Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berdiskusi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan di Yogyakarta dan pemangku kepentingan lainnya tentang Program 3 Juta Rumah di Bale Raos Kota Yogyakarta kemarin. Ia meminta asosiasi pengembang berperan aktif dalam menyiapkan berbagai skema bantuan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Jangan bicara tidak ada uang, uang ada dan banyak untuk rakyat, dengan hal tersebut bagaimana kita pelan-pelan berpikir untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut dengan skema yang luar biasa hebat karena dua program yang Presiden utarakan dengan lantang yakni makan bergizi dan Program 3 Juta Rumah," ujar Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (28/1/2025).

Kemudian, ia mengungkapkan Kementerian PKP juga sedang menyiapkan dokumen-dokumen legal yang mengatur, mempermudah dan percepatan dalam proses program perumahan dan kawasan permukiman.

Fahri berharap pemerintah daerah (pemda) aktif dalam mengajukan proposal bantuan program perumahan. Menurutnya pemda yang lebih mengetahui permasalahan dan kondisi di daerah masing-masing.

Ia pun menekankan pentingnya kepemilikan rumah karena hal tersebut memiliki efek positif ke berbagai sektor.

"Kementerian PKP juga diminta membuat skema dan desain untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam diskusi tersebut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Sekarang berkat Kementerian PKP kami terus didorong untuk menjadi tulang punggung di hulunya dalam hal mengelola skema pembiayaan," ujar Heru.

Di samping itu, Kepala BTN Kanwil Jawa Tengah Waluyo menyampaikan bahwa pentingnya melibatkan seluruh elemen stakeholders baik sektor publik, sektor privat dan bisnis domestik

"Program 3 juta rumah bukan sekadar angka atau mimpi tapi harus direalisasikan. Tahun 2025 kami menargetkan 14 ribu unit rumah di wilayah kami. Misi kami yang utama adalah menjadi pendamping pemerintah dalam mendukung pembangunan perumahan yang lebih baik," tutur Waluyo.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Jakarta: Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan masuknya investasi asing dari Qatar dan beberapa negara lainnya pada Program 3 Juta Rumah menjadi peluang positif untuk membantu dan memudahkan rakyat memiliki rumah.

"Dari sisi aspek positif terutama dari sisi investor saya rasa itu juga salah satu peluang untuk bisa katakanlah sifatnya mungkin berinvestasi karena kita punya target 3 juta rumah dari pemerintah, sehingga dengan adanya investor dan nanti dengan berbagai skema yang memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah itu harapannya bisa terealisasi," ujar Eko kepada Antara di Jakarta, Selasa, 28 Januari 2025.

Dalam Program 3 Juta Rumah, kehadiran investor swasta baik nasional maupun asing menjadi penting mengingat jika hanya mengandalkan sektor perbankan dalam negeri maka akan menghadapi keterbatasan karena bank-bank dalam negeri juga dituntut untuk membiayai program-program lainnya di luar sektor perumahan.

"Sehingga masuknya investor ini saya rasa, asalkan mereka segera merealisasikan investasinya, itu bagus," jelas dia.

Masuknya investasi dari Qatar untuk membantu pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini juga harus segera direalisasikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menyiapkan detailing mengenai Program 3 Juta per tahun tersebut.

"Masuknya investor dari Qatar, Singapura, Turki, Uni Emirat Arab, itu merupakan hal-hal yang positif dan tentu harus segera merealisasikannya. Detailing dari Program 3 Juta per tahun juga harus benar-benar disiapkan oleh pemerintah seperti lokasinya, skemanya, profil konsumennya nanti seperti apa," kata Eko.

Seperti diketahui, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Hal ini menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Selain Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain dijadwalkan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk menjajaki peluang investasi sektor perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait mengatakan bahwa minat investor asing dalam sektor perumahan di Indonesia semakin meningkat.

Kementerian PKP diminta Presiden untuk menyiapkan kebutuhan lahan bagi investor melalui pembentukan tim yang berkoordinasi dengan Satgas Perumahan untuk membuka akses dengan para investor.

Dalam mewujudkan itu, pemerintah menyiapkan lahan dari berbagai sumber, seperti tanah sitaan kasus BLBI dan korupsi yang dikelola oleh Ditjen Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan.

Selain itu, lahan dari BUMN juga akan dioptimalkan, termasuk milik PT Kereta Api Indonesia, Perkebunan Nusantara dan Perumnas.

(KIE)

Buleleng -

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan agar program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi tidak salah sasaran. Dia mewanti-wanti agar subsidi tidak dinikmati oleh orang-orang kaya.

Ara -sapaan Maruarar- menegaskan FLPP adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah.

"Jangan sampai orang kaya dapat subsidi, itu tidak tepat sasaran," tegas Ara dalam kunjungan kerjanya di Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Program rumah subsidi, Ara melanjutkan, akan dibahas dalam rapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga akan turut dibahas. Kedua program tersebut dinilai bagus dan bisa langsung menyentuh masyarakat.

"Jadi kalau program yang menyentuh rakyat ya harus kita besarkan. Minggu depan saya rapat dengan komisi V, tentu saya akan membahas bagaimana APBN yang ada yang terbatas, bisa kami gunakan untuk yang paling bermanfaat. Menurut saya, BSPS juga harus diprioritaskan selain FLPP atau rumah subsidi," jelasnya

Ara mengatakan dengan anggaran yang terbatas, pemerintah harus membuat skala prioritas. Yakni, benar-benar memastikan target penerima manfaat program FLPP dan BSPS.

"Menurut saya skala prioritas yang tepat adalah rakyat yang paling bawah yang membutuhkan, kemudian juga mendapat developer yang bertanggung jawab, kemudian juga tepat sasaran. Jangan sampai tidak tepat sasaran," urai mantan politikus PDIP itu.

(hsa/hsa)

BULELENG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait mengungkapkan progres program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyebut, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan sebanyak 36.057 unit rumah dengan nilai Rp 4,54 trilun.

Jumlah tersebut telah disalurkan sepanjang periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.

Rinciannya, 34.673 unit merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan 1.384 unit KPR Tapera.

"Untuk KPR Tapera, itu khusus untuk pegawai negeri. Dari sisi suplai kami juga mendapat tambahan stok sebanyak 43.857 unit," kata dia dalam kunjungannya di Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Ia merinci, dari jumlah tersebut, 10.440 unit di antaranya masih dalam proses pembangunan, 10.793 unit sudah selesai dibangun tapi belum akad, 21.77 unit pesetujuan kredit, dan 853 unit sudah akad kredit.

Maruarar mengatakan, saat ini pemerintah melalui Kementerian PKP tengah membangun jutaan rumah dan merenovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sebagai Menteri Perumahan kami mempunyai target membangun rumah, merenovasi rumah, dan perbaiki rumah," ujar dia.

Untuk diketahui, program pembangunan 3 juta rumah digagas oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun dalam program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Presiden Prabowo meluncurkan program ini dengan tujuan mengentaskan kemiskinan.

Buleleng -

Menteri Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan Pemerintah Bali membuat perumahan khusus untuk seniman di Bali. Hal ini dipandang perlu untuk mendukung seniman Bali yang menjadi ujung tombak pelestarian budaya Bali.

Menteri yang akrab disapa Ara itu melakukan kunjungan kerja ke Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025). Ara ditemani Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dan Pj Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana.

Ara awalnya ditanya soal sulitnya mengakses perumahan murah dan layak di Bali. Sebab, harga rumah di Pulau Dewata, khususnya di kawasan ibu kota, mahal. Sehingga masyarakat nyaris tidak bisa membeli rumah. Ara menyebut telah menyiapkan skema terkait permasalahan tersebut.

"Saya minta usulan konkret surat rapat dengan bupati-bupati sampaikan ke Jakarta. Kami juga ada kayak di Papua itu MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," beber Ara.

Ia mengatakan bahwa budaya di masing-masing daerah berbeda-beda sehingga penanganannya tentu tidak sama. Contohnya khusus di Papua, rumah subsidi bagi MBR memiliki angka berbeda dari daerah lain.

Ia juga menyebut Bali memiliki budaya yang luar biasa. Termasuk dalam hal arsitektur perumahan, sehingga ia berharap perumahan di Bali harus mengedepankan budaya yang ada.

Ara kemudian mengusulkan untuk membuat perumahan untuk seniman yang menjadi ujung tombak budaya Bali. Terlebih program tersebut belum pernah ada.

"Kenapa kita nggak buat itu perumahan untuk seniman? Saya pikir harus ada program untuk memelihara dan pro kepada seniman karena sangat terkenal memajukan Bali," pungkasnya.

(nor/hsa)

IDXChannel - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong peran aktif asosiasi pengembang untuk menyiapkan berbagai skema bantuan penyediaan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Fahri Hamzah mengatakan bantuan dan kolaborasi dari badan usaha dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah Prabowo-Gibran menjadi hal yang penting dalam terwujudnya target tersebut.

"Jangan bicara tidak ada uang, uang ada dan banyak untuk rakyat, dengan hal tersebut bagaimana kita pelan-pelan berpikir untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut dengan skema yang luar biasa hebat karena dua program yang Presiden utarakan dengan lantang yakni makan bergizi dan Program 3 Juta Rumah," kata Wamen PKP dikutip Selasa (28/1/2025).

Dikatakan Wamen PKP, Kementerian PKP juga sedang menyiapkan dokumen-dokumen legal yang mengatur, mempermudah dan percepatan dalam proses program perumahan dan kawasan permukiman.

Wamen PKP juga berharap Pemerintah Daerah (Pemda) aktif dalam mengajukan proposal bantuan program perumahan, karena menurutnya Pemda yang lebih mengetahui permasalahan dan kondisi di daerah masing-masing.

Dalam kesempatan ini Wakil Menteri Fahri Hamzah menyampaikan bahwa pentingnya kepemilikan rumah karena hal tersebut memiliki efek positif ke berbagai sektor.

"Kementerian PKP juga diminta membuat skema dan desain untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," kata Fahri.

Sementara itu, Komisioner BP tapera Heru Pudyo Nugroho mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang bergotong royong dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Sekarang berkat Kementerian PKP kami terus didorong untuk menjadi tulang punggung di hulunya dalam hal mengelola skema pembiayaan," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta -

Di Kota Medan, banyak sekali bangunan peninggalan Belanda yang masih bisa dikunjungi hingga saat ini. Salah satunya adalah perumahan elite karyawan kereta api di Jalan Bundaran, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.

Namun, saat ini perumahan tersebut jauh dari kata mewah, apalagi modern. Bahkan perumahan ini terkesan mencekam dan horor. Dilansir detikSumut, akses menuju ke lokasi tidak beraspal, becek, dan banyak semak belukar. Bahkan untuk dilalui kendaraan cukup sulit.

Kamu bisa memasuki perumahan elite karyawan kereta api ini dengan berjalan kaki. Di sana kamu dapat melihat beberapa bangunan termasuk perumahan yang dimaksud.

Terdapat sejumlah rumah besar berlantai 2 di area Jalan Bundar. Rumah-rumah tersebut seperti rumah pada masa kolonial Belanda. Sayangnya pada bagian fasad terlihat kusam dan tidak terawat.

Ada pula rumah-rumah yang berukuran kecil. Rumah-rumah ini tersusun seperti komplek perumahan yang jumlah membentuk satu blok. Sayangnya, kondisinya sama dengan rumah tadi, tidak terawat dan berjamur.

Meskipun kebanyakan bangunan bekas kolonial Belanda di area tersebut sudah tidak terurus, tapi masih ada kehidupan di sana. PT KAI masih memelihara salah satu bangunan di lokasi tersebut yang diberi Mes Bundar. Mes itu berada di antara Jalan Bundar dengan Jalan Bengkel.

Perumahan Elit Bengkel Kereta Api Kolonial Belanda di Medan (Nizar Aldi/detikcom) Foto: Perumahan Elit Bengkel Kereta Api Kolonial Belanda di Medan (Nizar Aldi/detikcom)

Tidak jauh dari sana, terdapat menara air yang cukup besar. Dahulunya, menara tersebut berfungsi sebagai penampungan air bagi perumahan karyawan bengkel kereta api. Saat ini, menara tersebut dipertahankan dan ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Bangunan-bangunan bersejarah ini bisa kamu temukan di Jalan Bundar. Ngomong-ngomong soal Jalan Bundar, ternyata seperti namanya, jalanan ini berbentuk bundar lho. Jika ingin menyusuri semua sisi, kamu bisa masuk dari Jalan Pertahanan atau dari Jalan Bengkel/Jalan Lampu.

Lantas, apakah bangunan bekas kolonial di Jalan Bundar masih ditempati?

Menurut salah satu warga, Yusuf (63), banyak rumah di lokasi tersebut yang sudah tidak ditempati lagi. Ia sendiri tinggal di dekat Jalan Bundar selama 40 tahun.

Yusuf tidak tahu pasti berapa jumlah rumah peninggalan kolonial Belanda di area tersebut, tetapi kondisinya memang sudah tak layak. Banyak yang sudah lapuk dan beberapa ambruk.

"Iya hancur, lapuk tumbang," kata Yusuf saat ditemui, seperti yang dikutip Senin (27/1/2025).

Perumahan Elit Bengkel Kereta Api Kolonial Belanda di Medan (Nizar Aldi/detikcom) Foto: Perumahan Elit Bengkel Kereta Api Kolonial Belanda di Medan (Nizar Aldi/detikcom)

Sejarah Perumahan Elit di Jalan Bundar

Menurut Sejarawan Universitas Sumatera Utara (USU) M Azis Rizky Lubis keberadaan perumahan elit itu awalnya dibangun sebagai tempat tinggal bagi karyawan bengkel kereta api yang ada di sekitar lokasi pada masa kolonial Belanda.

Komplek ini dibangun pada 1919, jauh setelah werkplaats atau bengkel kereta api di sekitar lokasi dibangun.

"Sehingga perumahan itu dibangun untuk karyawan-karyawan termasuk juga mess bagi sekolah perkeretaapian yang mau berkunjung ke situ," kata M Azis Rizky Lubis, Kamis (23/1/2025) lalu.

Bengkel ini dibangun untuk mendukung perusahaan kereta Deli Spoorweg Matschappij yang dibentuk pada 1886. Hingga saat ini, bengkel kereta api tersebut hingga saat ini masih beroperasi dan diberi nama Balai Yasa KAI Pulubrayan.

"Jadi memang keberadaan komplek perumahan itu tidak terlepas dari pembangunan kereta api di Kota Medan, tetapi bukan berarti ketika saat Deli Maatschappij kemudian membentuk anak perusahaan namanya Deli Spoorweg Matschappij itu (perumahan) langsung di bangun," ujarnya.

Aziz menambahkan, di sekitar komplek perumahan tersebut dulunya juga terdapat beberapa komplek elit bagi orang Eropa. Sebab daerah itu disebut berdekatan dengan perkebunan Helvetia.

"Di sekeliling itu juga ada komplek-komplek perumahan lain yang pada umumnya didiami oleh orang Eropa, sehingga dapat dikatakan jugalah Brayan itu termasuk kawasan yang cukup elit, karena tidak jauh dari situ kan ada perkebunan Helvetia," ujarnya.

Kemudian, pada saat Jepang menduduki Indonesia, area perumahan itu dijadikan sebagai camp pengungsian oleh orang-orang Eropa. Alasannya selain karena dekat dengan perumahan mereka, lokasinya juga dekat dengan pelabuhan di Belawan.

"Kenapa mereka memilih basecamp-nya di situ karena di situ memang salah satu populasi orang Eropa selain yang di Polonia, karena aksesnya juga lebih dekat ke Belawan," tuturnya.

(aqi/aqi)

Bisnis.com, JAKARTA— Perusahaan asuransi umum PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) mengungkapkan ketertarikannya untuk terlibat dalam program tiga juta rumah yang digagas pemerintah.

Presiden Direktur Tugu Insurance, Tatang Nurhidayat, mengatakan bahwa peluang untuk masuk ke segmen asuransi properti ritel ini terbuka luas dan sejalan dengan potensi bisnis yang menarik.

“Pertama karena kami bagian dari BUMN Grup. Kedua, dari segi bisnis potensinya juga lumayan menarik, secara ekonomi juga menarik. Jadi program tiga juta rumah ini juga hal yang kami bidik,” kata Tatang dalam diskusi bersama Media beberapa waktu lalu.

Tatang menambahkan bahwa strategi Tugu Insurance akan disesuaikan dengan mekanisme program tersebut, baik melalui skema syariah maupun konvensional.

Dia menyebut bahwa diskusi masih berlangsung terkait kompatibilitas dengan pembiayaan, termasuk kemungkinan kolaborasi dengan Bank Mandiri atau Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Tugu Insurance juga berencana mengembangkan infrastruktur untuk mendukung layanan asuransi langsung ke pelanggan (direct to customer). Model ini akan mencakup solusi self-service yang lebih praktis bagi pengguna.

“Mungkin campaign-nya lebih banyak di area infrastrukturnya. Mungkin kita siapkan untuk orang-orang yang untuk misalkan self-service lah, untuk asuransi secara direct,” tambah Tatang.

Dia menambahkan bahwa rumah yang dimaksud dalam program ini tidak hanya rumah tapak, tetapi juga apartemen. Dengan banyaknya potensi, Tugu Insurance akan terus mengkaji apakah langkah ini dapat diimplementasikan dengan baik dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Meski banyak peluang, Tugu Insurance pun tetap berhati-hati dalam merencanakan ekspansi ini. Tatang menyebutkan bahwa penting untuk mempertimbangkan potensi akumulasi risiko.

“Misalkan tiga juta rumah ini terakumulasi di satu titik, akumulasinya juga lumayan,” katanya.

Ke depan, Tugu Insurance berencana untuk mengembangkan berbagai jenis produk asuransi yang lebih mudah diakses masyarakat, sambil memperhatikan kebutuhan pasar dan infrastruktur yang diperlukan.

Pasalnya, Tugu Insurance juga melihat peluang besar di segmen asuransi perjalanan, terutama yang berbasis syariah, seperti travel umroh dan haji. Tatang menyatakan bahwa pengembangan infrastruktur untuk layanan ini menjadi salah satu prioritas perusahaan.

“Kalau di kami ya kami bikin lagi infrastruktur lagi. Ini baru. Kalau kami sih kan ini nanti kebijakan lah ya,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan adanya rencana pembentukan konsorsium asuransi umum dan asuransi jiwa untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan wacana ini sedang didiskusikan dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

"Kami sudah diskusikan dengan para aosiasi, AAJI maupun AAUI. Jadi memang akan lebih baik kalau itu dilakukan secara konsorsium. Tidak dilakukan satu per satu, tapi sebuah konsorsium pertanggungan asuransi jiwa kredit maupun asuransi [umum] untuk perlindungan properti," kata Ogi dalam konferensi pers OJK, Selasa (14/1/2025).

Ogi merinci produk asuransi umum yang bisa mendukung program pembangunan tiga juta rumah antara lain seperti asuransi properti yang memberikan perlindungan terhadap risiko kebakaran, banjir dan gempa bumi.

Selain itu, asuransi umum juga bisa memberikan perlindungan kepada proyek-proyek ketika dalam masa pembangunan melalui produk suretyship.

Sementara untuk asuransi jiwa, Ogi mencontohkan produk asuransi jiwa kredit dapat memberi perlindungan bagi debitur apabila tidak dapat meneruskan pembayaran kewajiban atas rumah yang dimiliki.

"Tentu ini harus dibundling dengan program yang sudah ada. Jadi bagian dari subsidi yang diberikan pemerintah untuk proyek ini ada bagian untuk pembayaran IJP [imbal jasa penjaminan] atau premi," ujarnya.

Ogi mengatakan saat ini ada beberapa perusahaan asuransi anggora asosiasi telah menyatakan minatnya untuk terlibat dalam perlindungan di proyek pembangunan tiga juta rumah.

"Nanti akan ada lead [pemimpin konsorsium], tapi belum kita tetapkan. Tapi tentu kita mensyaratkan perusahaan-perusahaan asuransi yang ikut terlibat tentu yang kondisinya baik, kondisinya sehat," tegas Ogi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pembangunan rumah susun (rusun) menjadi salah satu solusi dalam penataan kawasan perkotaan, sekaligus mencegah hadirnya kawasan kumuh.

"Saya berkeinginan bahwa kota-kota yang ada kawasan kumuhnya kita arahkan ke rumah susun agar nantinya kawasan kumuh tersebut dapat berubah menjadi kawasan modern, meski juga harus diperhatikan masalah sanitasinya," ujar Fahri di Jakarta, Senin.

Fahri juga berharap pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk MBR turut membantu masyarakat kecil mendapatkan hunian yang layak, selagi mereka berupaya memiliki rumah sendiri.

Sebelumnya, Fahri meninjau Rumah Susun (Rusun) MBR Bener Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Rusun itu diperuntukkan kepada masyarakat dan pekerja kota Yogyakarta dengan total hunian 44 unit yang dibangun satu tower tiga lantai tipe 36 yang dapat menampung 176 orang.

Setiap unit di rusun itu terdapat ruang tamu lengkap dengan meja dan kursi, satu kamar tidur orang tua dengan bed besar dan lemari pakaian, satu kamar tidur anak dengan bed susun dan lemari pakaian, satu kamar mandi dengan kloset duduk dan shower, satu dapur dengan meja dapur, gras trap (perangkap lemak dapur), kitchen zink dan tempat mencuci serta menjemur pakaian.

Sebagai bagian dari penghargaan pengelolaan rusun terbaik pada ajang Hapernas 2023, Rusun MBR Bener Yogyakarta mendapatkan penambahan fasilitas berupa penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya, parkir sepeda, toilet umum dan paving.

Fahri menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto mampu menghidupkan perekonomian masyarakat hingga di tataran lokal.

Apalagi, lanjutnya, Presiden Prabowo mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA , investor.id - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto mampu menghidupkan perekonomian masyarakat hingga di tataran lokal.

"Seiring berjalannya program tiga juta rumah maka pusat-pusat produksi seperti batu bata akan hidup dan berdampak pada ekonomi lokal," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/1/2025).

Fahri Hamzah menyebutkan, bahwa bersama beberapa lembaga pemerintah, Kementerian PKP tengah mengidentifikasi dan menyepakati data kemiskinan, termasuk dalam parameter kepemilikan rumah. Ia menyebut, bahwa saat ini terdapat sekitar 30 - 40 juta rumah keluarga dengan berbagai permasalahan.

Di pedesaan, banyak orang punya rumah tapi tidak layak karena tidak teratur/rapi, kurang sanitasi, dan dihuni terlalu banyak orang dalam satu rumah. Sedangkan di kota, rumah bertumpuk tak teratur dan menjadi sumber polusi yang masif. 

Diketahui, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI berkunjung ke Kota Padang pada Jumat (24/1/2025) untuk melihat langsung proses produksi pembuatan bata interlock presisi, yang direncanakan sebagai bahan utama pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat ekonomi lemah di tanah air.

Menurut mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 tersebut, inovasi anak negeri berupa bata interlock presisi akan berperan besar menyukseskan program tiga juta rumah setiap tahunnya selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Apalagi, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.

Pemerintah melalui Kementerian PKP akan mendorong system side ekonomi supaya pembangunan rumah tidak terlalu memikirkan pasar. Pemerintah akan menjamin dan mengkonsolidasi dukungan yang dibutuhkan termasuk pembiayaan dan ketersediaan tanah dan berbagai skema dan perizinan yang dipermudah.

“Pemerintah juga akan membantu untuk ketersediaan bahan bangunan, termasuk bata interlock presisi, tidak hanya untuk rumah tapak tapi juga hunian vertikal. SIG harus terus fokus pada peluang blue ocean untuk mendukung proyek Pemerintah, perkuat ekosistemnya, karena solusi ini adalah masa depan pembangunan rumah kita di Indonesia,” tegas Fahri Hamzah.

Sebagai informasi, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mendukung perwujudan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Hal ini ditunjukkan melalui kehadiran produk bata interlock presisi sebagai solusi untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah.

Menindaklanjuti koordinasi Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, mengunjungi fasilitas produksi bata interlock presisi SIG yang dioperasikan oleh anak usaha SIG, yaitu PT Semen Padang di Indarung, Padang, pada Jumat, 24 Januari 2025.

Kunjungan Wamen PKP diterima langsung oleh Direktur Utama SIG, Donny Arsal, Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari, Direktur Supply Chain SIG, Yosviandri beserta jajaran manajemen SIG, dan Direktur Utama PT Semen Padang, Indrieffouny Indra beserta jajaran manajemen PT Semen Padang.

Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan bahwa kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis, siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo

“Dalam 100 hari kerja pemerintahan, perusahaan BUMN terkait akan mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” pungkas Erick Thohir.

Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dalam industri bahan bangunan, SIG mendorong penggunaan bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau SIG, sebagai solusi untuk menjawab tantangan pembangunan rumah MBR, yaitu waktu pembangunan, biaya pembangunan, dan kualitas bahan bangunan. 

Berkesempatan melihat langsung fasilitas produksi bata interlock presisi dan unit contoh rumah MBR di Indarung, Padang, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah berpendapat bahwa solusi yang dihadirkan SIG adalah langkah terobosan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat sebagai salah satu langkah mengatasi kemiskinan.

Fahri Hamzah menuturkan bahwa Kementerian PKP berfokus untuk membantu mengatasi kemiskinan dan gap ekonomi, salah satunya melalui pembangunan perumahan yang masif di seluruh Indonesia yaitu program 3 juta rumah setahun. 

Direktur Utama SIG, Donny Arsal, menyampaikan terima kasih atas dukungan Wakil Menteri PKP, Satgas Perumahan Republik Indonesia, para pemangku kepentingan, serta para pelaku usaha pengembang perumahan yang turut serta dalam kunjungan.

SIG meyakini, berkumpulnya para pemangku kepentingan di bidang perumahan ini didasari oleh kesamaan visi untuk menghadirkan hunian yang ramah lingkungan, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat di seluruh Indonesia.

Setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus lalu, SIG juga menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

Bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego.

Penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional, karena lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian yang membuat durasi pembangunan lebih cepat, serta telah dinyatakan ramah gempa.

Selain bata interlock presisi, SIG juga mendorong aplikasi beton inovatif berbasis semen hijau, seperti beton dekoratif, dan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang.

Hadirnya material bahan bangunan ramah lingkungan yang bisa mempercepat konstruksi rumah tersebut, diharapkan menjadi solusi konkret untuk mendukung Pemerintah menghadirkan sarana infrastruktur dan hunian yang layak bagi masyarakat.

Semangat ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan.

”Untuk mendukung Pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak dan tentunya inovasi teknologi. Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan tampilan yang modern, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah,” ujar Donny Arsal.

 

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pembangunan rumah susun (rusun) menjadi salah satu solusi dalam penataan kawasan perkotaan, sekaligus mencegah hadirnya kawasan kumuh.

"Saya berkeinginan bahwa kota-kota yang ada kawasan kumuhnya kita arahkan ke rumah susun agar nantinya kawasan kumuh tersebut dapat berubah menjadi kawasan modern, meski juga harus diperhatikan masalah sanitasinya," ujar Fahri di Jakarta, Senin.

Fahri juga berharap pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk MBR turut membantu masyarakat kecil mendapatkan hunian yang layak, selagi mereka berupaya memiliki rumah sendiri.

Sebelumnya, Fahri meninjau Rumah Susun (Rusun) MBR Bener Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Rusun itu diperuntukkan kepada masyarakat dan pekerja kota Yogyakarta dengan total hunian 44 unit yang dibangun satu tower tiga lantai tipe 36 yang dapat menampung 176 orang.

Setiap unit di rusun itu terdapat ruang tamu lengkap dengan meja dan kursi, satu kamar tidur orang tua dengan bed besar dan lemari pakaian, satu kamar tidur anak dengan bed susun dan lemari pakaian, satu kamar mandi dengan kloset duduk dan shower, satu dapur dengan meja dapur, gras trap (perangkap lemak dapur), kitchen zink dan tempat mencuci serta menjemur pakaian.

Sebagai bagian dari penghargaan pengelolaan rusun terbaik pada ajang Hapernas 2023, Rusun MBR Bener Yogyakarta mendapatkan penambahan fasilitas berupa penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya, parkir sepeda, toilet umum dan paving.

Fahri menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto mampu menghidupkan perekonomian masyarakat hingga di tataran lokal.

Apalagi, lanjutnya, Presiden Prabowo mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamen PKP: Pembangunan rusun jadi solusi penataan kawasan perkotaan

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan pembangunan rumah susun (rusun) menjadi salah satu solusi dalam penataan kawasan perkotaan, sekaligus mencegah hadirnya kawasan kumuh.

"Saya berkeinginan bahwa kota-kota yang ada kawasan kumuhnya kita arahkan ke rumah susun agar nantinya kawasan kumuh tersebut dapat berubah menjadi kawasan modern, meski juga harus diperhatikan masalah sanitasinya," ujar Fahri dikutip Antara, Senin, 27 Januari 2025.

Fahri juga berharap pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk MBR turut membantu masyarakat kecil mendapatkan hunian yang layak, selagi mereka berupaya memiliki rumah sendiri.

Sebelumnya, Fahri meninjau Rumah Susun (Rusun) MBR Bener Kota Yogyakarta dalam rangka mendukung program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Rusun itu diperuntukkan kepada masyarakat dan pekerja kota Yogyakarta dengan total hunian 44 unit yang dibangun satu tower tiga lantai tipe 36 yang dapat menampung 176 orang.

Setiap unit di rusun itu terdapat ruang tamu lengkap dengan meja dan kursi, satu kamar tidur orang tua dengan bed besar dan lemari pakaian, satu kamar tidur anak dengan bed susun dan lemari pakaian, satu kamar mandi dengan kloset duduk dan shower, satu dapur dengan meja dapur, gras trap (perangkap lemak dapur), kitchen zink dan tempat mencuci serta menjemur pakaian.

Sebagai bagian dari penghargaan pengelolaan rusun terbaik pada ajang Hapernas 2023, Rusun MBR Bener Yogyakarta mendapatkan penambahan fasilitas berupa penerangan jalan umum (PJU) tenaga surya, parkir sepeda, toilet umum dan paving.

Fahri menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto mampu menghidupkan perekonomian masyarakat hingga di tataran lokal.

Apalagi, lanjutnya, Presiden Prabowo mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah.

(KIE)