Kota Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak para konglomerat di Indonesia untuk secara langsung terlibat dalam membantu rakyat kecil, khususnya dalam pembangunan rumah layak huni.

Menurut dia, keterlibatan dunia usaha dalam program perumahan rakyat menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Presiden Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” kata Ara di Bandung, Sabtu.

Ara mencontohkan program renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung yang didukung penuh oleh Agung Sedayu Group melalui Yayasan Budha Suci. Program ini berjalan tanpa menggunakan dana APBN, APBD, maupun BUMN.

“Ini contoh ketika para pengusaha besar, konglomerat Indonesia, tidak hanya bicara tapi langsung turun tangan, bersentuhan dengan rakyat. Kalau begini caranya, Indonesia akan aman dan tenteram,” kata dia.

Ara menyampaikan bahwa semangat kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta ini dimungkinkan karena kepemimpinan daerah yang proaktif dan komunikatif.

“Saya tadi tanya ke Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar, kapan terakhir ada renovasi 500 rumah di Kota Bandung tanpa uang negara. Kayaknya memang belum pernah,” ujarnya.

Ia menambahkan, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengarahkan agar kebijakan di sektor perumahan sepenuhnya berpihak kepada rakyat.

“Pak Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan. PPN sudah gratis, PBG gratis dan cepat, BPHTB juga gratis,” ucapnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP ajak konglomerat bangun rumah untuk rakyat

Kota Bandung (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menargetkan perbaikan 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung, diberikan ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat tuntas enam bulan ke depan.

“Kita punya empat lokasi kecamatan, jadi jaga-jaga saja maksimal enam bulan. Tapi saya rasa tak sampai satu tahun dapat tuntas,” ujar Ara di Bandung, Sabtu.

Ara menyampaikan perbaikan Rutilahu tersebut merupakan sumbangan dari Agung Sedayu Group yang merupakan perusahaan pengembang milik pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” kata dia.

Ia menjelaskan program ini merupakan contoh nyata negara hadir untuk rakyat kecil, melalui berbagai kebijakan pendukung seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Saya hanya mohon satu hal dari Gubernur Dedi, pilih pengembang yang bertanggung jawab. Supaya rakyat tidak kecewa,” kata dia.

Dirinya berharap dengan program ini, tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Jawa Barat dalam tiga tahun ke depan sebagai bagian dari komitmen pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan, PPN sudah gratis, PBG gratis dan cepat, BPHTB juga gratis,” kata Ara.

Pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan menyampaikan bahwa program renovasi 500 Rutilahu di Kota Bandung merupakan proyek renovasi skala besar pertama yang dilakukan oleh Yayasan Budha Suci, lembaga sosial yang selama ini aktif dalam bantuan kemanusiaan dan pembangunan rumah pascabencana.

“Pertama-tama, Yayasan Budha Suci memang sudah tidak asing lagi dalam membangun rumah dan membantu korban bencana alam. Kami sudah membangun total 8.000 rumah di Indonesia, termasuk di Aceh, Padang, Palu, dan Jogja,” kata Aguan.

Ia mengungkapkan bahwa keputusan untuk turut serta dalam program ini didasari oleh keprihatinan atas kondisi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di hunian tidak layak.

“Di Bandung ini, kami melihat langsung kebutuhan yang ada dan merasa terpanggil untuk membantu sesama yang kurang beruntung,” ujarnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP targetkan perbaikan 500 Rutilahu di Bandung

HAMBALANG, iNewsBogor.id - Presiden Prabowo Subianto menyebut ribuan petugas lapangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai ujung tombak negara pengaman masa depan anak Indonesia saat memberikan pengarahan langsung di Hambalang, Bogor, pada Sabtu (3/5/2025).

Prabowo menyebut bahwa setiap aspek kerja lapangan—termasuk pengecekan makanan dan pengawasan distribusi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)—adalah bagian dari misi nasional.

"Setiap kali kau periksa ompreng itu, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu—ingat! Setiap langkah pengawasanmu, setiap perencanaan mu, adalah bagian dari mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa,” kata Presiden Prabowo dalam pengarahan kepada Badan Gizi Nasional (BGN), Koordinator SPPI dan SPPG Nasional.

"Tidak boleh malas. Tidak boleh lengah. Tidak boleh kongkalikong. Kau akan berusaha dibeli, ditipu, dibohongi. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ini akan menjadi sasaran manusia-manusia yang serakah dan jahat,” tambahnya.

Prabowo juga menekankan bahwa tugas sebagai personil dapur MBG adalah tugas patriotik. “Tugas suci. Tugas yang mulia,” ujarnya.

Prabowo juga berpesan agar para petugas SPPG senantiasa menjaga kekompakan dan integritas. Ia juga meminta para personil dapur MBG agar tak sungkan melaporkan apabila ada masalah.

"Pelihara komunikasi dengan kawan. Komunikasi sangat penting. Terus tukar-menukar pandangan, unek-unek masing-masing. Pelihara moril. Ada kesulitan, langsung lapor!"

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan menyerahkan kunci rumah subsidi kepada wartawan pada 6 Mei 2025.

Penyerahan simbolis tersebut juga akan disaksikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia, Meutya Hafid.

"Nanti wartawan juga dua hari lagi sama Ibu Meutya akan menyerahkan kunci langsung kepada wartawan," ujar Ara, sapaan akrab Maruarar, kepada awak media di Kota Bandung, Sabtu (3/5/2025).

Ara menjelaskan bahwa pembangunan rumah subsidi untuk wartawan akan dilakukan secara bertahap dengan target sebanyak 1.000 unit.

Sebelumnya, Kementerian PKP juga telah menyerahkan kunci rumah subsidi kepada buruh bertepatan dengan Hari Buruh, 1 Mei 2025, serta kepada bidan, perawat, dan guru.

Program rumah subsidi ke depannya juga akan diperluas untuk buruh migran, asisten rumah tangga (ART), nelayan, petani, dan sopir.

"Supaya apa, wong cilik, rakyat kecil mendapatkan kebaikan dari negara. Negara itu hadir lewat apa, rumah subsidi," katanya.

Ara menegaskan bahwa program rumah subsidi untuk wartawan tidak bertujuan untuk membungkam kebebasan pers.

"Bukan untuk membungkam wartawan. Wartawan silakan beritakan kebenaran, tapi wartawan juga berhak mendapatkan perhatian dari negara," ucapnya.

Dia juga memastikan bahwa rakyat kecil tidak akan lagi dipusingkan dengan tingginya biaya pajak dan izin pembangunan rumah, karena pemerintah telah menghapus aturan tersebut.

"PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) gratis, itu khusus untuk rakyat kecil. Tapi nunggu Perkadanya (Peraturan Kepala Daerah)," tuturnya.

Ara menambahkan bahwa aturan tersebut telah berlaku di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Dia juga memuji gerak cepat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mendorong bupati dan wali kota agar segera menerbitkan peraturan tersebut.

"Rata-rata mereka (kepala daerah) sudah keluarkan Perkadanya," pungkas Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan langsung kepada ribuan petugas lapangan di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (3/5/2025).

Prabowo menyebut mereka sebagai ujung tombak dalam mengamankan anak-anak bangsa.

"Setiap kali kau periksa ompreng itu, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu, ingat! Setiap langkah pengawasanmu, setiap perencanaanmu adalah bagian dari mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa,” kata Prabowo dikutip dari siaran pers Tim Media Prabowo, Sabtu.

Menurut Prabowo, pengecekan makanan dan pengawasan distribusi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari misi nasional.

Oleh karenanya ia mengingatkan agar petugas di SPPG tidak boleh malas, apalagi lengah.

"Tidak boleh malas. Tidak boleh lengah. Tidak boleh kongkalikong. Kau akan berusaha dibeli, ditipu, dibohongi. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ini akan menjadi sasaran manusia-manusia yang serakah dan jahat,” bebernya.

Ia menekankan bahwa tugas sebagai personel dapur MBG adalah tugas patriotik. Prabowo mengkategorikannya sebagai tugas suci dan tugas yang mulia.

Prabowo juga berpesan agar para petugas SPPG senantiasa menjaga kekompakan dan integritas.

"Pelihara komunikasi dengan kawan. Komunikasi sangat penting. Terus tukar-menukar pandangan, unek-unek masing-masing. Pelihara moril. Ada kesulitan, langsung lapor!" tandasnya.

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para konglomerat di Indonesia untuk terlibat langsung dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Presiden Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” ujar Ara saat meninjau program renovasi rumah di Bandung, Sabtu (3/5/2025) dikutip dari Antara.

Salah satu contoh kolaborasi tersebut adalah program renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung yang sepenuhnya didanai oleh Agung Sedayu Group melalui Yayasan Budha Suci. Program ini tidak menggunakan anggaran dari APBN, APBD, maupun BUMN.

“Ini contoh ketika para pengusaha besar, konglomerat Indonesia, tidak hanya bicara tapi langsung turun tangan, bersentuhan dengan rakyat. Kalau begini caranya, Indonesia akan aman dan tenteram,” kata Ara.

Target Rampung Enam Bulan

Ara menargetkan renovasi 500 rumah di empat kecamatan di Kota Bandung bisa rampung dalam waktu maksimal enam bulan.

“Kita punya empat lokasi kecamatan, jadi jaga-jaga saja maksimal enam bulan. Tapi saya rasa tak sampai satu tahun dapat tuntas,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam merealisasikan program ini. Ara menyebut kolaborasi bisa terjalin berkat kepemimpinan daerah yang proaktif dan komunikatif.

“Saya tadi tanya ke Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar, kapan terakhir ada renovasi 500 rumah di Kota Bandung tanpa uang negara. Kayaknya memang belum pernah,” ujarnya.

Dukungan Kebijakan Pro Rakyat

Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan kebijakan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil.

Hal itu ditunjukkan dengan pembebasan sejumlah biaya administrasi seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Pak Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan,” kata dia.

Komitmen Yayasan Budha Suci

Pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group, menyampaikan bahwa program renovasi Rutilahu di Bandung merupakan proyek renovasi skala besar pertama yang dilakukan Yayasan Budha Suci.

“Kami sudah membangun total 8.000 rumah di Indonesia, termasuk di Aceh, Padang, Palu, dan Jogja,” ujar Aguan.

Menurut Aguan, keikutsertaan dalam program ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak.

“Di Bandung ini, kami melihat langsung kebutuhan yang ada dan merasa terpanggil untuk membantu sesama yang kurang beruntung,” katanya.

Ara berharap program serupa bisa diperluas dan menjadi bagian dari komitmen nasional dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Jawa Barat.

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak para konglomerat di Indonesia untuk terlibat langsung dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

“Yang super kaya membantu yang sangat kekurangan. Inilah yang kita mau capai. Seperti kata Presiden Prabowo, bagaimana keadilan sosial dijalankan,” ujar Ara saat meninjau program renovasi rumah di Bandung, Sabtu (3/5/2025) dikutip dari Antara.

Salah satu contoh kolaborasi tersebut adalah program renovasi 500 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bandung yang sepenuhnya didanai oleh Agung Sedayu Group melalui Yayasan Budha Suci. Program ini tidak menggunakan anggaran dari APBN, APBD, maupun BUMN.

“Ini contoh ketika para pengusaha besar, konglomerat Indonesia, tidak hanya bicara tapi langsung turun tangan, bersentuhan dengan rakyat. Kalau begini caranya, Indonesia akan aman dan tenteram,” kata Ara.

Target Rampung Enam Bulan

Ara menargetkan renovasi 500 rumah di empat kecamatan di Kota Bandung bisa rampung dalam waktu maksimal enam bulan.

“Kita punya empat lokasi kecamatan, jadi jaga-jaga saja maksimal enam bulan. Tapi saya rasa tak sampai satu tahun dapat tuntas,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam merealisasikan program ini. Ara menyebut kolaborasi bisa terjalin berkat kepemimpinan daerah yang proaktif dan komunikatif.

“Saya tadi tanya ke Wali Kota Bandung dan Gubernur Jabar, kapan terakhir ada renovasi 500 rumah di Kota Bandung tanpa uang negara. Kayaknya memang belum pernah,” ujarnya.

Dukungan Kebijakan Pro Rakyat

Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen menjalankan kebijakan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil.

Hal itu ditunjukkan dengan pembebasan sejumlah biaya administrasi seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Pak Prabowo memerintahkan kami, dan saya senang karena perintahnya adalah pro rakyat di bidang perumahan,” kata dia.

Komitmen Yayasan Budha Suci

Pengusaha Sugianto Kusuma atau Aguan, pemilik Agung Sedayu Group, menyampaikan bahwa program renovasi Rutilahu di Bandung merupakan proyek renovasi skala besar pertama yang dilakukan Yayasan Budha Suci.

“Kami sudah membangun total 8.000 rumah di Indonesia, termasuk di Aceh, Padang, Palu, dan Jogja,” ujar Aguan.

Menurut Aguan, keikutsertaan dalam program ini berangkat dari keprihatinan terhadap kondisi masyarakat yang masih tinggal di hunian tidak layak.

“Di Bandung ini, kami melihat langsung kebutuhan yang ada dan merasa terpanggil untuk membantu sesama yang kurang beruntung,” katanya.

Ara berharap program serupa bisa diperluas dan menjadi bagian dari komitmen nasional dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan ada tiga kunci sukses pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Tiga kunci tersebut, yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.

Hal tersebut disampaikan Dadan Dadan usai mengikuti rapat bersama yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di kediaman pribadinya, di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/5/2025).

Menurut Dadan, dari ketiga kunci sukses tersebut masalah anggaran telah terselesaikan.

“Anggaran tadi sudah disampaikan oleh Pak Presiden bahwa itu sudah diselesaikan secara politis,” ujar Dadan dalam siaran pers Sekretariat Presiden, Sabtu.

Sementara untuk sektor SDM, Dadan menyebut, sektor ini menjadi salah satu tantangan. Terutama terkait keberadaan dan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Saat ini menurutnya, terdapat ribuan tenaga yang telah dididik untuk siap bekerja di SPPG.

"Dan sampai sekarang kita sudah, baru selesai mendidik 2.000 ya dan ada yang mengundurkan diri enam, sehingga SDM-nya baru ada 1.994. Nah, untuk mengembangkan pelayanan lebih cepat kita sangat tergantung dari SDM-nya,” ucapnya.

Untuk memenuhi kekurangan tersebut, Dadan mengatatakan BGN telah bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) guna mendidik 30.000 calon Kepala SPPG dalam gelombang ketiga.

Dia bilang, pendidikan tersebut akan selesai di akhir Juli.

“InsyaAllah akan selesai di akhir Juli. Makanya percepatan akan terjadi dimulai Agustus,” ujar Dadan.

Sementara itu dalam aspek infrastruktur, ia menyampaikan, jumlah fasilitas SPPG masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang ditetapkan.

Oleh karena itu, ia meyakini sinergi dan kemitraan dengan berbagai pihak menjadi aspek yang sangat diperlukan.

Di sisi lain, ia juga menyampaikan tantangan lain dalam hal pengawasan kualitas dan kelengkapan infrastruktur yang disediakan mitra. Untuk itu, pihaknya kini sedang menyusun dan mempertajam standar operasional prosedur (SOP) pemilihan, serta supervisi mitra.

“Oleh sebab itu, kami berkumpul sekarang ini untuk mempertajam SOP-SOP terkait dengan penyeleksian-penyeleksian mitra. Dan juga supervisi-supervisi infrastruktur yang harus ada dan akan disiapkan oleh para mitra,” ujar Dadan.

Pria tanpa identitas ditemukan tewas di Jalan Perumahan Grand Lovina, Banjar Dinas Celuk Buluh, Desa Kalibukbuk, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, Bali, Sabtu (3/5/2025). Terdapat darah yang keluar dari hidung dan mulut pria tersebut.

"Keluar darah pada saluran hidung, mulut," kata Kasi Humas Polres Buleleng AKP Gede Darma Diatmika, dikonfirmasi Sabtu malam.

Darma mengatakan mayat tersebut ditemukan tergeletak di jalanan sekitar pukul 01.00 Wita oleh warga setempat. Saksi yang saat itu sedang tertidur dibangunkan oleh istrinya karena mendengar suara gonggongan anjing.

Saksi kemudian keluar rumah dan melihat ada seseorang yang tergeletak di jalanan dengan posisi menghadap ke utara dan kepala mengarah barat. Saksi lantas memberitahu warga yang melintas di jalan tersebut serta kepala dusun (kadus) setempat.

"Selanjutnya saksi lain menghubungi Babinsa Desa Kalibukbuk serta menghubungi kepolisian," jelasnya.

Berdasarkan hasil identifikasi, diketahui ciri-ciri mayat tersebut yakni memakai baju kaus berwarna biru dongker bertuliskan 'Kind of That Est MMXX', pendek warna abu-abu, serta celana dalam warna biru. Selain itu mulut dan hidung mengalami pendarahan. Namun tidak ditemukan identitas pada pria tersebut.

"Dari hasil pemeriksaan tim medis RSUD Buleleng (di TKP) denyut nadi korban sudah tidak teraba dan reaksi pupil mata tidak ada menguatkan tanda-tanda kematian awal," katanya.

Selanjutnya, mayat tersebut dievakuasi ke RSUD Buleleng dengan menggunakan ambulans. Polisi melakukan penyelidikan terkait kasus ini.

Video: Kronologi Pembunuhan Pria Dalam Karung di Tangerang

Video: Kronologi Pembunuhan Pria Dalam Karung di Tangerang

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) dan menargetkan zero accident atau tidak ada lagi kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut diungkapkan Kepala BGN Dadan Hindayana usai rapat yang digelar di kediaman pribadi Prabowo, di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, pada Sabtu (3/5/2025).

"Insyaallah, mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, tambah semangat. Para SPPI juga tambah semangat, tambah patriotik sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat dan target kita adalah zero accident. Tidak ada kejadian keracunan di lapangan," ujar Dadan lewat keterangannya, Sabtu (3/5/2025).

Adapun rapat pada akhir pekan ini menegaskan keseriusan Prabowo dalam mempercepat operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) gunna memperluas cakupan program MBG.

Dadan mengungkapkan, Prabowo dalam rapat tersebut menekankan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan program MBG.

Hal tersebut penting, mengingat program MBG merupakan investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

"Pak Presiden tadi mengarahkan kepada kami agar kami tetap semangat untuk berkarya, bekerja lebih teliti, lebih cermat. Karena ini adalah program strategik, program untuk investasi SDM masa depan dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan," ujar Dadan.

Dalam pertemuan tersebut, Dadan juga melaporkan capaian hingga April 2025 dan rencana percepatan pembentukan satuan pelayanan baru.

"Pada intinya dua hari yang lalu Presiden telepon terkait dengan progres tentang makan bergizi. Kemudian kami sampaikan, dan beliau bertanya terkait dengan target-target yang ingin dicapai," ujar Dadan.

Ia menjelaskan, program MBG saat ini telah melayani sekitar 3,3 juta penerima manfaat. Selain itu, ia mengungkap adanya potensi penambahan SPPG baru yang direncanakan mulai beroperasi pada 5 dan 14 Mei 2025.

"Sehingga Insyaallah pertengahan Mei ini sudah bisa melayani kurang lebih, lebih dari 4 juta penerima manfaat," ujar Dadan.

Sebelumnya, terdapat dua kasus terbaru terkait dugaan keracunan MBG yang terjadi di Jawa Barat. Pertama, sebanyak 342 siswa SMP Negeri 35 Kota Bandung mengalami keracunan makanan usai menyantap menu MBG.

Peristiwa keracunan MBG lainnya juga baru terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Tasikmalaya, Kamis (1/5/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) di kediaman pribadinya, Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, pada Sabtu (3/5/2025).

Rapat pada akhir pekan ini menegaskan keseriusan Prabowo dalam mempercepat operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam rapat tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa Prabowo menekankan pentingnya ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan program MBG.

Hal tersebut penting mengingat program MBG merupakan investasi strategis bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

"Pak Presiden tadi mengarahkan kepada kami agar kami tetap semangat untuk berkarya, bekerja lebih teliti, lebih cermat. Karena ini adalah program strategik, program untuk investasi SDM masa depan dan ini sangat riskan dengan hal-hal yang akan terjadi di lapangan," ujar Dadan dalam keterangannya, Sabtu (3/5/2025).

Prabowo juga memberikan motivasi kepada para petugas di lapangan, khususnya para anggota SPPG dan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang menjadi garda terdepan program MBG.

Sedangkan terkait capaian program, Dadan menyebutkan bahwa target layanan hingga April telah tercapai dan pihaknya optimistis dapat meningkatkan jumlah penerima manfaat secara signifikan dalam beberapa bulan ke depan.

"Sejauh ini sesuai dengan target, karena sebetulnya target kami kan dulu sampai April itu kita melayani 3 juta. Nah itu Alhamdulillah sudah tercapai, nanti dari bulan Mei sampai Agustus kita akan melayani 6 juta. Dan kita sedang mengejar itu, sehingga nanti kami berharap di akhir Mei atau awal Juni penerima manfaat sudah mencapai 6 juta," ujar Dadan.

Lebih lanjut, Dadan menambahkan bahwa setelah pendidikan SPPI batch 3 rampung, pelayanan akan semakin dipercepat dengan target lebih dari 20 juta penerima manfaat pada akhir Agustus 2025.

Dadan turut menyampaikan harapannya agar seluruh jajaran BGN semakin termotivasi dan berkomitmen tinggi dalam menjalankan program ini.

"Insyaallah, mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi semangat, tambah semangat. Para SPPI juga tambah semangat, tambah patriotik sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat dan target kita adalah zero accident. Tidak ada kejadian keracunan di lapangan," tandas Dadan.

Turut hadir dalam rapat tersebut diantaranya adalah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.