KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Universitas Pertahanan (Unhan) akan kembali membangun 35 rumah panggung di kawasan pesisir Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Rumah yang dibangun tanpa menggunakan APBN itu nantinya akan diberikan secara gratis untuk masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait saat menerima kunjungan kerja Rektor Unhan Letjen TNI (Purn) Jonni Mahroza di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait menyampaikan, setelah sebelumnya di Muara Angke, Jakarta Utara, pembangunan rumah panggung akan dilanjutkan ke sejumlah kawasan pesisir Indonesia, salah satunya Subang.

"Kami akan bekerja sama dengan Unhan dan PT Harum Energy yang akan menyalurkan dana CSR nya untuk membangun sebanyak 35 rumah panggung yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkannya," jelasnya dikutip dari unggahan akun Instagram Kementerian PKP.

Rektor Unhan, Letjen TNI (Purn) Jonni Mahroza memastikan pembangunan rumah panggung yang dilaksanakan oleh Kementerian PKP bersama Unhan tidak menggunakan dana dari APBN, tapi non-APBN.

"Kami beberapa waktu lalu bersama PT Harum Energy telah membangun 30 rumah gratis di Muara Angke meneruskan 200 rumah yang dibangun oleh Bapak Prabowo Subianto sebelum menjadi Presiden," pungkasnya.

IDXChannel - Pemerintah berencana mengalihfungsikan lahan penjara di kawasan strategis kota menjadi perumahan. Hal ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Rencana ini merupakan salah satu kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Dia ingin memindahkan penjara dari kawasan strategis di kota ke daerah terpencil.

"Berencana memindahkan penjara-penjara yang strategis di kota buat perumahan," kata Maruarar, Selasa (22/4/2025).

Dia menambahkan, penjara yang saat ini berdiri di lokasi strategis dialihfungsikan lahannya menjadi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penjara itu berada di Kota Medan, Bandung, dan Jakarta.

Pria yang kerap disapa Ara ini mengaku jika dirinya sudah ditelepon langsung oleh Presiden Prabowo untuk membahas langkah pemindahan penjara.

"Ini sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyat yang membutuhkan akses terhadap hunian layak. Masa penjahat dibuat tidurnya nyenyak, ya enggak," kata dia.

"Penjara rata-rata di kota, enggak? Strategis enggak? Sudah jadi perintah Presiden Prabowo, penjara-penjara itu kita bangun perumahan," katanya.

Ara menambahkan, dirinya telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto untuk memetakan lokasi-lokasi penjara yang siap dialihfungsikan dan merencanakan lokasi baru yang jauh dari pusat kota.

Menurutnya, lokasi baru penjara harus terpencil agar mempersulit akses komunikasi narapidana dan mengurangi risiko kabur, sekaligus memberi ruang lebih luas bagi pembangunan kota yang terencana.

"Kita bikin agak jauh agar jangan kabur dari penjara. Enak nanti bisa masuk hotel, berlagak sakit," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat Karawang sebagai upaya meningkatkan kesadaran pentingnya asupan gizi untuk mewujudkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.

“Dengan kita mendukung program MBG ini, banyak sekali manfaat yang bisa dirasakan, khususnya oleh warga Karawang,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana dalam keterangan yang diterima di Bandung, Selasa.

Kegiatan yang bertajuk “Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia” ini dilaksanakan di Gedung MT Nurul Iman, Perumahan Bintang Alam, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang. Acara tersebut dihadiri sekitar 300 peserta dari warga setempat.

Cellica menyampaikan bahwa program MBG yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu langkah strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat.

Ia menambahkan bahwa program MBG tidak hanya menyasar pemenuhan gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi, namun juga membuka lapangan kerja baru melalui pembentukan Dapur Sehat atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Saya sebagai anggota Komisi IX yang membidangi kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan ketenagakerjaan, sangat mendukung program ini karena manfaatnya sangat besar untuk pertumbuhan generasi mendatang,” ujarnya.

Selain itu, dia menegaskan bahwa kehadiran Badan Gizi Nasional sebagai lembaga negara non-kementerian memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi program gizi di tingkat pusat maupun daerah.

Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan baik, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi bangsa.

“Saya berharap sosialisasi ini menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih sehat, sejahtera, dan berdaya saing,” tutupnya.

Cellica mengatakan program MBG bertujuan untuk menciptakan generasi unggul melalui pemenuhan gizi yang merata dan berkualitas.

“Sementara itu, BGN akan terus berperan aktif dalam memastikan program ini terselenggara dengan baik di seluruh Indonesia,” katanya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) telah menggeledah Kantor Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lampung Tengah pada Selasa (22/4/2025). Dokumen hingga barang bukti elektronik disita KPK dari penggeledahan tersebut.

"Untuk hasil geledah disita dokumen dan BBE (barang bukti elektronik)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya.

Diketahui, penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan kasus suap proyek di Dinas PUPR Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan tahun anggaran 2024-2025. "Penyidik sedang melakukan tindakan penggeledahan di Kabupaten Lampung Tengah," kata Tessa.



Tessa belum menjelaskan lebih jauh terkait penggeledahan tersebut. Termasuk apa saja yang disita. "Untuk detailnya akan disampaikan setelah rangkaian kegiatan selesai," ujarnya.

KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari OTT yang digelar pada Sabtu (15/3/2025).

Adapun enam tersangka tersebut adalah, Anggota Komisi III DPRD OKU, Ferlan Juliansyah (FJ) dan M. Fahrudin (MFR); Anggota Komisi II DPRD OKU, Umi Hartati; Kepala Dinas PUPR Kab. OKU, Nopriansyah (NOP); serta dua pihak swasta M. Fauzi alias Pablo (MFZ) dan Ahmad Sugeng Santoso (ASS).

"Dari hasil ekspose, telah ditemukan bukti permulaan yang cukup terkait tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten OKU dari 2024-2025," kata Ketua KPK, Setyo Budiyanto saat konferensi pers penahanan di Gedung Merah Putih KPK, Minggu (16/3/2025).

Untuk kepentingan penyidikan, para tersangka kemudian dilakukan penahanan 20 hari pertama. "Terhitung mulai tanggal 16 Maret-4 Maret 2025," ujarnya.

Atas perbuatannya, untuk Kadis PUPR dan para anggota DPRD OKU selaku penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12 huruf f atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara para pihak swasta selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Tipukor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

MBG masih sering ditanggapi secara skeptis, namun di sisi lain program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto itu merupakan bentuk redistribusi yang produktif dalam ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Chief Economy Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyebut efek positif dari anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sekadar teori tetapi program tersebut mampu memberikan berdampak pada stimulus ekonomi lokal.

"Penggandaan fiskal dari program Makan Bergizi Gratis tidak sekadar bersifat teoritis, tetapi juga memberikan efek kepada kegiatan ekonomi lokal, stimulasi rantai pasokan makanan, dan mengurangi tekanan keuangan rumah tangga," kata Fulvian dalam keterangan diterima di Jakarta pada Selasa malam.

Menurutnya, MBG masih sering ditanggapi secara skeptis, namun di sisi lain program yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto itu merupakan bentuk redistribusi yang produktif dalam ekonomi.

"Gizi selama masa pertumbuhan secara langsung mempengaruhi kemampuan kognitif, kehadiran di sekolah, dan produktivitas tenaga kerja di masa depan," lanjutnya.

Terlebih, dia berpendapat bahwa program Makan Bergizi Gratis mampu menopang rumah tangga berpenghasilan rendah yang memiliki kecenderungan kecil untuk daya konsumsi tinggi.

Terkait kritik terhadap Makan Bergizi Gratis yang dinilai menghabiskan anggaran besar-besaran, dia berpendapat bahwa program tersebut merupakan keuntungan produktivitas jangka panjang melalui investasi sumber daya manusia yang mumpuni sejak dini.

"Pola pikir ini mengabaikan keuntungan produktivitas jangka panjang dari investasi sumber daya manusia, terutama melalui input dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan usia dini. Makanan gratis bukan sekadar (pengeluaran biaya) tetapi modal untuk generasi pekerja yang lebih kuat dan lebih cakap," tuturnya.

MBG sendiri ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat dengan Badan Gizi Nasional memetakan dibutuhkan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjangkau target tersebut. Dari jumlah itu, 1.542 SPPG rencananya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya skema kemitraan.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

...Efek pengganda fiskal dari makan gratis bukanlah teori semata, ia nyata dalam bentuk aktivitas ekonomi lokal, pergerakan rantai pasok makanan, dan berkurangnya beban keuangan rumah tangga

Jakarta (ANTARA) - Pakar ekonomi dari Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digiatkan oleh pemerintah saat ini merupakan bentuk redistribusi yang produktif dalam ekonomi.

"Dalam kerangka Fiscal Prudence 2.0, sebuah pendekatan yang mencoba menyeimbangkan kedisiplinan fiskal dengan belanja publik yang mendorong pertumbuhan, program makan gratis bukanlah bentuk amal. Ini adalah bentuk redistribusi yang produktif," kata Fakhrul dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, bahwa nutrisi pada masa pertumbuhan akan berpengaruh langsung pada kemampuan kognitif, kehadiran di sekolah, serta produktivitas tenaga kerja di masa depan.

Lebih dari itu, Chief Economist di Trimegah Sekuritas Indonesia tersebut juga mengungkap bahwa program MBG menjadi suntikan atau stimulus yang terarah, khususnya bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Dalam kategori tersebut terdapat kecenderungan untuk membelanjakan setiap tambahan uang yang diterima sangat tinggi.

"Efek pengganda fiskal dari makan gratis bukanlah teori semata, ia nyata dalam bentuk aktivitas ekonomi lokal, pergerakan rantai pasok makanan, dan berkurangnya beban keuangan rumah tangga," menurut Fakhrul.

Sebelumnya, pemerintah Presiden Prabowo Subianto tengah mendorong MBG sebagai bagian dari upaya untuk membangun sumber daya manusia Indonesia, salah satunya dengan menekan angka stunting. Program itu sendiri sudah dimulai sejak Januari 2025, menyasar siswa-siswi usia sekolah, ibu hamil dan menyusui.

Ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat, Badan Gizi Nasional memetakan dibutuhkan 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjangkau target tersebut. Dari jumlah itu, 1.542 SPPG rencananya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya lewat skema kemitraan.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Saya mendukung daripada pemetaan dan transparansi bagaimana aset-aset (BUMN) ini bisa dimaksimalkan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung pemetaan aset-aset BUMN untuk bisa dimaksimalkan dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Saya mendukung daripada pemetaan dan transparansi bagaimana aset-aset (BUMN) ini bisa dimaksimalkan," ujar Erick dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hal yang penting sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), yakni bahwa klasifikasi dari market itu juga menentukan titik dari pembangunan tersebut.

Misalnya sebuah aset yang berlokasi di tengah kota bukan tidak mungkin tentu daya belinya lebih tinggi, tetapi kalau beberapa aset yang dekat dengan jalur kereta api itu juga bisa memudahkan untuk orang membeli daripada perumahan, itu karena ada penopang yang namanya transportasi publik.

"Kenapa peta itu mesti penting, karena belum tentu di satu titik dan lainnya itu bisa disamakan target marketnya. Jadi nanti setelah tentu pemetaan, masing-masing pengembang punya target market-nya, itu yang memang kita harus bekerjasama karena belum tentu kami pemilik aset mengerti market," kata Erick.

Arahan Presiden RI jelas bahwa sesama kementerian harus kompak dan bisa kerja sama, kemudian juga tentu menjadi solusi.

"Saya sudah punya komitmen sejak awal dengan Pak Ara, karena ini kebijakan yang benar yang dilakukan oleh Pak Ara, bagaimana melihat aset-aset BUMN yang memang belum maksimal, kita maksimalkan dan itu bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Tinggal memang tadi secara koordinasinya harus dieratkan," ujar Erick.

Dalam kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa akan diagendakan tur bersama dengan pengembang perumahan untuk melihat langsung ke lokasi riil dan yang sudah clean and clear.

"Tolong diagendakan dengan stafnya Pak Erick, tur bersama pengembang, tur untuk melihat langsung kepada lokasi riil, kalau boleh lokasinya yang sudah clean and clear," kata Ara pula.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian siap menindaklanjuti keluhan asosiasi pengembang perumahan terkait masih banyaknya pemerintah daerah yang belum menjalankan surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini mereka (asosiasi-asosiasi pengembang) kemarin meminta saya untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri karena pelaksanaan SKB 3 Menteri mengenai pembebasan BPHTB dan PBG belum berjalan di banyak daerah," ujar Maruarar Sirait atau Ara dalam pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian bersama pengembang di Jakarta, Selasa.

Ara dan Tito berencana akan melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut di daerah-daerah pada Mei.

Sejauh ini daerah-daerah yang rencananya akan dilakukan pengecekan tersebut yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

Mendagri Tito Karnavian berencana akan melakukan zoom meeting terlebih dahulu dengan kepala daerah yang belum menjalankan SKB 3 Menteri tersebut, sebelum melakukan pengecekan langsung ke daerah-daerah terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut bersama Menteri PKP pada Mei.

"Nanti saya akan melakukan zoom meeting dengan daerah-daerah yang belum menjalankan," kata Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama asosiasi pengembang perumahan terkait pembahasan dan evaluasi pelaksanaan proses pengurusan BPHTB dan PBG di Jakarta, Selasa.

Asosiasi-asosiasi pengembang yakni Real Estate Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), dan Pengembang Indonesia mengeluhkan masih banyaknya daerah yang belum menjalankan SKB Tiga Menteri.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR.

Penandatanganan itu berlangsung di Jakarta pada 25 November 2024. SKB itu berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Selain itu, SKB tersebut juga menekankan pentingnya mempercepat penerbitan PBG dalam rangka mendukung pembangunan 3.000.000 rumah untuk MBR.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian siap menindaklanjuti keluhan asosiasi pengembang perumahan terkait masih banyaknya pemerintah daerah yang belum menjalankan surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini mereka (asosiasi-asosiasi pengembang) kemarin meminta saya untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri karena pelaksanaan SKB 3 Menteri mengenai pembebasan BPHTB dan PBG belum berjalan di banyak daerah," ujar Maruarar Sirait atau Ara dalam pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian bersama pengembang di Jakarta, Selasa.

Ara dan Tito berencana akan melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut di daerah-daerah pada Mei.

Sejauh ini daerah-daerah yang rencananya akan dilakukan pengecekan tersebut yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

Mendagri Tito Karnavian berencana akan melakukan zoom meeting terlebih dahulu dengan kepala daerah yang belum menjalankan SKB 3 Menteri tersebut, sebelum melakukan pengecekan langsung ke daerah-daerah terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut bersama Menteri PKP pada Mei.

"Nanti saya akan melakukan zoom meeting dengan daerah-daerah yang belum menjalankan," kata Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama asosiasi pengembang perumahan terkait pembahasan dan evaluasi pelaksanaan proses pengurusan BPHTB dan PBG di Jakarta, Selasa.

Asosiasi-asosiasi pengembang yakni Real Estate Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), dan Pengembang Indonesia mengeluhkan masih banyaknya daerah yang belum menjalankan SKB Tiga Menteri.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR.

Penandatanganan itu berlangsung di Jakarta pada 25 November 2024. SKB itu berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Selain itu, SKB tersebut juga menekankan pentingnya mempercepat penerbitan PBG dalam rangka mendukung pembangunan 3.000.000 rumah untuk MBR.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian siap menindaklanjuti keluhan asosiasi pengembang perumahan terkait masih banyaknya pemerintah daerah yang belum menjalankan surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini mereka (asosiasi-asosiasi pengembang) kemarin meminta saya untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri karena pelaksanaan SKB 3 Menteri mengenai pembebasan BPHTB dan PBG belum berjalan di banyak daerah," ujar Maruarar Sirait atau Ara dalam pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian bersama pengembang di Jakarta, Selasa.

Ara dan Tito berencana akan melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut di daerah-daerah pada Mei.

Sejauh ini daerah-daerah yang rencananya akan dilakukan pengecekan tersebut yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

Mendagri Tito Karnavian berencana akan melakukan zoom meeting terlebih dahulu dengan kepala daerah yang belum menjalankan SKB 3 Menteri tersebut, sebelum melakukan pengecekan langsung ke daerah-daerah terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut bersama Menteri PKP pada Mei.

"Nanti saya akan melakukan zoom meeting dengan daerah-daerah yang belum menjalankan," kata Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama asosiasi pengembang perumahan terkait pembahasan dan evaluasi pelaksanaan proses pengurusan BPHTB dan PBG di Jakarta, Selasa.

Asosiasi-asosiasi pengembang yakni Real Estate Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), dan Pengembang Indonesia mengeluhkan masih banyaknya daerah yang belum menjalankan SKB Tiga Menteri.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR.

Penandatanganan itu berlangsung di Jakarta pada 25 November 2024. SKB itu berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Selain itu, SKB tersebut juga menekankan pentingnya mempercepat penerbitan PBG dalam rangka mendukung pembangunan 3.000.000 rumah untuk MBR.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian siap menindaklanjuti keluhan asosiasi pengembang perumahan terkait masih banyaknya pemerintah daerah yang belum menjalankan surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini mereka (asosiasi-asosiasi pengembang) kemarin meminta saya untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri karena pelaksanaan SKB 3 Menteri mengenai pembebasan BPHTB dan PBG belum berjalan di banyak daerah," ujar Maruarar Sirait atau Ara dalam pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian bersama pengembang di Jakarta, Selasa.

Ara dan Tito berencana akan melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut di daerah-daerah pada Mei.

Sejauh ini daerah-daerah yang rencananya akan dilakukan pengecekan tersebut yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

Mendagri Tito Karnavian berencana akan melakukan zoom meeting terlebih dahulu dengan kepala daerah yang belum menjalankan SKB 3 Menteri tersebut, sebelum melakukan pengecekan langsung ke daerah-daerah terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut bersama Menteri PKP pada Mei.

"Nanti saya akan melakukan zoom meeting dengan daerah-daerah yang belum menjalankan," kata Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama asosiasi pengembang perumahan terkait pembahasan dan evaluasi pelaksanaan proses pengurusan BPHTB dan PBG di Jakarta, Selasa.

Asosiasi-asosiasi pengembang yakni Real Estate Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), dan Pengembang Indonesia mengeluhkan masih banyaknya daerah yang belum menjalankan SKB Tiga Menteri.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR.

Penandatanganan itu berlangsung di Jakarta pada 25 November 2024. SKB itu berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Selain itu, SKB tersebut juga menekankan pentingnya mempercepat penerbitan PBG dalam rangka mendukung pembangunan 3.000.000 rumah untuk MBR.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian siap menindaklanjuti keluhan asosiasi pengembang perumahan terkait masih banyaknya pemerintah daerah yang belum menjalankan surat keputusan bersama (SKB) Tiga Menteri mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini mereka (asosiasi-asosiasi pengembang) kemarin meminta saya untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri karena pelaksanaan SKB 3 Menteri mengenai pembebasan BPHTB dan PBG belum berjalan di banyak daerah," ujar Maruarar Sirait atau Ara dalam pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian bersama pengembang di Jakarta, Selasa.

Ara dan Tito berencana akan melakukan pengecekan langsung di lapangan terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut di daerah-daerah pada Mei.

Sejauh ini daerah-daerah yang rencananya akan dilakukan pengecekan tersebut yakni Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.

Mendagri Tito Karnavian berencana akan melakukan zoom meeting terlebih dahulu dengan kepala daerah yang belum menjalankan SKB 3 Menteri tersebut, sebelum melakukan pengecekan langsung ke daerah-daerah terkait pelaksanaan SKB Tiga Menteri tersebut bersama Menteri PKP pada Mei.

"Nanti saya akan melakukan zoom meeting dengan daerah-daerah yang belum menjalankan," kata Tito.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bersama asosiasi pengembang perumahan terkait pembahasan dan evaluasi pelaksanaan proses pengurusan BPHTB dan PBG di Jakarta, Selasa.

Asosiasi-asosiasi pengembang yakni Real Estate Indonesia (REI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Asosiasi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Appernas Jaya), dan Pengembang Indonesia mengeluhkan masih banyaknya daerah yang belum menjalankan SKB Tiga Menteri.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menandatangani surat keputusan bersama (SKB) untuk mendukung percepatan pembangunan 3.000.000 rumah bagi MBR.

Penandatanganan itu berlangsung di Jakarta pada 25 November 2024. SKB itu berisi sejumlah ketentuan, beberapa di antaranya mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Selain itu, SKB tersebut juga menekankan pentingnya mempercepat penerbitan PBG dalam rangka mendukung pembangunan 3.000.000 rumah untuk MBR.