Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah membuat peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah. Dokumen itu diperlukan agar skema Program 3 Juta Rumah tertuang jelas pelaksanaannya.

Lalu apakah pembuatan peta jalan Program 3 Juta Rumah itu sudah selesai?

Terkait hal tersebut, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan pihaknya masih menyiapkan peta jalan Program 3 Juta Rumah. Ia tidak merinci kapan peta jalan tersebut rampung, yang pasti dokumen itu akan dipaparkan saat rapat dengan Komisi V DPR RI.

"Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta ya, nanti kita paparkan ke DPR," kata Fahri di Kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Fahri menuturkan, nantinya peta jalan Program 3 Juta Rumah ini bisa diakses untuk publik. Sebab, hal itu merupakan program pemerintah sehingga masyarakat bisa melihat langsung apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depannya, terutama di bidang perumahan.

"Oh iya dong (bisa diakses publik). Kan itu janji kampanye yang akhirnya jadi program pemerintah kan," ujar Fahri.

Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait sempat mengatakan bahwa pihaknya menargetkan akan menyelesaikan peta jalan Program 3 Juta Rumah pada awal Desember 2024. Namun, hingga saat ini dokumen tersebut masih belum selesai.

Alasannya karena ia ingin mendengarkan masukkan dari berbagai pihak sehingga tidak bisa terburu-buru untuk menyelesaikan dokumen itu.

"Kalau kita buru-buru pastikan begitu, kita bisa kehilangan ide. Ada hal-hal baik, hal-hal yang lebih tadi menikmatinya bisa banyak lebih banyak. Makanya sebagai menteri, menurut saya kita mesti banyak mendengar," katanya di Perumahan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jumat (27/12/2024).

(abr/das)

Jakarta -

Jajaran menteri infrastruktur menggelar Rapat Koordinasi bersama di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK). Rapat ini membahas tentang Rencana Kerja Tahun 2025 dan evaluasi jelang 100 hari kerja.

Rapat itu dihadiri oleh seluruh menteri di bawah naungan Kemenko IPK, antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Hadir pula sejumlah wakil menteri.

Ditemui sebelum rapat, Menteri Koordinator IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, rapat ini digelar dalam rangka persiapan untuk menyongsong 2025. Nantinya, sejumlah menteri memaparkan persiapan masing-masing kementeriannya.

"Saya ingin mendengarkan paparan dari para menteri termasuk wakil menteri, sekjen, eselon I untuk menyamakan frekuensi sekaligus kita wrap up 2024 yang sudah kita lalui. Ada outlook yang harus kita putuskan bersama untuk 2025," kata AHY, Rabu (8/1/2025).

Selain itu, rapat tersebut juga akan membahas evaluasi jelang 100 hari kerja pemerintahan. AHY mengatakan, pihaknya ingin pembangunan infrastruktur semakin berdampak tepat sasaran untuk berkontribusi makin signifikan ke pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Jadi nanti akan kita bahas beberapa hal strategis, tapi juga ada yang mungkin teknis bernilai strategis yang akan kita bahas," ujarnya.

AHY mengatakan, infrastruktur memiliki spektrum yang luas, bukan hanya yang besar atau megah, tapi banyak juga mendasar dan langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Ia ingin agar infrastruktur tersebut bisa mendapat prioritas.

"Kita tahu di masa awal tahun ini kita semua masih menentukan program-program yang harus diutamakan karena selalu dihadapkan pada budget constraint (batasan anggaran). Selalu ada limitasi dalam hal anggaran pendanaan dan harus kita pikirkan dengan baik," kata dia.

(shc/ara)

Jakarta -

Qatar akan membiayai pembangunan satu juta unit rumah di perkotaan yang termasuk dalam Program 3 Juta Rumah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah.

Fahri mengatakan, dirinya akan menyaksikan penandatanganan MoU terkait pembiayaan satu juta unit rumah oleh Qatar di Istana Kepresidenan. Untuk teknisnya akan didiskusikan lebih lanjut nantinya.

"Kebetulan saya diundang ke Istana untuk menyaksikan penandatangan MoU pendanaan untuk satu juta rumah, jadi saya izin duluan (dari rapat bersama Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan/IPK). (Pembiayaan dari mana?) Qatar. Iya hari ini diteken," katanya kepada wartawan di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Fahri mengatakan, pembiayaan tersebut dilakukan oleh salah satu anggota kerajaan Qatar yang juga seorang investor. Nantinya, hunian yang dibangun melalui pembiayaan tersebut berbentuk vertikal.

"(Jumlah huniannya) satu juta unit. Jadi kita lihat aja nanti karena yang akan hadir ini adalah salah seorang anggota dari kerajaan juga dan beliau secara pribadi juga adalah investor," ungkapnya.

Fahri memaparkan, pembangunan satu juta rumah tersebut akan bekerja sama dengan BUMN, perusahaan swasta, dan lainnya. Sementara itu, untuk lokasi pembangunannya masih didiskusikan lebih lanjut.

"Lokasinya juga nanti dibagi-bagi berdasarkan tanah yang ditunjuk oleh partner lokalnya," kata Fahri.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Qatar siap untuk membiayai 6 juta perumahan, sementara Pemerintah Abu Dhabi, ibu kota UEA, siap membantu 1 juta unit perumahan. Dengan demikian, Hashim yakin target pembangunan 15 juta unit rumah dalam 5 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tercapai. Ditambah lagi, pemerintah pusat dan Pemerintah DKI Jakarta juga mengupayakan penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim dalam keterangannya, dikutip Jumat (27/12/2024).

(abr/das)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU investasi pembangunan 1 juta rumah di Indonesia dengan pihak Qatar. Negara Timur Tengah itu menjadi investor pertama program 3 juta rumah di Indonesia.

Penandatanganan dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1/2025). MoU itu ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan pihak investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani.

Hadir juga dalam penandatanganan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wamenlu Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Maruarar mengatakan investasi ini bukti kepercayaan terhadap Prabowo yang sangat tinggi. Ia juga mengapresiasi kinerja Hashim dalam hal ini.

"Iya, ini kan berkat kepercayaan kepada Presiden Prabowo yang sangat tinggi, dan juga kerja baik Pak Hashim sebagai ketua satgas perumahan, yang memang banyak membantu kami di Kementerian PKP dengan sangat baik," ujarnya.

"Buktinya, beliau (Prabowo) diterima dengan sangat baik, dengan pemimpin dunia, berkomunikasi sangat baik, dan selalu mengedepankan saling menghargai, saling menghormati dengan internasional dan punya sikap-sikap sesuai politik luar negeri kita yaitu dia bebas aktif," lanjut Maruarar.

Ara menilai hal ini menjadi bukti nyata politik luar negeri Indonesia yang berjalan baik. Sehingga banyak investor yang datang menanam modal ke Indonesia.

"Saya pikir ini adalah bukti nyata politik luar negeri dan juga kepercayaan internasional, sehingga begitu banyak investor yang datang ke negara kita," ujarnya.

(eva/rfs)

IDXChannel - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengakui jika kebanyakan pembangunan rumah bersubsidi belum memenuhi standar. Salah satunya tidak dilengkapi dengan dapur.

Akibatnya dari tidak adanya dapur, membuat sampah rumah tangga dibuang sembarangan di lingkungan.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur. Dapur itu sumber sampah rumah tangga, kalau tidak dikelola, ini menjadi sumber sampah di mana-mana," ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Rabu (8/1/2025).

Ke depan, pihaknya akan membuat standar baku terkait pembangunan rumah di Indonesia, terutama wajib untuk membangun satu bilik dapur untuk mengelola sampah rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan.

"Semuanya harus standar baru, termasuk standar kesehatan. Kalau sampah rumah tangga tidak dikelola, karena tidak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana," kata Fahri.

Dia menegaskan, pembangunan rumah apalagi dengan menggunakan fasilitas pemerintah harus lengkap.

Sebelumnya, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengaku pada penyaluran FLPP pada 2024 memang masih ditemukan kualitas rumah yang belum sesuai dengan standar. Pada 2024 sampling monitoring dan evaluasi (monev) mencapai 72.000 rumah FLPP meliputi 52 Kabupaten/Kota.

Hasil temuan monev masih menemukan adanya rumah yang sudah diakadkan, namun belum memenuhi standar kualitas sesuai ketentuan, terutama pada tambahan kuota 34 ribu.

Ketidaksesuaian itu seperti kualitas rumah yang tidak sesuai standar teknis (misal, besi 6 mm), atap, lantai, dinding yang kurang berkualitas hingga listrik dan air belum terpasang.

"Hal itu telah ditindaklanjuti dengan memberikan SP-1 dan SP-2 kepada Bank Penyalur yang menyalurkan KPR FLPP tidak sesuai ketentuan," kata Heru di Jakarta (24/12/2024).

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, investor.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Menteri Ara mengatakan, Pemerintahan Prabowo telah menghasilkan empat kebijakan yang pro rakyat di bidang perumahan. Kebijakan ini dibuat dalam waktu 90 hari kerja sejak pelantikan kabinet.

Menurut Ara, beberapa kebijakan di bidang perumahan ini dapat dilaksanakan berkat dukungan dan kerja sama dari jajaran Kabinet Merah Putih meliputi Bappenas, Kementerian Dalam Negeri Kementerian Keuangan, hingga Kementerian ATR.

Ara menjelaskan, pertama, kebijakan penghapusan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) menjadi sebesar 0%. Ara mengatakan, kebijakan penghapusan BPHTB ini dapat terwujud setelah tiga menteri membuat Surat Keputusan Bersama (SKB), yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Kebijakan ini diwujudkan demi mendukung percepatan pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan Presiden Prabowo.

"Kita sudah membuat SKB, Mendagri, Menteri PU dan kami, yaitu bagaimana BPHTB itu bisa 0% yang harusnya bayar 5%, dan itu sangat membantu rakyat," kata Ara selepas mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Kedua, pemerintah juga telah menghapuskan retribusi menjadi sebesar 0% untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau yang kini disebut Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ketiga, penghapusan PPN menjadi sebesar 0% selama 6 bulan untuk rumah di bawah Rp 2 miliar.

"Ini adalah sesuatu yang tadinya bayar, sekarang menjadi gratis buat rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat kecil yang berpenghasilan tadi MBR, berpenghasilan rendah. Jadi seperti arahan beliau (presiden), kebijakan harus kepada pro rakyat, dan kami jalankan," ucap Ara.

Selain itu, kata Ara, pemerintah juga mempercepat proses perizinan pembangunan melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya memerlukan waktu hingga 45 hari, kini dipangkas menjadi 10 hari. Bahkan, proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam di Tangerang.

"Rencana minggu depan bersama Pak Mendagri, juga saya undang Bapak bappenas, itu sudah bisa menjadi 4 jam. Ya, tapi ini baru terjadi di satu kota, kota Tangerang, dan berharap nanti yang lain mengikuti," tutur Ara. 

Menteri Ara menekankan, Presiden Prabowo memiliki prinsip bahwa rakyat harus diberikan pelayanan yang cepat, murah, dan gratis. Secara khusus, kebijakan tersebut ditujukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

"Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang positif. Bisa diikuti oleh kota dan kabupaten yang lain. Supaya bupati-bupati, wali kota berlomba-lomba membuat kebijakan sistem SDM, supaya rakyat makin mudah, makin murah, makin cepat untuk mengurus perumahannya," pungkas Menteri Ara.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Kebetulan ini dari Qatar cukup cepat sambutannya dan kami fasilitasi

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengatakan bahwa Indonesia mendapat pendanaan untuk satu juta rumah dari Qatar.

Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa dirinya izin meninggalkan rapat terlebih dahulu karena harus menghadiri penandatanganan MoU antara Presiden Prabowo Subianto bersama pihak Qatar.

"Kebetulan saya diundang ke Istana untuk menyaksikan penandatanganan MoU pendanaan untuk 1 juta rumah, jadi saya izin duluan. Pendanaan dari Qatar. Ini hari di-teken rencana," kata Fahri Hamzah.

Meski begitu, Fahri Hamzah tidak menyebutkan secara rinci nilai pendanaan tersebut, dia hanya menyebutkan bahwa pendanaan akan dilakukan untuk 1 juta rumah.

"Yang disebut itu (hanya) jumlah rumahnya, 1 juta unit. Jadi kita lihat aja nanti karena yang akan hadir ini adalah salah seorang anggota dari kerajaan juga dan beliau secara pribadi juga adalah investor. Jadi kita nanti akan sama-sama (MoU) dengan Bapak Presiden," ucapnya.

Lebih lanjut dia menyebutkan bahwa nantinya setelah pelaksanaan MoU maka akan ada pertemuan lanjutan mengenai hal tersebut.

"Teknisnya nanti ada rapat, akan ada pertemuan yang lebih teknis pada saat sudah dilakukan tahapan-tahapan pemilihan tanah, pengurusan izin dan sebagainya. Itu lebih teknis nanti," terangnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah siap memfasilitasi siapapun dari seluruh dunia yang ingin datang meramaikan program 3 juta rumah setahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita welcome kepada semuanya. Kebetulan ini dari Qatar cukup cepat sambutannya dan kami fasilitasi," kata Fahri Hamzah.

Ia menambahkan bahwa nantinya secara teknis akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga pihak swasta.

"Lokasinya juga nanti dibagi-bagi berdasarkan tanah yang ditunjuk oleh partner lokalnya. Beliau (Presiden Prabowo) lebih mau prioritas yang di kota untuk pembangunannya," kata Fahri Hamzah.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program tiga juta rumah mulai menarik minat investor asing, namun demikian masih membutuhkan kerja keras untuk merealisasikan kerja sama dengan investor asing tersebut.

Ia menjelaskan bahwa rencana anggaran perumahan untuk tahun 2025 sebesar Rp5,07 triliun, yang mana sudah termasuk alokasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk tahun 2025 sekitar Rp1,2 triliun.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan bahwa pembangunan rumah ke depan diupayakan tahan gempa, termasuk Megatrust untuk rumah yang lebih aman.

Ia menyebutkan bahwa evaluasi terhadap kerusakan rumah pasca-gempa menunjukkan banyak rumah yang rusak parah meskipun gempa hanya memiliki magnitudo 7, yang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Memang mulai sekarang kita mau mengevaluasi kenapa banyak rumah masyarakat Indonesia kalau gempa 7 magnitudo saja, 80 persen bisa habis," kata Fahri Hamzah ditemui di sela rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan bahwa Pemerintah kini sedang melakukan riset untuk memastikan bahwa struktur bangunan rumah yang tahan gempa dapat diterapkan lebih luas melalui teknologi dan bahan bangunan yang sudah terbukti.

"Nah ini sekarang dalam riset, terutama di kementerian lama PU (Pekerjaan Umum), itu sudah banyak sekali struktur yang dibangun tahan gempa yang lebih besar," ujarnya.

Fahri menegaskan bahwa dalam setiap program perumahan baru, konstruksi bangunan akan mengikuti standar yang lebih ketat untuk memastikan ketahanan terhadap gempa yang lebih besar dan potensi Megatrust.

"Sekarang ini dalam skema kita penyelenggaraan perumahan baru, kita akan memasukkan secara ketat bahwa konstruksi dan bangunannya betul-betul bersumber dari satu riset yang dilakukan pemerintah bahwa ini layak bangun atau tidak," tegasnya.

Langkah ini diambil untuk mencegah kerusakan parah pada rumah, di mana pada gempa besar sebelumnya banyak rumah yang rusak total.

"Harus ya, tidak boleh lagi ada rumah yang kalau gempa itu hilang, gitu loh," tuturnya.

Selain tahan gempa, Fahri juga menekankan pentingnya penerapan standar kesehatan dalam pembangunan rumah, untuk memastikan lingkungan rumah sehat dan bebas dari masalah kesehatan.

Ia juga mengkritik pembangunan rumah yang tidak memadai, seperti rumah yang dibangun dengan fasilitas yang tidak lengkap, termasuk tidak adanya dapur yang memadai.

Fahri menjelaskan bahwa keberadaan dapur dan toilet yang layak penting untuk kesehatan keluarga, karena keduanya dapat menjadi sumber sampah jika tidak dikelola dengan baik.

"Saya kemarin itu banyak ketemu di beberapa daerah, saya kritik ya, termasuk yang mendapatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dia tidak membangun dapur," katanya.

"Kalau toilet itu sumber sampah manusia, dapur itu sumber sampah keluarga, sampah rumah tangga. Itu juga kalau nggak dikelola karena nggak ada dalam standar, inilah yang menjadi sumber sampah di mana-mana di seluruh Indonesia," tambah Fahri.

Oleh karena itu, dia berharap agar pembangunan rumah berjalan dengan baik, pemerintah mengimbau semua pihak untuk mengikuti standar yang ditetapkan, agar rumah yang dibangun tidak hanya aman, tetapi juga layak huni dan ramah lingkungan.

"Jadi kita mesti disiplin kalau membangun rumah apalagi pakai fasilitas pemerintah, harus lengkap sebagai rumah dong. Kalau tanggung bagaimana? Nanti jadi sampah lagi," tegas Fahri.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama para menteri infrastruktur. Rapat ini digelar dalam rangka pembahasan Rencana Kerja 2025.

Rapat itu dihadiri oleh seluruh menteri di bawah naungan Kemenko IPK, antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Hadir pula sejumlah wakil menteri.

Dalam sambutannya, AHY mengingatkan bahwa dalam transisi pemerintahan di setiap negara kerap dipenuhi dengan dinamika. Ini juga termasuk dengan adanya hal-hal yang belum berjalan ideal di awal pemerintahan, salah satunya anggaran.

AHY mengatakan, pemerintah dihadapkan pembatasan anggaran. Sebab, menurutnya prioritas pembangunan juga sangat luas. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar perencanaan dibuat dengan rapi.

"Beliau (Prabowo) mengingatkan kepada kita kalau di awal-awal masa pemerintahan ini ada hal-hal yang belum sangat ideal. Termasuk kita semua harus meyakinkan agar segala perencanaan itu benar-benar bukan hanya rapi tapi benar-benar prudent. Mengapa? Karena kita juga selalu dihadapkan pada budget constraints, limitasi anggaran. Karena tentu prioritas bangsa ini juga begitu luas, spektrumnya luas," kata AHY, di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

AHY juga menyampaikan, pihaknya punya tanggung jawab besar untuk meyakinkan pembangunan infrastruktur ke depan semakin tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan kesejahteraan rakyat.

"Inilah urgensi dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," imbuhnya.

Selain itu, meski penuh dengan dinamika dan tantangan di awal masa jabatan, AHY juga mengingatkan pesan dari Prabowo agar para menteri bisa langsung bekerja fokus. Dengan demikian, hasil kerja nyata bisa terlihat.

"Transisi di setiap negara, di setiap pemerintahan tentu penuh dengan dinamika dan kita semua, seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto Pemerintahan Kabinet Merah Putih ini bisa benar-benar fokus, langsung serius dan bekerja secara utuh untuk masyarakat. Karena kita harus segera memberikan bukti kerja nyata dan output-nya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," ujar dia.

(shc/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, salah satu emir Qatar akan menandatangani memorandum of understanding (MoU) terkait pembangunan 1 juta unit rumah yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/1/2024).

Fahri mengutarakan hal ini usai menghadiri rapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan lima kementerian teknis lainnya di Kantor Kementerian IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2024).

“Kebetulan saya diundang ke istana untuk menyaksikan penandatanganan MoU pendanaan untuk 1 juta rumah,” jelas Fahri.

Fahri mengatakan, anggota kerajaan yang akan menghadiri penandatanganan MoU tersebut adalah juga berlaku sebagai investor.

Terkait skema pendanaan, nantinya akan dilakukan pertemuan teknis pada saat selesai tahapan pemilihan tanah, pengurusan izin, dan lain sebagainya.

“Itu lebih teknis nanti. Jadi, pemerintah hanya memfasilitasi siapa pun dari seluruh dunia ini yang ingin datang meramaikan program 3 juta rumah setahun oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) itu. Kita welcome kepada semuanya,” tutup Fahri.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) bersedia membangun tujuh juta unit rumah demi menyukseskan program 3 Juta Rumah.

Menurut Hashim, informasi Qatar menyatakan kesediaan dalam menyukseskan program ini berasal dari adiknya, Presiden Prabowo Subianto.

Secara rinci, 5 juta rumah dibangun Qatar dan ditambah 1 juta unit rumah dari sukarelawan negara tersebut.

Sementara satu juta unit rumah dari Pemerintah Abu Dhabi ketika Hashim berkunjung ke negara tersebut.

Jakarta -

Pemerintah resmi meneken kerja sama proyek pembangunan 1 juta rumah dengan pemerintah Qatar. Pemerintah akan segera menyiapkan lahan untuk proyek tersebut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan pengadaan lahan ini akan melibatkan sejumlah kementerian. Mulai Kementerian BUMN hingga Kemensetneg.

"Kita menjadi tim yang solid, kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick nanti akan menyiapkan dari PTP, Kereta Api, Perumnas, kemudian juga dari Kemensetneg ada di Kemayoran, ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata. Kami juga akan membawa investor yang datang sekarang untuk bergerak cepat untuk bisa memahami aturan di Indonesia," kata Maruar kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/1/2025).

Maruarar mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bergerak cepat. Pihaknya memastikan akan segera mengajak pemerintahan Qatar untuk segera mengecek lapangan.

"Kemudian juga bisa melakukan survei ke lapangan langsung. Karena arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja dengan cepat ya aturannya seperti ini kemudian lapangannya langsung dicek," ujarnya.

Sementara itu, Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan fokus pembangunan proyek ini adalah di wilayah perkotaan. Ia pun membeberkan kendala di perkotaan yakni masih banyaknya kawasan kumuh.

"Jadi gini, problem perumahan di Indonesia kalau di desa-desa itu terutamanya adalah perbaikan rumah. Tapi fokus dari investasi kali ini adalah di kota dan problem perkotaan adalah rumah susun. Karena banyak daerah kumuh, daerah yang menumpuk. Ini nanti akan menjadi salah satu orientasi pertama sehingga 98 kota di Indonesia juga sekaligus kita bersihkan," ujarnya.

Kendala itu, menurutnya, akan dibereskan secara perlahan. Fahri pun mengungkap kemungkinan proyek rumah itu akan dibangun secara vertikal.

"Pelan-pelan pinggir sungai, pinggir kali, pinggir laut yang kumuh-kumuh juga kita bereskan pelan-pelan. Tapi ini adalah komitmen dan pernyataan dari beliau dan grup beliau khususnya sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Itu kira-kira 1 juta yang di komitmen, 1 juta unit di komitmen. Ini yang lebih rusun dulu ya, lebih vertikal ya, vertical housing," ujarnya.

(eva/yld)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) tengah melakukan penjajakan kerja sama terkait perencanaan dan pengembangan kebijakan dalam penataan sejumlah kawasan di Kota Bandung. Hal itu diperlukan agar masyarakat ke depan dapat tinggal di kawasan yang tertata dengan baik dan pemerintah daerah juga mampu menyediakan hunian layak.

“Kementerian PKP merupakan Kementerian yang baru dibentuk dan fokus pada pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Kami ingin mendapatkan berbagai masukan baik dari institusi pendidikan yang ada dan pemerintah daerah mengenai kondisi kawasan permukiman yang bisa di tata,” ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Selasa, 8 Januari 2025.

Menurut Wamen PKP, masalah yang ada di kawasan permukiman tidak boleh dianggap sepele oleh pemerintah daerah sebab masyarakat yang akan terdampak. Untuk itu, dirinya juga meminta agar institusi pendidikan di daerah juga bisa berperan aktif dalam melakukan riset serta pengabdian masyrakat terkait program penatataan kawasan permukiman.

Kementerian PKP juga siap mendukung pemerintah daerah dalam berbagai program penataan kawasan permukiman kumuh di Kota Bandung seperti di daerah Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Adanya penataan kawasan tersebut diharapkan juga bisa menjadi pilot project dan menjadi percontohan bagi kota-kota lain.

“ITB sudah melakukan riset dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur dan Pemerintah Kota Bandung juga harus bekerjasama dengan baik. Dalam hal ini hal yang diperlukan adalah bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa mereka layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan tidak hidup di kawasan permukiman yang kumuh dan tidak sehat,” ujar Fahri.

Wamen PKP juga mengusulkan agar pemerintah daerah bisa mengambil gambar atau video drone mengenai kondisi kawasan permukiman kumuh dan institusi perguruan tinggi bisa melakukan riset mengenai akibat atau dampak kawasan tersebut bagi kehidupan masyarakat. Tentunya dengan tinggal di kawasan kumuh masyarakat akan mudah terjangkit penyakit dan huniannya juga kurang layak.

Kementerian PKP juga siap mendorong adanya investor untuk membangun hunian layak bagi masyarakat sekaligus menata kawasannya. Hal itu dilakukan setelah pemerintah daerah mendata tanah yang dimiliki masyarakat apakah legal atau illegal.

Hal itu tentunya berkaitan dengan kompensasi yang akan diterima oleh masyarakat dan nantinya investor juga dapat mengelola kawasan komersial yang ada. Sedangkan pihak kampus ITB bisa pemerintah daerah juga perlu menyediakan lahan atau memindahkan masyarakat ke hunian transit selama proses pembangunan berlangsung.

“Proses penataan kawasan seperti ini juga pernah dilakukan di Jepang dan kuncinya adalah kepercayaan dan adanya perjanjian antara investor dan masyarakat mengenai kompensasi pemanfaatan lahan yang ada. Jangan sampai kita biarkan masyarakat hidup terkepung dalam kawasan kumuh dan area yang penuh dengan polusi,” tandas Wamen Fahri.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung Haryo Winarso menyatakan siap melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan Kementerian PKP dalam penanganan kawasan di Kota Bandung. Adanya Kementerian PKP yang fokus terhadap perumahan dan kawasan permukiman juga dinilai sangat baik karena mampu lebih fokus dalam Pembangunan hunian dan kawasan.

“Kami sangat gembira dan siap membuka ruang untuk bisa lebih berkontribusi pada program pemerintah yang menjadi fokus SAPPK baik lingkup mikro seperti arsitektur dan makronya terkait pengembangan kebijakan. Penataan kawasan permukiman, lingkungan dan pembinaan terhadap juga menjadi tantangan bagi SAPPK guna melakukan riset dan pengabdian masyarakat,” jelas Haryo.

(KIE)