Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

“(Tapera) bermanfaat betul bagi rakyat Indonesia. Saya yakin dengan bantuan Tapera, (realisasi penyaluran subsidi perumahan) akan maju dan terus maju berkembang,” ujarnya dalam acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Sejak pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, tercatat realisasi penyaluran subsidi perumahan sebanyak 93.484 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari 37.955 rumah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.384 rumah realisasi akad Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), 23.413 rumah sedang dalam persetujuan akad kredit, serta 8.717 rumah telah akad kredit.

Selain itu, terdapat pula 11.783 rumah telah selesai dibangun tapi belum akad serta 10.232 rumah dalam proses pembangunan.

Berdasarkan bank penyalur, Menteri PKP menuturkan bahwa BTN menjadi penyalur terbanyak dengan 23.313 unit dan diikuti oleh BTN Syariah sejumlah 5.529 unit. Artinya, total penyaluran BTN secara keseluruhan sebesar 28.842 unit atau 75,89 persen dari total realisasi penyaluran subsidi perumahan.

“Ini adalah kerja kalian yang luar biasa (para pegawai BTN). Saya, Maruarar Sirair, sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, mengucapkan terima kasih karena saudara-saudara, bapak, ibu, adik-adik, membantu perjuangan perumahan rakyat. Kita punya target yang luar biasa, membangun dan merenovasi 3 juta rumah dalam 1 tahun, dan sebagian besar sudah segera dilakukan dengan baik,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan saat ini waktuyang tepat untuk mempunyai rumah.

“Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Pemerintah dinyatakan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah rakyat memperoleh rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun.

Pertama, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu 5 persen dari harga beli rumah subsidi oleh pemerintah daerah (pemda). Kedua, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh pemda.

Terakhir, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB) 100 persen pada periode Januari-Juli 2025, dan PPN DTP 50 persen pada periode Juli-Desember 2025 untuk harga rumah Rp0-2 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

“Saya pikir sepanjang ini belum pernah ada BPHTB gratis belum pernah ada PBG gratis, dan PPN gratis,” kata dia yang akrab dipanggil Ara.

Kesempatan ini dinilai menjadi peluang bagi rakyat mengingat saat ini kebijakan rumah murah bagi masyarakat telah diberlakukan seiring harga tanah semakin tinggi.

Selain bebas dari beberapa biaya tersebut, kebijakan Presiden Prabowo terkait sektor perumahan ialah layanan yang semakin cepat.

Ara menjelaskan bahwa izin Persetujuan Gedung (PBG) dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh pemda.

Sebagai contoh, pemerintah kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG salam 15 menit, pemerintah Kabupaten Badung di Bali berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit.

“Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” ungkap Menteri PKP.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan dirinya bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan para pemangku kepentingan terkait akan bertemu pada Selasa (11/2) membahas persoalan perumahan.

“Kita hari Selasa (11/2) akan diskusi sama Gubernur BI. Saya sudah undang Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun). Saya juga undang Pak Ferry (Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan), Pandu (Pandu Sjahrir) Danantara, dan kita bicara nanti dengan Ferry bersama dengan kalangan perbankan untuk bagaimana kita menjawab soal pembiayaan,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Ia menyampaikan bahwa isu pokok di sektor perumahan terkait dengan soal pendanaan, lahan, perizinan, kualitas rumah, dan data acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan. Salah satu yang menjadi perhatian dari Menteri PKP ialah terkait persoalan data.

Ara sepakat bahwa data harus terpusat di Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga berbagai kementerian yang ada tidak perlu membuat survei masing-masing untuk mengumpulkan data, atau dalam rangka memverifikasi pekerjaan dari BPS.

“Semua kementerian itu tidak usah bikin survei sendiri-sendiri...tidak usah setiap kementerian memverifikasi lagi pekerjaan dari BPS. Jadi, kita benar-benar saling percaya, tapi yang dipercaya juga bisa bertanggung jawab. Jadi, kita bisa kerja cepat,” kata Maruarar.

BPS sendiri telah ditetapkan oleh Presiden sebagai pengampu data terpusat di bawah supervisi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Karena itu, ia mengharapkan tidak ada lagi bantuan perumahan yang tidak tepat sasaran.

Pada Kamis (6/2), dia telah menegaskan bakal mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS. Data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujar Ara.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berkomitmen memperjuangkan program baru bernama “Tanah Negara Bangunan Rakyat”.

“Mudah-mudahan juga kita ada beberapa program baru yang akan kami perjuangkan, namanya Tanah Negara Bangunan Rakyat,” katanya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu.

Ara mengaku telah memperoleh arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan aset-aset tanah yang dimiliki negara bisa dibangun oleh pengembangan (developer), kemudian bangunan tersebut bisa dijual ke masyarakat.

Nantinya, rakyat yang memiliki bangunan tersebut memperoleh sertifikat stratetitle, yakni hak kepemilikan atas satuan rumah susun seperti apartemen.

Menurut dia, program ini akan mendorong perumahan selain dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLLP).

“FLPP adalah program yang sudah teruji. Itu (FLPP) pada saat jamannya Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), menterinya Pak Harso (Suharso Monoarfa). Saya kalau yang bagus di jaman sebelum pemerintahan Prabowo, kalau ada yang bagus seperti ini, saya tidak akan ragu-ragu melanjutkan, bahkan membesarkan,” ucap dia.

Pihaknya disebut sudah beberapa kali rapat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengembang, perbankan, hingga PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk formulasi baru pembiayaan di sektor perumahan.

“Selama ini, 75 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), 25 persen dari perbankan. Kami berusaha mencari titik temu untuk supaya bisa dapat untung (dan) bagaimana rumah subsidi bisa meningkat,” ungkap Maruarar.

Beberapa lahan akan dimanfaatkan untuk mendukung program ini antara lain bersumber dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

Kementerian Sekretariat Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, hingga kejaksaan.

“Tentu sebagai pemerintah, kita juga ada wacana (yang akan) dimatangkan dulu, supaya nanti bisa jalan pada waktunya dengan smooth semuanya bisa jalan,” ujar Menteri PKP.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengajak masyarakat untuk mulai membeli rumah. Ajakan tersebut khususnya untuk lapisan masyarakat yang konsumtif hingga mereka yang kecanduan judi online.

Ara bilang, saat ini adalah waktu yang pas untuk membeli rumah lantaran pemerintah sedang banyak memberikan diskon.

"Tolong sampaikan ke rakyat kita di tengah banyaknya judi online atau belanja-belanja tidak produktif, tolong sampaikan ke mereka ini saatnya beli rumah. Ini saatnya punya rumah," kata Ara saat menghadiri peluncuran BALE by BTN di Istora Senayan, GBK, Minggu (9/2/2025).

Ara menjabarkan Presiden Prabowo memberikan sejumlah kebijakan yang memudahkan masyarakat dapat membeli rumah. Antara lain, pertama Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5% dari harga beli rumah disubsidi oleh pemerintah daerah. "BPHTB yang biasanya bayar 5% sekarang sudah 0%," ujar Ara.

Kedua, juga diberikan kebijakan berupa retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari pemerintah daerah, sehingga kalau dulu masyarakat perlu membayar sekarang ini gratis.

Ketiga, pemerintah juga memberikan kebijakan berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk periode Januari sampai Juni 2025 dan PPN DTP 50% untuk periode Juli sampai Desember 2025 untuk ketentuan harga rumah sampai dengan Rp2 miliar.

"Manfaatkan kesempatan ini [PPN DTP], juga gratis. Tepuk tangan buat Presiden Prabowo yang memberikan kebijakan yang pro rakyat," tegas Ara.

Keempat, pemerintah juga mememberikan perizinan yang lebih cepat. Saat ini, izin PBG yang dikeluarkan pemerintah daerah yang dulunya 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap. Dalam paparannya, Ara memberikan contoh pemda-pemda yang sukses menerapkan ini.

Misalnya, pemerintah Kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG hanya dalam 15 menit, hingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah berhasil mengeluarkan izin PBG dalam 17 menit.

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menegaskan, selain mendukung program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintah, Kadin Indonesia juga mendorong implementasi Enviromental, Social and Governance (ESG) serta green financing ( pembiayaan hijau ) di sektor perumahan.

Menurutnya, baik aspek ESG maupun pembiayaan hijau, sangat penting dalam menggenjot program 3 juta rumah, utamanya dari sisi perusahaan pengembang perumahan yang terlibat di dalamnya.

"Nah, dari sisi korporasi, ini (pembiayaan hijau) nomor satu, dan apabila kita bisa barengi dengan ESG tentu sangat baik," kata Anin -demikian sapaan akrabnya- di Menara KadinIndonesia, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Hal itu disampaikannya saat hadir sebagai pembicara utama bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam acara bertajuk Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing in Indonesia.

Meski demikian, Anin mengakui ada sejumlah hal yang harus dipacu dalam hal inovasinya, guna mendukung program 3 juta rumah tersebut. "Yang paling penting bagaimana kita berinovasi dari sisi pendanaan, dari sisi lahan, pengurangan birokrasi, dan lain-lain," ujarnya.

Hal itu seiring dengan berbagai macam insentif dan kemudahan yang ditawarkan oleh pemerintah, agar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa memiliki akses untuk memiliki rumah.

"Intinya ialah yang paling penting bagaimana masyarakat bisa mempunyai akses terhadap perumahan ini. Karena banyak sekali masyarakat yang berpenghasilan rendah, baik daripada masyarakat umum maupun TNI, Polri, ASN, yang sewajarnya lah," kata Anindya.

"Nah, di sinilah Kadin ingin bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tempat Pak Ara (Maruarar Sirait), supaya kita bisa memberikan masukan yang bisa diimplementasi," ujarnya.

Selain Anin, acara ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto dan Wakil Ketua Umum Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kadin Indonesia Donny Rahajoe.

Sementara itu, hadir sebagai panelis dalam forum diskusi tersebut yaitu Business Development Director Asia GRESB, Trey Arche, Komite Tetap Riset BPKPT (Badan Pengembangan Kawasan Properti Terpadu) Kadin Indonesia Ignesjz Kemalawarta, Managing Partner Asia Green Real Estate Alex Buechi, Regional Program Manager ASEAN, dan Global Reporting Initiative (GRI) Lany Harijanti.

Juga panelis Director & Principal Consultant Sustainahaus Satrio Prakoso, Nature, Forest and Land Use Project Lead, AIGCC Wisnu Wibisono, AVP (Assistant Vice President) Debt Capital Markets, Mandiri Securities Pte. Ltd Pauline Soesanto.

Menteri PKP Ajak Kadin Berperan Aktif

Sementara itu dalam sambutannya, Menteri PKP, Maruarar Sirait mengajak, Kadin Indonesia untuk berperan aktif dalam program ambisius pembangunan 3 juta rumah bagi MBR. Program ini menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi backlogperumahan yang masih tinggi di Indonesia.

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, menilai keterlibatan Kadin Indonesia sangat penting karena anggotanya, khususnya para pengembang perumahan, memiliki pengalaman dan kapasitas besar dalam sektor ini. Dengan target yang masif, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak untuk segera terealisasi.

"Apalagi, target program 3 juta rumah terbilang besar sehingga sinergi dengan dunia usaha sangat penting," ujar Ara.

Dia secara khusus meminta Anin untuk memperkenalkan konsep Central Purchasing, yaitu sistem pembelian bahan baku terpusat, guna menghemat biaya pembangunan. Seperti diketahui, Kementerian PKP telah mengantongi beberapa terobosan untuk melaksanakan program 3 juta rumah dalam 1 tahun.

Program ini akan diajukan untuk dimasukkan ke dalam proyek strategis nasional (PSN), kemudian skema pendanaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menjadi 50:50 dari pemerintah dan perbankan.

Ara menambahkan, dengan konsolidasi seluruh anggota Kadin baik Kadin Provinsi Kabupaten/Kota maupun Anggota Luar Biasa (ALB) terutama dalam hal pembelian material seperti semen, maka efisiensi yang dihasilkan diyakini akan signifikan.

"Saya titip Pak Anin, di sini banyak orang-orang yang hebat. Saran saya, lakukan efisiensi sebagai perusahaan, salah satunya, tolong dipersiapkan konsep Central Purchasing," harapnya.

Menanggapi hal itu, Anin menegaskan, Kadin Indonesia sangat mendukung Program 3 Juta Rumah Pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya hal ini karena disepanjang sejarahIndonesia berdiri sebagai sebuah negara, inilah kesempatan bagi MBR untuk bisa mendapatkan rumah.

"Karena (dalam program 3 juta rumah) insentifnya luar biasa. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dihilangkan. Lalu juga dulu namanya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sekarang PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) juga dihilangkan. Lalu ada 5 persen untuk BPHTB juga dihilangkan. Nah, itu contoh bahwa program ini sangat inovatif dan benar-benar mempunyai insentif yang baik," kata Anin.

Di sisi lain, Anin mengaku sangat mengapresiasi Menteri Ara yang terus menggenjot program tersebut. Meskipun, anggaran kementeriannya di 2025 dipangkas dari awalnya Rp5,2 triliun menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang terbit dan berlaku pada 22 Januari 2025. Langkah itu sebagai upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran hingga Rp306,69 triliun dari total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

Efisiensi itu, meliputi belanja operasional dan non-operasional sekurang-kurangnya belanja operasional perkantoran, pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Namun efisiensi ini tidak termasuk untuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial. "Tapi dengan berkolaborasi, saya yakin hasilnya bisa tercapai," tegas Anin.

Tujuannya lanjut Anin, tak lain agar bagaimana kepentingan masyarakat, negara, dan industri, yang dalam hal ini diwakili oleh para pengusaha kecil-menegah di sektor perumahan, bisa benar-benar terakomodir dengan realisasi target pada program 3 juta rumah tersebut.

"Di sinilah Kadin harus memikirkan kepentingan masyarakat luas, memikirkan negara, tapi juga membuat industrialisasi supaya para pengusaha bisa menjadi besar juga. Bukan pengusaha yang sudah besar, tapi (bagi) pengusaha pemula, pengusaha menengah," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara akan melaksanakan groundbreaking (peletakkan batu pertama) tahap I sebanyak 5.517 unit di lima lokasi yakni, Serang, Bekasi, Bantul, Bogor, dan Brebes.

“Rencananya akan dilaksanakan groundbreaking pada 21 atau 22 Februari mendatang dan hal ini sudah kami sampaikan ke Presiden,” ungkap Ara dikutip dari siaran persnya, Sabtu (8/2/2025).

Ini merupakan bagian dari program 3 Juta Rumah yang juga akan didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) maupun PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri.

Sejuah ini, BP Tapera resmi menyalurkan rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi anggota TNI Angkatan Darat (AD).

Penyaluran ini pun akan dijembatani Bank Mandiri.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, kesepakatan ini sangat baik dalam rangka menyalurkan pembiayaan perumahan untuk menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi prajurit TNI AD.

"Khususnya, bagi prajurit level bintara dan tamtama yang masuk sebagai kriteria MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” tutup dia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan kolaborasi pemerintah dan perbankan sangat diperlukan untuk mendukung aksesibilitas pembiayaan perumahan yang lebih luas, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh skema perbankan konvensional.

"Ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau menjadi prioritas pemerintah. Dengan keterlibatan sektor perbankan, kita dapat solusi inovatif dalam pembiayaan perumahan," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Kolaborasi pemerintah dan lembaga keuangan tersebut dapat mewujudkan pemenuhan target tiga juta rumah bagi masyarakat pada tahun ini.

Ia mengatakan lembaga keuangan seperti Mandiri Grup dapat memetakan peluang bisnisnya, sekaligus meningkatkan keterjangkauan masyarakat di sektor tersebut.

"Karena backlog-nya masih 9,9 juta, jadi 3 juta yang akan kita kerjakan ini bukan hal yang mustahil," ujar Maruarar.

Ia menyebutkan untuk kurun 20 Oktober 2024 - 3 Februari 2025, realisasi kredit pemilikan rumah subsidi telah mencapai 91.665 unit rumah.

Angka tersebut, terus meningkat bila seluruh pemangku kepentingan terlibat bersama dalam menjalankan program 3 juta rumah.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), TNI Angkatan Darat (AD) hingga perbankan untuk membangun rumah subsidi. Rumah tersebut ditujukan untuk prajurit, ASN TNI AD, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kerja sama tersebut ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman antara BP Tapera dengan TNI AD dan PT Bank Mandiri (Persero). Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc dengan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi yang disaksikan oleh Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara).

Penandatanganan MoU pembangunan rumah subsidi untuk prajurit dan MBR. Foto: Dok. Kementerian PKP

"Hari ini kita menyaksikan suatu hal yang sangat penting yaitu nota kesepahaman antara TNI dengan TAPERA, yaitu Badan Pengelola Tabungan Rumah Rakyat, dan Bank Mandiri tentang dukungan penyediaan KPR melalui FLPP, kepada prajurit dan aparatur sipil negara TNI-AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (7/2/2025).

Ara menjelaskan, lingkup kerjasamanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang diawali dengan rencana pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di 5 (lima) lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes," ungkap Ara.

Ia menuturkan, pihaknya siap melakukan groundbreaking pembangunan rumah tersebut pada 20 atau 21 Februari 2025. "Kami juga akan segera buat undangan dan laporan dari Menteri PKP kepada Presiden bahwa siap untuk groundbreaking di Serang, Banten," tutupnya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyampaikan "Kesepakatan ini sangat baik dalam rangka menyalurkan pembiayaan perumahan untuk menyediakan rumah yang layak dan terjangkau bagi prajurit TNI AD, khususnya bagi prajurit level bintara dan tamtama yang masuk sebagai kriteria MBR."

Sebagai informasi, tercatat per 5 Februari 2025, dana FLPP telah tersalurkan sebanyak 3.535 unit senilai Rp 432,031 miliar sehingga penyaluran dana FLPP dari 2010 - 2025 sebanyak 1.602.414 unit senilai Rp 151,656 triliun.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

IDX Channel - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) hingga saat ini masih melakukan kajian terkait perubahan skema program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan diterapkan tahun ini. Revisi skema FLPP tersebut guna memperluas cakupan penyaluran program FLPP, sehingga akan lebih banyak lagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang bisa menikmati fasilitas KPR Subsidi tersebut.

Rencana perubahan skema penyaluran FLPP ini, merupakan bagian dari strategi Kementerian PKP untuk mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah per tahun. Dan salah satu skema yang tengah di kaji adalah komposisi pendanaan FLPP yang diusulkan menjadi 50% ditanggung Pemerintah, dan 50% didanai dari likuiditas perbankan. Sementara skema FLPP yang berlaku selama ini adalah perbankan hanya menanggung 25% pendanaan FLPP.

Sementara itu, Pemerintah telah melakukan penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR. Keputusan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memaparkan ada 39.339 unit rumah subsidi yang sudah disalurkan selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Angka tersebut hasil dari realisasi program yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Ia menjabarkan angka tersebut terdiri dari 37.955 unit rumah subsidi disalurkan untuk masyarakat melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Lalu, program Tapera sebanyak 1.384 unit untuk aparatur sipil negara (ASN). Adapun total rumah yang direalisasikan oleh BP Tapera, baik masih proses maupun sudah tersalurkan sebanyak 93.484 unit.

"Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) jadi ini sekitar sudah 93 ribu, Pak (Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie) dari 20 Oktober (2024) sampai 5 Februari (2025)," ujar Ara di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Hal itu diungkapkannya dalam forum diskusi bertemakan 'Driving Sustainability in the Real Estate Sector: ESG and Green Financing.

Dalam paparannya, ada 32.130 unit rumah yang masih dalam proses persetujuan akad kredit tetapi rumahnya belum jadi. Lalu, rumah yang ready stock tetapi belum diakadkan berjumlah 11.7.83 unit. Sementara rumah yang masih dalam proses pembangunan sebanyak 10.232 unit.

"Nah, jadi ada lima tahap nih, realisasi artinya yang udah sampai kepada masyarakatnya. Realisasi akad ini khusus ASN juga udah sampai. Kalau akad tuh berarti udah selesai. Kalau proses persetujuan akad, dalam proses berarti belum tuntas," jelasnya.

Realisasi rumah FLPP disalurkan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) sebanyak 23.306 uni, BTN Syariah 5.100 unit, Bank Negara Indonesia (BNI) sebanyak 2.172 unit, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1.935 unit. Sementara itu, bank lainnya menyalurkan 10.088 unit rumah FLPP.

Ara juga memaparkan jumlah rumah subsidi yang sudah tersalurkan berdasarkan asosiasi pengembang. Realestat Indonesia (REI) membangun 15.294 unit, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) 11.158 unit, Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) 4.728 unit. Lalu, asosiasi lainnya membangun 6.321 unit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun rumah bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 5.571 unit.

Rencananya, proyek tersebut akan mulai groundbreaking sekitar 20-21 Februari 2025.

Rencana pembangunan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan TNI AD dan PT Bank Mandiri (Persero).

"Hari ini kita menyaksikan suatu hal yang sangat penting yaitu nota kesepahaman antara TNI dengan TAPERA, yaitu Badan Pengelola Tabungan Rumah Rakyat, dan Bank Mandiri tentang dukungan penyediaan KPR melalui FLPP, kepada prajurit dan aparatur sipil negara TNI-AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Maruarar dikutip, Jumat (7/2/2025).

Pria yang kerap disapa Ara ini menambahkan, rumah bersubsidi yang akan dibangun tidak bersifat eksklusif hanya untuk TNI AD, namun juga diperuntukkan untuk masyarakat.

"Jadi ini dimix, jadi bagus dan tidak eksklusif, bersama-sama dengan masyarakat. Akan dibangun sebanyak 5.517 unit," kata Menteri Ara.

Dia menjelaskan, lingkup kerja samanya adalah mendukung kegiatan penyediaan KPR melalui FLPP kepada Prajurit dan ASN TNI AD serta MBR dengan batas tanggung jawab, wewenang, kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pihak

"Adanya kegiatan ini juga sekaligus mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)," kata dia.

Maruarar Sirait melanjutkan, rencananya pelaksanaan groundbreaking tahap I sebanyak 5.517 unit di lima lokasi yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor dan Brebes, pada tanggal 20-21 Februari 2025.

(Nur Ichsan Yuniarto)