IDXChannel - PT Pos Indonesia resmi menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka mendukung program pemenuhan gizi nasional.

Penandatanganan ini menandai dimulainya sinergi antara Pos Indonesia dengan Badan Gizi Nasional dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui perbaikan gizi di seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi mengungkapkan, Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas, dengan 4.800 kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil sekalipun.

Dia menuturkan, terdapat tujuh potensi utama yang dapat mendukung keberhasilan program pemenuhan gizi nasional, khususnya dalam pendistribusian bantuan gizi ke berbagai wilayah, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Dukungan yang dapat Pos Indonesia berikan dalam program Pemenuhan Gizi Nasional dirangkum dalam tujuh potensi layanan logistik end-to-end, yaitu:

1. Pos Indonesia dapat mengirimkan bahan baku gizi dari pemasok, petani, atau peternak langsung ke titik distribusi, termasuk ke gudang koperasi atau unit pelayanan

2. Pos Indonesia turut mendukung distribusi makanan bergizi siap saji ke institusi Pendidikan

3. Aset properti Pos Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia siap digunakan sebagai unit satuan pelayanan atau dapur bagi distribusi gizi

4. Aset properti Pos Indonesia juga dapat dimanfaatkan sebagai gudang penyimpanan

5. Layanan keuangan Pos Indonesia, seperti GIRO Pos, remitansi, pembayaran, serta bank channeling, dapat mendukung pendistribusian dana

6. Layanan Managed Process Outsourcing (MPO) dan Business Process Outsourcing (BPO) yang disediakan oleh Pos Indonesia dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pelaksanaan program

7. Pos Indonesia juga menyediakan armada kendaraan listrik (Electric Vehicle) dan Non-Electric Vehicle untuk mendukung operasional pendistribusian gizi.

Saat ini, Pos Indonesia juga sudah menyiapkan aset propertinya untuk digunakan sebagai unit satuan pelayanan atau dapur bagi distribusi gizi.

“Sebagai bentuk komitmen penuh kami dalam mendukung program ini, kami juga sudah menyiapkan 41 lokasi aset properti sebagai pilot project pelaksanaan Program Pemenuhan Gizi Nasional dan ini tentu masih akan bertambah lagi," kata Faizal dalam keterangan resminya, Senin (25/11/2024).

"Kami berharap melalui potensi layanan yang kami miliki ini, kami dapat berperan aktif dalam mendukung kelancaran program Pemenuhan Gizi Nasional,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana meyakini kerja sama ini akan membawa dampak positif bagi pencapaian tujuan program Pemenuhan Gizi Nasional, terutama dalam menjangkau daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

Dadan menilai, kekuatan logistik Pos Indonesia menjadi salah satu faktor kunci yang dapat mendukung keberhasilan program ini.

“Peran logistik sangat penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional, terutama pada daerah-daerah yang kondisi sumber dayanya belum optimal," ujarnya.

"Kami menyadari betul bahwa Pos Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam hal logistik, dan kerja sama ini akan menjadi bagian penting dalam upaya kita mewujudkan Generasi Emas 2045 yang berkualitas,” kata Dadan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan program makan bergizi gratis yang termasuk dalam pemenuhan gizi nasional untuk anak sekolah hingga ibu hamil.

Pemerintah melalui Kementerian BUMN meminta perusahaan BUMN untuk bersinergi dengan pemerintah dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional sesuai dengan bidang dan kemampuan yang dimiliki.

(Fiki Ariyanti)

JAKARTA,investor.id- Presiden Prabowo Subianto segera merealisasikan program makan bergizi gratis yang termasuk dalam pemenuhan gizi nasional untuk anak sekolah hingga ibu hamil. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN meminta perusahaan BUMN untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung Program Pemenuhan Gizi Nasional.

Program Pemenuhan Gizi Nasional membutuhkan dukungan kekuatan logistik dalam menjangkau daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

Untuk itu, PT Pos Indonesia, perusahaan logistik milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), resmi menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka mendukung program pemenuhan gizi nasional.

Penandatanganan ini menandai dimulainya sinergi antara Pos Indonesia dengan Badan Gizi Nasional dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui perbaikan gizi di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan keyakinannya bahwa kerja sama ini akan membawa dampak positif bagi pencapaian tujuan program Pemenuhan Gizi Nasional, terutama dalam menjangkau daerah-daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya.

Dadan menilai bahwa kekuatan logistik Pos Indonesia menjadi salah satu faktor kunci yang dapat mendukung keberhasilan program ini.

“Peran logistik sangat penting dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional, terutama pada daerah-daerah yang kondisi sumber dayanya belum optimal. Kami menyadari betul bahwa Pos Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam hal logistik, dan kerja sama ini akan menjadi bagian penting dalam upaya kita mewujudkan Generasi Emas 2045 yang berkualitas,” ujar Dadan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (25/11/2024).

Direktur Utama Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, mengungkapkan bahwa Pos Indonesia memiliki jaringan yang sangat luas, dengan 4.800 kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil sekalipun.

Ia menuturkan bahwa terdapat tujuh potensi utama yang dapat mendukung keberhasilan program pemenuhan gizi nasional, khususnya dalam pendistribusian bantuan gizi ke berbagai wilayah, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Dukungan yang dapat Pos Indonesia berikan dalam program Pemenuhan Gizi Nasional dirangkum dalam tujuh potensi layanan logistik endto end yaitu Pos Indonesia dapat mengirimkan bahan baku gizi dari pemasok, petani, atau peternak langsung ke titik distribusi, termasuk ke gudang koperasi atau unit pelayanan.

Pos Indonesia turut mendukung distribusi makanan bergizi siap saji ke institusi pendidikan. Selain itu, aset properti Pos Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia siap digunakan sebagai unit satuan pelayanan atau dapur bagi distribusi gizi.

Selanjutnya, aset properti Pos Indonesia juga dapat dimanfaatkan sebagai gudang penyimpanan. Layanan keuangan Pos Indonesia, seperti GIRO Pos, remitansi, pembayaran, serta bank channeling_, dapat mendukung pendistribusian dana.

Layanan Managed Process Outsourcing (MPO) dan Business Process Outsourcing (BPO) yang disediakan oleh Pos Indonesia dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam pelaksanaan program.

“Pos Indonesia juga menyediakan armada kendaraan listrik (Electric Vehicle) dan Non Electric Vehicle untuk mendukung operasional pendistribusian gizi,” katanya.

Saat ini, Pos Indonesia juga sudah menyiapkan aset propertinya untuk digunakan sebagai unit satuan pelayanan atau dapur bagi distribusi gizi.

“Sebagai bentuk komitmen penuh kami dalam mendukung program ini, kami juga sudah menyiapkan 41 lokasi aset properti sebagai pilot project pelaksanaan Program Pemenuhan Gizi Nasional dan ini tentu masih akan bertambah lagi. Kami berharap melalui potensi layanan yang kami miliki ini, kami dapat berperan aktif dalam mendukung kelancaran program Pemenuhan Gizi Nasional,” pungkas Faizal.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengusung program 3 juta rumah per tahun.

Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pembiayaan program tersebut dilakukan melalui perbankan.

Namun, ekonom melihat ada peluang besar bagi multifinance untuk turut berperan dalam mempercepat pencapaian target tersebut, terutama dalam menjangkau masyarakat di segmen menengah ke bawah.

Direktur Ekonomi Digital dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti peluang multifinance sebagai alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dibandingkan perbankan.

Dia menjelaskan bahwa selama ini pembiayaan perbankan sering terkendala oleh proses credit scoring yang ketat.

Padahal pihak yang membutuhkan program 3 juta rumah ini adalah masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Artinya, jika diterapkan kebijakan yang sama seperti perbankan, terdapat potensi program tidak tepat sasaran. Yang mendapatkan justru dari kalangan orang menengah ke atas guna investasi,” kata Huda kepada Bisnis, Minggu (24/11/2024).

Multifinance memiliki potensi besar untuk menjangkau kelompok masyarakat yang tidak dapat memenuhi syarat pembiayaan perbankan, seperti pekerja informal atau mereka yang tidak memiliki akses langsung ke lembaga keuangan.

Huda menekankan pentingnya batasan plafon tertentu dalam pembiayaan yang disediakan multifinance agar tetap terjangkau bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Namun, tantangan utama yang dihadapi multifinance adalah keterbatasan likuiditas. Untuk itu, kerja sama antara multifinance dan perbankan bisa menjadi solusi strategis.

“Perbankan sering menghadapi pasokan berlebih likuiditas tetapi terhambat diaturan penyaluran pembiayaan yang ketat. Ini bisa jadi peluang kerja sama antara multifinance dan bank melalui channeling pembiayaan,” katanya.

Huda mengatakan tidak perlu penempatan dana pemerintah, namun insentif mengenai aturan-aturan bisa dilakukan.

Sama seperti bank yang juga mendapatkan program serupa. Kebijakan ini bisa mencakup pengurangan batasan likuiditas multifinance yang mendukung pembiayaan ke segmen menengah ke bawah atau kemudahan akses likuiditas dari perbankan.

Skema KPR

Hingga saat ini, program perumahan rakyat sebagian besar didukung oleh perbankan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi maupun non-subsidi.

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan hingga 2023, perbankan telah berkontribusi besar dalam mendukung pembangunan lebih dari 1,2 juta rumah untuk masyarakat Indonesia.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembiayaan perumahan, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF turut memberikan pandangan.

Direktur Keuangan & Operasional SMF, Bonai Subiakto mengatalan bahwa semakin banyak penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR), semakin luas pula akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan.

“Multifinance membantu masyarakat, khususnya segmen yang belum terlayani perbankan, untuk mendapatkan akses pembiayaan guna memiliki rumah atau hunian yang lebih layak,” kata BonaiZ

SMF juga menyediakan skema pembiayaan khusus berupa refinancing bagi multifinance atas portofolio kredit perumahan yang mereka salurkan. Hingga September 2024, SMF telah menyalurkan Rp102,7 triliun kepada lembaga keuangan, termasuk Rp4,4 triliun kepada multifinance.

Dengan dukungan SMF melalui skema ini, multifinance diharapkan dapat lebih optimal dalam menjangkau segmen masyarakat yang sulit diakses perbankan, sehingga mendukung target pemerintah untuk menyediakan hunian layak bagi semua lapisan masyarakat.

Sementara itu, perusahaan pembiayaan PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) atau BFI Finance yang mulai masuk ke pembiayaan perumahan tahun ini melihat bahwa program 3 juta rumah masih menjadi ranah perbankan saat ini.

Direktur Keuangan BFI Finance Sudjono karena program tersebut masih bersifat jangka panjang.

Sementara BFI Finance, meskipun sudah masuk ranah ke pembiayaan rumah, tetapi ranahnya masih jangka pendek.

“Untuk pembiayaan yang bersifat jangka panjang, biasanya ini menjadi ranahnya bank, bukan di perusahaan pembiayaan. Tentunya apabila ada program yang cocok, dan ada insentif yang diberikan pemerintah, tentunya BFI Finance akan siap mendukung,” kata Sudjono dalam Public Expose 2024 yang digelar secara daring pada Kamis (21/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia berpotensi mendapatkan pendanaan baru untuk program transisi energi dan pengadaan 3 juta rumah dari London Stock Exchange Group plc (LSEG) Inggris.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Periode 2024-2029, Anindya Bakrie usai menghadiri acara "Indonesia UK Climate and Green Finance Breakfast at London Stock Exchange" di 10 Paternoster Sq. London EC4M 7LS, Inggris, Kamis (21/11/2024) pagi waktu setempat.

"Senang sekali kembali ke London Stock Exchange di dalam (rangkaian mengikuti) Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo (di Inggris). Kami dari sektor bisnis berusaha membangun jaringan untuk bisa memanfaatkan momentum yang baik dan hubungan yang cantik antara dua negara, yaitu Indonesia dan Inggris," kata Anindya, dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).

Dok. Sekretariat Presiden Presiden Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers di London, Inggris pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

Anindya menyebut, selain membuka potensi mendapatkan pendanaan dari LSEG untuk program pemerintah transisi energi dan pembangunan rumah murah, aspek pendanaan di sektor riil juga menjadi perhatiannya untuk mendapatkan pendanaan dari LSEG.

Anindya menegaskan Kadin Indonesia juga berkomitmen membidangi hal itu. Untuk itu, di tubuh Kadin Indonesia juga memiliki bidang-bidang penting yang mengurus ihwal perubahan iklim dan keuangan hijau, seperti bidang Net Zero dan Carbon Center of Excellence.

Melalui bidang itu, Kadin Indonesia bisa menjembatani pengusaha dalam negeri baik BUMN maupun swasta untuk bekerja sama dan mendapatkan pendanaan dari LSEG.

"Dan juga bukan saja dana seperti biasa, tetapi misalnya devidennya bisa merupakan bond credit (jaminan kredit) dan lain-lain," tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia berpotensi mendapatkan pendanaan baru untuk program transisi energi dan pengadaan 3 juta rumah dari London Stock Exchange Group plc (LSEG) Inggris.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Periode 2024-2029, Anindya Bakrie usai menghadiri acara "Indonesia UK Climate and Green Finance Breakfast at London Stock Exchange" di 10 Paternoster Sq. London EC4M 7LS, Inggris, Kamis (21/11/2024) pagi waktu setempat.

"Senang sekali kembali ke London Stock Exchange di dalam (rangkaian mengikuti) Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo (di Inggris). Kami dari sektor bisnis berusaha membangun jaringan untuk bisa memanfaatkan momentum yang baik dan hubungan yang cantik antara dua negara, yaitu Indonesia dan Inggris," kata Anindya, dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).

Dok. Sekretariat Presiden Presiden Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers di London, Inggris pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

Anindya menyebut, selain membuka potensi mendapatkan pendanaan dari LSEG untuk program pemerintah transisi energi dan pembangunan rumah murah, aspek pendanaan di sektor riil juga menjadi perhatiannya untuk mendapatkan pendanaan dari LSEG.

Anindya menegaskan Kadin Indonesia juga berkomitmen membidangi hal itu. Untuk itu, di tubuh Kadin Indonesia juga memiliki bidang-bidang penting yang mengurus ihwal perubahan iklim dan keuangan hijau, seperti bidang Net Zero dan Carbon Center of Excellence.

Melalui bidang itu, Kadin Indonesia bisa menjembatani pengusaha dalam negeri baik BUMN maupun swasta untuk bekerja sama dan mendapatkan pendanaan dari LSEG.

"Dan juga bukan saja dana seperti biasa, tetapi misalnya devidennya bisa merupakan bond credit (jaminan kredit) dan lain-lain," tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia berpotensi mendapatkan pendanaan baru untuk program transisi energi dan pengadaan 3 juta rumah dari London Stock Exchange Group plc (LSEG) Inggris.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Periode 2024-2029, Anindya Bakrie usai menghadiri acara "Indonesia UK Climate and Green Finance Breakfast at London Stock Exchange" di 10 Paternoster Sq. London EC4M 7LS, Inggris, Kamis (21/11/2024) pagi waktu setempat.

"Senang sekali kembali ke London Stock Exchange di dalam (rangkaian mengikuti) Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo (di Inggris). Kami dari sektor bisnis berusaha membangun jaringan untuk bisa memanfaatkan momentum yang baik dan hubungan yang cantik antara dua negara, yaitu Indonesia dan Inggris," kata Anindya, dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).

Dok. Sekretariat Presiden Presiden Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers di London, Inggris pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

Anindya menyebut, selain membuka potensi mendapatkan pendanaan dari LSEG untuk program pemerintah transisi energi dan pembangunan rumah murah, aspek pendanaan di sektor riil juga menjadi perhatiannya untuk mendapatkan pendanaan dari LSEG.

Anindya menegaskan Kadin Indonesia juga berkomitmen membidangi hal itu. Untuk itu, di tubuh Kadin Indonesia juga memiliki bidang-bidang penting yang mengurus ihwal perubahan iklim dan keuangan hijau, seperti bidang Net Zero dan Carbon Center of Excellence.

Melalui bidang itu, Kadin Indonesia bisa menjembatani pengusaha dalam negeri baik BUMN maupun swasta untuk bekerja sama dan mendapatkan pendanaan dari LSEG.

"Dan juga bukan saja dana seperti biasa, tetapi misalnya devidennya bisa merupakan bond credit (jaminan kredit) dan lain-lain," tutur dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia berpotensi mendapatkan pendanaan baru untuk program transisi energi dan pengadaan 3 juta rumah dari London Stock Exchange Group plc (LSEG) Inggris.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Periode 2024-2029, Anindya Bakrie usai menghadiri acara "Indonesia UK Climate and Green Finance Breakfast at London Stock Exchange" di 10 Paternoster Sq. London EC4M 7LS, Inggris, Kamis (21/11/2024) pagi waktu setempat.

"Senang sekali kembali ke London Stock Exchange di dalam (rangkaian mengikuti) Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo (di Inggris). Kami dari sektor bisnis berusaha membangun jaringan untuk bisa memanfaatkan momentum yang baik dan hubungan yang cantik antara dua negara, yaitu Indonesia dan Inggris," kata Anindya, dalam keterangannya, Jumat (22/11/2024).

Dok. Sekretariat Presiden Presiden Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers di London, Inggris pada Kamis (21/11/2024) waktu setempat.

Anindya menyebut, selain membuka potensi mendapatkan pendanaan dari LSEG untuk program pemerintah transisi energi dan pembangunan rumah murah, aspek pendanaan di sektor riil juga menjadi perhatiannya untuk mendapatkan pendanaan dari LSEG.

Anindya menegaskan Kadin Indonesia juga berkomitmen membidangi hal itu. Untuk itu, di tubuh Kadin Indonesia juga memiliki bidang-bidang penting yang mengurus ihwal perubahan iklim dan keuangan hijau, seperti bidang Net Zero dan Carbon Center of Excellence.

Melalui bidang itu, Kadin Indonesia bisa menjembatani pengusaha dalam negeri baik BUMN maupun swasta untuk bekerja sama dan mendapatkan pendanaan dari LSEG.

"Dan juga bukan saja dana seperti biasa, tetapi misalnya devidennya bisa merupakan bond credit (jaminan kredit) dan lain-lain," tutur dia.

Dalam acara yang merupakan rangkaian dari London Climate Action Week itu, Anindya hadir bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia/CEO Arsari Group/sekaligus Utusan Khusus Presiden untuk Iklim, Lingkungan dan Energi Hashim S Djojohadikusumo, Ketua Komite Bilateral Inggris Indonesia Kadin Indonesia Michael Sampoerna, serta perwakilan dari pemerintah yaitu Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P Roeslani, yang juga hadir sebagai Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia. Turut hadir mendampingi adalah pengusaha Indonesia Wisnu Wardhana.

Mereka disambut langsung oleh CEO LSEG Julia Hoggett, Wali Kota London Alastair John Naisbitt King DL, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey. (Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: RI Berpotensi Dapat Pendanaan Transisi Energi dan Program 3 Juta Rumah dari Inggris

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mendukung program penyediaan 3 juta unit rumah per tahun yang menjadi salah satu program Presiden Prabowo Subianto dengan menyediakan insentif likuiditas bagi bank-bank. Hal ini sejalan dengan kondisi backlog perumahan di Indonesia yang masih sangat tinggi.

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan sebagai bank sentral, pihaknya berperan dalam memberikan insentif kepada bank yang menyalurkan kredit ke sejumlah sektor, yakni perumahan dan konstruksi secara keseluruhan.

“Pertama, sektor konstruksi, kedua adalah sektor real estate, ketiga adalah kepemilikan rumah atau KPR, dan yang keempat kepemilikan apartemen atau KPA,” ujarnya dalam Konferensi Pers RDG Bulanan, Rabu (20/11/2024).

Selain itu, Juda juga menyebutkan upaya yang kedua adalah dari sisi kebijakan Loan-to-Value (LTV) hingga 100%. Dengan kebijakan ini, nasabah tidak perlu membayar uang muka (down payment/DP), atau DP-nya sebesar 0%.

“LTV kita, down payment itu masih 0% atau LTV-nya 100%, artinya memang membuka itu, kami masih sangat longgar dari sisi LTV tidak ada. Bahkan, bank pun bisa memberikan kredit dengan DP 0%,” jelasnya.

Pada saat yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo juga sempat menyatakan bahwa bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor prioritas, termasuk sektor perumahan, khususnya perumahan rakyat, akan mendapatkan insentif likuiditas dari BI.

Menurutnya, hal ini memang merupakan bagian dari koordinasi antara pemerintah dan BI, di mana pemerintah mendorong dari sisi permintaan dengan menyediakan program 3 juta rumah, subsidi kredit untuk rumah, sementara BI mendorong dari sisi penawaran perbankan.

“Hai bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor termasuk rumah ini, kami berikan insentif likuiditas,” ujarnya.

Adapun, pernyataan Perry sendiri memang sejalan dengan kebijakan bank sentral mendatang, di mana pada bulan lalu menyebut akan ada perluasan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang berlaku per 1 Januari 2025.

Saat itu, Perry menuturkan insentif likuiditas tersebut akan diberikan kepada bank yang aktif menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, yang memiliki kontribusi besar terhadap lapangan kerja, dengan pangsa tenaga kerja mencapai 50%. Sektor-sektor tersebut meliputi perdagangan, baik besar maupun eceran, pertanian, serta industri pengolahan yang padat karya.

Selain itu, insentif likuiditas juga akan diberikan kepada bank yang menyalurkan kredit ke sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Hal ini karena sektor-sektor tersebut berkontribusi terhadap 20% dari total lapangan kerja.

“Termasuk sektor perumahan, mencakup konstruksi perumahan rakyat. Bagi bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor itu kami berikan insentif likuiditas,” tandasnya.

Tercatat, hingga akhir Oktober 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp259 triliun kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp120,9 triliun, bank BUSN sebesar Rp110,9 triliun, BPD sebesar Rp24,7 triliun, dan KCBA sebesar Rp2,6 triliun.

Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Sektor Hilirisasi Minerba dan Pangan, Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta UMKM.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.

"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.

"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.

Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengaku sudah menyampaikan niat untuk memanfaatkan Wisma Atlet kepada Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) dan Presiden Prabowo Subianto. Ia ingin memanfaatkan aset negara yang belum optimal untuk menyediakan hunian buat masyarakat.

"Saya sudah komunikasi sama Mensesneg saya sudah juga sampaikan kepada Presiden karena itu kan yang bangun kita tapi nanti kewenangannya kan di Mensesneg. Tentu pikirannya Presiden bagaimana aset-aset negara itu bisa dimanfaatkan seperti rumah susun tadi. Jangan sampai dua tahun kosong dong, padahal banyak yang membutuhkan," ujar Ara kepada awak media di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

Menurutnya, tidak boleh ada aset negara yang tidak dimanfaatkan karena sudah dibangun dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, ia tetap menyerahkan kewenangan kepada pihak terkait.

Pihaknya hanya turut terlibat dalam diskusi mencari solusi untuk hunian masyarakat. Sementara bila diminta untuk mengatur pemanfaatan rusun, ia mengatakan pihaknya pun siap untuk itu.

Selain itu, ia juga membuat konsep masyarakat yang bekerja di kota semestinya tinggal tak jauh dari tempat kerjanya. Hal ini untuk memudahkan masyarakat karena bisa hemat ongkos, meluangkan waktu dengan keluarga, serta tidak stres di jalan.

Sebelumnya, Ara sempat berniat mengunjungi Wisma Atlet. Ia ingin melakukan pendekatan agar hunian tersebut dapat dimanfaatkan untuk masyarakat.

Ia mengatakan pengadaan hunian buat masyarakat membutuhkan cara kreatif, seperti menggunakan rusun yang sudah ada. Sebab, menunggu pembangunan rumah baru akan memakan waktu lama sebelum dapat dimanfaatkan oleh rakyat.

"Hari Jumat saya ajak (akan) Mensesneg ke Wisma Atlet, ya dimanfaatkan lah buat rakyat. Saya dengan anggaran begini, saya mesti kreatif. Kalau saya bangun dulu baru ngurus rumah rakyat, saya baru bisa bagi-bagi satu tahun lagi. Tapi dengan begini ya mulai minggu depan udah bisa bagi-bagi," katanya dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah buat Rakyat di Auditorium PUPR, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (28/10) lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

IDXChannel – Pemerintah berencana untuk memanfaatkan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagai hunian masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, pun mengaku telah melapor ke Presiden Prabowo Subianto ihwal rencana itu.

Maruarar mengatakan, hunian vertikal tersebut adalah aset negara yang dibangun menggunakan APBN. Saat ini, wisma itu menjadi barang milik negara (BMN) yang dikelola oleh Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg).

"Saya sudah komunikasi sama mensekneg. Saya sudah juga sampaikan kepada presiden. Karena itu kan yang bangun kita, tapi nanti kewenangannya kan di mensekneg," ujar politikus yang akrab disapa Ara itu di Kementerian BUMN, Rabu (20/11/2024).

Dia mengatakan, pemanfaatan Wisma Atlet tinggal menunggu persetujuan Prabowo sebelum dimanfaatkan sebagai hunian masyarakat. Menurut Ara, Kementerian PKP siap jika diminta untuk melakukan manajemen pengelolaannya.

"Tentu, pikirannya presidenlah, bagaimana aset-aset negara itu bisa dimanfaatkan. Seperti rumah rusun tadi. Jangan sampai 2 tahun kosong dong. Padahal banyak yang butuhkan. Kalau kami diminta me-manage, kami siap," katanya.

Ara berharap aset-aset pemerintah bisa dimanfaatkan untuk mendorong kepemilikan hunian masyarakat. Contohnya seperti Rusun Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta Selatan, yang saat ini sudah dipasarkan kepada masyarakat.

"Yang pasar rumput juga bukan kewenangan saya lagi. Karena kita yang membangun sudah diserahterimakan kepada (Pemprov) DKI. Tapi kan kita diskusi bagaimana cari solusi," tuturnya.

(Ahmad Islamy Jamil)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menemui Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo membahas pemanfaatan lahan PT Kereta Api Indonesia yang tidak terpakai. Peretemuan mereka salah satunya membahas rencana pembangunan hunian menempel stasiun di tiga lokasi.

"Kita sudah punya aset dari kereta api yang cukup besar, yang idle ya Pak. Di Surabaya, di Gubeng, berapa hektare tadi? (12 hektare) Dan itu tengah kota. Jadi saya pikir itu akan bisa jadi percontohan kerja sama BUMN dan kami, dan kereta api ya. Mungkin juga perhubungan juga ya, supaya kita bisa sinergi, seperti arahan Pak Jokowi, harus bisa membangun seperti ini. Ya, tunggu tanggal mainnya," ujar Ara di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).

Ara ingin memanfaatkan aset negara yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan hunian rakyat. Untuk itu ia akan bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN untuk membicarakan proyek strategis nasional serta pendanaan.

Selanjutnya, Ara akan meninjau hunian nempel stasiun yang sudah ada di Margonda pada Rabu (27/11) mendatang.

"Kita lihat contoh (yang sudah selesai) dan kita akan naik kereta api dari situ ke Manggarai untuk bagaimana merevitalisasi supaya lebih maksimal," ucapnya.

Sementara itu, Kartika menjelaskan lahan KAI yang tak terpakai akan dibangun rumah susun berkonsep Transit Oriented Development (TOD). Konsepnya akan mencontoh hunian di Margonda sebagai proyek yang berhasil.

"Seperti di Margonda itu antara apartemen dengan stasiun kita connect, sehingga masyarakat bisa langsung dapat akses ke kereta juga. Nah, kita lagi nanti bersama-sama dengan Menteri PU sama Menteri PKP dan kemudian dengan Menteri Perhubungan, kita akan nanti menata mengenai siapa yang memiliki aset di stasiun ini," kata Tiko.

Adapun stasiun yang akan rencananya dibangun hunian TOD di Manggarai, Gubeng di Surabaya, dan Kiaracondong di Bandung. Ketiga kawasan tersebut akan dibangun dalam skala besar.

Ia mengatakan KAI mempunyai lahan tak terpakai seluas 12 hektare di Gubeng dan 60 hektare di Manggarai.