JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, harga rumah susun (rusun) garapan investor Qatar yang akan dibangun di bekas perumahan DPR Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan bakal dibuat terjangkau.

Pasalnya, menurut Fahri, lahan proyek sudah disediakan gratis, sehingga sudah seharusnya harga rumah bisa diintervensi pemerintah agar lebih murah.

"Kita lagi menghitung dan lagi bernegosiasi biaya konstruksi. Karena kalau tanah sudah dimudahkan oleh pemerintah, nanti pemerintah akan menetapkan harga tanah," ujar Fahri usai diskusi media di The Belleze Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/02/2025).

"Iya harus affordable, kalau enggak affordable ngapain pemerintah terlibat?," katanya lagi.

Menurut Fahri, salah satu faktor yang membuat harga rumah menjadi mahal adalah harga tanahnya.

"Justru ini kan karena banyak kesalahan kita dalam mengelola harga tanah. Harga tanah dengan izin itu 50 persen dari total biaya. Akhirnya itu yang menyebabkan tidak affordable," jelas Fahri.

Di sisi lain, investor Qatar yang akan membangun rusun untuk program 3 juta rumah itu adalah Qilaa International Group, Sheikh Abdul Aziz Al Thani.

Sebanyak 20.000 unit rusun akan dibangun di lahan seluas 24 hektar.

"20 hektar itu dalam satu blok. Ada 4 hektar di luar blok," ucap Fahri.

Sementara untuk waktunya, Fahri menawarkan kepada investor untuk mulai membangun rusun itu pada bulan Ramadan.

"Tapi mereka enggak mau, mereka bulan puasa enggak kerja, kira-kira gitu," katanya.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo memastikan, Qatar akan membawa modal senilai 18 juta dollar AS-20 juta dollar AS (Rp 294 triliun-Rp 327 triliun) pada April 2025 untuk membangun 1 juta apartemen di perkotaan.

“Ya proyek pertama nanti bulan April setelah Lebaran saya dengar. Investor dari Qatar bawa modal untuk membangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha,” ungkap Hashim di Jakarta, Rabu (26/02/2025).

“Dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar AS,” katanya melanjutkan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi untuk membahas potensi pembentukan asosiasi atau forum konsumen perumahan di Indonesia. Pertemuan tersebut dilakukan di Kantor Kementerian PKP, Kamis (27/2/2025) kemarin.

Pembentukan asosiasi tersebut bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan koordinasi, pendataan, serta penanganan masalah hunian di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Berdasarkan data YLKI, pengaduan yang paling populer dan berada dalam ranking 3 besar selama 10 tahun terakhir adalah masalah perumahan baik itu perumahan tapak maupun rumah susun. Permasalahan yang ditemui bukan hanya terkait layanan, serah terima Akta Jual Beli (AJB) hingga pengembang yang tidak memenuhi janjinya dalam membangun perumahan juga turut menjadi masalah.

Ke depan, pihak Kementerian PKP akan berkoordinasi ke YLKI untuk memperoleh data permasalahan yang sudah ada dan tindak lanjut yang dilakukan. Ara mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti setiap pengaduan perumahan dari masyarakat.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan YLKI untuk memperoleh data permasalahan yang sudah ada. Ada datanya, siapa yang melaporkan dan tindak lanjutnya seperti apa. Silakan laporkan kepada saya masalah perumahan yang paling berat dan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa Kementerian PKP siap menindaklanjuti di setiap pengaduan perumahan dari masyarakat," kata Ara dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (28/2/2025).

Ara berharap, dengan adanya kerja sama tersebut maka akan memberikan keuntungan bagi konsumen, khususnya di sektor perumahan.

"Jadi lebih kuat, lebih kredibel, lebih bermanfaat dalam membela kepentingan konsumen," tutupnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo mengungkapkan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal mendanai program perumahan pemerintah.

Menurut Hashim, Pemerintah bakal mengembangkan perumahan publik dengan meniru program Housing and Development Board (HDB) Singapura.

Hashim mengatakan hal ini dalam acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Indonesia sebenarnya akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," ujar Hashim.

Skemanya, Danantara akan menggunakan likuiditas kepada Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) atau bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan.

Nantinya, pembiayaan perumahan juga akan merujuk pada sistem skema tabungan sosial di Singapura (CPF) dan simpanan pekerja di Malaysia (EPF).

Namun demikian, Hashim akan merancang perumahan yang harganya terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kemudian perumahan juga dirancang ramah lingkungan seperti menggunakan panel surya, maupun kincir angin atau turbin angin di atas bangunan apartemen.

Sebelumnya, kata Hashim, Program 3 Juta Rumah akan dilanjutkan kembali apabila Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, total 3 Juta Rumah yang tiap tahun dijalankan selama 10 tahun berturut-turut akan menghasilkan 30 juta rumah.

“Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi 5 tahun. Jadi, nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah,” jelas Hashim di acara Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hashim kembali menegaskan, program 3 Juta Rumah per tahun ini tidak hanya membangun rumah, namun juga apartemen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, kesalahan pengelolaan tanah menjadi faktor yang membuat harga rumah mahal.

"Ini kan karena banyak kesalahan kita dalam mengelola harga tanah. Harga tanah itu 50 persen dari total biaya. Akhirnya itu yang menyebabkan tidak affordable," ujar Fahri usai diskusi media di The Belleze Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/02/2025).

Karenanya, dibutuhkan intervensi pemerintah terkait penentuan harga rumah lewat penyediaan lahan gratis.

Skema ini juga akan diterapkan dalam pembangunan rumah susun (rusun) garapan investor Qatar di bekas perumahan DPR Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Pasalnya, menurut Fahri, lahan proyek sudah disediakan gratis, sehingga sudah seharusnya harga rumah bisa diintervensi pemerintah agar lebih murah.

"Kita lagi menghitung dan lagi bernegosiasi biaya konstruksi. Karena kalau tanah sudah dimudahkan oleh pemerintah, nanti pemerintah akan menetapkan harga tanah," katanya.

"Iya harus affordable, kalau enggak affordable ngapain pemerintah terlibat?," katanya lagi.

Di sisi lain, investor Qatar yang akan membangun rusun untuk program 3 juta rumah itu adalah Qilaa International Group, Sheikh Abdul Aziz Al Thani.

Sebanyak 20.000 unit rusun akan dibangun di lahan seluas 24 hektar.

"20 hektar itu dalam satu blok. Ada 4 hektar di luar blok," ucap Fahri.

Sementara untuk waktunya, Fahri menawarkan kepada investor untuk mulai membangun rusun itu pada bulan Ramadan.

"Tapi mereka enggak mau, mereka bulan puasa enggak kerja, kira-kira gitu," katanya.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo memastikan, Qatar akan membawa modal senilai 18 juta dollar AS-20 juta dollar AS (Rp 294 triliun-Rp 327 triliun) pada April 2025 untuk membangun 1 juta apartemen di perkotaan.

“Ya proyek pertama nanti bulan April setelah Lebaran saya dengar. Investor dari Qatar bawa modal untuk membangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha,” ungkap Hashim di Jakarta, Rabu (26/02/2025).

“Dengan kawan-kawannya dari Qatar akan bawa modal untuk membangun 1 juta unit apartemen. Kurang lebih nilainya 18-20 miliar dollar AS,” katanya melanjutkan.

IDXChannel - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan belum ada skema pembiayaan non APBN untuk mewujudkan program 3 juta rumah, terutama dalam mewujudkan renovasi rumah di pedesaan.

Dia pun berharap skema pembiayaan non APBN, terutamanya untuk renovasi rumah di desa dapat dibantu oleh perbankan syariah.

"Dengan adanya Program 3 Juta Rumah yang merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo, menjadi tantangan untuk perbankan syariah semakin berperan dalam memberikan dukungan pembiayaan," kata Fahri Hamzah melalui keterangan resmi, Jumat (28/2/2025).

Menurutnya, perbankan syariah dapat berfokus dalam salah satu program Kementerian PKP untuk memperbaiki rumah-rumah di desa.

"Perbaikan rumah di desa ini belum ada skema pembiayaanya yang non-APBN, jadi perbankan syariah bisa kembangkan skemanya di sini," kata Fahri.

Selain dukungan dalam program perumahan di pedesaan, Fahri juga mendorong perbankan syariah ikut serta dalam menyiapkan skema dalam pengelolaan dana investasi dari beberapa negara yang menyatakan akan berinvestasi pada pembangunan perumahan di Indonesia.

"Silakan (misalnya) dari Bank Syariah Indonesia menyiapkan pengajuan rancangan skemanya, jika bagus dan disetujui maka akan saya arahkan investor-investor dari beberapa Negara Timur Tengah seperti Qatar untuk bekerja sama mengelola dana investasinya," kata Fahri.

Sementara itu, Direktur Penjualan dan Distribusi Bank Syariah Indonesia (BSI) Anton Sukarna menyambut baik ajakan Wamen PKP untuk meningkatkan peran ekonomi syariah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Terutama dalam hal pembiayaan non APBN untuk membangun hunian bagi masyarakat.

"Kami insyaallah siap mendukungnya dengan menyiapkan rancangan skema-skema seperti yang tadi disampaikan Pak Wamen," kata dia.

Sebelumnya Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, dalam road map program 3 juta telah disusun sasaran program, segmentasi market, jumlah hunian yang dibangun baru, jumlah rumah yang akan di renovasi, hingga lokasi-lokasi yang dipilih untuk program 3 juta rumah.

Program 3 juta rumah terbagi menjadi dua, yakni 2 juta di pedesaan dan 1 juta unit di perkotaan.

Program 2 juta di pedesaan mencakup 1,5 juta renovasi rumah, dan 500 ribu unit pembangunan rumah baru dengan harga dibawah Rp100 juta. Sedangkan program 1 juta di perkotaan mencakup 500 ribu rumah tapak baru di suburb melalui program FLPP dan 500 unit rumah vertikal di city center.

Adapun target 500 ribu rumah vertikal di city center, terdiri untuk Gen Z 250 ribu rusun sewa ukuran 21 meter persegi (low rent 1), milenial 200 ribu rusun milik ukuran 32 meter persegi (low cost), dan Gen X 50 ribu unit rusun sewa ukuran 50-80 meter persegi (low rent 2).

(NIA DEVIYANA)

Kabupaten Nias di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Nias:

1. Perumnas Nias Sogae'adu: Tipe Rst

   Terletak di Sogae'adu, Kabupaten Nias. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 112 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

   Proyek ini menawarkan 146 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 123 juta. Sebanyak 4 unit telah terjual, sementara 142 unit masih tersedia.

Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Simalungun:

1. Nusantara Permai: Tipe 36

   Terletak di Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Pt. Haheba Sumatera Land.

   Proyek ini menawarkan 42 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 116 juta. Sebanyak 0 unit telah terjual, sementara 42 unit masih tersedia.
2. Perumahan Griya Mutiara Aman Sari: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Aresco Dharma yang terletak di Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun. Menawarkan 4 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 123 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 36 meter persegi dengan luas lahan 105 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 2 unit, sedangkan masih tersedia 2 unit lagi.

3. Griya Pas Indah: Tipe 36

   Berlokasi di Siantar, Kabupaten Simalungun, proyek perumahan ini dikembangkan oleh Pt. Purwa Graha Utama. Telah terjual 12 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 123 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dengan total luas tanah adalah 139 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 24 unit untuk dipasarkan dari 36 unit yang disediakan.

4. Griya Dimensi: Tipe 36-130Jt

   Perumahan keempat ini terletak di Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Total unit yang ditawarkan adalah 122 rumah dan telah terjual 113 unit. Harga per unit sebesar Rp 130 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 98 meter persegi. Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Dimensi Bangun Persada. Perumahan ini telah tersisa 9 unit yang tersedia.

5. Cemara Mas: Tipe 36/84

   Di Panombeian Pane, Kabupaten Simalungun, terdapat perumahan yang menawarkan total 234 unit. Saat ini, telah terjual 200 unit dengan harga per unit sebesar Rp 130 juta.

   Bangunan-bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dengan total lahan mencapai 84 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Bangun Tama Raya. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 34 unit.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Labuhanbatu Selatan:

1. Basilam Asri Sejahtera 1: Tipe 36/108

   Terletak di Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 108 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Pt.rabiah Abadi Perkasa .

   Proyek ini menawarkan 20 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 123 juta. Sebanyak 18 unit telah terjual, sementara 2 unit masih tersedia.
2. Halimah Indah Residence 2: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Cahaya Putri Sakibung yang terletak di Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Menawarkan 70 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 123 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 36 meter persegi dengan luas lahan 105 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 31 unit, sedangkan masih tersedia 39 unit lagi.

3. Griya Reza Hajoran Permai : Tipe 36/105

   Berlokasi di Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh Narasaon Abadi Property. Telah terjual 125 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 130 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dengan total luas tanah adalah 105 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 4 unit untuk dipasarkan dari 129 unit yang disediakan.

4. Binanga Residence: Tipe 36/144

   Perumahan keempat ini terletak di Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Total unit yang ditawarkan adalah 59 rumah dan telah terjual 15 unit. Harga per unit sebesar Rp 130 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 144 meter persegi. Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Pt.rabiah Abadi Perkasa . Perumahan ini telah tersisa 44 unit yang tersedia.

5. Perumahan Pane Indah: Tipe 36/108

   Di Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdapat perumahan yang menawarkan total 168 unit. Saat ini, telah terjual 36 unit dengan harga per unit sebesar Rp 130 juta.

   Bangunan-bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dengan total lahan mencapai 108 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Pt. Ata Cemerlang Jaya. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 132 unit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) dikabarkan siap mengucurkan dana sebesar Rp 130 triliun dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

Informasi ini disampaikan Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo dalam acara di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

"Saya dengar, saya kira dari kawan-kawan Kementerian sudah tahu, Bank Indonesia bersedia untuk menjajakan Rp 130 triliun untuk mendukung sektor perumahan," ungkap Hashim.

Menurut dia, ini merupakan keputusan Gubernur BI Perry Warjiyo.

"Dan ini dananya semua, ini dari dalam negeri, sehingga saya semakin optimis. Pak Ara Sirait (Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Pak Fahri Hamzah (Wakil Menteri PKP), kawan-kawan penuh, semakin optimis dana bakal ada," tutup Hashim.

Program 3 Juta Rumah akan dilanjutkan kembali apabila Presiden Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, total 3 Juta Rumah yang tiap tahun dijalankan selama 10 tahun berturut-turut akan menghasilkan 30 juta rumah.

“Dan kalau nanti Pak Prabowo diberikan mandat lagi, bisa dilanjut lagi 5 tahun. Jadi, nanti target kita 30 juta apartemen dan rumah,” jelas Hashim.

Hashim kembali menegaskan, program 3 Juta Rumah per tahun ini tidak hanya membangun rumah, namun juga apartemen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan memanfaatkan likuiditas dari bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan pemerintah.

Program perumahan ini bertujuan membangun 3 juta rumah setiap tahunnya dan mengambil inspirasi dari model Housing and Development Board (HDB) Singapura.

Pencapaian target pembangunan 30 juta rumah dalam 10 tahun ke depan melalui program 3 juta rumah per tahun, yang didukung oleh Danantara dan sektor perbankan, diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi krisis perumahan di Indonesia, sekaligus memperkuat sektor investasi dan ekonomi nasional.

Menurut Hashim, BPI Danantara akan memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan untuk proyek ini dengan melibatkan bank-bank pemerintah sebagai sumber likuiditas.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program perumahan yang dirancang untuk 37 juta keluarga di kota dan pedesaan dapat berjalan lancar. Selain itu, Danantara juga akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan minat investasi guna mendukung pembangunan perumahan yang terjangkau dan ramah lingkungan.

"Indonesia akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," kata Hashim pada acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Sebagian akan didanai oleh Danantara," tambahnya.

Program ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga memiliki kualitas lingkungan yang baik. Rumah-rumah yang dibangun nantinya akan dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan, seperti panel surya dan turbin angin, untuk mendukung penggunaan energi terbarukan.

Hashim juga menekankan bahwa perumahan ini akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air bersih, listrik yang stabil, dan fasilitas lainnya yang layak.

"Sebagian besar dari 37 juta keluarga di Indonesia membutuhkan perumahan yang layak. Mereka membutuhkan air bersih dan lancar, mereka membutuhkan listrik. Mereka membutuhkan lantai keramik, bukan lantai tanah," ujar Hashim, seraya menambahkan bahwa lingkungan tempat tinggal yang layak juga menjadi salah satu cara untuk memerangi stunting di Indonesia.

Menurut Hashim, stunting bukan hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga karena lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, dengan menghadirkan perumahan yang lebih baik dan lebih sehat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk mencegah stunting.

Selain itu, Hashim juga menyebutkan bahwa pembangunan perumahan yang dilakukan secara masif dapat mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 persen hingga 2,5 persen per tahun.

"Dengan program pembangunan 3 juta unit per tahun, kita berharap bisa melakukannya dalam 10 tahun ke depan. Itu berarti 30 juta unit rumah, yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil," ujar Hashim.

Program ini juga diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi sektor perbankan, di mana bank-bank pemerintah yang terlibat dalam pembiayaan akan memperoleh likuiditas yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan program perumahan.

Dengan adanya dukungan likuiditas dari Danantara, perbankan dapat memberikan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan rumah dengan harga yang wajar.

Dalam mendukung program ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga telah melibatkan BPI Danantara untuk mendorong minat investasi dalam proyek 3 juta rumah.

Pandu Sjahrir, perwakilan dari Danantara, menjelaskan bahwa salah satu langkah yang dilakukan oleh Danantara adalah melalui proses "book building," yaitu pengumpulan minat dari pasar untuk menarik lebih banyak investor.

"Book building adalah proses mengumpulkan interest serta masukan dari pasar. Ini yang sedang kami jalankan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan minat terhadap program ini," jelas Pandu.

Danantara, yang baru dibentuk pada awal 2025, memiliki peran penting dalam mengelola aset negara dan memastikan efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung program-program strategis nasional.

Dengan total nilai aset yang dikelola mencapai Rp 9,085 triliun, Danantara akan membantu mengurangi tumpang tindih dan inefisiensi di berbagai lembaga pemerintah, termasuk dalam sektor perumahan.

Pandu Sjahrir menambahkan bahwa selain menarik investasi, Danantara juga berperan dalam menampung masukan dari pelaku pasar guna meningkatkan minat terhadap program ini.

"Kami berharap dapat mengoptimalkan segala potensi untuk menciptakan pembiayaan yang lebih efisien dan efektif," tambahnya.

Ke depan, Danantara berencana untuk mengonsolidasikan pengelolaan aset negara di bawah satu entitas, yang diharapkan dapat meningkatkan daya guna dan nilai tambah aset negara.

Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan memanfaatkan likuiditas dari bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan pemerintah.

Program perumahan ini bertujuan membangun 3 juta rumah setiap tahunnya dan mengambil inspirasi dari model Housing and Development Board (HDB) Singapura.

Pencapaian target pembangunan 30 juta rumah dalam 10 tahun ke depan melalui program 3 juta rumah per tahun, yang didukung oleh Danantara dan sektor perbankan, diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi krisis perumahan di Indonesia, sekaligus memperkuat sektor investasi dan ekonomi nasional.

Menurut Hashim, BPI Danantara akan memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan untuk proyek ini dengan melibatkan bank-bank pemerintah sebagai sumber likuiditas.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program perumahan yang dirancang untuk 37 juta keluarga di kota dan pedesaan dapat berjalan lancar. Selain itu, Danantara juga akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan minat investasi guna mendukung pembangunan perumahan yang terjangkau dan ramah lingkungan.

"Indonesia akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," kata Hashim pada acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Sebagian akan didanai oleh Danantara," tambahnya.

Program ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga memiliki kualitas lingkungan yang baik. Rumah-rumah yang dibangun nantinya akan dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan, seperti panel surya dan turbin angin, untuk mendukung penggunaan energi terbarukan.

Hashim juga menekankan bahwa perumahan ini akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air bersih, listrik yang stabil, dan fasilitas lainnya yang layak.

"Sebagian besar dari 37 juta keluarga di Indonesia membutuhkan perumahan yang layak. Mereka membutuhkan air bersih dan lancar, mereka membutuhkan listrik. Mereka membutuhkan lantai keramik, bukan lantai tanah," ujar Hashim, seraya menambahkan bahwa lingkungan tempat tinggal yang layak juga menjadi salah satu cara untuk memerangi stunting di Indonesia.

Menurut Hashim, stunting bukan hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga karena lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, dengan menghadirkan perumahan yang lebih baik dan lebih sehat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk mencegah stunting.

Selain itu, Hashim juga menyebutkan bahwa pembangunan perumahan yang dilakukan secara masif dapat mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 persen hingga 2,5 persen per tahun.

"Dengan program pembangunan 3 juta unit per tahun, kita berharap bisa melakukannya dalam 10 tahun ke depan. Itu berarti 30 juta unit rumah, yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil," ujar Hashim.

Program ini juga diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi sektor perbankan, di mana bank-bank pemerintah yang terlibat dalam pembiayaan akan memperoleh likuiditas yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan program perumahan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Bank Dunia melakukan penjajakan mengenai dukungan teknis dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam Program 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

"Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bank Dunia guna mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat," kata Fahri di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan.

"Misalnya Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah, Jepang dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat dan Qatar juga telah siap membantu Indonesia," katanya.

Fahri menyampaikan, Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap program perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

Sebagai informasi, pertemuan antara Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan perwakilan Bank Dunia yakni Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez dan Senior Urban Development Specialist Luiz Trivero.

Pada pertemuan tersebut Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez menyampaikan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP sehingga diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Perumahan," kata Claudia.

Claudia mengatakan, Bank Dunia juga menilai adanya Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Kementerian PKP merupakan sebuah terobosan yang baik dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.