Saya bawa anak buah saya kalau ada yang korupsi. Saya juga siap ditahan kalau saya korupsi. Saya rasa bukan main-main. Kita jawab dengan integritas,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan siap ditahan kalau dirinya melakukan korupsi.

"Saya bawa anak buah saya kalau ada yang korupsi. Saya juga siap ditahan kalau saya korupsi. Saya rasa bukan main-main. Kita jawab dengan integritas," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Memasuki 100 hari kerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri PKP Ara melantik 31 Pejabat Tinggi Pratama, 66 Pejabat Administrator, dan 23 Pejabat Pengawas di Wisma Atlet, Jakarta.

Hal ini merupakan bagian dari penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) Kementerian PKP sebagai kementerian baru.

Ara berpesan kepada pejabat yang dilantik untuk menjalankan komitmen sumpah jabatan dan pakta integritas, dengan menjalankan tugas sebaik-baiknya dan menjauhi perbuatan korupsi.

Untuk itu dalam pelantikan kali ini Menteri Ara menghadirkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Sekretaris Jendral (Sekjen) KPK Cahya H Harefa.

Sebagai bentuk sinergi, Ara juga mengundang Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai saksi dalam acara pelantikan tersebut.

"Tanpa Pak Mendagri, tidak akan ada dan berjalan SKB 3 Menteri yang mengatur mengenai pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) dan percepatan proses perizinan PBG," ujarnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurut dia, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun ​​​​​​​untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho bersama Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pemupukan Dana Tapera Doddy Bursman mendampingi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah ke Bale Raos, Yogyakarta.

Kegiatan tersebut menghadirkan 15 pengembang perumahan di daerah Yogyakarta sekaligus mewakili berbagai asosiasi pengembang perumahan dalam menampung aspirasi mereka.

Dalam sambutannya, Fahri menyampaikan, Tiga Juta Rumah menjadi program unggulan. Sehingga, membutuhkan dukungan dan keberanian bagi para stakeholder (pemangku kepentingan) yang berfokus pada rakyat.

“Kementerian baru ini diharapkan menjadi koordinator, pihak yang dapat mengejar percepatan penyediaan hunian. Namun, kami juga harapkan kepada rekan-rekan mitra kerja gotong royong membangun rumah rakyat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat,” ujar Fahri dalam rilis, Kamis (30/1/2025).

Sementara itu, Heru mengapresiasi pengembang perumahan di Yogyakarta atas kontribusi yang diberikan pada tahun 2024.

"Era pemerintahan saat ini, BP Tapera menjadi mitra strategis pada Kementerian PKP dalam menyalurkan FLPP, dan rekan-rekan pengembang menjadi backbone (tulang punggung) penyediaan hunian,” kata dia.

Kini, BP Tapera tengah intens mengembangkan skema pembiayaan perumahan bersama para pemangku kepentingan ekosistem pembiayaan perumahan dengan tujuan meningkatkan average output pada target penyaluran.

“Kita harapkan juga rekan-rekan pengembang dapat terus berinovasi, sehingga tidak hanya berpangku pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” pungkas dia.

Jakarta -

Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam etnis, salah satunya China. Nah, ternyata ada permukiman masyarakat etnis China yang terletak di tengah-tengah kota yang identik berbagai elemen berwarna merah, lho. Permukiman itu disebut Pecinan.

Dilansir dari detikNews, Rabu (29/1/2025), Pecinan sering menjadi lokasi perayaan Imlek, seperti ibadah sembahyang di Klenteng, acara Cap Go Meh, festival lampion, hingga pertunjukan barongsai.

Lantas, tempat seperti apa pecinan itu? Yuk, simak ulasannya berikut ini.

Apa Itu Pecinan?

Dikutip dari situs Balai Arkeologi Jawa Barat, pecinan adalah permukiman masyarakat etnis China di Indonesia yang sudah ada jauh sebelum bangsa Eropa datang. Biasanya, pecinan berada di bandar-bandar perdagangan sepanjang pesisir pantai utara Pulau Jawa.

Bukan cuma hunian masyarakat China, pecinan juga merupakan pusat perekonomian kota. Hal ini lantaran banyak pedagang di kawasan pecinan.

Asal Usul Pecinan

Setelah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, permukiman etnis China tersebut tumbuh pesat. Perkembangan pecinan sangat dipengaruhi oleh strategi kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan kolonial Belanda.

Meski sudah memasuki era modern, masih ada bangunan-bangunan lama dengan plafon tinggi dan jendela besar, serta cungkup atap melengkung yang merupakan khas rumah warga China era lama. Unsur-unsur filosofi budaya, tradisi, dan warna religius etnis China tetap terlihat.

Ciri Khas Pecinan

Permukiman di pecinan terbagi menjadi blok-blok yang setiap bloknya dipisahkan oleh jalan kecil. Rumah-rumah di pecinan umumnya tidak memiliki pekarangan, sehingga terlihat terintegrasi dengan jalan raya.

Tata ruang pada bangunan di pecinan disebabkan oleh lokasi tersebut yang memiliki fungsi permukiman dan daerah perdagangan. Penataan ruang rumah tinggal di pecinan dengan arsitektur khas China cenderung simetris dengan ruang terbuka.

Sebuah rumah biasanya terdiri dari tiga pelataran yang jika dilihat dari susunan massa yang terbentuk, akan nampak susunan atap yang makin tinggi ke belakang. Semakin tinggi bangunan, maka semakin penting makna dan fungsi sebagai bangunan utama.

Selain itu, bagian atap bangunan sangat menunjukkan gaya khas arsitektur etnis China. Ujung atap berbentuk melengkung dengan cara ditonjolkan agar tampak memiliki bidang besar pada bagian ujung bubungan berbentuk kipas.

Filosofi Klenteng di Kawasan Pecinan

Klenteng Foto: Pius Erlangga/Detikcom

Selain sebagai tempat ibadah, Klenteng di pecinan juga digunakan untuk keperluan masyarakat. Klenteng adalah sarana untuk menanamkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya pada antar generasi etnis China.

Arsitektur khas bangunan terletak pada atapnya. Bentuk atap pada setiap bangunan klenteng tidak selalu sama. Atap klenteng umumnya berbentuk landai, bergenteng, dan dihias dengan indah.

Sudut-sudut atap melengkung ke atas dengan ujung-ujungnya dihiasi dengan naga dan gambar-gambar yang terbuat dari porselin. Ornamen klenteng itu sebagai bentuk pemuasan kebutuhan religi serta sarana penyampaian konsep ajaran dan falsafah. Kawasan pecinan di Indonesia memiliki empat jenis klenteng, yaitu Klenteng Buddhis, Klenteng Taois, Klenteng Kejuruan, dan Klenteng Peringatan.

Artikel ini sudah tayang di detikNews.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

kenyamanan dari konsumen yang telah memberi rumah apalagi rumah pertama itu merupakan suatu keharusan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan pembangunan rumah yang ramah lingkungan memberikan nilai tambah kenyamanan kepada para penghuninya, terutama untuk aspek kesehatan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan kepada para pengembang rumah subsidi yang memiliki sertifikat bangunan hijau (green building), pemerintah memberikan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan porsi yang lebih banyak sepanjang anggaran tersedia.

"Kami sudah anjurkan itu karena kita akan membuat peraturan bahwa selama rumah subsidi memiliki sertifikat green building maka mereka bisa mendapatkan bantuan PSU yang lebih dari 50 persen selama anggaran tersedia seperti yang selama ini dijalankan," kata Fitrah Nur di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang perumahan bersubsidi untuk memiliki sertifikat bangunan hijau yang ramah lingkungan.

Fitrah Nur juga menyampaikan kepada pengembang perumahan subsidi untuk tetap menjaga kualitas rumah dan fasilitas yang dibangun.

"Harus tetap dijaga karena kenyamanan dari konsumen yang telah memberi rumah apalagi rumah pertama itu merupakan suatu keharusan, sehingga kenyamanan itu yang kita harapkan dapat ditemukan oleh konsumen yang telah membeli rumah subsidi," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan Program 3 Juta Rumah perlu memperhatikan pengelolaan sampah.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyatakan pelaksanaan pembangunan Program 3 Juta Rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga.

Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan pembangunan rumah yang ramah lingkungan memberikan nilai tambah kenyamanan kepada para penghuninya, terutama untuk aspek kesehatan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan kepada para pengembang rumah subsidi yang memiliki sertifikat bangunan hijau (green building), pemerintah memberikan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan porsi yang lebih banyak sepanjang anggaran tersedia.

"Kami sudah anjurkan itu karena kita akan membuat peraturan bahwa selama rumah subsidi memiliki sertifikat green building maka mereka bisa mendapatkan bantuan PSU yang lebih dari 50 persen selama anggaran tersedia seperti yang selama ini dijalankan," kata Fitrah Nur di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang perumahan bersubsidi untuk memiliki sertifikat bangunan hijau yang ramah lingkungan.

Fitrah Nur juga menyampaikan kepada pengembang perumahan subsidi untuk tetap menjaga kualitas rumah dan fasilitas yang dibangun.

"Harus tetap dijaga karena kenyamanan dari konsumen yang telah memberi rumah apalagi rumah pertama itu merupakan suatu keharusan, sehingga kenyamanan itu yang kita harapkan dapat ditemukan oleh konsumen yang telah membeli rumah subsidi," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan Program 3 Juta Rumah perlu memperhatikan pengelolaan sampah.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyatakan pelaksanaan pembangunan Program 3 Juta Rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga.

Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan pembangunan rumah yang ramah lingkungan memberikan nilai tambah kenyamanan kepada para penghuninya, terutama untuk aspek kesehatan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan kepada para pengembang rumah subsidi yang memiliki sertifikat bangunan hijau (green building), pemerintah memberikan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan porsi yang lebih banyak sepanjang anggaran tersedia.

"Kami sudah anjurkan itu karena kita akan membuat peraturan bahwa selama rumah subsidi memiliki sertifikat green building maka mereka bisa mendapatkan bantuan PSU yang lebih dari 50 persen selama anggaran tersedia seperti yang selama ini dijalankan," kata Fitrah Nur di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang perumahan bersubsidi untuk memiliki sertifikat bangunan hijau yang ramah lingkungan.

Fitrah Nur juga menyampaikan kepada pengembang perumahan subsidi untuk tetap menjaga kualitas rumah dan fasilitas yang dibangun.

"Harus tetap dijaga karena kenyamanan dari konsumen yang telah memberi rumah apalagi rumah pertama itu merupakan suatu keharusan, sehingga kenyamanan itu yang kita harapkan dapat ditemukan oleh konsumen yang telah membeli rumah subsidi," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan Program 3 Juta Rumah perlu memperhatikan pengelolaan sampah.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyatakan pelaksanaan pembangunan Program 3 Juta Rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga.

Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

masuknya investor ini saya rasa, asalkan mereka segera merealisasikan investasinya, itu bagus

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan masuknya investasi asing dari Qatar dan kemudian dari beberapa negara lainnya pada Program 3 Juta Rumah dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi peluang positif untuk membantu dan memudahkan rakyat memiliki rumah.

"Dari sisi aspek positif terutama dari sisi investor saya rasa itu juga salah satu peluang untuk bisa katakanlah sifatnya mungkin berinvestasi karena kita punya target 3 juta rumah dari pemerintah, sehingga dengan adanya investor dan nanti dengan berbagai skema yang memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah itu harapannya bisa terealisasi," ujar Eko kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Dalam Program 3 Juta Rumah, kehadiran investor swasta baik nasional maupun asing menjadi penting mengingat jika hanya mengandalkan sektor perbankan dalam negeri maka akan menghadapi keterbatasan karena bank-bank dalam negeri juga dituntut untuk membiayai program-program lainnya di luar sektor perumahan.

"Sehingga masuknya investor ini saya rasa, asalkan mereka segera merealisasikan investasinya, itu bagus," katanya.

Masuknya investasi dari Qatar untuk membantu pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini juga harus segera direalisasikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menyiapkan detailing mengenai Program 3 Juta per tahun tersebut.

"Masuknya investor dari Qatar, Singapura, Turki, Uni Emirat Arab, itu merupakan hal-hal yang positif dan tentu harus segera merealisasikannya. Detailing dari Program 3 Juta per tahun juga harus benar-benar disiapkan oleh pemerintah seperti lokasinya, skemanya, profil konsumennya nanti seperti apa," kata Eko.

Sebagai informasi, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Hal ini menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Selain Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain dijadwalkan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk menjajaki peluang investasi sektor perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait mengatakan bahwa minat investor asing dalam sektor perumahan di Indonesia semakin meningkat.

Kementerian PKP diminta Presiden untuk menyiapkan kebutuhan lahan bagi investor melalui pembentukan tim yang berkoordinasi dengan Satgas Perumahan untuk membuka akses dengan para investor.

Dalam mewujudkan itu, pemerintah menyiapkan lahan dari berbagai sumber, seperti tanah sitaan kasus BLBI dan korupsi yang dikelola oleh Ditjen Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan.

Selain itu, lahan dari BUMN juga akan dioptimalkan, termasuk milik PT Kereta Api Indonesia, Perkebunan Nusantara dan Perumnas.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Tata KotaNirwono Yoga menyoroti lokasi pembangunan 1 juta rumah di Qatar.

Rencananya, rumah hasil investasi Qatar akan dibangun di perkotaan berupa hunian vertikal.

Menurut Nirwono, pembangunannya tersebut harus dipikirkan dengan matang peruntukannya untuk apa.

"Perlu dipastikan adalah tujuannya untuk apa? Untuk orang kerja atau untuk orang tinggal? Beda itu pendekatannya," tegas Nirwono kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Kedua, mengenai status lahan yang dinilai tidak kalah penting.

Apabila mengguna lahan di tanah stasiun PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, maka tidak boleh membangun rusunami.

"Milik tidak bisa, beli tidak boleh, apalagi gratis mungkin, karena ada lahannya, yang punya jelas. Maka yang bisa dilakukan adalah pemerintah harus jelas bahwa yang dibangun adalah rusunawa (rumah susun sewa)," sambung dia.

Namun, hal yang membedakan adalah rusunawa tersebut diberikan subsidi. Sehingga, harga sewanya jauh lebih murah.

Sementara hal terakhir yang perlu diperhatikan adalah kepastian hukum dalam jangka panjang.

Sebab, kebijakan yang nantinya akan diambil Pemerintah harus diperhitungkan apakah hanya berlaku selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saja, atau untuk masa pemerintahan selanjutnya.

"Itu hanya bisa kalau undang-undang mengatakan bahwa mereka tinggal di situ dalam tanda petik, nyewa gitu ya, setiap lima tahun dan bisa diperpanjang. Karena apa? Kalau kita kejadiannya ganti pemerintahan, besok Menteri BUMN-nya ngomong gitu, yang beda, gimana?," lanjut Nirwono.

Dia mewanti-wanti Pemerintah agar tidak menjanjikan kepada masyarakat bahwa rumah tersebut dibangun secara gratis.

"Karena, tidak mungkin negara membangun di tanahnya sendiri, kemudian digratiskan, tentu nanti itu akan jadi temuan. Karena, warga kan tidak boleh memiliki sertifikat hak milik di tanah negara. Itu yang menurut saya harus, meskipun bicara dengan rakyat miskin loh ya, yang bilangnya rakyat miskin, rakyat MBR, tapi itu harus tegas di awal," tuntasnya.

Kami harap dukungan akademisi termasuk dari UGM untuk terlibat dalam percepatan penyelenggaraan PKP di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong adanya kontribusi aktif dari akademisi dalam Program Tiga Juta Rumah.

"Kami harap dukungan akademisi termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk terlibat dalam percepatan penyelenggaraan PKP di Indonesia, misalnya melalui pelibatan mahasiswa untuk mendesain prototipe bangunan dan pendampingan masyarakat dalam penyediaan hunian secara swadaya," ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, rumah adalah pondasi dari peradaban dan pendidikan manusia.

"Presiden Prabowo memancing kita untuk punya keberanian dalam membangun 3 juta rumah baik di desa, pesisir dan kota dengan desain yang harus benar-benar hebat dan menjadikannya masif. Kami mohon dukungannya untuk membangun peradaban baru di Indonesia," katanya.

Dirinya juga mengutarakan saat ini ada setidaknya 3 hal yang sedang dijalankan pada Kementetian PKP yakni regulasi yang melindungi dan mendorong pembangunan kerja kementerian yang masif, inisiatif kelembagaan yakni mengaktifkan kembali satgas dan mobilisasi sumber daya manusia dan anggaran.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berdiskusi bersama Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang dibahas yakni mengenai berbagai kegiatan pengabdian Kampus UGM di komunitas sekitar salah satunya Lembah Code Yogyakarta, mensinergikan kegiatan Kementerian PKP dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyusun rencana tindak lanjut dalam mengembangkan model, media dan modul pengembangan perumahan dan kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan.

Ketua Dewan Guru Besar UGM M. Baiquni memberikan penjelasan tentang Pengembangan Model Perumahan Layak Huni di Kawasan Permukiman Padat Penduduk Lembah Code Yogyakarta.

"Kami ingin menyambungkan atau bersinergi gagasan dan pikiran UGM dengan kebijakan yang ada di pemerintah agar proses penataan kawasan perumahan dan permukiman dapat berjalan dengan baik," kata M. Baiquni.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berdiskusi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan di Yogyakarta dan pemangku kepentingan lainnya tentang Program 3 Juta Rumah di Bale Raos Kota Yogyakarta kemarin. Ia meminta asosiasi pengembang berperan aktif dalam menyiapkan berbagai skema bantuan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Jangan bicara tidak ada uang, uang ada dan banyak untuk rakyat, dengan hal tersebut bagaimana kita pelan-pelan berpikir untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut dengan skema yang luar biasa hebat karena dua program yang Presiden utarakan dengan lantang yakni makan bergizi dan Program 3 Juta Rumah," ujar Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (28/1/2025).

Kemudian, ia mengungkapkan Kementerian PKP juga sedang menyiapkan dokumen-dokumen legal yang mengatur, mempermudah dan percepatan dalam proses program perumahan dan kawasan permukiman.

Fahri berharap pemerintah daerah (pemda) aktif dalam mengajukan proposal bantuan program perumahan. Menurutnya pemda yang lebih mengetahui permasalahan dan kondisi di daerah masing-masing.

Ia pun menekankan pentingnya kepemilikan rumah karena hal tersebut memiliki efek positif ke berbagai sektor.

"Kementerian PKP juga diminta membuat skema dan desain untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam diskusi tersebut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Sekarang berkat Kementerian PKP kami terus didorong untuk menjadi tulang punggung di hulunya dalam hal mengelola skema pembiayaan," ujar Heru.

Di samping itu, Kepala BTN Kanwil Jawa Tengah Waluyo menyampaikan bahwa pentingnya melibatkan seluruh elemen stakeholders baik sektor publik, sektor privat dan bisnis domestik

"Program 3 juta rumah bukan sekadar angka atau mimpi tapi harus direalisasikan. Tahun 2025 kami menargetkan 14 ribu unit rumah di wilayah kami. Misi kami yang utama adalah menjadi pendamping pemerintah dalam mendukung pembangunan perumahan yang lebih baik," tutur Waluyo.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Jakarta: Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan masuknya investasi asing dari Qatar dan beberapa negara lainnya pada Program 3 Juta Rumah menjadi peluang positif untuk membantu dan memudahkan rakyat memiliki rumah.

"Dari sisi aspek positif terutama dari sisi investor saya rasa itu juga salah satu peluang untuk bisa katakanlah sifatnya mungkin berinvestasi karena kita punya target 3 juta rumah dari pemerintah, sehingga dengan adanya investor dan nanti dengan berbagai skema yang memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah itu harapannya bisa terealisasi," ujar Eko kepada Antara di Jakarta, Selasa, 28 Januari 2025.

Dalam Program 3 Juta Rumah, kehadiran investor swasta baik nasional maupun asing menjadi penting mengingat jika hanya mengandalkan sektor perbankan dalam negeri maka akan menghadapi keterbatasan karena bank-bank dalam negeri juga dituntut untuk membiayai program-program lainnya di luar sektor perumahan.

"Sehingga masuknya investor ini saya rasa, asalkan mereka segera merealisasikan investasinya, itu bagus," jelas dia.

Masuknya investasi dari Qatar untuk membantu pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini juga harus segera direalisasikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menyiapkan detailing mengenai Program 3 Juta per tahun tersebut.

"Masuknya investor dari Qatar, Singapura, Turki, Uni Emirat Arab, itu merupakan hal-hal yang positif dan tentu harus segera merealisasikannya. Detailing dari Program 3 Juta per tahun juga harus benar-benar disiapkan oleh pemerintah seperti lokasinya, skemanya, profil konsumennya nanti seperti apa," kata Eko.

Seperti diketahui, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Hal ini menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Selain Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain dijadwalkan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk menjajaki peluang investasi sektor perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait mengatakan bahwa minat investor asing dalam sektor perumahan di Indonesia semakin meningkat.

Kementerian PKP diminta Presiden untuk menyiapkan kebutuhan lahan bagi investor melalui pembentukan tim yang berkoordinasi dengan Satgas Perumahan untuk membuka akses dengan para investor.

Dalam mewujudkan itu, pemerintah menyiapkan lahan dari berbagai sumber, seperti tanah sitaan kasus BLBI dan korupsi yang dikelola oleh Ditjen Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan.

Selain itu, lahan dari BUMN juga akan dioptimalkan, termasuk milik PT Kereta Api Indonesia, Perkebunan Nusantara dan Perumnas.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong adanya kontribusi aktif dari akademisi dalam Program Tiga Juta Rumah.

"Kami harap dukungan akademisi termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk terlibat dalam percepatan penyelenggaraan PKP di Indonesia, misalnya melalui pelibatan mahasiswa untuk mendesain prototipe bangunan dan pendampingan masyarakat dalam penyediaan hunian secara swadaya," ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, rumah adalah pondasi dari peradaban dan pendidikan manusia.

"Presiden Prabowo memancing kita untuk punya keberanian dalam membangun 3 juta rumah baik di desa, pesisir dan kota dengan desain yang harus benar-benar hebat dan menjadikannya masif. Kami mohon dukungannya untuk membangun peradaban baru di Indonesia," katanya.

Dirinya juga mengutarakan saat ini ada setidaknya 3 hal yang sedang dijalankan pada Kementetian PKP yakni regulasi yang melindungi dan mendorong pembangunan kerja kementerian yang masif, inisiatif kelembagaan yakni mengaktifkan kembali satgas dan mobilisasi sumber daya manusia dan anggaran.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berdiskusi bersama Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang dibahas yakni mengenai berbagai kegiatan pengabdian Kampus UGM di komunitas sekitar salah satunya Lembah Code Yogyakarta, mensinergikan kegiatan Kementerian PKP dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyusun rencana tindak lanjut dalam mengembangkan model, media dan modul pengembangan perumahan dan kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan.

Ketua Dewan Guru Besar UGM M. Baiquni memberikan penjelasan tentang Pengembangan Model Perumahan Layak Huni di Kawasan Permukiman Padat Penduduk Lembah Code Yogyakarta.

"Kami ingin menyambungkan atau bersinergi gagasan dan pikiran UGM dengan kebijakan yang ada di pemerintah agar proses penataan kawasan perumahan dan permukiman dapat berjalan dengan baik," kata M. Baiquni.