BUMN dan kementerian PKP siap bangun rumah TOD di Manggarai dan Gubeng
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ... [304] url asal
Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.
Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.
"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.
TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.
Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.
"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.
"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.
Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
Kementerian BUMN dan PKP siap bangun rumah TOD di Manggarai dan Gubeng
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ... [304] url asal
Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.
Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.
"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.
TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.
Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.
"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.
"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.
Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
Kementerian BUMN dan PKP siap bangun rumah TOD di Manggarai dan Gubeng
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ... [304] url asal
Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.
Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.
"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.
TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.
Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.
"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.
"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.
Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.
Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.
"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.
TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.
Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.
"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.
"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.
Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.
Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.
"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.
TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.
Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.
"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.
"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.
Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.
Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.
"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.
TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.
Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.
"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.
"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.
Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.
Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.
"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.
TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.
Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.
"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.
"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.
Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.
Kementerian BUMN dan PKP siap bangun rumah TOD di Manggarai dan Gubeng
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ... [304] url asal
Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.
Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.
"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.
TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.
Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.
"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.
"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.
Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.
Tiko menyampaikan pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan PKP akan melanjutkan untuk wilayah lainnya.
"Tadi ada beberapa tanah yang kita akan coba rencanakan di Manggarai, kemudian di Surabaya, Gudeng dan ada di Kiara Condong di Bandung. Jadi itu konsepnya TOD, di mana nanti seperti di Margonda," ujar Tiko di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Rabu.
TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.
Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.
"Manggarai sebagai percontohan besar nanti, itu butuh waktu karena perlu ada proses untuk sosialisasi dengan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan memanfaatkan lahan-lahan idle atau lahan tidak terpakai untuk dapat dijadikan hunian layak bagi masyarakat, guna mendukung terwujudnya program 3 juta rumah.
"Kita lihat di daerah-daerah yang memang ada aset yang idle, karena itu akan lebih cepat dan efektif dibangunnya," kata Maruarar.
Tak hanya membangun hunian berkonsep TOD, Kementerian BUMN dan Kementerian PKP juga bersinergi untuk merevitalisasi rumah susun di Kebon Kacang dan Klender.
Wamen PKP: Kepala desa aktor utama dalam pembangunan rumah rakyat
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan kepala desa (kades) merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat ... [309] url asal
Saat ini masih banyak rumah masyarakat yang tidak punya sarana MCK dan Pemda harus malu dan nyata di lapangan
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan kepala desa (kades) merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan.
"Kepala desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Minggu.
Fahri Hamzah meminta dukungan para kepala desa untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Desa merupakan pihak yang paling paham mengenai kondisi rumah masyarakatnya sehingga diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan.
Menurutnya, ke depan pembangunan rumah masyarakat juga harus memperhatikan sanitasi. Pemenuhan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) di setiap rumah khususnya rumah masyarakat miskin juga menjadi prioritas agar mereka bisa hidup sehat.
"Saat ini masih banyak rumah masyarakat yang tidak punya sarana MCK dan Pemda harus malu dan nyata di lapangan. Ini harus kita selesaikan melalui revolusi sanitasi agar tidak ada lagi masyarakat yang rumahnya tidak ada MCK," kata Fahri Hamzah.
Dirinya juga menyampaikan pesan penting Presiden Prabowo Subianto bahwa kebutuhan papan juga sama pentingnya dengan sandang dan pangan serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di pedesaan juga perlu diperhatikan.
Selain itu juga Satgas Perumahan juga meminta agar ekosistem pembangunan rumah layak di desa bisa ditingkatkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara bergotong royong.
Dia juga sempat mengingatkan agar perusahaan besar serta BUMN tidak masuk ke desa-desa dalam program perumahan. Namun peran Pemda setempat dan masyarakat desa harus lebih dioptimalkan karena mereka yang tahu persis kondisi ekonomi serta kondisi rumah masyarakatnya.
"Kami akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Jangan orang kota datang membangun desa tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah," kata Fahri Hamzah.
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
Fahri Hamzah: Biarkan Orang Desa Bangun Rumah Sendiri, Dibantu Pemda
Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan perumahan MBR di desa tidak akan dibangun oleh perusahaan besar, tetapi orang desa dengan bantuan pemerintah. [436] url asal
#salahuddin-rasyidi #mandi #rasyidi #menteri-perumahan #rumah-swadaya-ditjen-perumahan #pemda #kementerian-pkp #heru-pudyo-nugroho #orang-desa-bangun-rumah-sendiri #bp-tapera #haryo-bekti #wakil-menteri-perumahan
(detikFinance) 17/11/24 15:00
v/825/
Jakarta - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan perusahaan besar serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan masuk ke desa-desa dalam program perumahan. Menurutnya, peran pemerintah daerah dan masyarakat desa harus lebih optimal dalam membangun perumahan di desa.
"Kami akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Jangan orang kota datang membangun desa, tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah," ujar Fahri dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (17/11/2024).
Ia pun meminta dukungan para kepala desa untuk ikut mewujudkan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebab, Kepala Desa merupakan pihak yang paling memahami kondisi rumah masyarakatnya, sehingga diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan.
"Kepala Desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan," ucapnya.
Hal itu disampaikannya dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Sumbawa, NTB pada Sabtu (16/11) lalu.
Menurutnya, ke depan pembangunan rumah masyarakat juga harus memperhatikan sanitasi. Pemenuhan sarana MCK (mandi cuci kakus) di setiap rumah, khususnya masyarakat miskin menjadi prioritas agar masyarakat bisa hidup sehat.
Pada kesempatan itu, Fahri juga meminta Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang memiliki 157 desa dan delapan kelurahan serta 24 kecamatan untuk melakukan pendataan tanah-tanah yang bisa digunakan untuk hunian. Selain itu, ia meminta data rumah-rumah yang tidak layak huni agar bisa dibedah menjadi layak huni. Ia juga mengingatkan agar bahan bangunan untuk rumah masyarakat bisa sesuai dengan kondisi lingkungannya, sehingga tidak mengandalkan dari pemerintah.
"Bahan material pembangunan rumah di pedesaan jangan dipasok dari pusat saja. Tapi kalau masyarakat ingin membangun rumah dari kayu dan pasokan kayunya ada ya silakan, yang mau pakai bata silakan, teknisnya kira-kira begitu," tuturnya.
Di samping itu, Pjs Bupati Sumbawa, Najamudiin Amy mengaku siap mendukung Program 3 Juta Rumah. Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Sumbawa memiliki 166 ribu Kepala Keluarga dan 117.593 unit rumah.
Kemudian, jumlah masyarakat miskin mencapai 67.400 orang. Sementara jumlah RTLH yang ada sekitar 34 ribu rumah dan backlog perumahan lebih dari 48 ribu keluarga.
"Kami siap mendukung dan menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Kami berharap Kementerian PKP menjadikan Kabupaten Sumbawa sebagai percontohan program pembangunan rumah masyarakat desa," kata Najamudiin.
Sebagai informasi, turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Rumah Swadaya Ditjen Perumahan Salahuddin Rasyidi, Direktur PPP Haryo Bekti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan ratusan Kepala Desa di Kabupaten Sumbawa.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/das)Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan kepala desa (kades) merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan.
"Kepala desa merupakan aktor utama dalam pembangunan perumahan rakyat di kawasan pedesaan," ujar Fahri Hamzah di Jakarta, Minggu.
Fahri Hamzah meminta dukungan para kepala desa untuk ikut mensukseskan Program 3 Juta Rumah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Desa merupakan pihak yang paling paham mengenai kondisi rumah masyarakatnya sehingga diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam pembangunan rumah masyarakat di kawasan pedesaan.
Menurutnya, ke depan pembangunan rumah masyarakat juga harus memperhatikan sanitasi. Pemenuhan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) di setiap rumah khususnya rumah masyarakat miskin juga menjadi prioritas agar mereka bisa hidup sehat.
"Saat ini masih banyak rumah masyarakat yang tidak punya sarana MCK dan Pemda harus malu dan nyata di lapangan. Ini harus kita selesaikan melalui revolusi sanitasi agar tidak ada lagi masyarakat yang rumahnya tidak ada MCK," kata Fahri Hamzah.
Dirinya juga menyampaikan pesan penting Presiden Prabowo Subianto bahwa kebutuhan papan juga sama pentingnya dengan sandang dan pangan serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat di pedesaan juga perlu diperhatikan.
Selain itu juga Satgas Perumahan juga meminta agar ekosistem pembangunan rumah layak di desa bisa ditingkatkan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara bergotong royong.
Dia juga sempat mengingatkan agar perusahaan besar serta BUMN tidak masuk ke desa-desa dalam program perumahan. Namun peran Pemda setempat dan masyarakat desa harus lebih dioptimalkan karena mereka yang tahu persis kondisi ekonomi serta kondisi rumah masyarakatnya.
"Kami akan memobilisasi agar pembangunan rumah di pedesaan targetnya lebih banyak dibanding di perkotaan. Jangan orang kota datang membangun desa tapi biarkan orang desa membangun rumahnya sendiri dengan bantuan dari pemerintah," kata Fahri Hamzah.