalibata. Nantinya investor juga akan diajak survei ke lokasi pembangunan serta dibantu untuk memahami aturan di Indonesia.

"Tugas kami selanjutnya adalah mempersiapkan lahan yang dimiliki negara untuk lokasi pembangunan. Pak Erick (Menteri BUMN) nantinya akan menyiapkan dari PTP, KAI dan Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," ujar Ara di Istana Merdeka, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (8/1/2025).

Pemerintah juga akan menyiapkan lahan-lahan yang idle, yang tidak bermasalah dan siap bangun untuk digunakan oleh investor tersebut.

Ara berkata, investasi dari Qatar ini akan berfokus pada pembangunan satu juta unit rumah di perkotaan. Hunian itu nantinya ditargetkan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Ini targetnya adalah untuk masyarakat khususnya menengah ke bawah, dan lebih diprioritaskan untuk investor yang sekarang adalah di perkotaan," ujarnya.

Ara mengungkapkan, ke depan akan ada investor asing lagi yang akan menanamkan modalnya untuk sektor perumahan di Indonesia selain Qatar.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menambahkan, hunian yang akan dibangun oleh Qatar ini berupa hunian vertikal. Pembangunannya tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, tetapi seluruh Indonesia. Untuk teknis dan detail pembangunannya, kata Fahri, pihaknya masih akan merumuskannya nanti.

"(Pembangunan satu juta unit rumah) seluruh Indonesia karena di mana pun ada keperluan kita untuk membangun, terutama di kawasan yang perlu kita renovasi supaya lebih bagus, nah di situ kita masuk," katanya.

Sebelumnya, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Qatar siap untuk membiayai 6 juta perumahan, sementara Pemerintah Abu Dhabi, ibu kota UEA, siap membantu 1 juta unit perumahan. Dengan demikian, Hashim yakin target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tercapai. Ditambah lagi, pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta juga mengupayakan penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/12/2024).

(abr/das)

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatangaan nota kesepahaman atau MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Qatar dalam pembangunan satu juta rumah. Kegiatan tersebut digelar di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Januari 2025.

MoU itu ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan pihak Investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani. Qatar menjadi investor pertama dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah.

Maruarar mengatakan investasi ini bukti kepercayaan Pemerintah Qatar terhadap Prabowo yang sangat tinggi. Pasalnya, Indonesia dikenal sebagai negara dengan komunikasi politik yang baik.

"Buktinya beliau (Prabowo) diterima dengan sangat baik, dengan pemimpin dunia, berkomunikasi sangat baik, dan selalu mengedepankan saling menghargai, saling menghormati dengan internasional dan punya sikap-sikap sesuai politik LN kita yaitu dia bebas aktif," ujar Maruara, di Istana Merdeka.

Hadir juga dalam penandatanganan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wamenlu Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

(WWD)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan akan banyak investor di bidang perumahan yang bakal berinvestasi di Indonesia.

Ia menuturkan, Qatar bukan menjadi satu-satunya investor yang bakal menanamkan dana di dalam negeri.

Diketahui, Qatar merupakan investor yang baru saja menyepakati kerja sama pembangunan 1 juta rumah dalam proyek 3 juta rumah di Indonesia.

"(Datangnya investasi) Ini terjadi berkat kepercayaan publik kepada Bapak Presiden yang tinggi. Dan ini bukan hanya satu-satunya investor yang akan datang di bidang perumahan," kata Maruarar usai menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak Qatar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Pria yang karib disapa Ara ini menjabarkan, jajaran Kabinet Merah Putih berperan aktif dalam menarik minat investor.

Sebelum penandatanganan dengan Qatar terjadi, misalnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempat bertolak ke luar negeri untuk menemui investor.

Ara bilang, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani juga melaporkan banyak investor yang ingin menanamkan modal di dalam negeri.

"Pak Rosan beberapa waktu lalu melaporkan ke Presiden, begitu banyak investor masuk ke Indonesia dan target yang biasanya lebih panjang, bisa dipercepat beliau. Beliau juga sangat membantu, banyak kemudahan sesuai aturan sehingga investor makin tertarik untuk membangun," ucap Ara.

Adapun usai penandatanganan kerja sama, pihaknya bakal bekerja keras menyiapkan lahan milik negara untuk dibangun perumahan tersebut.

Rencananya, lahan yang dipertimbangkan adalah lahan milik PT PP, KAI, dan Perumnas.

Ada pula lahan milik Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) di area Kemayoran dan Senayan, serta lahan milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan di daerah Kalibata.

"Jadi ini (kerja sama) negara dengan negara (G to G), kami diminta kerja cepat, siapkan lahan, di-survey ini aturannya," ucap Ara.

Lebih lanjut, Ara menjelaskan, 1 juta rumah yang dibangun ditargetkan untuk warga kelas menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pembangunan diprioritaskan di perkotaan dengan area padat penduduk, berkonsep hunian vertikal (vertical housing) atau rusunawa.

Kendati begitu, nominal investasinya masih terus dibicarakan.

"Diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat, di daerah padat penduduk. Kan kita juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup (Qatar) ini untuk membangun kota kelihatannya. Kita akan bicarakan, ini bukan satu-satunya, nanti ada lagi," jelas Ara.

Sebagai informasi terkait program 3 juta rumah, pemerintah sudah merealisasikan pembangunan 40.000 rumah sejak Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggaet investor Qatar untuk proyek pembangunan 1 juta rumah rakyat. Kerja sama antara Indonesia dan Qatar ini diresmikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Kerja sama tersebut dilakukan untuk mendukung target program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan bahwa Qatar nantinya tak menjadi satu-satunya investor asing yang akan masuk di bidang perumahan.

“Ini terjadi berkat kepercayaan kepada Bapak Presiden (Prabowo) yang sangat tinggi, dan ini bukan hanya investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan, dan Presiden mendapatkan banyak dukungan,” kata Maruarar kepada wartawan di Istana Merdeka, Rabu (8/1/2025).

Maruarar mengatakan bahwa pemerintah menargetkan untuk menyediakan hunian layak sebanyak 3 juta dan kini telah berproses untuk pembangunan 1 juta rumah pertama.

“Kami diberikan target 3 juta untuk membangun perumahan. Dalam 2 bulan 20 hari ini kurang lebih sudah sekitar 40,000 dibangun,” imbuhnya.

Adapun, sebelumnya Prabowo turut menyaksikan Penandatangan kesepakatan MoU yang ditandatangani dan diwakilkan oleh pihak Indonesia yakni Maruarar dan pihak Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan bahwa pemerintah telah mengantongi komitmen inevstasi dari sejumlah negara lain untuk mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. Beberapa di antaranya yakni Uni Emirates Arab (UEA) hingga Tiongkok.

“Jadi dari China itu mereka menunjukkan kemampuannya membangun ya. Jadi, ada satu perusahaan yang bisa membangun satu juta itu sendiri,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan bahwa Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) bersedia untuk membantu ikut membiayai penyediaan 7 juta unit perumahan bagi masyarakat Indonesia.

Hashim mengaku mendengar langsung kabar tersebut dari Presiden RI Prabowo Subianto. Secara terperinci, dia menyebut bahwa pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan.

"Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi [ibu kota UEA] dan pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ujar Hashim, dilansir dari Antara, Jumat (27/12/2024).

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Eliza Mardian menyebut program “Makan Bergizi Gratis” yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dapat berefek pada masyarakat terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru.

“Multipplier effect dari program makan bergizi gratis ini adalah akan terciptanya lapangan pekerjaan baru dan pangsa pasar baru bagi masyarakat sekitar lokasi di mana makan bergizi gratis berlangsung,” kata Eliza dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Eliza menyatakan bahwa pembentukan dapur sehat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan mengangkat perekonomian daerah karena bahan-bahan yang digunakan dari produk lokal.

Selain itu, petugas dapur SPPG juga berasal dari masyarakat setempat. Konsep dapur seperti itu dapat membawa lebih banyak keuntungan untuk masyarakat setempat meski memiliki beberapa kekurangan, seperti kesulitan eksekusi perintah hingga sistem pembayaran.

“Bisa dengan memanfaatkan dapur yang ada, misal dapur yang sudah eksis di sekolah atau dapurnya UMKM atau dapur milik masyarakat lokal,” ujar Eliza.

Ia melanjutkan pemanfaatan dapur lokal atau UMKM dapat menghemat anggaran dan menekan biaya distribusi karena dapurnya dekat dengan sekolah. Adapun tenaga kerja lokal akan lebih banyak terserap.

Sebelumnya pada Senin (6/1), pemerintah secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis di sejumlah wilayah Indonesia.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi menyatakan pihaknya berharap target 937 dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dan hingga akhir 2025 dengan target 5.000 dapur MBG mampu melayani hingga 20 juta penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD-SMA, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG siap beroperasi, yang tersebar di 26 provinsi mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, dan Gorontalo.

Kemudian, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025