MALANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tengah menyiapkan data pelajar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sejauh ini, terdapat 137 ribu pelajar mulai jenjang taman kanak-kanak hingga SMP yang disiapkan untuk menerima paket makanan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana, mengatakan program MBG di Kota Malang akan berjalan pada 13 Januari 2025 mendatang. Namun, hal itu hanya berlaku di satu sekolah dasar negeri saja dengan total 500 pelajar.

Pelaksanaan ini nantinya dilakukan bersama salah satu perusahaan penyedia jasa layanan ojek daring.

Suwarjana menyebutkan Pemkot Malang sebelumnya juga bekerja sama dengan perusahaan tersebut ketika menyelenggarakan uji coba program MBG pada Agustus dan September 2024.

"Pelaksanaannya (pembagian MBG) 13 Januari sampai 29 Maret dan hanya di satu sekolah, yaitu di SD Negeri Lowokwaru 3," kata Suwarjana di Kota Malang, Selasa (7/1/2024).

Kota Malang menjadi salah satu daerah yang belum melaksanakan salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ini.

Sementara itu, program MBG di daerah lainnya sebagian sudah dimulai pada Senin (6/1/2024).

Suwarjana menjelaskan, pihaknya sampai sekarang juga masih menunggu koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang ada di Kota Malang, terkait mekanisme pendistribusian paket makanan bagi pelajar.

"Secara surat resmi, koordinasi undangan belum ada, karena belum ditunjuk secara resmi siapa (leading sector). Belum ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan, rakor khusus membahas itu belum pernah," katanya.

Sedangkan terkait anggaran MBG, Suwarjana menyatakan bahwa penghitungan masih belum masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2025.

"Kami menyiapkan data siswa yang menerima, tapi untuk (anggaran) di APBD belum," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana menyatakan, Presiden Prabowo Subianto tetap memantau program makan bergizi gratis (MBG) meski tidak turun langsung pada hari pertama pelaksanaan MBG, Senin (6/1/2025).

Dadan menyebutkan, Prabowo bakal melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengawasi pelaksanaan program tersebut.

"Bapak Prabowo memantau setiap saat, beliau akan melakukan sidak," kata Dadan usai rapat bersama Komisi IX di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin.

Dadan mengingatkan, program makan bergizi gratis ini perlu dipersiapkan dengan semaksimal mungkin karena dipantau oleh Prabowo.

"Sementara tolong dipersiapkan sebaik-baiknya. Beliau tetap memantau dari berbagai sisi," ucap dia.

Namun, Dadan enggan menjelaskan detil rencana sidak Prabowo.

Ia hanya menagaskan bahwa Prabowo bakal meninjau pelaksanaan MBG di sejumlah lokasi.

"Beliau pasti akan meninjau ke berbagai lokasi, tapi namanya sidak kan tidak tahu," kata Dadan.

Diketahui, Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memantau langsung pelaksanaan MBG pada Senin kemarin.

Berdasarkan catatan Kompas.com, hanya ada menteri-menteri Kabinet Merah Putih yang meninjau pelaksanaan MBG di beberapa tempat.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memeriksa distribusi program MBG

Kendati begitu, jadwal dan lokasi titik kunjungan itu belum dapat dipastikan.

"Kalau jadwalnya belum (fix), titik mana dan jadwalnya belum. Tapi beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja," kata Hasan saat dihubungi, Senin.

Ia mengatakan, sidak itu dilakukan untuk melihat lebih jelas dan dekat program makan bergizi.

Dengan begitu, Prabowo dapat melihat program secara lebih natural kemudian melakukan evaluasi untuk meningkatkan layanan.

"Mendadak saja datang ke titik-titik yang beliau inginkan. Jadi enggak pakai woro-woro, biar melihat ini lebih natural, kan gitu," ucap Hasan.

Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) menilai program makan bergizi gratis (MBG) dapat mendukung penerapan full day school atau sekolah sehari penuh yang diterapkan di daerah itu sejak 2022.

"Biasanya siswa bawa bekal ke sekolah, sekarang tidak lagi," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Masrimfi Noor di Pariaman, Selasa.

Ia mengatakan Pariaman menerapkan sekolah mulai dari pagi hingga sore hari pada hari Senin sampai Jumat, sehingga tidak sedikit siswa membawa bekal dari rumah masing-masing.

Menurutnya, dengan program makan bergizi gratis tersebut, tidak saja membantu ekonomi keluarga siswa, juga mempermudah siswa tidak membawa bekal dari rumah.

Oleh karena itu, ia berharap program tersebut dapat terus berjalan dan seluruh siswa di daerah itu yang berjumlah sekitar 12.600 siswa dapat menikmatinya.

Ia menyampaikan pada tahap awal pelaksanaan makan bergizi di Pariaman sejak Senin (6/1), setidaknya 3.497 siswa telah menikmati makan bergizi gratis dan secara bertahap seluruh siswa di daerah itu akan dapat menikmatinya.

Ia mengapresiasi vendor sebagai pihak penyedia makan bergizi tersebut di Pariaman, karena dapat menyajikan makanan yang terdiri atas pisang, nasi, telur, ayam, dan sayur itu dapat diproduksi dan didistribusikan secara aman dan higienis.

Sebelumnya, sebanyak 3.497 siswa dari sekitar 12.600 siswa di Kota Pariaman, Sumbar menerima makan bergizi gratis pada tahap awal pelaksanaan program Presiden dan Wakil Presiden Prabowo - Gibran di daerah itu.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat secara bertahap seluruh siswa di Pariaman mendapatkan bantuan ini," katanya.

Ia mengatakan bantuan makan bergizi tersebut merupakan tindak lanjut dari program Presiden dan Wakil Presiden yang menyediakan makanan bergizi untuk seluruh siswa di Indonesia.

Ia menyampaikan program tersebut mengusung konsep bergizi, sehingga makanan yang disajikan terdiri atas nasi, ayam, telur, serta sayur yang memiliki nilai gizi baik.

Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun hanya cukup sampai Juni 2025. Angka Rp71 triliun itu pun belum mencakup semua anak di Indonesia.

Ia mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) juga berencana meminta tambahan anggaran di pertengahan tahun. Mereka hendak mengajukan tambahan Rp140 triliun Juni nanti.

"Sekarang Rp71 triliun sampai bulan Juni. Tapi Pak Prof. Dadan (KepalaBGN)Dadan Hindayana) lagi berusaha, Bapak Menteri lagi berusaha. Nah kalau ditambah Rp140 triliun bulan Juli, maka seluruh anak akan dapat makan, berarti Rp210 triliun," kata Zulhas pada rapat koordinasi terbatas bidang pangan Provinsi Jawa Timur, disiarkan kanal YouTube KOMINFO MMC, Selasa (7/1).

Menurutnya, anggaran program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu bisa tembus Rp420 triliun per tahun.

"Kalau full dari Januari sampai Desember, ya dikira-kira Rp420 lebih triliun. Bayangkan Pak, belanja makanan 420 triliun," imbuhnya.

Zulhas menyebut tambahan anggaran itu akan digunakan untuk Makan Bergizi Gratis pada Juli hingga Desember 2025. Selain itu, Badan Gizi Nasional akan menambah jumlah anak penerima makanan.

Zulhas meminta para menteri dan pejabat di bawah koordinasinya untuk mempersiapkan produksi pangan. Perlu ada pasokan yang memadai untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis itu berjalan.

Ia tak ingin pemerintah harus impor bahan pangan karena produksi nasional kewalahan memenuhi pasokan Makan Bergizi Gratis.

"Kalau kita nggak sekarang kerja keras, telur, beras, segala macam, ikan, mau berapa, Pak? Bapak tau enggak impor kita berapa?" ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Zulhas juga meminta kerja sama dari pemerintah daerah. Ia ingin pemda memastikan program ini berjalan baik.

"Ini perlu Pak Gubernur, Pak Bupati untuk terlibat. Jangan sampai anggaran begitu besar, tidak tepat," kata Zulhas.

Sebelumnya, pemerintah memulai program Makan Bergizi Gratis pada 6 Januari 2025. Pemberian makan untuk anak-anak dilaksanakan secara bertahap.

Saat ini, baru 190 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bisa beroperasi. Jumlah ini jauh dari target 937 SPPG per Januari 2025.

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dipastikan dimulai pekan depan. Program pemerintahan Prabowo Subianto itu diperkirakan menyasar sekitar 3.000 hingga 3.500 peserta peserta didik.

"Harusnya 6 Januari kemarin (dilaksanakan), jadinya program Makan Bergizi Gratis ini kami akan laksanakan pada 13 Januari 2025," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Mataram, Yusuf, saat ditemui detikBali di kantornya, Selasa (7/1/2025).

Menurut Yusuf, Disdik Mataram telah berkoordinasi dengan tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pusat yang meng-handle program MBG di Mataram.

"Hasil koordinasi, ada perwakilan SPPG yang sudah ditunjuk, yakni Kecamatan Selaparang, Kecamatan Sekarbela, dan Kecamatan Mataram (untuk mendapatkan manfaat dari program MBG). Untuk di Kecamatan Mataram, dapurnya ada di zipur TNI AD," imbuh Yusuf.

Program Makan Bergizi Gratis di Mataram akan menyasar 69 ribu hingga 70 ribu pelajar, mulai taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah pertama (SMP). Tak hanya itu, program itu juga menyasar 10 persen ibu hamil dan menyusui di Mataram.

"Dari hasil audiensi tadi, satu dapur akan menjangkau 3.000-3.500 peserta yang akan menerima makanan bergizi gratis dari pemerintah pusat. Peserta didik yang akan menerima manfaat nanti adalah pelajar yang berada di radius 3 kilometer dari lokasi dapur," jelas Yusuf.

Sebelumnya, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana mengatakan Pemkot Mataram siap untuk melaksanakan program MBG. Mengingat, program ini merupakan program milik pemerintah pusat.

"Kami siap saja (dengan program MBG ini karena ini kebijakan nasional. Cuma kami memang belum menerima pola skenarionya seperti apa. Pada prinsipnya kami sangat siap," tegas Mohan.

Mohan berharap program Makan Bergizi Gratis ini bisa menjangkau seluruh anak-anak di Kota Mataram. "Mudah-mudahan bisa terjangkau dan memang harus sesuai dengan jangkauannya dan target kami di sini. Kami tunggu juklak juknisnya dulu," ungkap Mohan.

Video: Kata Zulhas soal Impor Susu untuk Makan Bergizi Gratis

Video: Kata Zulhas soal Impor Susu untuk Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dilaksanakan serentak di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia.

Pada hari kedua pelaksanaannya, menu makanan yang diberikan kepada para siswa berbeda dari hari pertama.

Berdasarkan pantauan KOMPAS.com di SD Negeri Susukan 01/02, Ciracas, Jakarta Timur, pada Selasa (7/1/2025), para siswa menerima menu berupa nasi, telur orek, tumis buncis wortel, tempe goreng, dan jeruk.

Menurut Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, menu makanan yang disajikan untuk siswa PAUD dan SD memang serupa, namun porsi nasinya berbeda.

“Memang menu makanannya sama, tetapi porsi antara PAUD dan SD berbeda. Untuk PAUD, nasinya hanya setengah dari porsi anak SD. Jadi, perbedaannya ada di ukuran atau volumenya saja,” kata Adita saat ditemui di SD Negeri Susukan 01, Ciracas, Jakarta Timur.

Adita menegaskan bahwa penting untuk memastikan setiap menu memenuhi angka kecukupan gizi yang sesuai dengan usia anak.

Oleh karena itu, meskipun menunya sama, porsi yang diberikan disesuaikan agar kebutuhan gizi anak tetap tercukupi.

“Kalau mengenai menu, satu hal yang menjadi rujukan adalah angka kecukupan gizinya. Artinya, harus ada berbagai komponen gizi yang terpenuhi,” jelasnya.

KOMPAS.com/DEVI PATTRICIA Momen ketika siswa SD Negeri Susukan 01/02 Ciracas, Jakarta Timur, mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis dengan menu nasi, telur, tumis buncis dan wortel, tempe goreng, serta jeruk pada Selasa (7/1/2025).

Adita menjelaskan, porsi makanan untuk anak PAUD diperkirakan sekitar 300-400 kilo kalori (kkal) per satu kali makan. Sementara itu, porsi untuk siswa SD lebih besar, yaitu sekitar 500-600 kkal.

Setiap komponen menu juga disusun berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan serta ahli gizi.

“Yang paling penting adalah memastikan kandungan gizinya seimbang dan sesuai dengan referensi yang diberikan oleh Kemenkes dan Badan Gizi Nasional,” tutup Adita.

KENDARI, KOMPAS. com - Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi salah satu lokasi peluncuran perdana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Presiden Prabowo Subianto sudah mulai dilaksanakan di Kota Kendari pada Senin (6/1/2025).

Program MBG ini baru dilaksanakan di 12 sekolah di Kota Kendari dan disambut antusias para siswa siswi.

Tampak setiap murid yang menerima MBG tersebut makan dengan lahap di masing-masing meja mereka.

Hal itu terlihat di SDN 36 Kendari. Tercatat ada 422 murid di sekolah tersebut

Khairun Nisa (12) siswi SDN 36 Kendari mengaku bahwa menu yang disajikan dalam program Makan Bergizi Gratis sudah lumayan bagus dan tidak membosankan.

Menurut Nisa, menu makanan yang disajikan dalam omprengan di antaranya sayur tumis kangkung campur jagung, ayam goreng tepung, telur rebus, nasi dengan buah semangka.

"Menunya sudah cukup untuk makan siang, terutama sayur tumisnya sangat bergizi. Banyak porsinya, teman-temanku juga kasih habis tadi,"tutur siswi kelas VI.

Ia pun berpendapat bahwa program makan bergizi gratis ini sudah bagus dan perlu dilanjutkan agar para siswa siswi tidak pergi lagi jajan di kantin.

Masih kata Nisa, rata-rata teman sekelasnya yang berjumlah 20 orang sangat senang dengan makan gratis dari pemerintah.

Namun, ia meminta pihak penyedia membuat menu makanan lebih bervariasi lagi agar para siswa tidak bosan.

"Kalau itu terus menunya pasti saya bosan. Tadi sedikit yang pergi ke kantin. Menurutku dipertahankan ini makan gratis sama pemerintah supaya kita kenyang dan tidak merepotkan orangtua," ungkapnya sambil tersenyum.

Ia menambahkan, rata-rata teman sekelasnya sangat suka dengan menu sayur tumis kangkung, ayam goreng tepung dengan telur termasuk buah semangka.

Nisa melanjutkan, makanan yang mereka terima itu dibawa oleh sejumlah anggota TNI dengan menggunakan mobil milik TNI pada pukul 08.00 Wita.

Sementara Ari, siswa lain mengaku bahwa menu makanan bergizi yang diberikan cukup enak, namun untuk menu sayur tumis kangkung campur jagung tidak bisa ia habiskan.

Ia lebih menyukai sayuran sop seperti kol.

"Enak tapi tidak suka sayur (hijau), sukanya kol," ungkapnya.

Lain lagi pendapat, Liliani. Ia mengaku makanan yang disajikan porsinya terlalu banyak sehingga ia memberikan kepada teman siswa yang lain.

Dari segi menu makanan sudah bagus, dan ia mengaku sangat suka dengan buah semangka yang sajikan.

"Kalau ada yang teman yang tidak mau makan buah semangka, sini saya saja," tuturnya sambil tersenyum.

Sementara itu, Nur, salah seorang orangtua siswa SDN 36 Kendari mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis ini tentunya sangat membantu, terlebih menu yang disediakan adalah makanan bergizi yang tentunya bermanfaat bagi tumbuh kembang anak.

"Mudah-mudahan program ini terus berjalan dan menu makanan yang disediakan juga dipertahankan nilai gizinya," kata Nur singkat.

MBG di Kendari Masih Uji Coba

Untuk Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terdapat 348 sekolah mulai dari PAUD, SD dan SMP yang masuk ke dalam daftar penerima Program Makanan Bergizi.

Namun saat uji coba Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan kemarin, Senin (6/1/2025) baru 12 sekolah yang menerima program dari pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Mandonga Kendari.

Kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kota Kendari, Saemina mengatakan tercatat 180 Paud, SD 126 dan tingkat SMP 42 jadi total 348 sekolah yang terdaftar menjadi penerima program MBG.

Ia mengaku tidak tau pasti berapa jumlah sekolah dan siswa siswi yang menerima program MBG pada hari Senin kemarin.

"Saya tidak tau berapa jumlahnya karena tidak ada komparasi ke Dikbud. Yang tangani program ini Badan Gizi Nasional," kata singkat.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kendari, Farida Agustina menyampaikan bahwa untuk program MBG di Kota Kendari masih dialokasikan di Belanja Tak Terduga (BTT) .

Nanti disesuaikan dengan kebutuhan untuk penggunaannya.

"Bappeda dan anggaran BKAD masih menunggu dari pusat untuk mengalokasikan di program dan kegiatan mana," jelasnya singkat.

Di provinsi Sulawesi Tenggara hanya dua wilayah saja yang menerima program MBG kemarin, yakni Kota Kendari dan Kabupaten Konawe.

Awak kompas.com belum dapat mengkonfirmasi pihak SPPG Mandonga sebagai pihak pengelola program MBG.

Sementara pihak Badan Gizi Nasional (BGN) di Kota Kendari atas nama Rifani Agnes saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp dan telepon enggan memberikan komentar terkait program MBG hingga berita ini diterbitkan.

Program Makan Bergizi Gratis dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto mulai dilaksanakan pada Senin (6/1/2025). Ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di 26 Provinsi se-Indonesia.

Program pemberian makan bergizi gratis (MBG) telah dimulai sejak kemarin, Senin (6/1). Berbagai menu dihidangkan, mulai dari nasi ayam teriyaki dengan sayur buncis, nasi ayam goreng tepung, dan berbagai hidangan lainnya.

Jika melihat beberapa menu yang ditawarkan, sekilas memang tampak lengkap. Ada karbohidrat dari nasi, serat dari buah dan sayur, dan protein hewani dari ayam.

Tapi, benarkah menu-menu ini sudah memenuhi kebutuhan gizi anak?

Dokter spesialis gizi Johanes Chandrawinata mengatakan, dengan dana terbatas, memenuhi komposisi gizi seimbang memang bisa menjadi tantangan besar.

Dia mencatat, salah satu kendala utama adalah biaya bahan makanan. Utamanya, sumber protein hewani yang sering kali menjadi komponen termahal.

"Dari beberapa contoh menu yang terlihat, misalnya hanya ada kulit ayam atau ukuran ayam goreng tepung yang sangat kecil sebagai sumber protein hewani. Padahal, protein hewani sangat penting untuk pertumbuhan anak," kata Johanes saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (7/1).

Selain itu, biaya operasional seperti tenaga dapur dan margin pengelola makan bergizi gratis juga turut memengaruhi kualitas makanan yang bisa disediakan.

Dengan demikian, bujet Rp10 ribu untuk satu sajian MBG, menurut Johannes, hanya cocok sebagai penopang atau makanan tambahan saja. Tapi, bukan untuk menggantikan kebutuhan makan utama anak.

Selain itu, dalam program ini semua anak mendapatkan menu yang sama tak peduli dengan kondisi bawaan masing-masing. Hal ini juga akan menjadi tantangan karena sulitnya membedakan menu makanan antar-anak.

"Memang betul ada perbedaan kebutuhan [gizi anak] dari sisi kesehatan, berat badan, dan lainnya. Tapi, ini program untuk semua, jadi sulit dibedakan. Lagi pula, perlu diingat juga MBG ini hanya satu kali makan, dua sisanya tetap di rumah," kata dia.

Senada, ahli gizi Tan Shot Yet juga berpendapat bahwa MBG tidak bisa menjadi satu-satunya penopang kebutuhan gizi harian anak.

Orang tua, kata dia, tetap memegang tanggung jawab utama untuk memenuhi gizi anak melalui sarapan, kudapan, dan makan malam bergizi.

"Jika tujuan akhirnya adalah menciptakan generasi anak cerdas, pemberian makan bergizi gratis hanya menjadi salah satu penunjang. Asupan gizi lainnya di rumah tetap harus diprioritaskan," kata dia.

Selain itu, MBG juga dapat dijadikan model edukasi, memberikan contoh kepada masyarakat tentang seperti pola makan bergizi yang seimbang.

"Jika menu dalam program ini dirancang mengikuti pedoman 'Isi Piringku' yang mencakup lauk hewani, sayur, dan buah, maka ini akan menjadi langkah penting untuk menanamkan kebiasaan makan sehat," tambahnya.

Tan juga berpendapat bahwa bujet minim sebesar Rp10 ribu per porsi sebenarnya bisa diakali dengan pendekatan lokal. Jika pendekatan ini diterapkan, seorang anak bisa memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan pedoman Isi Piringku dari Kementerian Kesehatan.

"Makan bergizi sebenarnya tidak mahal jika mengikuti pedoman Isi Piringku dan menggunakan produk lokal," jelas Tan.

Sebagai contoh, menu sederhana di daerah Cianjur, menurut Tan, bisa terdiri dari pepes ikan mas, daun singkong, dan buah mangga, pisang, atau pepaya. Pendekatan ini tidak hanya murah, tetapi juga mendorong penggunaan sumber daya setempat.

"Jika di setiap menu makan anak terdapat komponen lauk hewani, sayur, dan buah, insya Allah anak-anak Indonesia akan tumbuh sehat," pungkas Tan.

BLORA, KOMPAS.com - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum siap untuk melaksanakan pendistribusian program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Sejumlah persiapan tengah dilakukan untuk mengawal program unggulan dari Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tersebut.

Kepala SPPG Blora, Artika Diannita, mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah oknum yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Ia mengimbau masyarakat agar tidak percaya dengan tindakan oknum tersebut.

"Ya imbauannya kepada masyarakat, apabila ada yang mengaku dari BGN atau mana, tolong dikroscek kembali ke Kodim setempat, karena mengingat sekarang banyak sekali pihak-pihak atau oknum-oknum yang mengatasnamakan BGN. Tentunya hal ini akan merugikan masyarakat," ungkapnya saat ditemui wartawan di Markas Kodim 0721/Blora, Jawa Tengah, pada Selasa (7/1/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Komandan Distrik Militer (Dandim) 0721/Blora, Letnan Kolonel (Letkol) Czi Yuli Hartanto, telah menginstruksikan jajarannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai program MBG.

"Apabila di masyarakat ada oknum yang menyampaikan 'saya perintah dari pusat', tolong itu jangan dipercaya, langsung kroscek ke saya," jelasnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pihak-pihak yang mengaku sebagai bagian dari program pendistribusian MBG.

"Jangan sampai sekali-kali masyarakat mengeluarkan sejumlah uang, seribu rupiah pun jangan ada," tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengeklaim, program makan bergizi gratis yang dimulai pada Senin (6/1/2025) kemarin mendapat respons positif dari masyarakat.

Namun, Dasco menekankan bahwa DPR belum bisa menilai keberhasilan program yang baru berjalan satu hari itu.

"Ya, dalam satu hari tentunya kita belum bisa memberikan penilaian itu berhasil atau tidak berhasil. Tapi secara keseluruhan kita lihat bahwa program makan bergizi yang kemudian sudah berjalan secara perdana itu mendapat sambutan yang bagus dari masyarakat," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Politikus Partai Gerindra ini tidak memmungkiri bahwa ada distribusi paket makanan bergizi gratis masih perlu disempurnakan.

Menurut dia, DPR bakal terus mendampingi pemerintah agar program ini berjalan semakin baik.

Dasco mengatakan, komisi teknis di DPR juga akan terus rapat dengan pemerintah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis ini.

"Mengenai hal-hal lain yang masih belum pas itu, tentunya komisi teknis yang bersangkutan di DPR akan melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah dalam hal penyelenggaraan makanan bergizi ini untuk memberikan masukan-masukan supaya ke depannya lebih bagus," ujar Dasco.

Diketahui, program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dimulai pada Senin (6/1/2024) kemairin.

Pemerintah mulai memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah, anak di bawa lima tahun (balita), ibu hamil, dan ibu menyusui yang berada di 190 titik pada 26 provinsi di Indonesia.

Ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang siap beroperasi berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi, yakni Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lalu, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) siap menyalurkan 7.000 unit rumah awal bulan ini dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Total unit rumah tersebut berdasarkan saldo awal yang dimiliki oleh BP Tapera.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menuturkan bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Desember 2024 lalu, perihal persetujuan penggunaan saldo awal FLPP 2025 untuk percepatan realisasi bulan Januari 2025, BP Tapera dapat melaksanakan pencairan dana FLPP tahun 2025 sebatas ketersediaan dana yang dikelola BP Tapera awal bulan Januari 2025. Sementara untuk tahap selanjutnya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pencairan DIPA tahun anggaran 2025.

"Awal Januari sudah tersedia saldo awal FLPP 2025 untuk 7 ribu unit rumah. Untuk itu mohon kesiapan dari para stakeholder, terutama kepada perbankan dan pengembang untuk memastikan rumah dalam status ready stock. Upaya ini merupakan terobosan nyata dalam mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/1/2025).

Sebagai informasi, BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah untuk menyalurkan dana FLPP sebesar 220 ribu unit rumah senilai Rp 28,2 Triliun pada 2025. Untuk mempercepat penyaluran dana FLPP, BP Tapera mengimbau kepada 39 bank penyalur dana FLPP yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada tanggal 23 Desember 2024 lalu untuk segera dapat merealisasikan penyaluran KPR Sejahtera FLPP mulai Januari 2025.

Heru mengatakan, berdasarkan PKS yang sudah disepakati bersama dinyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP sudah bisa dilakukan sejak awal Januari 2025 oleh seluruh Bank Penyalur.

"Bank Penyalur dapat melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP sebelum rencana kerja disetujui oleh Komite Investasi Pemerintah (KIP) dalam hal ini Kementerian Keuangan. BP Tapera akan melakukan pembayaran dana FLPP atas perjanjian kredit kepada Bank Penyalur setelah izin penyaluran KPR Sejahtera FLPP disetujui KIP," jelasnya.

Per Desember 2024, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP sejak tahun 2022 hingga kini sebesar Rp76,04 triliun untuk 655.300 unit rumah dengan total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah disetor ke Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) yang diproyeksikan sebesar Rp 1,37 T atau sekitar Rp 450 Miliar lebih per tahun. Rinciannya tahun 2022 dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 226 ribu unit rumah senilai Rp 25,15 triliun, tahun 2023 sebanyak 229 ribu senilai Rp 26,32
triliun. Lalu tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 200.300 unit rumah senilai Rp 24,57 triliun.

Sejak tahun 2010 hingga 2024, dana FLPP telah tersalurkan kepada 1.598.879 unit rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) senilai Rp 151,22 triliun.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemerintah membutuhkan sekitar 30 ribu mitra dalam memenuhi pasokan menu program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sejauh ini, sudah ada kurang lebih 13 ribu mitra yang tergabung dalam agenda menyuplai pasokan propgram MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana bilang, karena MBG adalah program yang besar, maka kesempatan bermitra terbuka untuk semua pihak dengan persyaratan yang ditentukan oleh BGN.

"(Mitra) 13 ribu yang sudah ada. Kami cek segala sesuatunya. Jadi, ada yang dari 13 ribu itu sesuai dengan persyaratannya, apakah sesuai dengan yang disampaikan atau tidak," papar Dadan seusai rapat koordinasi terbatas dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senin (6/1/2025).

Lebih lanjut Dadan merinci, proses verifikasi ini dilakukan pihaknya hingga pengecekan ke lokasi mitra. "Karena kami cek sampai ke lokasi, ada verifikasinya," tambahnya.

Dadan mengatakan BGN membutuhkan sekitar 30 ribu mitra setiap harinya untuk mencukupi pasokan gizi gratis ke anak-anak sekolah di seluruh provinsi di Tanah Air. Ia menilai banyak yang ingin bergabung.

"Ini kan program besar setiap hari butuhnya 30.000 (mitra) nanti sampai semua program ini berjalan dengan penuh, dan semua pihak welcome," tandasnya.

Menurut catatan detikcom, bagi lembaga atau individu yang ingin bergabung sebagai mitra program MBG, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, mempunyai status legal yang jelas.

Dadan menyebut mitra wajib memiliki status hukum yang sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya. Kedua, komitmen berkelanjutan. Calon mitra diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam bentuk pendanaan, dukungan fasilitas, maupun sumber daya manusia.

Ketiga, keselarasan visi dengan BGN. Pihak yang mendaftar harus memiliki misi yang sejalan dengan BGN dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi yang optimal.

Keempat, lokasi dan kelompok sasaran yang terencana. Calon mitra perlu memberikan informasi detail tentang area operasi dan komunitas yang akan menjadi penerima manfaat program, seperti sekolah atau panti sosial.

Dadan menerangkan pendaftaran dan akses persyaratan dapat dilakukan melalui situs web resmi BGN di mitra.bgn.go.id. Program tersebut terbuka bagi seluruh elemen masyarakat yang ingin berkontribusi, mulai dari pelaku usaha, pemerintah daerah, hingga komunitas lokal.