Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus berlanjut. Beberapa proyek properti sudah mulai dibangun di sana, seperti perhotelan, perkantoran, hingga rencana pembangunan hunian komersial.

Akan tetapi, di sana masih belum ada tanda-tanda masuknya proyek perumahan subsidi. Apakah para pengembang belum mau membangun rumah subsidi di IKN?

Menurut Ketua Umum DPP Realetstat Indonesia Joko Suranto, pihaknya ingin membangun rumah subsidi di IKN. Namun, tidak dalam waktu dekat ini.

"Apakah REI mau bangun rumah subsidi di IKN? Of Course, pasti lah pada saatnya (dibangun)," katanya dalam acara Diskusi Media 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' di Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Joko melanjutkan, pihaknya akan membangun rumah subsidi ketika sudah mulai banyak penghuni di IKN. Selain itu, fasilitas umumnya juga harus sudah tersedia terlebih dahulu, misalnya seperti rumah sakit dan sekolah, agar masyarakat semakin tergerak untuk ke IKN.

Terlebih lagi, masyarakat yang bisa membeli rumah subsidi harus memenuhi syarat tertentu, misalnya dari sisi penghasilan. Jika penghasilan orang-orang yang tinggal di IKN melebihi batas maksimum syarat pembelian rumah subsidi, maka rumah tersebut tidak akan bisa dibeli.

"Tahun 2028 saja baru mau pindah, kalau kita bangun sekarang atau 2026 kita mengikuti jejaknya Roro Jonggrang, padahal kita kan pelaku usaha, kita kan bangun untuk masyarakat. Kalau masyarakatnya belum ada, berarti kita bangun FLPP rasa Roro Jonggrang," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, pihaknya baru akan membangun rumah subsidi di IKN jika sudah ada penduduk yang tinggal di sana atau ingin melihat permintaannya terlebih dahulu.

"Pada prinsipnya kami belum bisa jawab karena kami itu bicaranya supply and demand," ungkapnya.

Senada, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) M Syawali menuturkan, pihaknya akan melihat permintaan pasar terlebih dahulu sebelum membangun rumah subsidi di IKN. Meski demikian, salah satu anggotanya sudah memiliki tanah di Samarinda yang siap digunakan untuk membangun rumah subsidi apabila diperlukan.

"Tentunya kita harus lebih memprioritaskan captive market. Kalau di sana masih sepi sunyi kami dari Asprumnas juga belum memulai (bangun rumah subsidi) walaupun kami sudah menyiapkan lahan dekat Samarinda itu sekitar lebih kurang 350 ha, itu ada dari anggota kami yang tidak perlu dibayar katanya 'nanti saja kalau sudah laku baru dibayar'. Itu kami memang belum mengeluarkan modal sama sekali untuk di IKN," paparnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Apernas Jaya) Andriliwan Mohamad atau yang dikenal sebagai Andre Bangsawan mengatakan pihaknya sudah memiliki lahan tak jauh dari titik 0 KM IKN untuk dibangun rumah subsidi. Namun, pihaknya masih belum ingin membangunnya dalam waktu dekat ini.

"IKN kami dukung, tapi kalau membangun di sana ya kami dari Apernas Jaya belum ada keinginan, tapi kami sudah menyiapkan lahan," ujarnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi untuk membahas potensi pembentukan asosiasi atau forum konsumen perumahan di Indonesia. Pertemuan tersebut dilakukan di Kantor Kementerian PKP, Kamis (27/2/2025) kemarin.

Pembentukan asosiasi tersebut bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan koordinasi, pendataan, serta penanganan masalah hunian di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Berdasarkan data YLKI, pengaduan yang paling populer dan berada dalam ranking 3 besar selama 10 tahun terakhir adalah masalah perumahan baik itu perumahan tapak maupun rumah susun. Permasalahan yang ditemui bukan hanya terkait layanan, serah terima Akta Jual Beli (AJB) hingga pengembang yang tidak memenuhi janjinya dalam membangun perumahan juga turut menjadi masalah.

Ke depan, pihak Kementerian PKP akan berkoordinasi ke YLKI untuk memperoleh data permasalahan yang sudah ada dan tindak lanjut yang dilakukan. Ara mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti setiap pengaduan perumahan dari masyarakat.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan YLKI untuk memperoleh data permasalahan yang sudah ada. Ada datanya, siapa yang melaporkan dan tindak lanjutnya seperti apa. Silakan laporkan kepada saya masalah perumahan yang paling berat dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Kementerian PKP siap menindaklanjuti di setiap pengaduan perumahan dari masyarakat," kata Ara dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (28/2/2025).

Ara berharap, dengan adanya kerja sama tersebut maka akan memberikan keuntungan bagi konsumen, khususnya di sektor perumahan.

"Jadi lebih kuat, lebih kredibel, lebih bermanfaat dalam membela kepentingan konsumen," tutupnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

JAKARTA, Investor.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di bawah kepemimpinan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara telah melewati masa 100 hari kerja.  Hingga saat ini, belum terlihat gebrakan yang terbukti mampu mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Kegaduhan dan stigma negatif kepada pengembang rumah subsidi yang selama ini menjadi garda terdepan justru membuat ketidaknyamanan.

Ketua Umum DPP Aliansi Pengembang Perumahan Nasional (Appernas) Jaya Andriliwan Muhammad menegaskan, kelima asosiasi pengembang perumahan dengan anggota sekitar 14 ribu perusahaan properti yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan rumah bagi MBR dengan menyuplai sekitar 90% rumah bersubsidi di Indonesia merasa tidak happy terhadap kebijakan gaduh yang dilakukan Kementerian PKP.

“Setelah 10 tahun mendorong adanya Kementerian Perumahan, dengan harapan sektor perumahan untuk MBR bergerak lebih cepat untuk mengatasi backlog (kekurangan pasokan), justru sebaliknya kementerian justru sibuk dengan urusan yang tidak substansial. Kalau ditanya, ya pengembang tidak happy,” tegas Andre Bangsawan, demikian dia akrab disapa, di acara diskusi media bertajuk “Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP” yang diadakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, Kamis (27/2).

Menurut dia, dengan banyaknya isu “liar” yang dikeluarkan kementerian, pengembang juga merasa rugi, terutama karena menurunnya minat MBR untuk membeli rumah. Salah satunya pernyataan adanya bantuan rumah gratis dan pengembang nakal. 

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak lagi mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan pengembang, khususnya anggota Appernas Jaya yang mayoritas adalah pengusaha UMKM dengan lahan yang kecil atau terbatas.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menegaskan pengembang adalah pelaku industri yang sudah puluhan tahun melakukan pembangunan perumahan di Indonesia. Demikian pula asosiasi pengembang yang telah menjadi bagian utama dari ekosistem perumahan nasional, baik ada maupun tidak adanya kementerian. 

“Kami ini pengembang yang berhimpun di asosiasi sudah puluhan tahun terbentuk dan membuktikan diri menjadi mitra setia pemerintah selama bertahun-tahunn menyediakan rumah MBR. Kami bukan tipikal pengusaha yang hit and run, sehingga bersedia membentuk dan bergabung di asosiasi,” kata dia.

Tetapi, kementerian baru tersebut malah memilih membuat kebijakan yang tidak friendly, bahkan tega melakukan persekusi terhadap pengembang rumah subsidi yang mayoritas adalah UMKM. Dia pun mengkritik cara-cara kurang elegan, di mana kementerian lebih memilih mengaungkan hal negatif dan menutupi sisi positif pengembang.

“Kami ini sudah membantu pemerintah dalam menyediakan rumah bagi MBR. Tetapi yang bagus-bagus tidak disampaikan, namun yang jelek terus diangkat. Kami tidak tahu apa motifnya, apakah sekadar mencari popularitas atau ada motif lain?,” kata Joko Suranto.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Perumukiman (PKP) bersama Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi membahas potensi pembentukan asosiasi atau forum konsumen perumahan.

Pertemuan antara keduanya dilaksanakan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Pembentukan asosiasi tersebut diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi, pendataan, serta penanganan masalah hunian di Indonesia. Sehingga, masyarakat mendapatkan perlindungan terbaik dari pemerintah.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan YLKI untuk memperoleh data permasalahan yang sudah ada. Ada datanya, siapa yang melaporkan dan tindak lanjutnya seperti apa. Silakan laporkan kepada saya masalah perumahan yang paling berat dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto Kementerian PKP siap menindaklanjuti di setiap pengaduan perumahan dari masyarakat," tegas Ara, Kamis (27/2/2025).

Ara berharap, kerja sama tersebut maka akan memberikan keuntungan bagi konsumen di sektor perumahan.

"Jadi lebih kuat, lebih kredibel, lebih bermanfaat dalam membela kepentingan konsumen," ujarnya.

Berdasarkan data YLKI, pengaduan terpopuler berada dalam ranking 3 besar selama 10 tahun terakhir adalah masalah perumahan, baik itu rumahtapak maupun rumah susun.

Permasalahan yang ditemui bukan hanya terkait layanan, namun juga serah terima Akta Jual Beli (AJB) hingga pengembang yang tidak memenuhi janjinya dalam membangun perumahan.

JAKARTA (ANTARA) - Sudah semestinya setiap keluarga mengupayakan makanan terbaik untuk anak-anak dan anggota keluarga yang membutuhkan perhatian ekstra. Namun, demi mempercepat perwujudan SDM emas, pemerintah telah “mengambil alih” sebagian tugas keluarga itu dengan program “Makan Bergizi Gratis” (MBG).

Program MBG yang diluncurkan pemerintahan Probowo-Gibran ini bertujuan untuk mengurangi angka malanutrisi dan stunting pada anak yang hingga kini masih menjadi persoalan serius. Saking khawatirnya akan masalah gizi anak sekolah dan prevalensi stunting pada anak-anak, pemerintah menggelontorkan anggaran MBG Rp171 triliun untuk program MBG tahun ini saja. Bahkan, untuk mencegah bayi lahir kurang sehat dan memiliki potensi stunting, menu makan gratis itu juga menyasar para ibu hamil.

MBG adalah sebuah program ambisius demi mengejar penciptaan generasi emas tahun 2045. Sejatinya negara tidak harus menanggung beban anggaran seberat itu, bila semua peran dan tanggung jawab dikembalikan kepada penanggung jawab keluarga, sesuai porsi masing-masing.

Bagaimanapun, setiap keluarga memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan anggotanya, baik anak-anak, ibu hamil atau lansia yang berlindung di dalamnya. Dalam formasi keluarga modern, peran pencari nafkah tidak semata-mata dipikul oleh kepala keluarga seorang, banyak istri juga memiliki karir dan berpenghasilan, atau ada usaha keluarga, juga anak dewasa yang telah bekerja dan masih tinggal bersama orang tua. Artinya, secara umum biasanya biaya operasional sebuah rumah tangga dipikul bersama.

Dengan begitu, untuk keluarga bukan miskin, namun belum termasuk kelas menengah, harusnya tidak terlalu sulit dalam memenuhi kebutuhan gizi dasar anak-anaknya, jika pengelolaan keuangan keluarga cukup sehat, dengan memperhatikan skala prioritas mana kebutuhan primer, sekunder, dan tersier.

Semisal, seorang ayah tidak perlu menghamburkan uang untuk memenuhi hasrat merokok, atau seorang ibu yang tidak seharusnya membelanjakan uang operasional rumah tangga untuk membeli kosmetik, perawatan kulit, tubuh, dan semacamnya.

Sepasang suami istri yang lebih fokus memikirkan kesejahteraan anak-anak ketimbang kebutuhan pribadi yang tidak memiliki urgensi, tentu akan mampu memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya dengan baik.

Menjadi ironi, jika makan bergizi untuk anak-anak sampai ditopang oleh pemerintah, sementara gaya hidup orang tuanya terkesan berada, dengan sang ayah perokok aktif dan seorang ibu berpenampilan mewah, dengan membelanjakan uang untuk perawatan salon.

Fenomena seperti ini banyak terdapat di kalangan masyarakat, dan mereka dengan senang hati anak-anaknya diberi makan oleh pemerintah, dan para orang tua merasa lega karena tanggung jawabnya berkurang.

Bagian pemerintah

Pemerintah adalah penyelenggara pelayanan publik, sehingga tidak harus sampai menyediakan dan menghidangkan makanan siap santap secara langsung kepada warganya.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah cukup dengan memastikan pasokan pangan selalu stabil dan harganya terjangkau, termasuk menjaga suatu komoditas tidak tiba-tiba langka dan hilang di pasaran, atau harganya menjadi tidak masuk akal ketika momen-momen hari besar keagamaan. Padahal hari besar itu rutin dilewati setiap tahun, sehingga dapat dipersiapkan untuk menyambutnya.

Kemudian, yang perlu dipastikan oleh pemerintah juga adalah layanan kesehatan dan pendidikan mudah dan murah untuk diakses, sehingga golongan ekonomi menengah ke bawah terlayani dengan baik, seperti program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dulu dikenal sebagai beasiswa bidikmisi yang telah banyak membantu anak muda dari keluarga kurang mampu bisa mengenyam pendidikan tinggi.

Selanjutnya, sarana prasarana umum, fasilitas publik, termasuk transportasi umum dan kualitas jalan raya, masih menjadi tanggung jawab pemerintah, mengingat rakyat membayar pajak untuk menikmati pelayanan dan fasilitas umum yang memadai.

Untuk memenuhi kesemua tanggung jawab itu dengan baik, pemerintah hanya perlu mengupayakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, dan transparan.

“Bersih” menjadi kata kunci yang dapat mewujudkan pemerintahan berjalan efektif dan berani transparan. Untuk meujudkan realitas “bersih” itu, saat ini menjadi salah satu perjuangan pemerintah Prabowo-Gibran, untuk menjerat aparat pemerintah yang korupsi.

Tidak heran bila Presiden Prabowo Subianto terlihat gemas manakala berbicara mengenai "budaya" korupsi ini. Pada saat menghadiri puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan awal Februari lalu, Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Prabowo pun mewanti-wanti agar semua lembaga/institusi serta aparatur pemerintah melakukan bersih-bersih diri dari tindak korupsi, karena dia mencanangkan pemerintahan pro-rakyat.

Bila satu pemerintahan bersih dari praktik KKN, maka menghadirkan pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan dan harga pangan murah, jalanan mulus dengan transportasi umum yang memadai, tentu bukan lagi hal yang sulit direalisasikan.

Korupsi merupakan faktor penyebab utama yang menghambat pembangunan, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan merusak kepercayaan masyarakat.

Jika pemerintah ingin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, cara pintasnya adalah memberangus korupsi sampai ke akar-akarnya. Karena korupsi merupakan biang keladi dari semua ketidakadilan, yang mengakibatkan buruknya kesejahteraan rakyat.

Bagian masyarakat

Baik buruknya kualitas kehidupan kita, semata-mata setara dengan tingkat upaya dan usaha yang kita lakukan. Jadi tidak relevan bila seseorang hidup susah serta-merta dia menyalahkan pemerintah.

Dalam mewujudkan kesejahteraan, peran pemerintah hanyalah fasilitator, dan tingkat kesejahteraan masyarakat amat bergantung pada kualitas ikhtiar masing-masing. Maka bagaimana hidup kita dan keluarga adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab sanak saudara atau tetangga, bukan pula membebankan masalah ini kepada pemerintah.

Dari skala masyarakat, pembahasan mengerucut pada level keluarga. Dalam sebuah keluarga, orang tua bertanggung jawab atas pemenuhan hak anak-anaknya, tercakup di dalamnya hak memperoleh asupan makanan bergizi dan mengenyam pendidikan yang baik, selain hak atas kasih-sayang, perlindungan, dan pengembangan diri.

Jika beberapa di antaranya diberikan, dibantu, dan disubsidi oleh pemerintah, terima itu sebagai kebaikan pemerintah, namun jangan lantas membuat kita terlena, dan bahkan, menuntut lebih. Jadilah warga negara yang tahu diri, warga berdaya itu bukan "penggemar" subsidi.

Program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu dari kebaikan dan ikhtiar pemerintah, yang sebaiknya dianggap sebagai suplemen saja. Karena pemenuhan gizi anak sepenuhnya merupakan tanggung jawab orang tua, yang merencanakan dan membuatnya hadir ke dunia.

Jangan sampai niat baik pemerintah untuk mengejar penciptaan generasi emas, meninggalkan generasi lain yang malas.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Nias di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Nias:

1. Perumnas Nias Sogae'adu: Tipe Rst

   Terletak di Sogae'adu, Kabupaten Nias. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 112 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

   Proyek ini menawarkan 146 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 123 juta. Sebanyak 4 unit telah terjual, sementara 142 unit masih tersedia.

Kota Sibolga di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Sibolga:

1. Villa Bukit Parombunan Ii: Tipe 36

   Terletak di Sibolga Selatan, Kota Sibolga. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 105 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Pt. Afita Karya Utama.

   Proyek ini menawarkan 13 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 151 juta. Sebanyak 0 unit telah terjual, sementara 13 unit masih tersedia.

Kabupaten Tapanuli Utara di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Tapanuli Utara:

1. Perumahan Griya Palm Paniaran: Tipe 36/108

   Terletak di Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Triseta Buana Karsa. Pt.

   Proyek ini menawarkan 196 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 130 juta. Sebanyak 97 unit telah terjual, sementara 99 unit masih tersedia.
2. Perumahan Green Light City: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Berkah Riski Hutapea yang terletak di Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Menawarkan 59 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 151 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 36 meter persegi dengan luas lahan 91 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 42 unit, sedangkan masih tersedia 17 unit lagi.

3. Perumahan Silangit Modern Land: Tipe 36 Subsidi

   Berlokasi di Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, proyek perumahan ini dikembangkan oleh Tiara Adie Jaya. Telah terjual 50 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 151 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dengan total luas tanah adalah 91 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 19 unit untuk dipasarkan dari 69 unit yang disediakan.

4. Silangit Residence: Tipe Stella

   Perumahan keempat ini terletak di Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Total unit yang ditawarkan adalah 148 rumah dan telah terjual 4 unit. Harga per unit sebesar Rp 151 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 105 meter persegi. Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Pt Alga Sempurna Mandiri. Perumahan ini telah tersisa 144 unit yang tersedia.

5. Tongam Residence: Tipe 36

   Di Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, terdapat perumahan yang menawarkan total 19 unit. Saat ini, telah terjual 1 unit dengan harga per unit sebesar Rp 162 juta.

   Bangunan-bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dengan total lahan mencapai 91 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Alman Jaya Group. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 18 unit.

Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Simalungun:

1. Nusantara Permai: Tipe 36

   Terletak di Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Pt. Haheba Sumatera Land.

   Proyek ini menawarkan 42 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 116 juta. Sebanyak 0 unit telah terjual, sementara 42 unit masih tersedia.
2. Perumahan Griya Mutiara Aman Sari: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Aresco Dharma yang terletak di Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun. Menawarkan 4 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 123 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 36 meter persegi dengan luas lahan 105 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 2 unit, sedangkan masih tersedia 2 unit lagi.

3. Griya Pas Indah: Tipe 36

   Berlokasi di Siantar, Kabupaten Simalungun, proyek perumahan ini dikembangkan oleh Pt. Purwa Graha Utama. Telah terjual 12 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 123 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dengan total luas tanah adalah 139 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 24 unit untuk dipasarkan dari 36 unit yang disediakan.

4. Griya Dimensi: Tipe 36-130Jt

   Perumahan keempat ini terletak di Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Total unit yang ditawarkan adalah 122 rumah dan telah terjual 113 unit. Harga per unit sebesar Rp 130 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 98 meter persegi. Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Dimensi Bangun Persada. Perumahan ini telah tersisa 9 unit yang tersedia.

5. Cemara Mas: Tipe 36/84

   Di Panombeian Pane, Kabupaten Simalungun, terdapat perumahan yang menawarkan total 234 unit. Saat ini, telah terjual 200 unit dengan harga per unit sebesar Rp 130 juta.

   Bangunan-bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dengan total lahan mencapai 84 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Bangun Tama Raya. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 34 unit.

Kota Tanjung Balai di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Tanjung Balai:

1. Sungai Dua Indah Recidense: Tipe 36

   Terletak di Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 87 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Pt. Cipta Lestari Trans Sejahtera.

   Proyek ini menawarkan 63 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 130 juta. Sebanyak 41 unit telah terjual, sementara 22 unit masih tersedia.
2. Griya Utama Pahang: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Utomo Karya Abadi yang terletak di Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Menawarkan 158 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 130 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 36 meter persegi dengan luas lahan 87 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 145 unit, sedangkan masih tersedia 13 unit lagi.

3. Alpokat Permai: Tipe 36

   Berlokasi di Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, proyek perumahan ini dikembangkan oleh Pt. Fia Bangun Utama. Telah terjual 5 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 140 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dengan total luas tanah adalah 112 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 9 unit untuk dipasarkan dari 14 unit yang disediakan.

4. 66 Residence Tahap 2: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Total unit yang ditawarkan adalah 120 rumah dan telah terjual 93 unit. Harga per unit sebesar Rp 140 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 98 meter persegi. Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Pt. Mutiara Ananda Prima. Perumahan ini telah tersisa 27 unit yang tersedia.

5. Al Gufrans Habib 8: Tipe 36

   Di Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, terdapat perumahan yang menawarkan total 13 unit. Saat ini, telah terjual 11 unit dengan harga per unit sebesar Rp 140 juta.

   Bangunan-bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dengan total lahan mencapai 105 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Nazhuwa Aulia Natasya. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 2 unit.

Kabupaten Mandailing Natal di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Mandailing Natal:

1. Griya Madina Centre: Tipe 36/77

   Terletak di Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 77 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Pt. Nelsa Alam Bahagia.

   Proyek ini menawarkan 150 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 140 juta. Sebanyak 90 unit telah terjual, sementara 60 unit masih tersedia.
2. Raja Batu Residence: Tipe 36/77

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Pt. Bangkit Sejahtera Teknologi yang terletak di Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Menawarkan 130 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 150 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 36 meter persegi dengan luas lahan 77 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 49 unit, sedangkan masih tersedia 81 unit lagi.

3. Pesona Madina : Tipe Rumah 36/104

   Berlokasi di Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, proyek perumahan ini dikembangkan oleh Pt. Kurnia Madina Persada. Telah terjual 127 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 151 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dengan total luas tanah adalah 104 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 14 unit untuk dipasarkan dari 141 unit yang disediakan.

Kabupaten Labuhanbatu Utara di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Labuhanbatu Utara:

1. Mulia Indah Iii: Tipe 36

   Terletak di Na IX - X, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 126 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Cv. B.u.t .

   Proyek ini menawarkan 55 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 130 juta. Sebanyak 47 unit telah terjual, sementara 8 unit masih tersedia.
2. Puri Damuli Minimalis Iii: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Aresco Dharma yang terletak di Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Menawarkan 1 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 130 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 36 meter persegi dengan luas lahan 105 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 0 unit, sedangkan masih tersedia 1 unit lagi.

3. Aek Marbatu Indah: Tipe 36

   Berlokasi di Na IX - X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, proyek perumahan ini dikembangkan oleh Cv. B.u.t . Telah terjual 71 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 130 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dengan total luas tanah adalah 84 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 18 unit untuk dipasarkan dari 89 unit yang disediakan.

4. Graha Taman Nirwana: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Total unit yang ditawarkan adalah 6 rumah dan telah terjual 3 unit. Harga per unit sebesar Rp 130 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 112 meter persegi. Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Pt. Ardinata Jaya Sakti Konstruksi. Perumahan ini telah tersisa 3 unit yang tersedia.

5. Neolib Agro Permai: Tipe 36/98

   Di Na IX - X, Kabupaten Labuhanbatu Utara, terdapat perumahan yang menawarkan total 133 unit. Saat ini, telah terjual 76 unit dengan harga per unit sebesar Rp 140 juta.

   Bangunan-bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dengan total lahan mencapai 98 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Siagian Agro Persada. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 57 unit.