Apabila likuiditas dapat dikhususkan di sektor perumahan, pertumbuhan delapan persen itu bukan sebuah utopia, bukan sebuah mimpi, tapi sebuah cita-cita Presiden yang bisa diwujudkan dalam kerja-kerja riil dan secara sektoral,

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mewacanakan likuiditas yang hanya bergulir secara khusus di sektor perumahan dan klaster.

“Kalau kita bisa membangun klaster secara khusus yang menyediakan likuiditas secara khusus untuk sektor perumahan, sehingga likuiditas itu bergulir hanya di sektor perumahan saja dan di klaster secara khusus, saya yakin ini akan menjadi sebuah dorongan mesin pertumbuhan, dimana Pak Presiden ingin pertumbuhan ekonomi menjadi delapan persen,” ungkapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

Menurut dia, salah satu permasalahan serius yang sedang dihadapi sektor perumahan adalah persoalan likuiditas.

Saat ini, likuiditas di makroprudensial ada di Bank Indonesia (BI) yang diberikan peran pertumbuhan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Peran pertumbuhan dari BI bisa diimplementasikan untuk memberikan daya dukung terhadap program pemerintah terkait prioritas pembangunan saat ini, yaitu sektor perumahan yang sedang sangat serius digarap, lalu hilirisasi di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba), sektor pertanian, dan sektor perikanan.

Nantinya, lanjut dia, BI akan diminta untuk mewujudkan dukungan secara konkret dan riil dalam bentuk insentif likuiditas di sektor perumahan.

Misbakhun menganggap sektor perumahan dan hilirisasi akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi menjadi delapan persen yang memberikan dorongan terhadap sektor fiskal lima persen dan sektor moneter di kisaran 2-3 persen.

“Apabila likuiditas dapat dikhususkan di sektor perumahan, pertumbuhan delapan persen itu bukan sebuah utopia, bukan sebuah mimpi, tapi sebuah cita-cita Presiden yang bisa diwujudkan dalam kerja-kerja riil dan secara sektoral," katanya.

Itu bisa diterjemahkan dalam sebuah program yang riil dan konkrit, tinggal bagaimana mengkonsolidasikan sebuah kebijakan itu dalam sebuah orkestrasi yang besar, tambahnya

"Tugas saya di DPR adalah memastikan bahwa apa yang menjadi keinginan Presiden itu diwujudkan oleh para lembaga-lembaga negara, kementerian-kementerian negara yang memberikan daya dukung terhadap program ini,” ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk fokus bersinergi dengan industri yang menyangkut perumahan.

“Saya pesan saja Pak Nixon (Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu), besarkan BTN juga bagaimana bisa bersinergi dengan misalnya industri semen, pasir, kayu, lampu kaca, ubin, yang itu jumlahnya ratusan,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

Jika BTN dapat fokus di sektor-sektor yang terkait dengan perumahan, lanjutnya, maka perusahaan ini dinilai bisa melompat dalam dua hingga tiga tahun ke depan menjadi bank yang sangat besar.

Maruarar menilai apabila BTN bisa membiayai seluruh ekosistem terkait perumahan, termasuk para pegawai di setiap industri bisa menabung di bank tersebut, maka strategi itu dianggap bagus.

“Berapa banyak industri semen pasir, kayu, kaca, cat, baja ringan, seng, (dan lain-lainnya) yang itu bisa jadi fokus daripada BTN. Gausah kemana-mana, itu aja diurus. Saya yakin BTN akan sangat luar biasa,” kata Menteri PKP

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menganggap pula bahwa BTN perlu melakukan pembiayaan di sektor-sektor pendukung perumahan.

“(Pembiayaan di industri) pabrik semen, kemudian tambang pasir, tambang silika atau baja ringan, pabrik split, dan sebagainya, akan memberikan dorongan kepada pembangunan di sektor perumahan,” ujar Misbakhun.

Jumlah tersebut terdiri dari 37.955 rumah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.384 rumah realisasi akad Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), 23.413 rumah sedang dalam persetujuan akad kredit, serta 8.717 rumah telah akad kredit.

Selain itu, terdapat pula 11.783 rumah telah selesai dibangun tapi belum akad serta 10.232 rumah dalam proses pembangunan.

Berdasarkan bank penyalur, BTN menjadi penyalur terbanyak dengan 23.313 unit dan diikuti oleh BTN Syariah sejumlah 5.529 unit. Artinya, total penyaluran BTN secara keseluruhan sebesar 28.842 unit atau 75,89 persen dari total realisasi penyaluran subsidi perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memuji pimpinan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho yang berhasil melalui polemik.

“Setelah saya menjadi menteri, saya agak pesimis karena dalam Tapera polemik di publiknya tinggi. Tapi, saya percaya dalam situasi polemik atau pro-kontra yang tinggi," katanya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

"Di situ lah kualitas leadership seseorang akan dilihat. Saya bisa sampaikan paling tidak tiga bulan ini saya lihat Pak Heru dan jajaran bisa kerja keras, dengan kerja transparan, bisa membalikkan persepsi polemik tadi,” tambahnya.

Seperti diketahui, Tapera pada tahun lalu sempat menjadi polemik di tengah masyarakat.

Pada mulanya, Pemerintah pada Mei 2024 mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Kepesertaan Tapera ini menyasar tak hanya pegawai negeri sipil (PNS), tetapi juga pegawai swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), TNI-Polri, sampai pekerja mandiri. Beban iuran tiga persen untuk program tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan.

Namun, kepesertaan wajib pada program Tapera itu menuai protes luas dari kalangan pekerja dan pengusaha karena dinilai memberatkan. Apalagi, pekerja dan perusahaan juga harus menanggung beban iuran untuk pajak penghasilan, jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan.

“Jadi respek Pak Heru, bagi saya ini sangat penting saya katakan ini karena ada di institusi polemik yang tinggi, kemudian bisa jadi sangat bermanfaat saya rasa bukan kerjaan kaleng-kaleng,” kata dia.

Sejak pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, tercatat realisasi penyaluran subsidi perumahan sebanyak 93.484 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari 37.955 rumah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.384 rumah realisasi akad BP Tapera khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), 23.413 rumah sedang dalam persetujuan akad kredit, serta 8.717 rumah telah akad kredit.

Selain itu, terdapat pula 11.783 rumah telah selesai dibangun tapi belum akad serta 10.232 rumah dalam proses pembangunan.

“Sekali lagi, selamat buat Tapera. Saya berharap Tapera makin kredibel, makin dipercaya rakyat,” ujar Maruarar Sirait.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memuji pimpinan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho yang berhasil melalui polemik.

“Setelah saya menjadi menteri, saya agak pesimis karena dalam Tapera polemik di publiknya tinggi. Tapi, saya percaya dalam situasi polemik atau pro-kontra yang tinggi," katanya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

"Di situ lah kualitas leadership seseorang akan dilihat. Saya bisa sampaikan paling tidak tiga bulan ini saya lihat Pak Heru dan jajaran bisa kerja keras, dengan kerja transparan, bisa membalikkan persepsi polemik tadi,” tambahnya.

Seperti diketahui, Tapera pada tahun lalu sempat menjadi polemik di tengah masyarakat.

Pada mulanya, Pemerintah pada Mei 2024 mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Kepesertaan Tapera ini menyasar tak hanya pegawai negeri sipil (PNS), tetapi juga pegawai swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), TNI-Polri, sampai pekerja mandiri. Beban iuran tiga persen untuk program tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan.

Namun, kepesertaan wajib pada program Tapera itu menuai protes luas dari kalangan pekerja dan pengusaha karena dinilai memberatkan. Apalagi, pekerja dan perusahaan juga harus menanggung beban iuran untuk pajak penghasilan, jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan.

“Jadi respek Pak Heru, bagi saya ini sangat penting saya katakan ini karena ada di institusi polemik yang tinggi, kemudian bisa jadi sangat bermanfaat saya rasa bukan kerjaan kaleng-kaleng,” kata dia.

Sejak pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, tercatat realisasi penyaluran subsidi perumahan sebanyak 93.484 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari 37.955 rumah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.384 rumah realisasi akad BP Tapera khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), 23.413 rumah sedang dalam persetujuan akad kredit, serta 8.717 rumah telah akad kredit.

Selain itu, terdapat pula 11.783 rumah telah selesai dibangun tapi belum akad serta 10.232 rumah dalam proses pembangunan.

“Sekali lagi, selamat buat Tapera. Saya berharap Tapera makin kredibel, makin dipercaya rakyat,” ujar Maruarar Sirait.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas rumah subsidi yang dibangun.

Untuk memastikan hal tersebut, Ara mengatakan Kementerian PKP akan terus melakukan monitoring lapangan ke tiap rumah subsidi.

"Saya akan cek mana developer/pengembang yang baik dan tidak,untuk memberikan peluang para pengembang yang kompeten namun belum diberi kesempatan," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni.

"Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Dirinya akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

"Kita akan terus dukung rumah subsidi buat rakyat ini dengan memajukan program FLPP ini. Tapi tentu tidak seperti ini, bagaimana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika lingkungannya banjir dan harus ada penanganan lebih lanjut," kata Ara.

Sebagai informasi,Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai berdialog dengan penghuni Perumahan Grand Permata Residence di Tambun Utara, Bekasi yakni Ketua RT setempat bernama Asep menginstruksikan kepada pengembang untuk segera menangani masalah yang menjadi aduan warga.

"Banjir setinggi mata kaki, saluran air yang tidak baik, kami juga meminta adanya fasilitas umum (masjid,mushola) yang memadai. Permasalahan dan pengaduan sudah dilaporkan ke pihak pengembang namun belum ada respon. Warga memohon untuk dibangun drainase dan fasum," kata Ketua RT Asep.

Untuk tindak lanjut, Ara akan melakukan kunjungan kembali ke perumahan tersebut pada 20 Maret 2025 guna mengevaluasi tindak lanjut yang telah dilakukan atas permasalahan tersebut.

"Developer sudah menyatakan akan melaksanakan pembangunan drainase kurang lebih 3 bulan selesai. Dalam 1 bulan mohon dimonitoring dan dievaluasi kembali oleh Dirjen Perdesaan dan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko," kata Ara.

Sementara itu Pengembang Perumahan Permata Residence menjelaskan, pihaknya siap memperbaiki saluran air yang ada. Namun pihaknya juga meminta waktu sekitar satu bulan untuk membuat saluran air yang baik.

"Kalau untuk memperbaiki saluran air kami siap sekitar 1 bulan ya," ujarnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PKP: Pengembang harus pastikan kualitas rumah subsidi yang dibangun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas rumah subsidi yang dibangun.

Untuk memastikan hal tersebut, Kementerian PKP akan terus melakukan monitoring lapangan ke tiap rumah subsidi.

"Saya akan cek mana developer/pengembang yang baik dan tidak,untuk memberikan peluang para pengembang yang kompeten namun belum diberi kesempatan," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni.

"Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Ia berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas rumah subsidi yang dibangun.

Untuk memastikan hal tersebut, Ara mengatakan Kementerian PKP akan terus melakukan monitoring lapangan ke tiap rumah subsidi.

"Saya akan cek mana developer/pengembang yang baik dan tidak,untuk memberikan peluang para pengembang yang kompeten namun belum diberi kesempatan," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni.

"Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Dirinya akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

"Kita akan terus dukung rumah subsidi buat rakyat ini dengan memajukan program FLPP ini. Tapi tentu tidak seperti ini, bagaimana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika lingkungannya banjir dan harus ada penanganan lebih lanjut," kata Ara.

Sebagai informasi,Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai berdialog dengan penghuni Perumahan Grand Permata Residence di Tambun Utara, Bekasi yakni Ketua RT setempat bernama Asep menginstruksikan kepada pengembang untuk segera menangani masalah yang menjadi aduan warga.

"Banjir setinggi mata kaki, saluran air yang tidak baik, kami juga meminta adanya fasilitas umum (masjid,mushola) yang memadai. Permasalahan dan pengaduan sudah dilaporkan ke pihak pengembang namun belum ada respon. Warga memohon untuk dibangun drainase dan fasum," kata Ketua RT Asep.

Untuk tindak lanjut, Ara akan melakukan kunjungan kembali ke perumahan tersebut pada 20 Maret 2025 guna mengevaluasi tindak lanjut yang telah dilakukan atas permasalahan tersebut.

"Developer sudah menyatakan akan melaksanakan pembangunan drainase kurang lebih 3 bulan selesai. Dalam 1 bulan mohon dimonitoring dan dievaluasi kembali oleh Dirjen Perdesaan dan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko," kata Ara.

Sementara itu Pengembang Perumahan Permata Residence menjelaskan, pihaknya siap memperbaiki saluran air yang ada. Namun pihaknya juga meminta waktu sekitar satu bulan untuk membuat saluran air yang baik.

"Kalau untuk memperbaiki saluran air kami siap sekitar 1 bulan ya," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas rumah subsidi yang dibangun.

Untuk memastikan hal tersebut, Ara mengatakan Kementerian PKP akan terus melakukan monitoring lapangan ke tiap rumah subsidi.

"Saya akan cek mana developer/pengembang yang baik dan tidak,untuk memberikan peluang para pengembang yang kompeten namun belum diberi kesempatan," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni.

"Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Dirinya akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

"Kita akan terus dukung rumah subsidi buat rakyat ini dengan memajukan program FLPP ini. Tapi tentu tidak seperti ini, bagaimana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika lingkungannya banjir dan harus ada penanganan lebih lanjut," kata Ara.

Sebagai informasi,Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai berdialog dengan penghuni Perumahan Grand Permata Residence di Tambun Utara, Bekasi yakni Ketua RT setempat bernama Asep menginstruksikan kepada pengembang untuk segera menangani masalah yang menjadi aduan warga.

"Banjir setinggi mata kaki, saluran air yang tidak baik, kami juga meminta adanya fasilitas umum (masjid,mushola) yang memadai. Permasalahan dan pengaduan sudah dilaporkan ke pihak pengembang namun belum ada respon. Warga memohon untuk dibangun drainase dan fasum," kata Ketua RT Asep.

Untuk tindak lanjut, Ara akan melakukan kunjungan kembali ke perumahan tersebut pada 20 Maret 2025 guna mengevaluasi tindak lanjut yang telah dilakukan atas permasalahan tersebut.

"Developer sudah menyatakan akan melaksanakan pembangunan drainase kurang lebih 3 bulan selesai. Dalam 1 bulan mohon dimonitoring dan dievaluasi kembali oleh Dirjen Perdesaan dan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko," kata Ara.

Sementara itu Pengembang Perumahan Permata Residence menjelaskan, pihaknya siap memperbaiki saluran air yang ada. Namun pihaknya juga meminta waktu sekitar satu bulan untuk membuat saluran air yang baik.

"Kalau untuk memperbaiki saluran air kami siap sekitar 1 bulan ya," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas rumah subsidi yang dibangun.

Untuk memastikan hal tersebut, Ara mengatakan Kementerian PKP akan terus melakukan monitoring lapangan ke tiap rumah subsidi.

"Saya akan cek mana developer/pengembang yang baik dan tidak,untuk memberikan peluang para pengembang yang kompeten namun belum diberi kesempatan," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni.

"Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Dirinya akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

"Kita akan terus dukung rumah subsidi buat rakyat ini dengan memajukan program FLPP ini. Tapi tentu tidak seperti ini, bagaimana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika lingkungannya banjir dan harus ada penanganan lebih lanjut," kata Ara.

Sebagai informasi,Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai berdialog dengan penghuni Perumahan Grand Permata Residence di Tambun Utara, Bekasi yakni Ketua RT setempat bernama Asep menginstruksikan kepada pengembang untuk segera menangani masalah yang menjadi aduan warga.

"Banjir setinggi mata kaki, saluran air yang tidak baik, kami juga meminta adanya fasilitas umum (masjid,mushola) yang memadai. Permasalahan dan pengaduan sudah dilaporkan ke pihak pengembang namun belum ada respon. Warga memohon untuk dibangun drainase dan fasum," kata Ketua RT Asep.

Untuk tindak lanjut, Ara akan melakukan kunjungan kembali ke perumahan tersebut pada 20 Maret 2025 guna mengevaluasi tindak lanjut yang telah dilakukan atas permasalahan tersebut.

"Developer sudah menyatakan akan melaksanakan pembangunan drainase kurang lebih 3 bulan selesai. Dalam 1 bulan mohon dimonitoring dan dievaluasi kembali oleh Dirjen Perdesaan dan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko," kata Ara.

Sementara itu Pengembang Perumahan Permata Residence menjelaskan, pihaknya siap memperbaiki saluran air yang ada. Namun pihaknya juga meminta waktu sekitar satu bulan untuk membuat saluran air yang baik.

"Kalau untuk memperbaiki saluran air kami siap sekitar 1 bulan ya," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan dirinya bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan para pemangku kepentingan terkait akan bertemu pada Selasa (11/2) membahas persoalan perumahan.

“Kita hari Selasa (11/2) akan diskusi sama Gubernur BI. Saya sudah undang Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun). Saya juga undang Pak Ferry (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan), Pandu (Pandu Sjahrir) Danantara, dan kita bicara nanti dengan Ferry bersama dengan kalangan perbankan untuk bagaimana kita menjawab soal pembiayaan,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Ia menyampaikan bahwa isu pokok di sektor perumahan terkait dengan soal pendanaan, lahan, perizinan, kualitas rumah, dan data acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan. Salah satu yang menjadi perhatian dari Menteri PKP ialah terkait persoalan data.

Ara sepakat bahwa data harus terpusat di Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga berbagai kementerian yang ada tidak perlu membuat survei masing-masing untuk mengumpulkan data, atau dalam rangka memverifikasi pekerjaan dari BPS.

“Semua kementerian itu tidak usah bikin survei sendiri-sendiri...tidak usah setiap kementerian memverifikasi lagi pekerjaan dari BPS. Jadi, kita benar-benar saling percaya, tapi yang dipercaya juga bisa bertanggung jawab. Jadi, kita bisa kerja cepat,” kata Maruarar.

BPS sendiri telah ditetapkan oleh Presiden sebagai pengampu data terpusat di bawah supervisi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Karena itu, ia mengharapkan tidak ada lagi bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.

Pada Kamis (6/2), dia telah menegaskan bakal mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS. Data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujar Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan dirinya akan melakukan pertemuan dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagara Nusantara (Danantara), Kementerian Bidang Perekonomian hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo untuk membahas proyek perumahan utamanya dalam hal pembiayaan.

Pertemuan itu disebutkan dia dijadwalkan pada Selasa (11/2/2025).

“Kita hari Selasa akan diskusi sama Gubernur BI. Saya sudah undang Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun). Saya juga undang Pak Ferry (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan), Pandu (Pandu Sjahrir) Danantara, dan kita bicara nanti dengan Ferry bersama dengan kalangan perbankan untuk bagaimana kita menjawab soal pembiayaan,” ujarnya saat menghadiri acara Grand Launching Super App Bale by BTN di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Dok. SHUTTERSTOCK Ilustrasi rumah.

Ara, panggilan akrabnya, mengatakan, isu pokok di sektor perumahan antara lain terkait pendanaan, lahan, perizinan, kualitas rumah, dan data acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Dia juga sepakat bahwa data harus terpusat di Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga berbagai kementerian yang ada tidak perlu membuat survei masing-masing untuk mengumpulkan data.

“Semua kementerian itu tidak usah bikin survei sendiri-sendiri, tidak usah setiap kementerian memverifikasi lagi pekerjaan dari BPS. Jadi, kita benar-benar saling percaya, tapi yang dipercaya juga bisa bertanggung jawab. Jadi, kita bisa kerja cepat,” kata Ara.

BPS telah ditetapkan oleh Presiden sebagai pengampu data terpusat di bawah supervisi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Oleh karena itu, ia mengharapkan tidak ada lagi bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu, Ara menyatakan ini waktu yang tepat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

Hal itu lantaran pemerintah memiliki seragam program untuk MBR agar memiliki rumah di antaranya pembebasan biaya Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ujarnya.

Selain itu ada juga insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen pada periode Januari sampai Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli sampai Desember 2025 untuk harga rumah sampai Rp 2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan dirinya akan melakukan pertemuan dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagara Nusantara (Danantara), Kementerian Bidang Perekonomian hingga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo untuk membahas proyek perumahan utamanya dalam hal pembiayaan.

Pertemuan itu disebutkan dia dijadwalkan pada Selasa (11/2/2025).

“Kita hari Selasa akan diskusi sama Gubernur BI. Saya sudah undang Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun). Saya juga undang Pak Ferry (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan), Pandu (Pandu Sjahrir) Danantara, dan kita bicara nanti dengan Ferry bersama dengan kalangan perbankan untuk bagaimana kita menjawab soal pembiayaan,” ujarnya saat menghadiri acara Grand Launching Super App Bale by BTN di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

Dok. SHUTTERSTOCK Ilustrasi rumah.

Ara, panggilan akrabnya, mengatakan, isu pokok di sektor perumahan antara lain terkait pendanaan, lahan, perizinan, kualitas rumah, dan data acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Dia juga sepakat bahwa data harus terpusat di Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga berbagai kementerian yang ada tidak perlu membuat survei masing-masing untuk mengumpulkan data.

“Semua kementerian itu tidak usah bikin survei sendiri-sendiri, tidak usah setiap kementerian memverifikasi lagi pekerjaan dari BPS. Jadi, kita benar-benar saling percaya, tapi yang dipercaya juga bisa bertanggung jawab. Jadi, kita bisa kerja cepat,” kata Ara.

BPS telah ditetapkan oleh Presiden sebagai pengampu data terpusat di bawah supervisi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Oleh karena itu, ia mengharapkan tidak ada lagi bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.